Hukum adalah salah satu jurusan kuliah yang banyak diminati dan tersedia hampir di semua kampus di Indonesia. Pesan jasa pembuatan skripsi hukum di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
Ide Judul Skripsi Jurusan Hukum
Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul skripsi jurusan Hukum, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!
- ANALISA PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNITED NATIONS, BASIC PRINCIPLES ON THE USE OF RESTORATIVE JUSTICE PROGRAMMES IN CRIMINAL MATTERS.
- PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Di Polres X).
- TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KONFLIK HORIZONTAL ANTAR PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN X – X (Studi Kasus Konflik Antara Perguruan Silat Setia Hati Terate dan Setia Hati Tunas Muda X).
- EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA X NO 5 TAHUN 2006 TERKAIT PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH HUKUM KOTA X (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota X dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota X).
- Kajian Yuridis Normatif Putusan Hakim Pengadilan Negeri X Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn Tentang Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak di Bawah Umur.
- Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan ketentuan Tindak Pidana Menggunakan Pukat Harimau dalam Penagkapan ikan di Laut ( StudidiPolair Polres X).
- Analisa Yuridis Putusan Nomor. 09 / PKPU / 2014. PN. Niaga. SBY. Tentang Kedudukan Buruh Menjadi Kreditor Pemohon Kepailitan dan PKPU.
- Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Kepolisian Dalam Keadaan Mendesak Yang Menimbulkan Kematian Atau Luka Berat Ditinjau Dari Asas Legalitas, Nessesitas Dan Proporsionalitas.
- Analisis Yuridis Tentang Pemboncengan Reputasi Atas Merek Terkenal Dalam Kasus Merek Rokok Gudang Garam Melawan Rokok Gudang Baru (Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga X Nomor 04/HKI-Merek/2013/PN Niaga Sby Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014).
- Tinjauan Yuridis Normatif Mengenai Eksistensi dan Implikasi Hukum Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik X
- Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen (study analisis Putusan Nomor 420/Pid.B/2015/PN.Kpn dan Putusan Nomor 787/Pid.B/2014/PN.Kpn).
- TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK (Studi Tentang Pencabulan Oleh Anak Di Polres X).
- Analisis Yuridis Normatif Putusan Hakim Nomor: 516/Pid.B/2014/PN.MLG Tentang tindak pidana pencurian.
- ANALISIS YURIDIS PENERAPAN NINE DOTTED LINE OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA DI LAUT CINA SELATAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP YURISDIKSI INDONESIA DI LAUT NATUNA.
- Analisis Yuridis Sistem Transaksi Jual Beli Melalui Pihak Ketiga Secara Online Pada Situs Jual Beli Kaskus Dalam Website www.kaskus.co.id Ditijau dari Perspektif Hukum Positif.
- ANALISIS KEBUTUHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN SHORT MESSAGE SERVICE (Studi di Polres X).
- Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak PidanaI llegal Logging.
- Pelaksanaan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pemalsuan Identitas Kartu Keluarga.
- TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN LAMPU KENDARAAN BERMOTOR DI SIANG HARI DI TINJAU DARI PASAL 107 AYAT 2 UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Di Polres Kabupaten X).
- Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Melalui Pesamuan Agung NO. 1/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Terhadap Kedudukan Ahli Waris Anak Perempuan Di X (Studi Di Desa X).
- ANALISA KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN CAROK (Studi di Pengadilan Negeri X).
- KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Komparatif GBHN dan RPJPN terhadap Pembangunan Nasional).
- TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLAHRAGA JENIS AIRSOFT GUN (Studi di Polres X).
- Analisa Hukum Terhadap Keberadaan Klausula Kuasa Mutlak dalam Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Notaris/PPAT Ratna Mutia Marhaeni, SH., M.Kn dan Nurhadi, SH Kabupaten X).
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH (Studi tentang Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah PT. X).
- PENULISAN HUKUM IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (2) UU No. 23 TAHUN 2002 DALAM PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (Studi di Polres X).
- IMPLEMENTASI LARANGAN MENYIMPAN, MEMILIKI, MEMELIHARA DAN MEMPERNIAGAKAN ELANG LAUT BERDASARKAN PASAL 21 AYAT 2 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi di BBKSDA Jawa Timur Dan Pasar Burung X Kota X).
- ANALISIS YURIDIS TERHADAP RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM ACARA JINAYAT BERDASAR ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN.
- PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG KEDEWASAAN SESEORANG DALAM PELAYANAN PERTANAHAN SETELAH TERBITNYA SE MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 4/SE/I/2015 (Studi di Kantor Pertanahan Kota X dan Kantor Pertanahan Kabupaten X).
- ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2088 K / PID.SUS / 2012 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI AZAS ALASAN PEMBENAR YANG DILAKUKAN OLEH TERPIDANA.
- Analisis Terhadap Pelanggaran Pengemudi Kendaraan Bermotor Untuk Mematuhi Ketentuan Rambu Dilarang Berhenti Dan Dilarang Parkir (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kecamatan X Kota X).
- TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi 10 Putusan Pengadilan Negeri X).
- Efektifitas Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak.
- TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Studi Tentang Tindak Pidana Perikanan Di Kabupaten X Sungai X).
- Efektivitas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 21) dalam Menanggulangi Jual Beli Tanaman Hias yang Termasuk Dalam Kategori Tanaman Langka/ Dilindungi (Studi di Paguyuban Pedagang Bunga Kota X).
- UPAYA MENEKAN ANGKA KEMISKINAN SERTA PEMERATAAN PENDAPATAN NASIONAL MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ZAKAT.
- ANALISIS PERJANJIAN BAKU BERKLAUSULA EKSONERASI DALAM AKTA KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF X.
- EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.
- efektifitas konsep diversi dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anaka (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten ).
- TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERKARA PELANGGARAN PASAL 112 AYAT (3) TENTANG ATURAN BELOK KIRI IKUTI ISYARAT LAMPU LALU LINTAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
- PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG MINERBA TERHADAP TERJADINYA PENAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Polres X).
- Analisis Yuridis Normatif Pengaturan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Pembatalan Merek Cap Kaki Tiga Dikarenakan Menyerupai Lambang/Simbol/Emblem/Mata Uang Suatu Negara (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/PDT.Sus-HaKI/2013 antara Russel Vince melawan Wen Ken Drug dan Direktorat Jendral HaKI).
- Aspek Estetik Performa Barang Sebagai Dasar Penolakan Pembatalan Desain Industri Di Pengadilan Niaga (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 32/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K/Pdt.Sus-HKI/2014).
- Analisis tentang Pertanggungjawaban Pidana di dalam Kejahatan Korporasi.
- MODUS PENIPUAN TRANSAKSI BARANG DALAM GAME ONLINE DAN PROSPEK PENYELESAIANNYA.
- Analisis Yuridis Normatif Prinsip Most Favoured Nation Dalam Tindakan Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Tarif Impor Kakao Indonesia Menurut Hukum Perdagangan Internasional.
- STUDI EFEKTIFITAS PENGATURAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA X (Studi Pelaksanaan Perda No 4 tahun 2009 tentang penatalaksanaan parkir).
- TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI WILAYAH HUKUM POLRES X (Studi di Polres X).
- Analisis Kriminologis Terhadap Prostitusi Online (Studi di Kepolisian Resor Kota X).
- Efektifitas Pengawasan Warga Negara Asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang No. 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Kajian Yuridis Sosiologis Tentang Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan Di Tempat Umum dalam Acara Bersih Desa (Studi Di Wilayah Hukum Polres X).
- UPAYA HUKUM PEMILIK BENDA SITAAN ATAS KERUSAKAN AKIBAT KESALAHAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN).
- Analisis Pelaksanaan Pasal 131 Undang Undang Narkotika Tentang Kewajiban Melaporkan Adanya Tindak Pidana NARKOTIKA (Studi Di Polres Kota X).
- ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENJATUHAN PIDANA MINIMUM DALAM PERKARA TRAFFICKING DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1997 K/PID.SUS/2009).
- IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN.
- ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PARA PIHAK YANG MEMFASILITASI TERJADINYA PERBUATAN CABUL YANG BERKEDOK VILLA (Studi Kasus di Kawasan X Kota X).
- UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (Studi di Wilayah Hukum Polresta X).
- PERAN DIREKTORAT POLISI SATWA DALAM PROSES PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (Studi Di Unit K-9 Den B Pelopor Satuan Brimob POLDA Jatim).
- ANALISA YURIDIS PROSES SELEKSI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENUJU INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
- PENYELESAIAN MEDIASI PENAL OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (SEBAGAI TINDAK PIDANA ADUAN) (Studi Kasus Laporan No. LP/527/VIII/2014 Polres X).
- Upaya Hukum Kepolisian Dalam Mengatasi Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Mobil Barang Untuk Mengangkut Orang di Wilayah Hukum Resort Kabupaten X (Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 137 Ayat UU No 22 Tahun 2009 Mengenai Larangan Mobil Barang untuk Angkutan Orang).
- Pemenuhan Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2014/PN.Kpn dan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.
- Analisis Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Menetapkan Korban Dan Pelaku Yang Mengakibatkan Kematian Melalui Jalur Perdamaian (Study Penyelesaian Kasus Di Satlantas Polres Kota X).
- Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan (studi di Bank NTT Cabang Ende).
- Efektifitas Penerapan Ketentuan Tarif Angkutan di Kota X (Studi Pada Pasal 2 jo. Pasal 3 Huruf a jo. Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomer 24 Tahun 2013).
- RUMUSAN PENGATURAN CREDIT CARD FRAUD DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS.
- PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK JALANAN SESUAI DENGAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL jo PASAL 9 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KONVENSI HAK ANAK.
- TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN POLRI DAN POLSUSKA DALAM MELAKUKAN PENGAMANAN SEBAGAI BENTUK PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DALAM KERETA API ( Studi di Wilayah Hukum X ).
- LEMBAGA YANG BERKOMPETEN DALAM JUDICIAL REVIEW YURISPRUDENSI DI X.
- Analisis Upaya BNN Kota X dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar.
- MODEL PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF PRODUKTIF (STUDI DI YAYASAN WAKAF RUMAH SAKIT ISLAM X).
- Penegakan hukum terhadap kejahatan ketertiban umum kaitannya dengan maraknya penggunaan bunga api dan petasan.
- FUNGSI REHABILITASI SOSIAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP REMAJA YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi di BNN Kota X).
- BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
- PENULISAN HUKUM ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NO 34/Pid.Sus/2013/PN MALANG TENTANG PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I.
- Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Perjanjian Investasi (Investment Agreement) Berklausula Artbitrase (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri X Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Juncto Putusan Pengadilan Tinggi X Nomor: 629/PDT/2011/PT.X, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 862K/Pdt/2013 dan Nomor: 238PK/PDT/2014).
- ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET.
- Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Bebas Dari Penyiksaan Oleh Penyidik Polresta X Ditinjau Dari CAT (Convention Againts Torture) ( Studi Kasus Tersangka Gama Mulya).
- Penelitian Putusan Hakim Dalam Perkara Illegal Logging di Pengadilan Negeri X (Studi kasus PutusanNo.36/ PID.SUS/2015/PN.Mjy).
- Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Kabupaten X.
- Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Conference Dalam Pemberian Keterangan Saksi Perkara Terorisme (Analisis Surat Penetapan Hakim No. 148/PenPid/2011/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri X).
- Penyelesaian Wanprestasi Kredit Jaminan Fidusia Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi di PT. X Cabang X Kabupaten X.
- ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ( Ditinjau Dari Perjanjian Kerjasama PT.X Dengan Pemerintah Kota X Tentang pemberian Dana Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam revitalisasi Alun-Alun Kota X).
- Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Peninjauan Kembali Dalam Hierarki Perundang-Undangan.
- implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peninjauan Kembali Di Tinjau Dari Tujuan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013).
- Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Yangdi Tinjau Dari Aspek Kepastian Dan Keadilan Hukum (Studi Putusan Nomor 559/pid.B/2014/PN.Mlg).
- FENOMENA DAMAI DI TEMPAT DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG LALU LINTAS NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
- Kajian Sosiologis Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Berupa Sarana Prasarana Umum Bagi Difabel Ditinjau Dari AAUPB (Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik) Studi di Wilayah Hukum Kota X.
- Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan X.
- Analisis Kasus-Kasus Kejahatan Perbankan Melalui Internet Banking di X
- ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN ASPEK KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT HAK REHABILITASI BAGI PECANDU (Studi Komparatif Putusan Nomor : 518/PID.Sus/2013/PN.SLMN. dan Putusan Nomor : 218/Pid.Sus/2014/PN.Kpj.){Rmg.
- Tanggung Jawab Manajer Investasi Kepada Investor dalam Pengelolaan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif Terhadap Keterlambatan Pembayaran Hasil Redemption (Penjualan Kembali) (Studi di PT. X Cabang X).
- Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Karena Identitas Palsu Terkait Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama X).
- FREED INDONESIA’S CORRUPTION: BETWEEN HOPE AND REALITY.
- ANALISIS TENTANG KENDALA DALAM MELAKUKAN PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA OLEH KEPOLISIAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN (Studi di Wilayah Hukum Polres Kabupaten X).
- Proses Penyidikan untuk Menentukan Unsur Berencanadalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Di Kepolisian Resort X).
- Batasan Penilaian Obscuur Libel Dalam Perkara Perdata Khusus Hak Cipta Buku (Analisa Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 61/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 306/Pdt.Sus-HKI/2014).
- Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Oleh Pengemudi Angkutan Bermuatan Pasir Batu Terhadap Rambu Larangan Masuk Kota X.
- ANALISA PENGATURAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNITED NATIONS, BASIC PRINCIPLES ON THE USE OF RESTORATIVE JUSTICE PROGRAMMES IN CRIMINAL MATTERS.
SkripsiYuk! memberikan layanan lain berupa jasa parafrase untuk perbaikan yang diminta oleh dosbing. Sehingga Anda tidak perlu bersusah ria mengganti persamaan kata atau mengubah kalimatnya. Namun untuk kutipan undang-undang biasanya tidak bisa diubah, karena bisa mengubah sebagian atau keseluruhan isi.
