Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
- Legal Standing Perusahaan Efek Yang Telah Dicabut Izin Usahanya Dalam Pengajuan Permohonan Pailit
- Kebijakan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)
- Penyelesaian Tindak Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan Dalam Perawatan Pasiennya (Analisis Kasus No. 3344/pid.B/2006/PN Mdn)
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Polres Kabupaten ABC)
- Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan yang Dilindungi Dalam UU No.19 Tahun 2002 (Studi Kasus No.3683/Pid.B/2008/PN.Mdn)”.
- Due Diligence dalam Akuisisi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Pemberian Kuasa Dalam Hubungan Hukum Antara Advokat Dengan Klien
- Penanganan Cyber Crime di Sektor Perbankan di Indonesia
- Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Tanpa Jaminan Di PT. Bank ABC Cabang DEF
- Status Dan Perkembangan Peran ICRC Sebagai Subyek Hukum Internasional
- Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemberi Waralaba
- Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu ATM Dalam Perjanjian Antar Bank dan Nasabah
- Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Alat Bukti (Studi Putusan Nomor : 43 / Pid. B / 2009/ PN-TTD)
- Upaya Pemerintah Meminimalisir Aksi Terorisme Melalui Pendekatan Hukum Dan Sosio Kultural Di Indonesia
- Kejahatan Perang Terhadap Jender Dalam Yurisprudensi Internasional.
- Peranan Mediator Dan Tingkat Keberhasilannya Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Study Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota ABC)
- Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Bancassurance / Produk Kerjasama antara Bank dan Perusahaan Asuransi (Studi Kasus PT. ABC Kota DEF).
- Analisis Terhadap Tindak Pidana Yang Terdapat Dalam Pemilhan Kepala Daerah
- Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
- Pertanggungjawaban Direksi Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Yang Menyesatkan (Misleadingstatement) ; Suatu Analisis Terhadap UU NO.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Uu No.8/1995 Tentang Pasar Modal
- Pembatalan Akte Perjanjian Yang Dibuat Notaris Kaitannya Dengan Desain Industri (Studi Kasus tentang Putusan Mahkamah Agung antara PT. ABC dengan PT. DEF)
- Perlindungan Hukum Terhadap Industri Perekaman Suara Dari Tindak Pidana Pembajakan Kaset
- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian Dan Upaya Penerapan / Penegakan Hukumnya (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota ABC)
- Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Asuransi Dalam Pengangkutan Barang Di Laut (Studi Kasus: PT. ABC)
- Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
- Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Coorporate Guarantee (Studi Kasus Pada PT. ABC Di Kota DEF)
- Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Kegiatan Produksi di PT. ABC
- Tanggung Jawab Direksi Agency Perusahaan Asuransi Berdasarkan Prinsip Good Corperate Governance (GCG) (Studi Pada PT. ABC– Kota DEF).
- Peranana Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Mutilasi (Studi Lapangan Di Polresta ABC)
- Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Legalitas Women’s International War Crimes Tribunal Sebagai Lembaga Penyelesaian Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Tentara Militer Jepang Terhadap Comfort Women.
- Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Kegiatan Produksi di PT. ABC
- Tinjauan Juridis Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 19/2002 Dalam Menunjang Industri Musik Di Indonesia
- Tinjauan Yuridis Mengenai Kebijakan Daftar Negatif Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia.
- Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Mengenai Perlindungan Anak
- Penerapan Sifat Kolegialitas Dewan Komisaris Perseroan Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Legalitas Women’s International War Crimes Tribunal Sebagai Lembaga Penyelesaian Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh Tentara Militer Jepang Terhadap Comfort Women.
- Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi
- Hak Politik Perempuan Dalam Kerangka CEDAW dan Pencapaiannya di Indonesia melalui MDG’s.
- Joint Venture Agreement Dalam Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.
- Pelacuran Anak Di Bawah Umur Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polsek ABC)
- Kedudukan Dan Tanggung Jawab Komisaris Independen Pada Perseroan Terbuka Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Riset : PT. ABC.)
- Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Dagang Internasional
- Tata Cara Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Aspek Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Udara Oleh PT. ABC
- Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Orang Dan Barang Dalam Pengangkutan Udara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2009
- Tinjauan Hukum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Dalam Pasar Modal
- Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Kasus Blokade Jalur Gaza
- Tinjauan Hukum Tentang Pemberian Kredit dengan Jaminan Deposito (Studi Pada Bank ABC Kota DEF)
- Tinjauan Yuridis Tentang Pencekalan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Pimpinan KPK Dalam Kasus Pencekalan Terhadap Direktur PT. ABC
- Efektivitas Penerapan Indonesia Nasional Single Window ( INSW ) berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2008 Sebagai Upaya Pendorong Kelancaran Arus Barang ekspor dan impor ( Studi Pada Bea dan Cukai Belawan)
- Peran Interpol Dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika Internasional
- Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Di Kantor Pertanahan Kabupaten ABC
- Tanggung Jawab Dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Para Pihak Terhadap Kerugian Yang Timbul Karena Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing
- Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 (Studi Putusan No. 2960/PID.B/2008/PN.Medan)
- Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Event Organizer Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang Dalam Konser Musik (Studi Putusan NO.713/Pid.B/2008/PN.Bdg)
- Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Di Pandang Dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking Atas Terjadinya Cyber Crime
- Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksa Dana Perbankan
- Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Efek melalui Internet di Pasar Modal
- Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kerusuhan Yang Terjadi Pada Saat Demonstrasi (Studi : Polda ABC)
- Kajian Juridis Terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Ponografi Terhadap Perlindungan Anak Sebagai objek Tindakan Pornografi (Child Pornography)
- Keterbukaan Emiten Dalam Melakukan Delisting Di Pasar Modal
- Perjanjian Pelaku Usaha Dengan Pihak Luar Negeri yang Bertentang Dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prektik Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peranan Hakim Anak Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi di Pengadilan Negeri Kota ABC dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II DEF)
- Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui Multi Level Marketing (Studi Kasus Pada Perusahaan MLM ELKEN)
- Hak-Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Proses Peradilan Pidana (Analisis Kasus Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negri Kota ABC)
- Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dihubungkan Dengan Jaminan Fidusia (Study Pada PT. ABC Kota DEF)
- Pelaksanaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Indonesia (Studi Pada Bank ABC Cabang DEF)
- Tinjauan Terhadap Perjanjian Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Jasa Layanan Kesehatan Dalam Kaitannya Dengan Hukum Perlindungan Konsumen
- Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kejahatan Dengan Senjata Api Di Wilayah Hukum Kepolisian ABC Dan Sekitarnya
- Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan Waarmerking Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Kejahatan Pembobolan Website (Cracking) Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perjanjian Baku Dalam Jual Beli Apartemen ABC Residence
- Tinjauan Pelaksanaan Pelelangan Barang Terhadap Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2007 Di ABC (Studi Di Lingk. DEF)
- Kedudukan World Customs Organization (WCO) Dalam Perdagangan Internasional Dan Hubungannya Dengan Kepabeanan Setelah Berlakunya AFTA Di Indonesia
- Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Tindakan Penggusuran Pedagang Kaki Lima Sesuai Peraturan Daerah No 31 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Polisi ABC Kota DEF)
- Perjanjian Bilateral Indonesia Malaysia Atas Penghindaran Pajak Berganda Ditinjau Dari Segi Hukum Perdagangan Internasional
- Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Terhadap Penduduk Sipil
- Joint Venture Agreement Dalam Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Akibat Pengaruh Narkoba Suntik Di Kota Medan (Studi Di Polresta Medan)
- Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam
- Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Binjai
- Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perusahaan BUMN (studi di PTPN II Tanjung Morawa)
- Kinerja Kepolisian Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Polda ABC)
- Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat Dari Perspektif Kebijakan Kriminal (Studi Di Polda ABC)
- Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kepolisian Kota ABC)
- Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Melalui Jalan Darat Antar Pengangkut Dengan Unit Perbekalan Pertamina Cabang ABC
- Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Medan No. 326/Pid.B/2003/PN.Mdn)
- Peranan Reserse Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Terhadap Para Premanisme (Study: Polres ABC)
- Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri ABC
- WTO Dalam Perkembangannya Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional
- Analisa Terhadap Keputusan WTO Dalam Kasus Continued Dumping And Subsidy Offset ACT/Of 200 (BYRD Amendment) Menurut Prinsip Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Dalam WTO
- Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Raju di Pengadilan Negeri ABC)
- Perlindungan Terhadap Warga Sipil Pada Daerah Operasi Militer Berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 Studi Kasus : Di ABC
- Kedudukan World Trade Organization (WTO) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Intenasional (Studi Kasus Terhadap Tuntutan Jepang Atas Indonesia Mengenai Penjualan Mobil Nasional)
- Pembentukan WTO (World Trade Organization) Dan Implikasinya Bagi Indonesia Sebagai Anggota (Suatu Tinjauan Menurut Hukum Organisasi Internasional)
- Perlindungan HAM Terhadap TKI Di Malaysia Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional
- Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Tindak Perkosaan Di Waktu Perang Asia Pasifik-Jepang, Bosnia-Herzegovina Dan Rwanda
- Wanprestasi Terhadap Kontrak Pemborongan Pekerjaan Bangunan (Tinjuan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 407K/Pdt/1998)
