Kumpulan Judul Skripsi Jurusan Hukum Tatanegara

Posted on by

Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.

  • Kedudukan Gubernur Dalam Hubungannya Terhadap Bupati/Wali Kota Sebagai Perwakilan Pemeirntah Pusat (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).
  • Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
  • Pelaksanaan Hibah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2012 (Studi di Provinsi ABC)
  • Dinamika Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah di Indonesia Pasca Reformasi
  • Pengimplementasian Pemekaran Daerah Kabupaten ABC dan Dampaknya Terhadap Masyarakat
  • Peran dan Fungsi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
  • Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
  • Tinjauan Ketatanegaraan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Dalam Penyelenggaraan Demokrasi Di Indonesia (Studi Pada Kpud Kabupaten ABC)
  • Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011)
  • Hubungan Jaksa Agung Dan Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia
  • Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum
  • Efektifitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
  • Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/Puu-X/2012 Ke Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd
  • Fungsi Legislasi DPRD (Suatu Kajian Fungsi Legislasi DPRD Provinsi ABC Periode 2009 – 2014)
  • Esensi Pemaknaan Kata “Demokratis” Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indoneisa Pasca Perubahan UUD NRI 1945 (Studi Konstitusional Terhadap Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945)
  • PenerapanElectronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia
  • Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Complaint Sebagai Perwujudan Negara Hukum
  • Pelaksanaan Sistem Pemilukada Dalam Implikasi Pertanggungjawaban Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Pemerintah Daerah Yang berlaku Di Indonesia
  • Peranan Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran (Studi Pada Legislator Perempuan Terpilih Di Kota ABC 2009-2014)
  • Eksistensi Presidential Threshold Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013
  • Kedudukan Dan Peranan Ombudsman RI Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia
  • Kewenangan Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
  • Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Persepektif Independensi Peradilan dan Akuntabilitas Peradilan
  • Akuntabilitas dan Transparansi Kepala Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi Provinsi ABC)
  • Pengawasan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  • Sistem Multi Partai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi
  • Hubungan Jaksa Agung Dan Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia
  • Kedudukan Dan Peranan Ombudsman RI Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia
  • Kewarganegaraan Republik Indonesia Dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006
  • Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Negara Republik Indonesia Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
  • Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Korelasinya Dengan Pelaksanaan Teori Kedaulatan Rakyat.
  • Pemekaran Daerah Sebagai Upaya Pembentukan Daerah Otonom ( Studi Kasus Kabupaten ABC dan DEF)
  • Efektivitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Puskesmas ABC Kecamatan DEF Kabupaten GHI (Studi Kasus Di Puskesmas JKL Kabupaten MNO)
  • Pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) Dan Sistem Manajemen K3 (Smk3) Dalam Memberikan Perlindungan Dan Meningkatkan Produktivitas Pekerja (Studi Pada Pt.ABC Dan Pt.DEF)
  • Tinjauan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945
  • Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana desa Dalam menunjang Pembangunan Desa
  • Tinjauan uridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia
  • Tinjauan Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
  • Kewenangan pengadilan Tata usaha Negara Dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah
  • Eksistensi DPD Dalam Pemekaran Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D
  • Perlindungan negara Terhadap hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia
  • Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lahan
  • Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
  • Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
  • Karakteristik Sistem Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
  • Analisis Yuridis Gagasan Pemberlakuan Kembali GBHN Sebagai Panduan Pembangunan Nasional pasca Amandemen
  • Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
  • Analisis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
  • Tanggung Jawab negara Dalam kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM
  • Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika
  • Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
  • Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
  • Kekuasaan Pemerintahan Negara Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial
  • Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kota ABC Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis
  • Tinjuan Hukum Administrasi Negara Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota ABC
  • Politik Hukum Pembentukan Kantor Staf Presiden Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Kantor Staf Presiden
  • Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Terkait Konstitusionalitas Hak Penghayat Kepercayaan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Dikaitkan Dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi
  • Gagasan Mencegah Timbulnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia
  • Gagasan Penataan Mekanisme Impeachment Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia
  • Implikasi Peralihan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengusahaan Pertambangan Rakyat Di Sektor Pertambangan Mineral Logam (Emas) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  • Analisis Tentang Hukuman Kebiri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
  • Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
  • Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Dan Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Kimiawi Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia
  • Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa ABC Kecamatan DEF Kabupaten GHI
  • Kontribusi Partai Politik Islam Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Atas Pembentukan Undang-Undang Pasca Reformasi)
  • Pelaksaan Tugas Dan Wewenang Bpjs Dalam Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Perusahaan Yang Memenuhi Syarat Di Kota ABC Berdasarkan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  • Kedudukan Hukum Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah BerdasarkanUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  • Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Rawat Inap Kelas Bangsal 2 Dan 3 Di Rumah Sakit Umum Daerah ABC Provinsi DEF Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  • Kewenangan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
  • Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota ABC Terhadap Kualitas Air Minum Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Iv/2010
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 Uud 1945
  • Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten ABC
  • Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Putusan Mk Nomor 27/Puu-Ix/2011
  • Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Kedudukan Keraton Surakarta Sebagai Daerah Istimewa Berdasarakan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi ABC
  • Penafsiran Hakim Tentang keberadaan Struktural Lembaga Kepolisian Sebagai Penyelenggara Negaradan Penegak Hukum(Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri ABC Nomor 04/Pid.Prap/2015)
  • Pelaksanaan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota ABC Tahun XX Berdasarkan Peraturan Daerah Kota DEF Nomor 7 Tahun XX Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  • Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Di Kota ABC Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
  • Implementasi Keterwakilan Perempuan Pada Alat Kelengkapan Dprd Provinsi ABC Ditinjau Dari Undang-Undang No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  • Penguatan Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Sistem Proporsional Terbuka Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012
  • Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Peraturan Daerah Di Kabupaten ABC (Studi Kasus Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan DEF, Kecamatan GHI, Dan Kecamatan JKL)
  • Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Tinjauan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Tinjauan Yuridis Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa ABC Kecamatan DEF Kabupaten GHI Tahun JKL
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia
  • Analisis Yuridis Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemelihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • Tinjauan Yuridis Sekolah Bertaraf Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  • Tinjauan Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  • Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah
  • Analisis Yuridis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Menjaga Kemandirian, Integritas Dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilihan Umum
  • Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia Diajukan untuk melengkapi
  • Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lima Desa Antara Kabupaten ABC Dengan Kabupaten DEF
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Kontak Kami