Contoh Judul Tesis Ilmu Hukum – Jasa Tesis

 Judul Tesis Ilmu Hukum

Ilmu Hukum adalah salah satu jurusan kuliah yang banyak diminati dan tersedia hampir di semua kampus di Indonesia.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Tesis di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order via whatsapp

Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.

Judul Tesis Ilmu Hukum 2013

Anda bisa menyimpan halaman judul Tesis Ilmu Hukum ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul Tesis jurusan Ilmu Hukum, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  • Analisa penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal ditinjau dari undang-undang nomor aaaaaa tentang pasar modal
  • Analisis bumn persero ditinjau dari sudut pandang doktrin badan hukum, prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, dan tindak pidana korupsi
  • Analisis delik pers sebagai lex specialis menurut uu no.aaaaa tentang pers berdasarkan asas legalitas dalam perspektif hukum pidana (suatu tinjauan penerapan hukum atas pencemaran nama baik pada media cetak)
  • Analisis integrated complexity dan keputusan hakim dalam memutuskan perkara anak yang melanggar hukum pidana sebuah telaah psikologi sosial
  • Analisis kebijakan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan oleh direktorat jenderal pajak
  • Analisis kewenangan komisi pemberantasan korupsi (kpk) terhadap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum
  • Analisis penerapan asas perbuatan melawan hukum material dalam perspektif hukum pidana di indonesia tinjauan kasus terhadap perkembangan tindak pidana korupsi
  • Analisis pertanggungjawaban pidana dalam hal pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers media cetak
  • Analisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghinaa oleh pers
  • Analisis yuridis tentang notaris yang melakukan tindakan pidana dikaitkan dengan pasal 17 huruf i juncto pasal 12 huruf c dan d juncto pasal 13 undang-undang nomor aaaaa tentang jabatan notaris
  • Ancaman pidana dalam hubungan dengan keluarga berencana
  • Asas oportunitas suatu kajian sistem peradilan pidana terpadu dalam hukum pidana modern
  • Aspek-aspek hukum pidana dalam kecelakaan pesawat udara
  • Bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di polresta xxxxx
  • Beberapa permasalahan pertanggungjawaban pidana pres suatu telaah menurut hukum positif indonesia
  • Bukti elektronik dalam kejahatan komputer kajian atas tindak pidana korupsi dan pembaharuan hukum pidana indonesia
  • Corak birokrasi direktorat reskrimsus xxxxx dalam penyidikan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan
  • Diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkoba di xxxxx
  • Disparitas putusan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan umum dalam perkara tindak pidana korupsi
  • Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice oleh penyidik
  • Efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak pidana (studi kasus di rutan xxxxx)
  • Efektivitas penegakan hukum lingkungan (studi kasus penegakan hukum pidana terhadap pt. Xxxxxx)
  • Euthanasia ditinjau dari hukum pidana dan hak asasi manusia
  • Fenomena alasan sakit seorang tersangka atau terdakwa berdasarkan surat keterangan dokter untuk menghindar dari proses peradilan pidana
  • Fungsi lembaga permasyarakatan dalam tata peradilan pidana
  • Fungsionalisasi huku dalam penanggulangan tindak pidana korupsi (studi tentang urgensi pembaharuan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di indonesia)
  • Fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan telekomunikasi (undang-undang no. Aaaaa)
  • Fungsionalisasi lembaga ganti kerugian untuk perlindungan korban penganiayaan berat melalui peradilan pidana suatu kajian viktimologi
  • Fungsionalisasi pidana denda dalam sistem peradilan pidana
  • Hak asasi manusia dan penerapan sanksi hukum pidana islam studi kasus pelaksanaan hukuman cambuk di nanggroe xxxxx
  • Hakim pengawas dan pengamat peran dan tanggung jawab dalam perspektif sistem peradilan pidana
  • Hubungan kerja antara satreskrim dan satintelkam dalam pengungkapan tindak pidana pada polres xxxxx
  • Hukum pidana adat sebagai salah satu sumber hukum pidana dan beberapa masalah dalam penerapannya di xxxx
  • Hukum pidana anak di indonesia
  • Ijin pemeriksaan bagi pejabat-pejabat negara tertentu dalam penyidikan tindak pidana korupsi
  • Interaksi dan perlakuan petugas penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam proses pemeriksaan
  • Keabsahan perbuatan hukum oleh pihak yang terkait perkara pidana melalui akta notaris
  • Keadilan restoratif di indonesia studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)
  • Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan kerah putih (studi kasus hukum pidana lingkungan)
  • Kebijakan legislasi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan komputer
  • Kebijakan legislatif mengenai kriminalisasi dalam perundang-undangan pidana
  • Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana agama melalui pembaharuan hukum pidana nasional
  • Kebijakan penerapan dan pelaksanaan pidana penjara dalam rangka reintegrasi sosial terhadap terpidana kejahatan kekerasan
  • Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana anak dalam rangka perlindungan hukum bagi anak delinkuen
  • Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana yang adversarial
  • Kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bea dan cukai dalam menangani tindak pidana di bidang kepabeanan sesuai undang-undang nomor aaaaa tentang kepabeanan
  • Kejahatan yang dilakukan oleh wanita beserta perlindungan hukum bagi wanita pelaku tindak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri xxxxx
  • Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana
  • Ketiadaan sanksi pidana dalam undang – undang nomor aaaa tentang jabatan notaris
  • Korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup studi tentang kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapan aturan pidana dalam rangka penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana
  • Kriminalisasi dan penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pers melalui jalur hukum pidana di indonesia sejak terbitnya uu no. Aaaaa tentang pers studi kasus di wilayah hukum xxxxx
  • Lembaga praperadilan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas polisi sebagai aparat penyidik dalam sistem peradilan pidana
  • Manajemen perkara tindak pidana umum di kejaksaan suatu telaah kritis guna peningkatan kinerja kejaksaan
  • Masalah pidana dan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana indonesia studi tentang pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan
  • Mediasi penal penerapan nilai-nilai restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana adat xxxxxx
  • Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana
  • Non-conviction based asset forfeiture sebagai alternatif memperoleh kembali kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara
  • Pelaksanaan fungsi balai pemasyarakatan jakarta pusat dalam perlindungan hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana anak
  • Pelaksanaan hak-hak tersangka-terdakwa menurut kuhap dalam proses peradilan pidana (studi kasus pelaksanaan hak-hak tersangka-terdakwa tahanan rutan-lembaga pemasyarakatan di lampung dalam proses peradilan pidana)
  • Pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota polri setelah lepas dari tni di jajaran xxxxx
  • Pemalsuan akta otentik oleh notaris ditinjau dari perspektif hukum pidana (studi kasus putusan mahkamah agung republik indonesia nomor aaaaa)
  • Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembuktian tindak pidana
  • Pembebasan bersyarat bagian dari proses pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system)
  • Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika-psikotropika, korupsi, terorisme dan kejahatan ham berat
  • Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif di indonesia
  • Pemberlakuan pidana mati ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia
  • Pembuktian dan pertanggungjawaban tindakan malpraktek profesi dokter dalam perspektif hukum pidana
  • Pemeriksaan terhadap tubuh manusia menurut kitab undang-undang hukum acara pidana
  • Pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana oleh penyidik polri di polres metro xxxxxx
  • Pemidanaan terhadap terdakwa anak yang terancam pidana minimum khusus dalam praktek di pengadilan sebelum berlakunya undang-undang nomor aaaaaa tentang sistem peradilan pidana anak
  • Penahanan dalam sistem peradilan pidana indonesia
  • Penanganan tindak pidana pencucian uang dalam tahap pra-judikasi
  • Pencemaran nama baik oleh pers sebagai suatu tindak pidana studi kasus putusan mahkamah agung nomor
  • Pencucian uang (money laundering) di indonesia suatu tinjauan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang
  • Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan
  • Penegakan hukum pidana terhadap perlindungan varietas tanaman di indonesia
  • Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan
  • Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu illegal dalam sistem peradilan pidana
  • Penentuan locus delictie dalam cyber crime sebagai usaha pembaharuan hukum pidana nasional
  • Penerapan ajaran turut serta melakukan (medeplegen) dalam tindak pidana korupsi analisis terhadap ajaran turut serta melakukan (medplepegen) dalam praktek peradilan perkara tindak pidana korupsi di indonesia
  • Penerapan behavioural assessment system for children untuk mengidentifikasi kepribadian anak pidana di lembaga pemasyarakatan anak
  • Penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang di bareskrim mabes polri
  • Penerapan know your customer principle pada perbankan untuk mewaspadai dan mencegah tindak pidana pencucian uang
  • Penerapan lembaga peradilan dan relevansinya bagi usaha pembaharuan hukum acara pidana
  • Penerapan perlindungan saksi dalam perkara pidana yang ditangani kepolisian, kejaksaan agung dan komisi pemberantasan korupsi
  • Penerapan pilihan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara menurut hukum keuangan publik
  • Penerapan prinsip known your customer (kyc) sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana money laundering pada bank umum studi kasus di pt. Xxxxx
  • Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank umum sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang
  • Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan psikotropika dan narkotika studi kasus di wilayah hukum xxxxx
  • Pengaruh tindak pidana pada tahap pra pelelangan terhadap keabsahan lelang studi putusan mahkamah agung ri nomor aaaaaa
  • Pengaturan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana indonesia = regulation on search and seizure of electronic evidence within the framework of indonesia’s criminal procedure law reform
  • Pengaturan pengulangan tindak pidana dalam juvenile deliquency dan penerapan kebijakan lainnya
  • Pengawasan penyidikan di polres klaten suatu kasus tindak pidana pengeroyokan menurut pasal 110 kuhp. Suatu kajian dalam administrasi kepolisian
  • Pengenaan sanksi bagi bank atas kewajiban pelaporan berdasarkan undang-undang nomor aaaaaaa tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
  • Pengenaan undang-undang nomor aaaaaa tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan studi kasus darianus lungguk sitorus
  • Penggeledahan menurut hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia
  • Pengorganisasian penyelidikan tindak pidana vcd-dvd ilegal di satuan intelkam polres metro xxxxxx
  • Pengulangan tindak pidana oleh klien pemasyarakatan studi kasus balai pemasyarakatan klas i xxxxxx
  • Peninjauan kembali perkara pidana sebagai perwujudan proses hukum yang adil menuju wibawa penegakan hukum studi terhadap putusan ma no. 55 pk–pid–1996 suatu tinjauan yuridis dan sosiologis
  • Penyadapan (wiretapping) suatu tinjuan tentang legalitas dalam pelaksanaan tugas jaksa guna penanganan perkara tindak pidana korupsi

Di atas telah dijabarkan kumpulan judul Tesis jurusan Ilmu Hukum. Bagi anda yang sedang mencari jasa tesis dan disertasi Ilmu Hukum dapat juga menghubungi SkripsiYuk! untuk mendapatkan layanan yang diperlukan.

Open chat
Konsultasi SkripsiYukiD!