Hukum adalah salah satu jurusan kuliah yang banyak diminati dan tersedia hampir di semua kampus di indonesia.
Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
Daftar Judul Skripsi Jurusan Hukum
Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul skripsi jurusan Hukum, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!
- Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo Berdasar Pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang P.
- Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas ( Studi Di Dinas Perhubungan Kota X)
- Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.
- Pola Pengawasan Bank Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polrestabes X).
- Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Folklore Motif Batik Khas X.
- Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali (Studi Di Kabupaten X).
- Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengoptimalkan Program Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas X).
- Pelaksanaan Asean Declaration Protection And Promotion Of The Rights Of Migrant Workers Dalam Mewujudkan Kondisi Kerja Yang Adil Dan Layak Bagi Buruh Migran Indonesia .
- Perlindungan Hukum Terhadap Investor Terkait Dengan Penggunaan Single Investor Identity (Sid).
- Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Batu No. 7 Tahun. 2009 Tentang Perseroan Terbatas (Pt) Batu Wisata Resource.
- Dasar Pertimbangan Penggabungan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dengan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Studi Kebijakan Pembaharuan Sistem Identifikasi Polisi Resor.
- Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Tradisi Adu Kerbau (Studi Di Polres X).
- Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Pengadilan Negeri X)
- Tinjauan Yuridis Pengaturan Perjanjian Lisensi Grant Back Dalam Uu Persaingan Usaha Di X.
- Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Melalui Kartu Kredit ( Studi Di Polrestabes X).
- Pengaturan Klausula Tanggung Gugat Para Pihak Dalam Kontrak Pengangkutan Barang Beracun Dan Berbahaya (B3) .
- Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Milik Warga (Studi Kasus Desa X Desa X Dan Desa X Kabupaten X).
- Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota X Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Uraian, Tugas Dan Fungsi.
- Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien (Studi Di Kantor Advokat Jonifianto & Partners, Lardi & Partners, Dan Kantor Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah (Dkd) Peradi X)”.
- Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia X).
- Tanggung Jawab Negara Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Aceh Pasca Memorandum Of Understanding Helsinki.
- Hak Perawatan Pegawai Negeri Sipil (Implementasi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Studi Di Pt Askes (Persero) Malang Dan Rumah Sakit Umum X),.
- Sinkronisasi Fatwa Dsn-Mui No: 68/Dsn-Mui/Iii/2008 Tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Pertanggungjawaban Pidana Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berbasis Sistem E-Procurement.
- Transformasi Model Pemilu Serentak Di Indonesia Tahun 2019 Pasca Putusan Mk Nomor 14/Puu-Xi/2013,.
- Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi Di Kota Malang (Studi Terhadap Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Ukm Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi).
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Di Camp Pengungsian Suriah.
- Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang,.
- Akibat Hukum Tidak Dieksekusinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja”.
- Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Dalam Perkara Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marissa Nomor : Pds-02/Mrs/06/2009).
- Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Kegiatan Pinjaman Bergulir Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri (Studi Di Kelurahan Penanggungan Kecamatan X Kota X.
- Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah (Perbandingan Kota Surakarta Dengan Kota X).
- Urgensi Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan.
- Efektifitas Pasal 13 Jo Pasal 14 Huruf (D) Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya Terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota X
- Urgensi Perlindungan Spesies Langka Berdasarkan Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi X Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Kota X).
- Dissinkronisasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama Dengan Pengadilan Tinggi Agama (Studi Dalam Perspektif Putusan Nomor 979/Pdt.G/2009/Pa. X Dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2010/Pta X).
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online.
- Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender.
- Implementasi Pasal 3 Ayat (1) Huruf (D) Dan (E) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Implementasi Di Dinas Pasar Kota X).
- Penindakan Terhadap Dokter Praktik Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik (Studi Di Dinas Kesehatan Dan Ikatan Dokter X Kabupaten X).
- Implementasi Pasal 40 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Berkaitan Dengan Kontribusi Kegiatan Pertambangan Terhadap Masyarakat Di Sekitar Lokasi Pertambangan.
- Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Berupa Piutang Fiktif.
- Perjanjian Antara Pendonor Dan Pasien Yang Membutuhkan “Ginjal” Untuk Transplantasi ( Analisis Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 ).
- Pendugaan Potensi Ikan Kembung (Rastrelliger Spp.) Di Perairan X Provinsi X
- Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang N Omor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Kealpaan Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Di Pengadilan Negeri Kota X).
- Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kejaksaan Negeri X).
- Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik Dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional.
- Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Di Polresta X).
- Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Yang Mencemari Air Sungai Berdasarkan Peraturan Bupati X No. 46 Tahun 2011.
- Implementasi Pasal 29 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkait Dengan Program Pensertifikatan Tanah Aset Daerah Yang X
- Penggunaan Data Yang Diperoleh Dari Rekaman Closed Circuit Television (Cctv) Dalam Membantu Penyidik Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana (Studi Di Polres X),.
- Implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Olahraga Cabang Sepak Bola Di Kabupaten X
- Harmonisasi Kewenangan Pengurusan Izin Keramaian Antara Kepolisian Dan Pemerintah Kota X
- Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Sekolah Yang Bersumber Dari Sumbangan Masyarakat (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten X).
- Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti Permulaan Pada Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
- Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di X
- Perlindungan Anak Yang Tinggal Di Sekitar Lokasi Prostitusi Dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Perilaku Seksual Anak (Studi Di Lembaga Perlindungan Anak Kota X).
- Urgensi Pengaturan Disclosure Requirements Sebagai Syarat Aplikasi Hak Paten Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Di X).
- Konsistensi Pengaturan Imbalan Kurator Dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 Dan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
- Pengawasan Dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (Kitas) Yang Dilakukan Warga Negara Asing ( Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I X ).
- Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Di Uppa Polres X).
- Pertimbangan Kepala Daerah Dalam Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Studi Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten X Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah.
- Efektivitas Hukum Pelaksanaan Kerjasama Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Pihak Ketiga (Studi Di Pemerintah Kota X).
- Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Becak Bermotor.
- Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan Ii 1977.
- Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Harian Lepas Dalam Bidang Pelayanan Publik Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Malang Dengan Tenaga Harian Lepas (Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan X).
- Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Luar Pengadilan (Studi Di Polresta X).
- Pengujian Konstitusionalitas Norma Berdasarkan Praktik Pelaksanaan Norma Pada Mahkamah Konstitusi (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/Puu-X/2012 Tentang Pembubaran Rintisan Sekolah )
- Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang The Status Of Stateless Person 1954.
- Persepsi Hakim Pa Dan Advokat Terhadapjudicial Review Pasal 43 Ayat (1) Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Diluar Perkawinan Dengan Ayah Biologisnya Pasca Berlakunyaputusanmk No.46/P.
- Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas X.
- Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother.
- Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Salah Penangkapan Oleh Kepolisian (Studi Di Wilayah X).
- Penerapan Peraturan Bank Indonesia No:13/23/Pbi/2011Tentang Manajemen Risiko Bagi Bni Syariah Pada Produk Gadai Emas (Studi Di Bni Syariah Cabang X).
- Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ).
- Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terhadap Terpidana Yang Sebelumnya Tidak Dilakukan Penahanan (Studi Di Kejaksaan Negeri X).
- Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang Dan Jasa.
- Implikasi Perumusan Prinsip Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Kasus Bullying Di Kalangan Pelajar,.
- Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013).
- Pelaksanaan Distribusi Pengisian Jabatan Di Badan Kepegawaian Daerah Kota X.
- Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perskpektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,.
- Pelaksanaan Kewenangan Kpud Terhadap Verifikasi Calon Anggota Legislatif Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Kabupaten X (Studi Di Kpud Kabupaten X).
- Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting Di Internet Menurut Hukum Positif X.
- Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Di Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota X).
- Tanggung Jawab Bapak Terhadap Anak Belum Dewasa Dalam Kasus Perceraian ( Studi Dalam Perspektif Pasal 41 (B) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama X ).
- Hambatan Hukum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Di Kabupaten X).
- Dasar Pertimbangan Penolakan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang Hak Tanggungan Melalui Parate Execution.
- Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Dosen Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas X.
- Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Tidak Diterimanya Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asing Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya Di Indonesia (Studi Putusan Pn. Niaga X Nomor: 30.).
- Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten X Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana.
- Penerapan Prinsip Fault Liability Oleh Pengangkut Terhadap Penumpang Tidak Berkarcis Berdasarkan Pasal 491 Kuhd Dan Pasal 157 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Studi Di Pt.X)
- Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Di Badan Pengelola Keuangan Dan Pengelolaan).
- Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota X).
- Technical Barriers To Trade Agreement Gatt-Wto Dalam Pembuatan Kebijakan Standarisasi Kendaraan Bermotor Di X.
- Optimalisasi Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Terkait Kebijakan Remunerasi ( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I X ).
- Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Sarana Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities.
- Kendala Yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Balap Liar Oleh Kalangan Remaja Di Kota X (Kajian Yuridis Kriminologis).
- Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tangan Kulit Lantung Bengkulu (Studi Di Perajin Kulit Lantung Kota X).
- Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan X.
