Hukum Ekonomi adalah salah satu jurusan yang tersedia di semua kampus, seperti UGM, UB, UI dll. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
Ide Judul Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi
Skripsiyuk telah merangkum ratusan Judul Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi yang berasal dari situs resmi dan dapat anda pakai sebagai referensi pengajuan judul proposal.
- Kedudukan Iklan Dalam Jual Beli Apartemen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
- Penerapan Corporate Social Responsibilty dalam Perkembangan Usaha Mikro, Kescil dan Menengah (UMKM) di X
- Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking (Studi Kasus Putusan Nomor 40/PDT.G/2015/PN.Mad)
- Pertanggungjawaban Organ Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (PD. Pasar) Kota X Setelah Lahir Peraturan Daerah Kota X No. 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar KotaX
- Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pialang yang Melakukan Transaksi Semu di Pasar ModalX
- Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi diX Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014
- Pertanggungjawaban Klub Sepakbola Indonesia Berbasis PT Dalam Pengelolaan Klub Terkait Penundaan Pembayaran Gaji Pemain
- Kajian Yuridis terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Bidang Jasa Pariwisata diX dalam Perspektif Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- Kajian Yuridis Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Kajian Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) : Studi Mengenai Perjanjian Waralaba Toko Omi Kpri Iain-Su Dan Pt.XYZ
- Fungsi Ojk Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Penentuan Bank Sistemik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penagananan Krisis Sistem Keuangan
- Penerapan Pembukaan Rahasia Nasabah Bank Oleh OJK Dalam Hal Pemeriksaan Perpajakan Melalui Aplikasi Elektronik Berdasarkan POJK No.25/POJK.03/2015
- Perlindungan Hukum Terhadap Merek X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Akibat Hukum Terhadap Kelebihan Pemberian Kredit Oleh Bank Umum di Tinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015
- Tinjaun Yuridis Mengenai Perlindungan Hak Cipta Terhadap Potret di Internet di Tinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Peran Akuntan Publik Dalam Penerbitan Obligasi Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap Sebagai Wajib Pajak D X Ditinjau Dari Uu Pajak Penghasilan
- Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Era Pasar Bebas Di Tinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
- Tinjauan Yuridis Mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 POJK. 05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri
- Pemberian Fasilitas Penanaman Modal Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Disektor Pariwisata Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007
- Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Investasi Sektor Pertambangan Batubara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten X Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolan Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Tinjauan Yuridis Mengenai Tugas Dewan Nasional Dalam Memantau dan Mengevaluasi Keberlangsungan Kawasan Ekonomi Khusus Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- Perlindungan Hukum Terhadap Investor Publik Dalam Penawaran Tender (Tender Offer)
- Perlindungan Konsumen Atas Pernyataan yang Menyesatkan oleh Produsen
- Persinggungan Hak Cipta dan Desain Industri Studi Putusan No. 31/PDT.SUS-DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.
- Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Online Dispute Resolution (ODR)
- Analisis Terhadap Tax Amnesty Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal Langsung diX
- Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh Bank Umum dalam Produk Keuangan Non Konvensional
- Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Penggunaan Produk Industri Dalam Negeri Melalui Pengadaan Barang Dan Jasa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Analisis Hukum Terhadap Pembatasan Kepemilikan Kartu Kredit Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Akibat Hukum Meninggalnya Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha pada Bank Perkreditan Rakyat
- Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Direksi pada BUMN Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas
- Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Bumn Dalam Bentuk Hibah Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
- Kajian Yuridis Terhadap Keberadaan Sertifikasi Halal Untuk Melindungi Produk Pengusaha Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Holdingisasi Bumn
- Penghapusan Merek Terdaftar pada Kasus Hengki Arifin Melawan PT.XYZ dalam Perfektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- Kajian Hukum Kedudukan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Pemberian Perlindungan Bagi Nasabah
- Kedudukan Pedagang Bensin Eceran Pertamini Dalam Transaksi Penjualan Bensin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
- Aspek Hukum Pelanggaran Kontrak Secara Material
- Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Kuasi Yudisial
- Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perasuransian di X Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing di Sektor Usaha Kecil Menengah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- Pertanggungjawaban Hukum Atas Pengubahan Sistem Transfer Dana yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Bank Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
- Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Derivatif Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas
- Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk Pengaturan “Orang Dalam” Pada Perdagangan Orang Dalam
- Akibat Hukum Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kopi Secara Wajib Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian
- Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Di Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kontrak Di Bidang Peleburan PT.XYZ
- Penerapan Good Manufacturing Practices ( GMP ) Untuk Mewujudkan Keamanan Mutu Pangan Hasil Pertanian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
- Perlindungangan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Radiasi Gelombang Elektromagnetik Dari Menara Operator Telekomunikasi Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Perlindungan Hukum Terhadap Efek Syari’ah Dalam Hukum Pasar Modal Di X
- Akibat Hukum Pemberian Pengampunan Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Analisis Yuridis Atas Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online yang Mengalami Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Harta Pailit Ketika Debitur Mengalihkan Asetnya Pada Pihak Lain (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan No. Reg : 07/Pdt. Sus–Actio Pauliana/2015/Pengadilan Niaga. Mdn)
- Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Pengguna Transportasi Umum Berbasis Aplikasi Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Tanggung Jawab Lembaga Sertifikasi Produk Terhadap Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar NasionaX Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
- Pertanggungjawaban Yuridis BPJS Kesehatan Tentang Penolakan Rumah Sakit Terhadap Peserta ProgramBPJS Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Pialang dalam Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga X Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
- Penerapan Asas Berwawasan Lingkungan Pada Penanaman Modal Asing di Bidang Usaha Perikanan Menurut Hukum Positif di X
- Hak Menguasai Negara Dalam Kegiatan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Air
- Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahin 1995 Tentang Pasar Modal
- Tinjauan Hukum Kedudukan Koperasi Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas
- Penerapan Prinsip Kehati Hatian Dalam Pelaksanaan Kredit Sindikasi
- Pelaksanaan Peraturan Daerah (Qanun) X No. 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT.X)
- Analisis Yuridis Pengalihan Status Perusahaan Terbuka Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing
- Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi yang Tidak Terdaftar di Bursa Efek
- Kajian Yuridis Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Upaya Peningkatan Penanaman Modal diX
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pada Bidang Jasa Usaha Menengah Dalam Rangka Menghadapi Pasar Tunggal Asean
- Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat
- Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Terkait Asas Keterbukaan Ditinjau dari UU NO. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Tinjauan Yuridis Pembubaran PT.X Dan PT.X Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Penghindaran Pajak Penghasilan Melalui Transfer Pricing Dalam Perspektif Hukum Perpajakan DiX
- Kajian Yuridis Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Dalam Kegiatan Perbankan Tanpa Kantor (Branchless Banking)
- Penanganan Kejahatan Perbankan Konvensional Berbasis Teknologi Informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penyampaian Informasi Periklanan Barang Produksinya Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Tanggung Jawab Bank Penerbit Letter Of Credits (Issuing Bank) Yang Diputuskan Pailit Terhadap Eksportir Dan Importir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
- Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Agen Dalam Perjanjian Jual Beli Gas Elpiji (Studi Pada Pt.Pertamina Dan Pt.X) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Perlindungan Lingkungan Hidup melalui Pengaturan Pengendalian Penanaman Modal
- Pendapatan Bumn Sebagai Pendapatan Negara Ditinjau Dari Uu Bumn Dan Uu Keuangan Negara
- Upaya Harmonisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perusahaan Publik
- Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Teori Penyalahgunaan (Misappropreation Theory) Sebagai Upaya Preventif Bagi Praktik Insider Trading
- Akibat Hukum Praktik Jual Rugi Dalam Industri Retail Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1999
- Sistem Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional : Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Antara General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO)
- Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
- Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Produk Elektronik Berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
- Kajian Yuridis Transaksi Pemisahaan Unit Usaha Takaful dari Perusahaan Asuransi Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
- Analisis Yuridis Kegiatan Investasi Surat Berharga Negara Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Ditinjau Dari POJK No.1/POJK.5/2016
- Analisis Yuridis Tehadap Fungsi Pengawasan Direktorat Bea dan Cukai Dalam Kawasan Ekonomi Khusus
- Asas Kepentingan Nasional Dalam Perdagangan Luar Negeri Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Berkaitan Dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015
- Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Pegadaian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Likuiditas Masyarakat Terkait Pemenuhan Aspek Kepatuhan
- Perlindungan Hukum Pemegang Hak Terkait Terhadap Penggandaan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Sebagai Regulator Dalam Meningkatkan Daya Saing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Pemberian Kredit Kepada Masyarakat
- Gugatan Pembatalan Merek Dagang Terkenal yang Telah Kadaluarsa Jangka Waktunya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
- Pemberian Fasilitas Penanaman Modal dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) di Bidang Usaha Perikanan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
- Kewenangan Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Terkait Perjanjian yang Memiliki Klausul Hukum X (Studi Kasus: Putusan No. 288 B/Pdt.Sus-Arbt/2014)
- Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja di Bank X (Analisis Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja di BankX)
- Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Transparansi dalam Kegiatan Bancassurance Terkait Adanya Perjanjian Tertutup
- Pelaksanaan Program Jaminan Pensiun pada PT. XYZ Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS
SkripsiYuk! menawarkan jasa buat skripsi Semarang dengan konsultasi dan bimbingan secara online. Maka dari itu segera hubungi admin kami untuk mendapatkan kepastian antrian pembuatan skripsi hukum ekonomi.
