Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Posted on by

Skripsi Yuk adalah jasa pembuatan skripsi Hukum Tata Negara (Siyasah). Jika kamu adalah salah satu mahasiswa tingkat akhir yang terserang galau, karena judul skripsimu tidak kunjung ACC atau bingung menentukan judul skripsi.

Maka ada baiknya menyimak ratusan contoh judul skripsi yang terangkum dalam artikel Kumpulan Contoh Judul Skripsi Hukum Tata Negara (Siyasah) Terbaru.

Jasa Skripsi Malang juga melayani beragam jurusan yang tersedia di berbagai kampus di Indonesia. Bagi kamu yang ingin mendapatkan layanan pembuatan dan bimbingan skripsi, silakan hubungi SkripsiYuk.com

  • Pembubaran gerakan Fathullah Gulen dan implikasinya terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia
  • Hak politik mantan terpidana korupsi (studi komparatif hukum progresif dan maqashid al-syariah)
  • Studi pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Ahl dzimmah dan relevansinya dengan kewarganegaraan Indonesia
  • Respon tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap regulasi bernuansa agama
  • Paradigma baru kebijakan penanaman modal asing PT. XXX
  • Respon Partai Islam Se-Malaysia (PAS) terhadap kebijakan Pemerintah Malaysia dalam meratifikasi icerd
  • Respon Nahdhatul Ulama (NU) terhadap konsep Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
  • Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konsep Negara Hukum
  • Implementasi PERPPU nomor 2 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap pembubaran ormas ditinjau dari siyasah dusturiyah.
  • Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Bupati Kabupaten XXX Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten XXX
  • Pelaksaan peraturan daerah Kabupaten XXX Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 tentang larangan Minuman Keras ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
  • Pelaksanaan Perda Kota XXX No 2 Tahun 2009 tentang penataan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern yang berdampak pada menurunnya omzet pedagang pasar tradidisional di YYY di Tinjau dari Siyasah Maliyah
  • Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten XXX dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pilkada tahun 2018.
  • Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Menteri Perhubungan nomor peraturan menteri 108 Tahun 2017 dengan berbasis online di Kota XXX
  • IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di DPRD Kota XXX).
  • TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PILKADA KOTA XXX (Studi di Kantor Kecamatan YYY)
  • ANALISIS SIYASAH DAULIYAH PADA UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TKI TERPIDANA MATI.
  • TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-V/2007 TENTANG KEBOLEHAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH ( Studi Pada KPU Kota XXX)
  • ANALISIS SIYASAH DAULIYAH PADA UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TKI TERPIDANA MATI
  • ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa WWW Kecamatan XXX Kabupaten YYY Provinsi ZZZ).
  • ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REMISI (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)
  • KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HAL PEMANGGILAN PAKSA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 16/PUU-XVI/2018 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH.
  • KONSEP BELA NEGARA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NKRI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara)
  • TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA XXX NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota XXX).
  • PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT FIQH SIYASAH (STUDI PASAR XXX).
  • TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (Studi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas XXX Kabupaten YYY)
  • KEPEMIMPINAN TRANSGENDER DALAM NEGARA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF.
  • PEMBUBARAN ORMAS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DALAM PERSEPEKTIF SIYASAH.
  • ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi di Desa XXX, Kecamatan YYY, Kabupaten ZZZ).
  • IMPLEMENTASI DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi kasus pada KPU di Kabupaten XXX)
  • TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI XXX TAHUN 2018 MENURUT PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 4 TAHUN 2017 ( Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi XXX ).
  • IMPLEMENTASI KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 260 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN XXX).
  • PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA MARTABAT DAN PERILAKU ANGGOTA DPR RI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH.
  • Pelaksanaan Asas Peradilam Sedehana, Cepat, Dan Biaya Ringan Menurut Undang-Unfang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Dan Fiqih Siyasah ( Study Pengadilan Agama XXX).
  • TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Pembangunan Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ)
  • KINERJA KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ).
  • PEMIKIRAN TAN MALAKA TENTANG STRATEGI KEMERDEKAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HAM PBB (HAM Universal).
  • PENGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Analisis putusan MK no.1,2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU no.4 Tahun 2014).
  • TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN RT DI KELURAHAN TANJUNG KUPANG ( STUDI DI KELURAHAN XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ).
  • TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG –UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2018 (Studi Pada Kantor Bawaslu Kota XXX).
  • ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.
  • KRITERIA PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DITINJAU DARI FIQH SIYASAH.
  • EKSISTENSI PARTAI GERINDRA SEBAGAI OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH.
  • PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 1995 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 XXX).
  • TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ).
  • PANDANGAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PROGRAM KERJA PEMERINTAH KOTA XXX DALAM PENANGANAN KEMISKINAN
  • FAKTOR-FAKTOR KURANGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PILKADA TAHUN 2017 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI PADA KELURAHAN XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ).
  • ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PROSES PEMEKARAN DESA (Studi di Pekon XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ).
  • PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA MENGENAI MASA JABATAN DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ)
  • TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN APBD ( Studi di Kabupaten XXX).
  • PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGUPAYAKAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
  • PEMIKIRAN ABDULLAH AD-DUMAIJI TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN RELEVANSINYA DENGAN NEGARA INDONESIA.
  • MEKANISME PELAKSANAAN PEMBUATAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ).
  • ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE POLITIK.
  • KEPEMIMPINAN ADAT SEMENDO PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ.
  • Analisis Yuridis dan Fiqh Siyasah terhadap hak politik disabiltas dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-KPT/06.KPU.XII/2017 dalam pemilihan umum kepala daerah 2018.
  • Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan rangkap jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pengurus Partai Politik.
  • Analisis fiqh al siyasah al dusturiyyah terhadap fungsi checks and balances Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem bicameral menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.
  • Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa.
  • Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan Dan Aliran Sesat Di Jawa Timur.
  • Pelanggaran kampanye pemilihan kepala daerah dalam perspektif fiqh siyasah
  • Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap pelayanan pembuatan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX Tahun 2018 berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  • Tinjauan Fikih Siyasah dan Yuridis terhadap isu #2019gantipresiden.
  • Tinjauan Yuridis dan Fikih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 245 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018
  • Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-Xv/2017 Tentang Penghentian Sementara Judicial Review Oleh Mahkamah Agung
  • Larangan Pegawai Negeri Sipil untuk Mencalonkan Diri dalam Pemilu dan Pemilukada: Studi Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014.
  • Tinjauan Yuridis dan Fiqh Siyasah terhadap Putusan PTUN XXX No.50/G/2018/PTUN.SBY tentang Proses Pemilihan Kepala Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ.
  • Analisis Siyasah Dusturiyah tentang implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
  • Analisis siyasah dusturiyyah terhadap penghapusan kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam pembatalan Peraturan Daerah Provinsi: studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang pengujian undang-undang nomor 23 tahun 2014.
  • Analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan kepala desa dalam penyelesaian konflik di masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: studi Kasus di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ.
  • Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  • Penggunaan dana desa di bidang pembangunan perbaikan jalan menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif Fiqh Siyasah: studi kasus di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ.
  • Tinjauan fiqh siyasah terhadap larangan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi anggota partai politik menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
  • Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: studi Putusan PTUN Jakarta Nomor: 91/G/2015/PTUN-JKT.
  • Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh wakil kepala daerah berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dalam perspektif fiqh siyasah.
  • Analisis Fiqh Siyasah tentang kewenangan Kepala Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ dalam meningkatkan potensi wisata lokal.
  • Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004.
  • Analisis Fiqh Siyasah terhadap Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme
  • Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  • Pilkada ulang dalam UU NO. 10 Tahun 2016 dalam perspektif Fiqh Siyasah: studi kasus Pilkada ulang di Kabupaten XXX Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PHP.BUP-XVI/2018.
  • Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 74/P/HUM/2018 tentang Penghapusan Batas Usia bagi Guru Honorer dalam seleksi CPNS.
  • Analisis Fiqh Siyasah tentang masa jabatan kepala desa: studi terhadap Pasal 33 Huruf l Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa.
  • Tinjauan Fiqih Siyasah tentang syarat domisili peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.
  • Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mekanisme Checks and Balances pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik Pemilihan Umum: studi putusan DKPP nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012).
  • Analisis Fiqh Siyasah dan Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa terhadap alih fungsi tanah kas Desa di XXX
  • Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia
  • Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dalam Pemilu 2019.
  • Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final.
  • Tinjauan Fiqh Siyasah tentang fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi XXX.
  • Persyaratan ambang batas 20% bagi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari fiqh siyasah dan coattail effect
  • Tinjauan Yuridis terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga martabat serta perilaku hakim menurut pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 prespektif Fiqh Siyasah bidang Wilayat al Hisbah.
  • Studi Analisis Hukum Positif Dan Fiqih Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Judicial Review Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018.
  • Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pembubaran organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
  • Analisis Fiqh Siyasah terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten ZZZ Tahun 2013 di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ.
  • Tinjauan Fikih Siyasah terhadap kewenangan jaksa dalam Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012: analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XV/2017.
  • Analisis Fiqh Siyāsah terhadap Relasi Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Audit Keuangan Negara.
  • Analisis Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Presiden dalam pemberian izin pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.
  • Analisis Fiqh Siyasah terhadap fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ.
  • Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Wisata Pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: studi di Desa XXX Kecamatan YYY Kabupaten ZZZ.
  • Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XV/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
  • Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik

Bagi anda yang memiliki kebutuhan pembuatan skripsi jurusan . Maka Anda dapat menggunakan layanan Jasa Skripsi Malang secara online dan tatap muka dengan menghubungi salah satu kontak admin di bawah. Anda bisa mengambil salah satu layanan jika memang diperlukan.

Kontak Kami