Kumpulan Judul Skripsi Jurusan Hukum Administrasi Negara

Jasa Skripsi Hukum Administrasi Negara

Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.

Kumpulan Judul Skripsi Jurusan Hukum Administrasi Negara

SkripsiYuk! telah merangkum kumpulan judul skripsi jurusan hukum administrasi negara dari berbagai sumber, yang dapat Anda jadikan sebagai referensi untuk pengajuan judul proposal skripsi berdasarkan jurusan hukum administrasi negara.

  • Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Di Kota ABC Berdasarkan Peraturan Daerah Kota DEF Nomor 4 Tahun 2011
  • Aspek Hukum Dalam Proses Ganti Kerugian Atas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Dilakukan Pemerintah
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dikelola Badan Hukum Yayasan
  • Retribusi Izin Sarang Burung Walet di Kabupaten ABC (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008)
  • Tinjauan Atas Ruang Terbuka Hijau Dalam Hubungannya Dengan Penataan Ruang Di Kota ABC
  • Upaya Penyelesaian Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Jalan Tol ABC-DEF Berdasarkan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa ABC Kecamatan Gungung DEF Kabupaten GHI
  • Kajian Yuridis Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko di Kota ABC Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten DEF No. 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
  • Prosedur Perolehan Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
  • Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dan Pejabat Pembuat Akta Sementara (PPAT Sementara) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya Dari Segi Hukum Agraria
  • Prosedur Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Aspek Kepastian Hukum Dalam Proses Pendaftaran Tanah
  • Prosedur Izin Pengelolaan Pelataran Parkir Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Tinjauan Yuridis Atas Penerimaan Uang Ganti Rugi Dari Pembebasan Hak Atas Tanah Yang Sedang Terikat Hak Tanggungan
  • Prosedur Pemberian Izin Pemasangan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota ABC Nomor 11 tahun 2011
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Tugas dan Kewajiban Pelayanan Publik Tentang Kewajiban Pajak Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
  • Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kota ABC Nomor 10 Tahun 2002 Oleh Pemerintah Kota DEF
  • Penyederhanaan Prosedur Perolehan Izin Untuk Mendirikan Perumahan
  • Status Hubungan Kerja Pekerja Rumahan Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan
  • Pemberian Tunjangan Hari Raya Atau THR Bagi Pekerja Dirumah Sakit Kisaran Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016
  • Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota ABC Menurut Peraturan Daerah Kota DEF Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolahan Wakaf Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Di Kota ABC
  • Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota ABC Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota DEF Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
  • Implementasi Terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kota ABC Nomor 12 Tahun 2011
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Hilangnya Hak Guna Bangunan Karena Ditelantarkan Oleh Pemiliknya
  • Kepastian Hukum Penguasaan Negara Atas Usaha-Usaha Pertambangan Mineral dan Batabara di Indonesia
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 (Studi Desa ABC Kecamatan DEF)
  • Peran Notaris Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Jaminan Perlindungan Hak Bagi Para Pihak
  • Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Peralihan Hak Guna Bangunan (HGB) Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Beserta Akibat Hukumnya
  • Pengawasan Terhadap Izin Tata Ruang dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota ABC Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  • Tinjauan Yuridis Terjadinya Kepemilikan Atas Apartemen Oleh Orang Asing di Indonesia dan di Australia
  • Beberapa Masalah Dalam Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota ABC Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  • Tugas dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kecamatan ABC)
  • Prosedur Pengawasan Inspektorat Propinsi ABC Dalam Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
  • Kajian Yuridis Terhadap Prosedur Transmigrasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian
  • Tinjauan Yuridis Ganti Kerugian Atas Hak Milik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kecamatan ABC
  • Implementasi Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  • Implementasi Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Terhadap Efektivitas Program Kerja Pemerintahan Kabupaten ABC Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi di Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah) Kabupaten DEF
  • Pemberian Izin Kepariwisataan di Kota ABC Berdasarkan Peraturan Daerah Kota DEF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara
  • Kajian Hukum Administrasi Negaratentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 (Studi di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota ABC)
  • Aspek Hukum Dalam Proses Ganti Kerugian Atas Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Dilakukan Pemerintah
  • Implementasi Retribusi Terminal berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Terminal di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Dinas Perhubungan Pemerintah Kota ABC)
  • Prosedur Pemberian Izin Travel Ibadah Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
  • Tinjauan Tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/TUN/2011
  • Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota ABC Nomor 3 Tahun 2011 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Prosedur Pengurusan Program Pembaharuan Agraria Nasional di Kabupaten ABC
  • Studi Tentang Prosedur Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas Dan Kartu Izin Tinggal Tetap Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Belawan
  • Tinjauan Hukum tentang Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan ( Studi Kasus Pada Kantor BPN Kabupaten ABC )
  • Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  • Prosedur Pemberian Izin Penyiaran dalam Aspek Hukum Administrasi Negara (Studi di TVRI ABC)
  • Studi Tentang Prosedur Penerbitan Akta Catatan Sipil Berdasarkan Qanun Kabupaten ABC No.9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
  • Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Akibatnya Jika Subjeknya WNA
  • Tinjauan Yuridis tentang Permohonan dan Pemberian Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria di Indonesia
  • Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PTPN 3 ABC Setelah Berlakunya UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
  • Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan ABC)
  • Prosedur Perizinan Usaha Asuransi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Ditinjai Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara
  • Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara
  • Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun di PTPN III
  • Tinjauan Yuridis terhadap Larangan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol di Minimarket Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015
  • Prosedur Peminjaman Uang Pada Koperasi Kota ABC Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara
  • Kajian Hukum Eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum kepada Kreditur, (Studi Kasus pada PT Bank ABC Kabupaten DEF)
  • Tinjauan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dalam Rangka Kewenangan Kepentingan Pelaksanaan Tugasnya Pada Pemerintah Kota ABC
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah : Studi Kasus Pelaksanaan Pembebasan Tanah Jalan Tol Kota ABC
  • Prosedur Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Peraturan Daerah Kota ABC Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi & Bangunan Kelurahan dan Perkotaan
  • Perlindungan Hukum Terhadap Buruh PKWT Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PTPN II ABC, Kabupaten DEF)
  • Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Perraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
  • Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Tanggungan Dengan Akta Persetujuan Membuka Kredit Yang Terindikasi Cacat Hukum
  • Kepastian Hukum Bagi Bank Sebagai Kreditur Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Sebagai Agunan Pada PT. Bank ABC Cabang DEF
  • Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Tanah Pengganti Karena Hilang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi pada Kantor Pertanahan Kota ABC)
  • Pelaksanaan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negri Sipil Berdasarkan Undang-undang No 43 Tahun 1999 (studi pada RSUP ABC)
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2007
  • Kajian Hukum Administrasi Negara Tentang Larangan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila Berdasarkan Perda No. 6 tahun 2003 (Studi Pemerintah Kota ABC)
  • Tinjauan Yuridis atas Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagai Wujud Landrefom di Kantor Pertanahan Kota ABC
  • Penerapan Peraturan Daerah Kota ABC Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Hukum Administrasi Negara (Studi Di Kota DEF)
  • Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kota ABC)
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Pengelolaan Hutan Di Provinsi ABC Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002
  • Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mempengaruhi Upaya Peningkatan Pendaftaran Tanah Di Kota ABC
  • Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Yang Beralaskan Hak Pengelolaan Dari Pemerintah Kota ABC Kepada Pengusaha Pengembang Mall Centre Point Kota DEF Berdasarkan Putusan MA RI Nomor 1040K/Pdt/2012
  • Tinjauan Yuridis Pengelolaan Pewakafan Tanah Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota ABC
  • Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Pemko ABC)
  • Realisasi Pengutipan Retribusi Perparkiran Di Kota ABC Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  • Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  • Prosedur Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kota ABC).
  • Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negri Sipil ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus di Kabupaten ABC Provinsi DEF)
  • Prosedur Penugasan Personal Polri Menjadi Pengajar Pendidikan Kepolisian Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Di ABC)
  • Implementasi Peraturan Daerah Kota ABC No.11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota ABC)
  • Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Prespektif Hukum Administrasi Negara
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Puskesmas Kepada Pasien Di Desa ABC Kecamatan DEF Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  • Peran Kantor Pertanahan Kabupaten ABC Terhadap Masyarakat Dikecamatan DEF Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Serta Pelaksanaannya Berdasarkan Uu Pa Dan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa ABC Kabupaten DEF)
  • Kajian Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Studi di Kecamatan ABC)
  • Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Di Kota ABC Berdasarkan Perda Kabupaten DEF Nomor 6 Tahun 2011
  • Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs)
  • Peran Pemerintah Daerah Kabupaten ABC Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
  • Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten ABC Nomor 19 Tahun 2008
  • Kesadaran Hukum Masyarakat Nias Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kabupaten ABC)
  • Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota ABC

Layanan SkripsiYuk!

Layanan kami berlaku untuk semua wilayah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk jasa pembuatan skripsi medan yang berada di Sumatera. Kami menawarkan dua sistem bimbingan yaitu secara online untuk jarak yang terlampau jauh, agar Anda tetap bisa menggunakan layanan SkripsiYuk!. Kedua, Anda bisa datang ke kantor SkripsiYuk!. Informasi lebih lanjut bisa klik tombol di bawah.