Kumpulan Ide Judul Skripsi Hukum Internasional

Hukum Internasional akan terfokus pada ilmu hukum dalam konteks global. Tiap negara punya struktur hukum yang berbeda, masing-masing bertujuan melindungi warga negaranya di luar negeri. Bertumpu pada Ilmu Hukum, Anda akan terlatih untuk memandang Hubungan Internasional dari sisi yuridis.

Pesan Jasa Skripsi Hukum Internasional di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.

Kumpulan Ide Judul Skripsi Hukum Internasional

Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul skripsi jurusan Hukum Internasional, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Konsumen Atas Kenyamanan dan Keselamatan dalam Mengonsumsi Barang dan/Atau Jasa di Masa Pandemi Covid-19
Perlindungan Hukum Bagi Driver Online terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) oleh Konsumen dengan Pembayaran COD (Cash On Delivery) dalam Transaksi E-Commerce (Studi pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional X)
Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT. X Terhadap Konsumen Atas Perubahan Klausula Baku dalam Program ‘Challenge’ (Studi Putusan nomor 527/PDT.G/2019/PN.Jkt.Pst)”.
Analisis Yuridis Akibat Hukum Bagi Para Pihak dalam Perbuatan Wanprestasi oleh Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 176/PDT.G/2019/PN.X)
Kajian Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat Pasca Berlakunya POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota X)
Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Jual Beli Komoditi Hasil Pertanian Di Desa X Kecamatan X Kabupaten X
Tinjauan Yuridis Kredit Macet pada Bank X Cabang X
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan dan Minuman dalam Kemasan Kadaluwarsa di Minimarket Kota X
Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Melalui Sistem Dropship (Studi Toko Online Fiaastripe.Id di X)
Akibat Pandemi Coronavirus-2019 Terhadap Kegiatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota X
Dampak Pemberlakuan Uyghur Human Right Policy Act Terhadap Pelanggaran HAM Berat di Tiongkok dan Implikasinya Terhadap Perdamaian Dunia
Tinjauan Yuridis Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim di Uyghurs Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter
Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Antara Sertifikat Modal Koperasi dengan Saham Berdasarkan Hukum Koperasi di X
Perampasan Aset untuk Negara dari Hasil Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 5/PDT.G/2019/PA.GST)
Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary Landfill oleh Pemerintah Kota Medan di TPA Terjun
Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap Perkawinan antara Sesama Pekerja dalam Suatu Perusahaan
Pernikahan Dibawah Umur dan Pengaruh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Medan Tembung Tahun 2012-2018)
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan di PT. Sinar Mas Multifinance (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Yuridis Putusan Pn. Nomor 08/pid.b/2013/pn-gs)
Harmonisasi Pengaturan Pemanfaatan Energi Panas Bumi dan Perlindungan Hutan Konservasi (Studi Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi dan Pasal 38 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)
Analisis Yuridis Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tentang Permohonan Praperadilan Diluar Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP
Analisis Putusan Praperadilan Nomor 31/pid.prap/2014/pn.jkt.sel. Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu yang Belum di Daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Pasal 40 Ayat 3 UU Nomor 28 Th 2014 Tentang Hak Cipta)
Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Jenis Carnophen di Kalangan Nelayan (Studi di Polres Lamongan)
Kekerasan terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi di Kabupaten Ponorogo)
Jual/beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Konsistensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia)
Pelaksanaan Pelayanan Pdam Kota Malang dalam Penyediaan Air Bersih yang Sehat Berdasarkan Peraturan Direksi Pdam Kota Malang Nomor U/06 Tahun 2010
Tinjauan Hukum Tentang Jailbreaking pada Perangkat Iphone Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil dan Menengah (Studi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri)
Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010
Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika oleh Warga Negara Asing (Study di Badan Narkotika Nasional Provinsi X)
Dikabulkannya Perceraian dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor.03/pdt.g/2013/pn.bky)
Upaya Penanganan Pemberian Kredit Topengan pada Kredit Usaha Rakyat (Kur) di Bank Bri (Persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang X
Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No: 14/pid. B/2014/pn. Bkl)
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian (Studi di Kepolisian Resort X)
Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek Di Bursa Efek
Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyertaan Modal Negara dalam Badan Usaha Milik Negara Persero (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/puu-ix/2011 dan Nomor 62/puu-ix/2013)
Konsepsi Penggantian Kerugian Atas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) yang Tidak Sesuai dengan Rtrw (Kajian terhadap Pasal 37 Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Guna Menangani Penggunaan Rekening untuk Penipuan melalui Online Shop
Efektivitas Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Terkait Kewajiban Pelaku Usaha Pertunjukan Film untuk Menayangkan Film Indonesia (Studi di Kota X)
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tipikor X)
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/puu-xi/2013 terhadap Independensi Perusahaan Mengenai Pengelolaan Harta Kekayaan Bumn dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance
Pertanggungjawaban Korea Selatan Atas Terjadinya Penyerangan Terhadap Duta Besar Amerika Serikat Artikel Ilmiah
Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Terobosan Hukum (Rule Breaking) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013)
Klausula-klausula dalam Kontrak Baku Jasa Laundry (Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
Jenis dan Kriteria Fasilitas Kesejahteraan untuk Pekerja/buruh dalam Pasal 100 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Mendapatkan Akta Kelahiran
Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bumn yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi di Bumn
Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum ( Studi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten X)
Kajian Tentang Guru yang Dipersenjatai dalam Konflik Bersenjata di X
Penerapan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi di PT. X Cabang X)
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengerusakan terhadap Barang yang Dilakukan oleh Anggota Perguruan Pencak Silat ( Studi di Polres X,Perguruan Pencak Silat X dan X)
Implementasi Pasal 173 Ayat (1) Huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum ( Studi Di Dinas Perhubungan Kota X)
Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Rehabilitasi sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika
Makna Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Sejarah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Minimarket (Studi di Polres X)
Penghinaan terhadap Orang yang Sudah Meninggal melalui Media Sosial (Kajian Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 320 dan Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Analisis Normatif Penetapan Tersangka pada Proses Penyidikan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi oleh Penyidik Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt (Studi di Polresta X)
Cuti Menjelang Bebas sebagai Pemenuhan Hak-hak Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota X )
Hambatan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi di Kepolisian Resort Kediri X)
Kendala Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Resort X)
Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Studi di Dinas Pendapatan Kota X)
Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Hakim Pengawas dalam Mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga X
Implementasi Pasal 144 Kuhap Tentang Perubahan Surat Dakwaan (Studi di Kejaksaan Negeri X)
Pelaksanaan Pengawasan terhadap Perlindungan Pekerja Outsourcing (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten X)
Kendala Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Negeri Ngasem Kabupaten X)
Sistem Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi di KPH X Perum Perhutani Unit II X dan Kepolisian Resort X)
Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68k/pdt/2009)
Pengawasan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa (Studi di Kabupaten X)
Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif (Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota X)
Tanggung Jawab Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga
Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polres X)
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Good Governance (Studi di Kantor Inspektorat Kota X)
Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Melanggar Aturan Mengenai Disiplin Kerja (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota X)
Implementasi Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi di Desa X Kecamatan X Kabupaten X)
Perlindungan Hukum terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri sebagai Penata Laksana Rumah Tangga dalam Perjanjian Penempatan Tki ( Studi di PT. X di Kota X)
Upaya Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar (Studi di Kepolisian Resort X)
Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Anak Di Indonesia
Kajian Normatif Mengenai Kewenangan Penangkapan oleh Penyidik Bnn dan Penyidik Polri terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi di Disnakertrans Kabupaten X)
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/puu-ix/2011 Mengenai Pengajuan Banding terhadap Putusan Praperadilan
Revitalisasi Unruk Perpajakan Villa di Kawasan Wisata Songgoriti Kota Batu ( Studi dengan Penerapan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel )
Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Se-06/d.05/2013 Tentang Penetapan Tarif Premi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi di PT. X Kantor Perwakilan X)
Peranan Serikat Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Upaya Mogok Kerja ( Studi di Komite Pusat Serikat Pekerja/serikat Buruh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia / Spbi Kabupaten X)
Pertanggungjawaban Pidana Pers yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers
Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Terkait Kewajiban Pelaku Usaha dalam Mempekerjakan Penyandang Disabilitas (Studi di CV. X.
Pembatasan Hak Debitor Pailit Untuk Menjadi Direksi Perseroan Terbatas
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakian Bekas
Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination
Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pungutan terhadap Lembaga Keuangan
Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) secara Gratis di Kota X (Studi di Kantor Pertanahan Kota X)
Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) dalam Penyelesaian Sengketa (Studi di Wilayah Adat X Kecamatan X Kabupaten X)
Pengawasan terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister Bpom yang Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/menkes/per/viii/2010 (Studi di Dinas Kesehatan Kota X)
Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku terhadap Budaya Hukum Right To Copy dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 Huruf A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne)

SkripsiYuk! menyediakan jasa skripsi jogja 2020 dan jasa pembuatan skripsi Hukum Internasional, yang melayani jenjang S1,S2,dan S3 yang berada di seluruh kampus di Indonesia. Bagi Anda yang berminat menggunakan salah satu layanan kami yaitu konsultasi judul Hukum Iternasional, pembuatan skripsi, dan bimbingan. Segera hubungi kami melalui kontak wa yang tercantum.

SkripsiYuk!D — Konsultasi, Penyusunan, Bimbingan

Di atas telah di jabarkan Kumpulan Judul Skripsi Jurusan Hukum Internasional. Bagi anda yang memiliki kebutuhan pembuatan tesis dan kebetulan berada di Palembang dapat menggunakan layanan jasa tesis Palembang 2021 milik SkripsiYuk!. Dengan cara menghubungi WhatsApp di bawah.