Hukum Keperdataan adalah salah satu jurusan kuliah yang banyak diminati dan tersedia hampir di semua kampus di Indonesia. Pesan jasa skripsi hukum keperdataan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
Ide Judul Skripsi Jurusan Hukum Keperdataan
Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul skripsi jurusan Hukum Keperdataan, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!. Simpan laman referensi judul skripsi hukum keperdataan ini, agar dapat digunakan saat dibutuhkan atau dibagikan kepada rekan Anda.
- KEDUDUKAN HUKUM WALI PENGAMPU PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN UU RI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Analisis Penetapan No.24/Pdt.P/2014/PN.MDN)
- AKIBAT HUKUMJ TERHADAP PERBUATAN MENJAMINKAN KEBENDAAN ORANG LAIN SEBAGAI AGUNAN HUTANG (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.1803K/PDT/2009)
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HAK WARIS ISTRI DARI PERKAWINAN KEDUA MENURUT HUKUM KEWARISAN
- TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP COVERNOTE YANG DIBUAT SEBAGAI PENGGANTI JAMINAN ATAS HUTANG
- TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN WARISAN DENGAN CARA PERDAMAIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2009/PA.Mdn)
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PT. X ATAS PENGUNGKAPAN RAHASIA DAGANG OLEH KARYAWAN KEPADA PERUSAHAAN PT. X
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELIAN YANG BERTIKAD BAIK ATAS PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor 21/Pdt.G/PN.BJ)
- PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN
- PEMERINTAH ACEH UTARA ATAS PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA (Analisis Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Lsk)
- KAJIAN YURIDIS GANTI RUGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TANAMAN DI ATAS TANAH SENGKETA (Analisis Putusan No. 15/Pdt.G/2011/PN.Lsk)
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS SENI LUKIS YANG DIPERGUNAKAN PIHAK LAIN (Analisis Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HakCipta/2016/PN.X)
- TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI DI BIDANG PERTERNAKAN AYAM POTONG
- KAJIAN HUKUM KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK
- KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN TUKAR MENUKAR TANAH HAK GUNA BANGUNAN (Analisis Putusan Nomor 66/PK/Pdt/2012)
- ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN ANAK SUMBANG TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM
- ANALISIS PERJANJIAN KERJA JANGKA WAKTU TERTENTU TERHADAP KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Pada PT X)
- PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ANTARA PT.X DENGAN CONSIGNER (Studi di PT. X Cabang X)
- STUDI KOMPERATIF TENTANG HARTA KEKAYAAN ORANG YANG HILANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
- HAK SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI ATAS HARTA BERSAMA (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama X No. 126/Pdt.G/2013/PTA.X)
- KLAIM ASURANSI JIWA YANG DILAKUKAN AHLI WARIS TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI
- TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG HILANG (Studi di BPRS AlWasliyah)
- TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN YANG BERWALIKAN KEPADA AYAH DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:46/PUU-VIII/2010
- AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HAK WARISANAK (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)
- TINJAUAN YURIDIS KONVERSI KAWASAN HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 (Studi Kasus Desa X Kecamatan X)
- AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN PERBAIKAN DAN PENGEDOCKAN KAPAL TONGKANG KERUK CIPTA JAYA (Studi Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/Pn.X)
- AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENAYANGKAN SIARAN LANGSUNG SEPAK BOLA PIALA DUNIA TANPA IZIN LISENSI (Analisis Putusan Nomor 76K/Pdt.Sus.HKI/2017)
- AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
- Upaya Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten X terhadap Penyelenggaraan Reklame tanpa Izin (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten X)
- Penegakan Hukum Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Peraturan Daerah Kota X Nomor 5 Tahun 2011 Terkait Overcapacity dalam Angkutan Kota (Studi di Dinas Perhubungan Kota X)
- Efektivitas Peran Dinas Pertanian Provinsi dalam Menentukan Kebijakan Mengenai Produktivitas Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional ( Studi Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketah
- POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN di X (Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian)
- Pelaksanaan Pemberian Hak Normatif Pekerja Perempuan di PT. X (Studi Analisis Undang-undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)
- Urgensi Grasi Bagi Terpidana Narkotika Terkait dengan Perkembangan Perlakuan terhadap Pelanggar Kejahatan Narkotika di X (Analisis terhadap Kasus Narkotika oleh Schapelle Leigh Corby)
- Akibat Penggunaan Hak Veto oleh X terhadap Kasus Agresi X di X
- Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan
- Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif (Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas X)
- Pendelegasian Wewenang Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-el) Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota X
- PENGEMBANGAN EKOWISATA DAERAH (Studi Pengembangan Ekowisata Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota X)
- Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Mahasiswa dari Keluarga Miskin (Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 di Universitas X)
- Kedudukan Hukum Advokat pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah secara Nonlitigasi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di X
- Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
- Perlindungan Hukum Bagi Dokter melalui Reformasi Standar Pelayanan Kedokteran Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum
- Harmonisasi Hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. X (Persero) Tbk.
- Perlindungan Hukum Atas Hak Pengguna Nama Domain Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 19999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga di Indonesia (sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
- Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa X Kabupaten X )
- Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata Tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I X
- Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Berpacaran (Studi di LBH Apik X)
- Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Jasa Konstruksi yang Terkait dengan Kegagalan dalam Pembangunan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/pid.sus/2012)
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Anak
- Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis ( Studi di Pengadilan Negeri X )
- Alasan Penghapus Pidana Bagi Korban yang Melakukan Tindak Pidana Karena Dipaksa dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali
- Perlindungan Hak Cipta Atas Buku dari Tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis Kota X
- Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)
- Kendala Melakukan Wewenang Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian Terkait dengan Asas Praduga Tak Bersalah (Studi di Polres X)
- Masyarakat Adat Merupakan Kesatuan Masyarakat yang Tetap dan Teratur
- Pasal 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik melalui Instagram
- Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan
- Perlindungan Hukum Analisis Normatif terhadap Kumulasi Gugatan Cerai dengan Harta Bersama ( Studi Putusan Perkara Pengadilan Agama X Nomor 1137/pdt.g/2010/pa.sit)
- Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes X)
- Status Hukum Dana Talangan Haji Bagi Calon Jamaah Haji
- Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Apel X (Studi di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota X)
- Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa Tidak Mampu oleh Advokat (Studi di Peradi Cabang X)
- Akibat Hukum Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Tidak Sesuai dengan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri X Nomor 04/pdt.g/2010.pn.pct)
- Analisis Normatif Kewajiban Orang Tua Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika Ditinjau Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Butir a Uuri No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Perlindungan Hukum Bagi Penggugat secara Perdata Atas Kerugian Tindak Pidana Penipuan (Kajian Putusan No.04/pdt.g/2011/pn.X)
- Penerapan Prinsip Kehati Hatian oleh Pihak Bank dalam Melakukan Penagihan Kartu Kredit Bermasalah
- Implementasi Pelayanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Kabupaten X)
- Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Di X.
- Pengalihan Kewenangan Bapepam-lk Kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek(studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat)
- Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Kejaksaan Negeri X)
- Analisis Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Bali Nomor 292/ Pid.sus/2012/pn.sgr. Terkait Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia di X
- Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Akta Kelahiran Berazaskan Domisili
- Implikasi Yuridis Mengenai Saksi dan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/puu-viii/2010
- Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online
- Legal Memorandum Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No: 08/pdt.g/2012/pn.tl (dalam Perkara Wanprestasi)
- Upaya Perlindungan Hukum oleh Pemilik Rumah dalam Mencegah Kerugian Akibat Wanprestasi Penyewa terhadap Kebiasaan Masyarakat Adat Batak (Studi Kasus di Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X)
- Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Transaksi Short Selling di Pasar Modal Indonesia Menurut Peraturan Bapepam V.d.6
- Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian terhadap Undang-undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap UUD Nri 45 Berdasarkan Putusan No.33/puu-ix/2011
- Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/pdt.g/2011/pa.mlg Korelasinya dengan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Republik X Nomor 9 Tahun 1975)
- Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara Ukraina Atas Jatuhnya Pesawat Malaysia Airlines Mh17 Ditinjau Dari Hukum Udara Internasional
- Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut
- Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Daging Gelonggongan sebagai Upaya Melindungi Hak-hak Konsumen
- Peran Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter terhadap Anak Didik (Studi Implementasipasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Dinas Pendidikan Kota X)
- Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Terpidana Dokter yang Melakukan Kelalaian pada Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali
- Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007 antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dan PT. X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Perlindungan Nama Domain dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
- Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online
- Konsistensi Fatwa Dsn No: 21/dsn-mui/x/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah terhadap Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- Efektifitas Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2012 Terkait Tes Kemampuan Agama Islam Dalam Penerimaan Siswa Tingkat SMP Dan SMA
- Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis UTAMA Desa Pakraman (Mudp) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali sebagai Ahli Waris (Studi di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten X)
- Efektifitas Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Berkaitan dengan Prospektus (Studi di Sentra Investasi Danareksa X)
- Efektivitas Pasal 15 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Pemenuhan Persyaratan Administratif dan Teknis Bangunan (Studi Terkait Perubahan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung di Badan Penanaman Modal K
- Keabsahan Ijab Kabul melalui Telepon dan Skype(studi dalam Perspektif Pasal 27 Sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)
- Analisis Yuridis Mengenai Cyber Attack dalam Cyber Warfare Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Cyber Attack Negara Amerika Serikat terhadap Program Pengembangan Nuklir Negara Iran pada Tahun 2009)
- Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/puu-xi/2013 terhadap Badan Hukum Koperasi yang Didirikan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012
- Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten X Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Optimalisasi Penerimaan dari Sektor Pajak Rumah Kos Lebih dari 10 Kamar
- Serangan Bersenjata Kesultanan Sulu terhadap Wilayah Sabah Malaysia Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional
SkripsiYuk! membuka layanan jasa pembuatan laporan PKL hukum keperdataan dan semua jurusan. Meskipun begitu Anda harus memastikan terlebih dahulu dengan menghubungi kontak admin kami.
