Jasa Skripsi Jurusan Ilmu Hukum
Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa skripsi di sini melalui WA 0838 3446 6605 atau langsung klik link auto order via whatsapp https://bit.ly/infoskripsiyuk
Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
- Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Kedudukan Hakim Ad-Hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-Cara Perolehannya dalam Hukum Internasional
- Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertifikat Hak Tanah
- Tanggung Gugat Pelaku UsahaAtas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih
- Peran IAEA (International Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai
- Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Nigran Melalui Promosi Konvensi Pekerja mIgranTahun 2000
- Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Informasi Produk Yang Tidak Jelas
- Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional
- Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional
- Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan
- Perkembangan Konstitusi di Indonesia
- Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990
- Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) Dalam Suatu Perkara Perdata
- Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata
- Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
- Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
- Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kampung X, Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Oleh Kantor Pertanahan
- Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Dan Absebtee
- Kinerja BPN Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah
- Penuntutan Pengembalian Tanah Yang Telah Diganti Rugi Berdasarkan Undang Undang
- Hak Pengembalian Harta Gono Gini yang Masih Setengah Diganti Rugi
- Peran Pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang
- Tinjauan Proses Pembuktian Kebenaran Dasar Penguasaan Tanah Dalam pendaftaran Konversi Hak Atas Tanah Ex Hukum Adat
- Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Keppres No 55 Tahun 1993
- Analisis Mengenai Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi
- Analisa Hukum Keberadaan Kuasa Mutlak Dalam Akta Perjanjian Peningkatan jual Beli Atas Tanah
- Prinsip Kehati-hati dalam Penerbitan Sertifikat Hak Asasi Tanah Oleh Kantor Pertanahan
- Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat di Kantor Pertanahan
- Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang Undang
- Tanggung Jawab Profesi Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Tanggung Jawab Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) Dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya
- Pelaksanaan Fungsi Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan
- Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan
- Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistimatik Melalui Land ManagementAnd Policy Development Program (LMPDP)
- Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah
- Eksistensi Hak Ulayat Dalam pemahaman Dan Sikap Masyarakat Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X
- Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Memberantas Kemiskinan
- Koperasi Syariah Sebagai Badan Alternatif Pengusahaan Air di Indonesia
- Implikasi Sistem Pembayaran Upah (Loan) Sebagai Salah satu Hak Normatif Pekerja (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Hukum Islam)
- Implikasi Yuridis Sosiologis Praktik Terorisme dan Korupsi, Perspektif Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Islam
- Akibat Hukum Peraturan Presiden (Perpres) No 71 Tahun 2015 Terhadap Feedlotter Perspektif Hukum Islam
- Pemberantasan Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Dan Hukum Islam
- Nasionalisasi PT. Freeport Indonesia Tinjauan UU Investasi Dan Hukum Islam
- Pelaksanaan Kewajiban Pihak Ketiga Dalam perjanjian Subrogasi Menurut Hukum Perdata dan Dalam Perjanjian Hiwalah Menurut Hukum Islam
- Praktik Pinjaman Bil Ujroh di Koperasi Dalam Tinjauan Madzab Syafi’i
- Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan
- Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik
- Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri
- Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum
- Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Metrologi Legal
- Kajian Yuridis Terhadap Putusan HakimPengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Pernikahan
- Tinjauan Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Facti Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter
- Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan
- Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Berdasarkan Undang Undang
- Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Oleh Kejaksaan Negeri
- Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
- Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Di Bank Tabungan Negara
- Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian
- Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anggota TNI
- Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal LoggingDalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan
- Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian PerlindunganSaksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara X dan X
- Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan NegeriDalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
- Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X
- Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri
- Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer
- Peran Kantor Pertanahan Terhadap Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Serta Pelaksanaannnya
- Prosedur Perolehan Izin Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan daerah No 10 Tahun 2002
- Prosedur Pendelegasian Wewenang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
- Prosedur Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
- Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan Perda
- Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan di rumah Sakit Jiwa
- Mekanisme Jabatan Struktural Dan manajemen Pengembangan Karir Pegawai
- Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Perda
- Prosedur Penugasan Personal Polri Menjadi Pengajar Pendidikan Kepolisian
- Pertanggungjawaban Hukum Bagi PNS Dalam penyalahgunaan Wewenang
- Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Prosedur pemberian Izin Usaha Peternakan Berdasarkan Perda
- Peranan Grant Sultan Sebagai alat Bukti Kepemilikan Tanah Dikaitkan Dengan Konversi Hak Tanah
- Beberapa Kendala Dalam Pemungutan Dan Pembayaran pajak Penghasilan Orang Pribadi
- Perlindungan Hukum tenaga Kerja X di X Ditinjau Dari Memorandum of Understanding
- Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Yayasan Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara
- Prosedur Gas LPG 3 Kg Pada Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
- Prosedur Perolehan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet service Provider
- Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan
- Fungsi Camat Sebagai Kepala Wilayah Dan Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Tugas yang Efektif
- Tinjauan Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945
- Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana desa Dalam menunjang Pembangunan Desa
- Tinjauan uridis Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Desa di x
- Tinjauan Yuridis Pembagian Kewenangan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Kewenangan pengadilan Tata usaha Negara Dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah
- Eksistensi DPD Dalam Pemekaran Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D
- Perlindungan negara Terhadap hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia
- Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lahan
- Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
