Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
- Peranan Otopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Mati (Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC NO. 607/PID.B/2014/PN.KPN)
- Penjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu)
- Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Viktimologis ( Studi Putusan Nomor 912/ Pid.B/ 2011 PN. Bg dan Putusan Nomor 899/ Pid.Sus/ 2014/ PN. Dps )
- Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016
- “Kedudukan Rekaman CCTV dalam Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.94/Pid.B/2015/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Tinggi No.342/PID/2015/PT-MDN)
- Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 9/Pid.sus/2016/PN-Gst)
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan “Dwelling Time” di Pelabuhan ABC
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membantu Melakukan Aborsi Studi Putusan PN Kendal No. 60/Pid.Sus/2013/PN/Kendal
- Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap)
- Prosedur Pembakaran Dan/Atau Penenggelaman Kapal Dalam Tindak Pidana Perikanan Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia
- Analisis Yurisdis mengenai Penanganan Perkara Terhadap Dokter Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktek ( Studi Putusan Nomor.110k/Pid.Sus/2012
- Disparitas Putusan Hakim Terhadap Kasus kekerasan Fisik dalam Tumah Tangga
- Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Dalam Putusan Pidana Bersyarat Bagi Guru Yang Melakukan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah ( Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1983 K/Pid.Sus/2014 )
- Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Mempekerjakan Seseorang Di Kapal Tanpa Dokumen Yang Dipersyaratkan (Studi Putusan PN Raba Bima Nomor 96/Pid.B/2015/Pn.Rbi)
- Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota ABC)
- Peranan Lembaga Rehabilitasi Narkoba ABC Dalam Pembinaan dan Upaya Penyembuhan Terhadap Pecandu Nakoba (Studi di Panti Rehabilitasi Narkoba Kota DEF)
- Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota ABC
- Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga
- Analisis Yuridis Terhadap Mengangkut Barang Impor yang Tidak Tercantum Dalam Daftar Barang Niaga yang Dimuat Dalam Sarana Pengangkutan (Studi Kasus Putusan Nomor 2378/Pid.B/2011/PN.Mdn)
- Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest (Studi Putusan Nomor : 1349/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Illegal/Illegal Mining Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Putusan Nomor : 82/PID.B/2010/PN.TPI)
- Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Turut Sertadengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Analisis Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Pdg)
- Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota ABC)
- Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi dan Internet di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perspektif Hukum Pidana
- Penegakan Hukum Terhadap Hakim Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.361/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR)
- Penguatan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana
- Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi di PT. Pos Indonesia (Studi Putusan No: 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN/Mdn)
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Korporasi (Studi Putusan PN. Jakarta Utara Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN.Jkt. Utr)
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Studi Putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN.Kdl )
- Tinjauan Yuridis terhadap Diversi dalam Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penetapan No. 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bnj)
- Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan ABC)
- Tinjauan Victimologi Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 39/Pid. Sus-Anak/2016/PN.MDN)
- Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 294/PID.SUS/2015/PN-Medan)
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda NO : 463/PID.SUS/2015/PN.Kla)
- Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pengadilan Negeri ABC)
- Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak
- Analisis Hukum Tindak yang dilakukan oleh Kepala Desa Paya Itik Dalam Persfektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN)
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pornografi Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan No. 465/Pid.SUS/2014/PN-Dps dan Putusan No.466/Pid.SUS/2014/PN-Dps)
- Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota ABC )
- Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Melalui Media Internet (Studi Putusan No: 2191/PID.B/2014/PN.SBY)
- Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia (ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009)
- Hukum tentang Tindak Pidana Pencurian Benda Prasejarah (Purbakala) di Negara Indonesia
- Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (Studi Putusan Nomor: 2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn
- Pertanggungjawaban Pidana Pemerkosaan Pelaku Anak Di Bawah Umur Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur (studi putusan No. 79/Pid.Sus-anak/2015/PN-Mdn)
- Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai (Studi Putusan Nomor: 45/PID/TPK/2014/PT.DKI)
- Analisa Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona
- Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan Pn Binjai No.268/PID.B/2015/PN/BNJ)
- Kebijakan Hukum Pidana Tentang Euthanasia Khususnya Euthanasia Pasif
- Implikasi Uji Materil Mengenai Batas Usia Anak Dalam Proses Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana (Kajian Terhadap Putusan: Nomor 1/Puu-Viii/2010)
- Kajian Yuridis Terhadap Alat Bukti Penyadapan Di Tinjau Dari Hak Asasi Manusia
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Permainan Judi Dadu Guling (Samkwan) (Studi Putusan No. 141/Pid.B/2013/Pn.Kbj)
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Permainan Judi Dadu Guling (Samkwan) (Studi Putusan No. 141/Pid.B/2013/Pn.Kbj)
- Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/Pn.Mdn
- Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.BNJ dan Pengadilan Tinggi No.10/Pid.Sus-Anak/2014/PT MDN.)
- Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal
- Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 149/PID.SUS/2015/PN.Tembilahan)
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penderita Gangguan Mental (Studi Putusan No. 377/Pid.B/2011/PN.BB)
- Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm Dan Putusan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)
- Peranan Pembuktian Terhadap Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana ( Putusan Pengadilan Negeri No.1359/PID.B/2014/PN.JKT.PST)
- Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi ( Studi Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Medan dan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)
- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Senjata Tajam yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Nomor 266/Pid.B/2014/Pn.Sbg)
- Eksaminasi Publik Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Praktik Judicial Corruption : Analisis Hasil Eksaminasi Publik Perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG
- Tawuran Antar Pelajar yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain dari Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana (Studi Terhadap 3 (Tiga) Putusan Pengadilan Negeri)
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap OKP yang Membawa, Memiliki, dan Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Izin Berdasarkan UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 ( Studi Putusan Pengadilan Negeri ABC No.228/ PID.B/ 2014/ PN.BJ )
- Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Euthanasia Ditinjau dari Aspek Medis dan Hukum Pidana
- Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Polresta Kota ABC)
- Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Menyerahkan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1862/Pid.Sus/2015/PN.MDN)
- Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu (Study Putusan Nomor 1515/Pid.B/2013/PN/MDN)
- Analisis Yuridis Kewenangan Densus 88 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi
- Penerapan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)
- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedophilia Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak Dikaitkan Dengan Psikologi Kriminal
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang ABC)
- Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Satwa yang Dilindungi Tanpa Izin (Studi Putusan PN Surabaya No. 469/Pid.B/2010/Pn.Sby)
- Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Dengan Basis Rasisme
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Internet Dalam Perspektif Kriminologi
- Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencurian Aset Perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Garbus – Pagar Merbau Lubuk Pakam Dalam Perpektif Kriminologi
- Peranan Hakim Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencurian Dan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota ABC)
- Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kota ABC)
- Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Pada Wanita Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Dan Ham (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 806/PID.B/2009/PN.MDN)
- Efektivitas Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten ABC (Studi Kasus Polres DEF)
- Tindak Pidana Bersama-Sama Dab Berkleanjutan Dalam Tindak Pidana Korupsi ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid//2006)
- Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik (Putusan Nomor : 1770/Pid.B/2014/PN.Mdn)
- Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Tindak Pidana Malpraktek
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online
- Tinjauan Yuridis Normatif Penayangan Berita Kriminal Oleh Televisi Terhadap Hak Anak Dalam Memperoleh Informasi Yang Sehat
- Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Yang Membebaskan Terpidana Kasus Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor 564/K/PID/2013
- Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1477/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel)
- Penerapan Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 31 thn 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK NO. 003/PUU-IV/2006
- Pelaksanaan Upaya Paksa Penggeledahan oleh Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polda ABC)
- Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Studi Putusan No : 118/PID.SUS/2014/PN.Plw)
- Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan No. 12/Pid.P/2011/PN.MDN)
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Pembakaran Lahan Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- Analisis Hukum Mengenai Penerapan Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Pelaku Perusakan Hutan (Studi Putusan No : 21/Pid.Sus/2015/PN.Tkn)
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Impor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 200/Pid.Sus/2012/PN.Dum)
- Peranan Bapas Dalam Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Bapas Klas I Kota ABC)
- Penerapan Permohonan Ganti Kerugian atas Putusan Bebas dalam Perkara Pidana (Analisis Terhadap Penetapan PN Semarang No. 15/Pid.GR/2012/PN.SMG, Putusan PT Semarang No. 49/PID/2013/PT.SMG, dan putusan MA No. 1262/K/PID/2014)
