Kumpulan Judul Skripsi Hukum Internasional – Jasa Skripsi

Posted on by

Judul Skripsi Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah salah satu jurusan kuliah yang banyak diminati dan tersedia hampir di semua kampus di Indonesia.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa bimbingan skripsi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order via whatsapp. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.

Judul Skripsi Hukum Internasional 2011 – 2018

Anda bisa menyimpan halaman judul skripsi Hukum Internasional ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul skripsi jurusan Hukum Internasional, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DAN LIBANON (STUDI NORMATIF TENTANG IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA IV aaa),
  • PERLINDUNGAN PENGUNGSI ANAK TIMOR LESTE MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK 20 NOPEMBER 1989 OLEH UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES) (SUATU TINJAUAN NORMATIF),
  • STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERLAKUAN TAWANAN PERANG,
  • KAJIAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG DIANUT DALAM HUKUM PAJAK INDONESIA BEKENAAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN
  • PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL,
  • PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA SEBAGAI UPAYA TEGAKNYA KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,
  • ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN KOTA BERSAUDARA (SISTER CITY) ANTARA PEMERINTAH KOTA xxx REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA xxx REPUBLIK xxx
  • KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN PADA TAWANAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HAM DAN KONVENSI JENEWA aaa
  • LEMBAGA EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL,
  • MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN-KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER,
  • MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA GATT DAN WTO DITINJAU DARI SEGI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI,
  • PENCEMARAN LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN (SUATU PERSPEKTIF DARI EKOLOGI DAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL,
  • PENGGUNAAN BOM CLUSTER DAN KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITER DI xxx
  • URGENSI PERJANJIAN EKSTRADISI xxx SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA,
  • EKSISTENSI GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL,
  • PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP ICRC (INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (BERDASARKAN KONVENSI JENEWA aaa DAN PROTOKOL TAMBAHAN I aaa)
  • TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA KEPELABUHANAN UNTUK KAPAL DALAM JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENGENAAN PPN KEPADA PT. xxx),
  • KEMERDEKAAN NEGARA KOSOVO DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL,
  • PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DI DALAM PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL DI xxx
  • LEGALISASI PERDAGANGAN HEWAN TERANCAM PUNAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL,
  • ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI,
  • IMPLIKASI POTENSI PELAKSANAAN KOREKSI FISKAL ATAS PRAKTEK TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) : ANALISIS HUKUM P3B ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN xxx
  • BENTUK PENGATURAN DAN PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT PERSETUJUAN TRIPs DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL ASING DI PENGADILAN INDONESIA,
  • ANALISIS PENGAMBILALIHAN PT INDOSAT TBK DARI ASIA MOBILE HOLDINGS PTE LTD KE QATAR TELECOM Q.S.C. DITINJAU DARI PERATURAN BIDANG PERSAINGAN USAHA DAN PASAR MODAL,
  • IMPLIKASI PENGATURAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DALAM SATU KONTRAK TURNKEY TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING PTX,
  • PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM PERSPEKTIF ASEAN,
  • KEDUDUKAN, PENGATURAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH UDARA DAN RUANG ANGKASA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI NEGARA KHATULISTIWA,
  • PENERAPAN NORMA DASAR HUKUM INTERNASIONAL UMUM,
  • PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL MELALUI MEKANISME EKSTRADISI ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN,
  • PENGARUH ASEAN CHARTER (PIAGAM ASEAN) TERHADAP YURISDIKSI NEGARA ANGGOTANYA,
  • PENGGUNAAN BOM CLUSTER PADA AGRESI MILITER ISRAEL KE PALESTINA TAHUN aaaDITINJAU DARI STATUTA ROMA DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL,
  • PERAN UNICEF DALAM IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK PBB DI INDONESIA,
  • PERANAN UNESCO TERHADAP PENGKLAIMAN  BUDAYA TIDAK BERWUJUD DAN PENERAPAN HUKUMNYA  DI INDONESIA,
  • TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PENERAPAN DISTINCTION PRINCIPLE DALAM PERANG MODEREN,
  • KAJIAN TERHADAP KEBERADAAN KOSOVO SEBAGAI NEGARA BARU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
  • PERLINDUNGAN TERHADAP ANGGOTA DINAS KESEHATAN MENURUT KONVENSI JENEWA aaa DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA
  • TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN xxx
  • PENGATURAN PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI KEPADA KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
  • PENYERBUAN KAPAL MAVI MARMARA OLEH TENTARA ISRAEL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
  • PENCEGAHAN PENCEMARAN MINYAK OLEH KAPAL LAUT DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
  • PENGATURAN KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT KONVENSI CHICAGO aaa DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
  • TINJAUAN YURIDIS PENGINDERAAN JAUH MELALUI SATELIT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
  • PERANAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PERDAGANGAN ORANG
  • PERANAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DAN HUBUNGANNYA DENGAN UNITED NATION HIGH COMMISSIONER DAN PENGUNGSI DI INDONESIA
  • PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KEAMANAN PBB PADA TAHUN aaa MENGENAI PROGRAM NUKLIR xxx
  • KEDUDUKAN KELOMPOK HAMAS (PLO) SEBAGAI SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL
  • ANALISIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA ANGGOTA BADAN TENAGA ATOM INTERNASIONAL (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY/ IAEA) DALAM PEMANFAATAN NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI
  • PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK INTERNAL LIBYA
  • KEJAHATAN PENERBANGAN KAITANNYA DENGAN KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
  • PENGATURAN ANTI DUMPING DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
  • PENGATURAN PERLINDUNGAN BENDA BERHARGA MUATAN KAPAL TENGGELAM YANG BERADA DI PERAIRAN INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
  • PERANAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE (UNHCR) DALAM MENANGANI IMIGRAN GELAP DI INDONESIA
  • PERANAN ASEANINTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR) DALAM KEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM
  • ANALISIS YURIDIS PUTUSAN DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION (DSB WTO) TERKAIT LARANGAN PENJUALAN ROKOK KRETEK INDONESIA OLEH xxx
  • PERAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN KONVENSI ILO DAN UNDANGUNDANG TENAGA KERJA INDONESIA
  • PERAN DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DENGAN xxx DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA
  • INVESTIGASI KECELAKAAN PESAWAT UDARA MENURUT ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
  • TANGGUNG JAWAB AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA AKIBAT PENCEMARAN SUMUR MINYAK MONTARA DI WEST ATLAS LAUT TIMOR
  • IMPLEMENTASI SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT DALAM KETENTUAN WORLD TRADE ORGANIZATION BAGI NEGARA BERKEMBANG PADA PRODUK PERTANIAN DI INDONESIA
  • PENYELESAIAN KONFLIK SURIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
  • PERAN ORGANISASI LIGA ARAB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK INTERNAL NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH (xxx)
  • PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL (UNSCITRAL) DI INDONESIA (STUDI KASUS SENGKETA PT. xxx DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
  • KAJIAN MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KUIL PREAL VIHEAR ANTARA xxx DAN xxx BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
  • PENYELESAIAN SENGKETA KEPULAUAN PARACEL DI LAUT xxx ANTARA xxx DAN xxx DIKAITKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
  • INTERRVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION ) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYTA DALAM KONFLIK BERSENJATA
  • PELAKSANAAN REGIONAL COOPERATION MODEL (RCM) ANTARA INTERNATIOINAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DENGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN IMIGRAN GELAP
  • ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK (UNMANNED AERIAL VEHICLE/UAV) SEBAGAI ALAT MILITER OLEH AMERIKA SERIKAT DI WILAYAH NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
  • PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONVENSI ILO NO. 182 TAHUN aaa MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUKBENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
  • PERANAN THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM MEMULIHKAN HUBUNGAN KELUARGA YANG HILANG (MISSING PERSONS) DI xxx
  • PERANAN PERSEREIKATAN BANGSABANGSA (PBB) DALAM MENANGANI KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIME AGAINST HUMANITY) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
  • PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS DALAM MEMBANTU BIDANG KEMANUSIAAN DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA
  • EKSISTENSI NEGARA PALESTINA DENGAN ADANYA PENGAKUAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
  • TINDAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENERANGI TERORISME DI AFGHANISTAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PRINSIP NON INTERVENSI
  • PERANAN xxx DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI xxx
  • PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB MENURUT PIAGAM PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI SUDAH SELATAN
  • TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENEMBAKAN PESAWAT TERBANG SIPIL DI ATAS WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
  • KERJASAMA PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT BERDASARKAN MANADO OCEAN DECLARATION (MOD) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
  • TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANA INDONESIA
  • KEDUDUKAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DALAM HUKUM INTERNASIONAL
  • PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANATRA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG KEDAULATAN ATAS PULAU xxx
  • MEKANISME MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM UNITED NATIONS CONVETION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
  • STUDI PERBANDINGAN INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY), THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) DAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
  • PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
  • PERAN UNI EROPA DALAM MENANGANI PENGUNGSI SURIAH
  • PEMBERANTASAN PEMBAJAKAN KAPAL DI PERAIRAN FILIPINA BERDASARKAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (ACCT)
  • PENGATURAN PENCEGATAN (INTERCEPTION) PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
  • PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
  • PENGATURAN MENDAPATKAN DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN xxx
  • PENERAPAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN INTERNASIONAL
  • PENERAPAN PRECAUTIONARY PRINCIPLE TERHADAP PEMANFAATAN GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS MENURUT CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY DAN THE SANITARY AND PHYTOSANITARY AGREEMENT
  • PENERAPAN RESPONSIBILITY TO PROTECT DALAM PENYELESIAN KRISIS KEMANUSIAAN DI REPUBLIK xxx OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
  • PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AND OPTIONAL PROTOCOL DAN IMPLEMNETASINYA DI INDONESIA DALAM BIDANG TRANSPORTASI UDARA
  • PERBANDINGAN IMPLEMENTASI TRIPS (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) AGREEMENT DI NEGARA ANGGOTA ASEAN
  • PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR MENURUT INTERNATIONAL CONVENTIONS FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERORISM aaa DAN IMPLEMENTASINYA DI INDNESIA
  • SINKRONISASI ASEAN REGIONAL GUIDELINES ON COMPETITION POLICY DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN aaaTENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
  • DESKRIPSI KAPAL KESEHATAN (HOSPITAL SHIPS) DALAM HUKUM HUMANITIER INTERNASIONAL
  • DESKRIPSI PROSES SUKSESI TIMOR LESTE MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
  • PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA

Di atas telah dijabarkan kumpulan judul skripsi jurusan Hukum Internasional. Bagi anda yang sedang mencarijasa konsultasi dan bimbingan Hukum Internasional dapat juga menghubungi SkripsiYuk! untuk mendapatkan layanan yang diperlukan.

Kontak Kami