Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
- Peranan Direktur Independen dalam
Menjamin Keberlangsungan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan
Publik - Tinjauan Yuridis Atas Penerimaan Uang
Ganti Rugi dari Pembebasan Hak Atas Tanah Yang Sedang Terikat Hak Tanggungan - Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ABC dengan CV.
DEF (Studi pada CV. GHI) - Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (Good Corporate Governance) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di PT. ABC - Implementasi Jaminan Pensiun Bagi Tenaga
Kerja pada Sektor Industri Perkebunan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Studi di PTPN ABC) - Pengawasan Izin Usaha Pariwisata
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten ABC Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Studi di Kabupaten DEF) - Pelaksanaan Good Governance dalam
Mensejahterakan Rakyat Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus
ABC) - Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Sebagai Korban (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2401 K Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2928/Pid.Sus/2015/PN.MDN) - Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan
Keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik - Tindak Pidana Korupsi Menurut
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan
Hukum Islam - Tanggungjawab Tim Likuidasi yang
Ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pemegang Polis/Tertanggung Atas
Perusahaan Asuransi yang Dicabut Izin Usahanya Dikaitkan dengan POJK Nomor
28/POJK.05/2015 - Tinjauan Pelanggaran Hak-Hak Asasi
Manusia Terhadap Perempuan yang Menjadi Korban Perang Dilihat dari Prespektif
Hukum Internasional (Studi Kasus Perang Suriah) - Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap
Konsumen Atas Klaim Garansi Elektronik Produk Merek Apple di Global Teleshop
Kota ABC - Pemberdayaan Prosedur Mediasi di
Pengadilan Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia
Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Studi pada Pengadilan
Negeri Kota ABC) - Pembukaan Lahan Perkebunan di Dalam
Kawasan Hutan Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Pencegahan dan
Pemeberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:
309/PID.SUS/2016/PT.MDN) - Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Hukum Nasional - Analisis Yuridis Tentang Perlindungan
Hukum Bagi Pengguna Jasa Penerbangan dalam Hal Pembatalan Penerbangan Secara
Sepihak Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No. 1391 K/
Pdt/2011) - Tinjauan Yuridis Terhadap Proses
Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Perkara Pengadilan
Tata Usaha Negara Kota ABC No. 07/G/2013/PTUN-MDN - Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara oleh Mahkamah Konstitusi - Permasalahan Pengakuan Terhadap
Kelompok-Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Humaniter Internasional - Penghapusan Merek Terdaftar dalam Hal
Merek Tidak Digunakan Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 (Studi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) - Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan
Kepala Daerah (Analisis Putusan MK NO. 100//PUU-XIII/2015) - Penertiban Tanah Terlantar Milik
Perorangan Ditinjau Dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar - Peran International Committe of The Red
Cross Untuk Melindungi Korban agresi di Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa
1949 dan Protokol Tambahan I 1997 - Analisis Yuridis Kebijakan Tax Amnesty
Terhadap Wajib Pajak yang Bergerak di Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 - Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan
Tanah Sebagai Wujud Pelaksanaan Fungsi Sosial - Penerapan Ajaran Kausalitas Terhadap
Tindak Pidana yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Putusan Mahkamah
Agung No. 1351 K/Pid/1988) - Tinjauan Hukum Internasional Terhadap
Klaim Traditional Fishing Rights Oleh Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Indonesia - Kegiatan Militer di Ruang Angkasa
Ditinjau dari Article IV of The Outer Space Treaty 1967 - Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan dari Perjanjian Kredit yang Diberikan Oleh
Lembaga Perbankan (Studi di PT. Bank ABC Kota DEF) - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penambangan dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Kefamenanu, Kupang Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN-Kfm) - Peran Psikologi Hukum dalam Proses
Penyidikan (Studi di Polres ABC) - Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian
Kerjasama Antara PT ABC Kota DEF dengan Pemerintahan Provinsi GHI pada Kegiatan
“Promosi dan Pasar Produk Kumkm Provinsi JKL 2016” - Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat
Diplomatik dalam Melaksanakan Tugas Diplomatiknya Ditinjau dari Aspek Hukum
Internasional (Studi Kasus Penganiyayaan Terhadap TKI oleh Duta Besar di ABC ) - Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Anak
Korban Eksploitasi Tenaga Kerja Menurut Convention on The Rights of The Child
1989 - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai
NO.268/PID.B/2015/PN/BNJ) - Implikasi Perubahan Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian
(Hate Speech) - Pembubaran Dan Likuidasi Atas Yayasan
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004 - Pelaksanaan Sistem Pembiayaan
Kepemilikan Rumah di Bank Syariah (Studi pada Bank Tabungan Negara Syariah Kota
ABC) - Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Walikota
dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) (Studi di PD Pasar Horas Jaya Kota
ABC) - Penerapan Prinsip Perlakuan Yang Sama
dalam Penanaman Modal pada Perusahaan Asuransi - Dasar Pertimbangan Hakim Atas Permohonan
Pembatalan Perkawinan yang Dikabulkan Karena Adanya Status Wali Nikah yang
Tidak Sah (Studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan No: 32/Pdt.G/2013/PA.
PSP) - Pertanggungjawaban Pidana dalam
Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 387/Pid.B/2013/PN.SGT) - Kekuatan Putusan Arbitrase dan Keberatan
Tentang Putusan Arbitrase (AnalisisPutusanPengadilanNegeri Jakarta BaratNomor:
1142/Pdt.P/2012/PN.Jak.Bar) - Analisis Putusan Terhadap Penegakan
Hukum dalam Kejahatan Kartu Kredit (Studi Putusan No.
1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel.) - Analisis Kinerja Kepolisian dalam
Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kecamatan ABC Kabupaten
DEF(Studi di Kepolisian GHI) - Penyelesaian Pembagian Harta Warisan
Menurut Hukum Adat Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kecamatan ABC) - Analisis Yuridis Terhadap Kepastian
Hukum Atas Pelaksanaan Asuransi Wisatawan oleh PT.ABC di Kota DEF (Riset pada
PT. GHI) - Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak
Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 1000/Pid.B/2014/PN.Lbp) - Tinjauan Hukum Administrasi Negara
Tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Studi Desa ABC Kecamatan DEF) - Analisis Yuridis Terhadap Pemberian
Fasilitas Hak Atas Tanah Bagi Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia - Perjanjian Antara Produsen dengan
Distributor (Studi pada PT. ABC dengan PD. DEF) - Analisis Yuridis Tanggung Jawab
Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi pada Bank
ABC Cabang Kota DEF) - Perlindungan Terhadap Usaha Mikro
Melalui Penataan Zonasi Toko Swalayan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Perdagangan ( Studi pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota
ABC ) - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bidan
Pelaku Penjualan Bayi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor 1201/PID.B/2014/PN.MDN) - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia - Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan
Nomor:2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn.) - Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana yang Dijatuhi Sanksi Pidana - Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman
Modal Asing Dalam Sektor Perkebunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2014 Tentang Perkebunan - Tanggung Jawab Pemerintah dalam
Penyediaan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Pasar Tradisional Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan - Penerapan Prinsip Perlakuan Yang Sama
dalam Penanaman Modal pada Perusahaan Asuransi - Dasar Pertimbangan Hakim Atas Permohonan
Pembatalan Perkawinan yang Dikabulkan Karena Adanya Status Wali Nikah yang
Tidak Sah (Studi pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan No: 32/Pdt.G/2013/PA.
PSP) - Pertanggungjawaban Pidana dalam Menyelenggarakan
Kegiatan Penyiaran Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 387/Pid.B/2013/PN.SGT) - Kekuatan Putusan Arbitrase dan Keberatan
Tentang Putusan Arbitrase (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor:
1142/Pdt.P/2012/PN.Jak.Bar) - Analisis Putusan Terhadap Penegakan
Hukum dalam Kejahatan Kartu Kredit (Studi Putusan No.
1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel.) - Analisis Kinerja Kepolisian dalam
Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kecamatan ABC Kabupaten DEF
(Studi di Kepolisian Sektor GHI) - Penyelesaian Pembagian Harta Warisan
Menurut Hukum Adat Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kecamatan ABC) - Analisis Yuridis Terhadap Kepastian
Hukum Atas Pelaksanaan Asuransi Wisatawan oleh PT.ABC di Kota DEF (Riset pada
PT. GHI) - Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak
Pidana Pembunuhan (Studi Putusan No. 1000/Pid.B/2014/PN.Lbp) - Tinjauan Hukum Administrasi Negara
Tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 (Studi Desa ABC Kecamatan DEF) - Analisis Yuridis Terhadap Pemberian
Fasilitas Hak Atas Tanah Bagi Kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia - Perjanjian Antara Produsen dengan
Distributor (Studi pada PT. ABC dengan PD.DEF) - Analisis Yuridis Tanggung Jawab
Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi pada Bank
ABC Cabang Kota DEF) - Perlindungan Terhadap Usaha Mikro
Melalui Penataan Zonasi Toko Swalayan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Perdagangan ( Studi pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota
ABC ) - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Bidan
Pelaku Penjualan Bayi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC Nomor
1201/PID.B/2014/PN.MDN) - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia - Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Studi Putusan
Nomor:2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn.) - Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana yang Dijatuhi Sanksi Pidana - Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman
Modal Asing Dalam Sektor Perkebunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2014 Tentang Perkebunan - Tanggung Jawab Pemerintah dalam
Penyediaan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Pasar Tradisional Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan - Perizinan Terhadap Usaha Gadai Swasta di
Indonesia Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 31 tahun 2016 - Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian
Kredit Macet Akibat Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Bank
Mandiri Area ABC - Status Hubungan Kerja Pekerja Rumahan
Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan - Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi
Warga Negara Suriah dan Irak di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum Nasional
dan Hukum Internasional - Tinjauan Hukum Administrasi Negara
Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah ABC Sebagai Pelaksana Penggunaan Dana
APBD Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 - Pertanggungjawaban Pidana Pemerkosaan
Pelaku Anak di Bawah Umur Terhadap Korban Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No.
79/Pid.Sus-anak/2015/PN-Mdn) - Perlindungan Konsumen dalam Pembelian
Barang Elektronik Rekondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi
di PT. ABC) - Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Kebendaan
Pembeli Efek Beragun Aset pada Pembiayaan Sekunder Perumahan - Implikasi Uji Materil Mengenai Batas
Usia Anak dalam Proses Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana (Kajian Terhadap
Putusan: Nomor 1/PUU-VIII/2010) - Implementasi Pengawasan Satgas Waspada
Investasi Terhadap Perusahaan Penyedia Perjalanan Travel Luar Negeri Studi
Kasus First Travel di Indonesia - Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat
Bukti yang Dapat Mempengaruhi Keyakinan Hakim untuk Mengambil Keputusan dalam
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Hukum Acara Pidana di
Indonesia (Studi Kasus Perkara NO. 777/PID.B/2016/Jakpus) - Tanggung Jawab PT. ABC Terhadap Konsumen
dalam Pengiriman Barang yang Hilang dan Menyebabkan Kerusakan pada Barang
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus pada Kantor Pos Pusat
Kota ABC) - Perlindungan Konsumen Terhadap Produk
Pangan yang Tidak Dilabel oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Positif di
Indonesia (Studi pada Beberapa Usaha Dagang di Kota ABC) - Analisis Penyebab Bertambahnya Kasus
Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Karyawan PTPN II Ditinjau Dari
Perspektif Kriminologi - Peranan Otopsi dalam Proses Pembuktian
Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Mati (Putusan Pengadilan Negeri
Nomor 607/Pid.B/2014/PN.Kpn) - Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan
Bisnis Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip-Prinsip The United Nations Global
Compact dalam Perspektif Hukum Internasional - Penerapan Corporate Social
Responsibility dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di
Indonesia - Tanggungjawab Perum Damri Sebagai
Angkutan Bandara Terhadap Penumpang yang Mengalami Kecelakaan BUS (Studi pada
Perum Damri Kantor Cabang Angkutan Bandara ABC) - Perjanjian Nominee Sebagai Instrumen
Penghindaran Daftar Negatif Investasi Dikaitkan dengan Undang-Undang Penanaman
Modal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas - Aspek Hukum Pendirian Bank Umum Menurut
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
