Jasa Skripsi Jurusan Hukum Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
Kumpulan Judul Skripsi Jurusan
- ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (HKM01)
- ANALISA HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP PUTUSAN HAKIM SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HKM02)
- ANALISA KASUS TINDAK PIDANA PEMBERIAN IJAZAH TANPA HAK (STUDI PUTUSAN PN MEDAN REG. NO. 1932/PID,B/2005/PN-MDN) (HKM03)
- ANALISIS ASPEK LEGALITAS TRANSAKSI EFEK SHORT-SELLING PADA MASA KRISIS KEUANGAN (STUDI KASUS PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 8-10 OKTOBER 2008 DISEBABKAN PENURUNAN HARGA SECARA Tajam Terkait Indikasi Short-Selling) (HKM04)
- ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PT, BANK MANDIRI (STUDI KASUS NO.2120/PID,B/2006/PN.MDN) (HKM05)
- ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN DALAM MENGGANDAKAN REKENING BANK (STUDI KASUS NO.1945/PID.B/2005/PN-MDN) (HKM06)
- ANALISIS PEMERIKSAAN ALAT BUKTI MELALUI METODE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI DI KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI (TELAAH TERHADAP KASUS PRAKHAS AGUNG NUGRAHA NO.POL:BP/35/VI/2009/RESKRIM) (HKM07)
- ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK DIGUNAKANNYA ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENGAKSESAN TANPA IJIN DATA ELEKTRONIK DI PUSAT TABULASI NASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) ( STUDI PUTUSAN NOMOR : 1322/PID.B/2004/PN JAKARTA PUSAT KASUS PEMBOBOLAN SISTEM KEAMANAN SERVER TNP.KPU.GO.ID OLEH DANI FIRMANSYAH) (HKM08)
- ASPEK HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UU NO.40 TAHUN 2007 (HKM09)
- ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN HAK ATAS INFORMASI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NEGARA DALAM YURISDIKSI CYBERSPACE (HKM10)
- DAMPAK PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SECARA MASSAL SWADAYA TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI DESA X KECAMATAN X KABUPATEN X (HKM11)
- DASAR PERTIMBANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN X) (HKM12)
- EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas 1 X) (HKM13)
- EFEKTIVITAS PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Pada Kantor Ketenagakerjaan Kota ) (HKM14)
- EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (HKM15)
- FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM LEGISLASI PERATURAN DESA (Studi kasus di Desa X Kecamatan X Kabupaten X) (HKM16)
- HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) DALAM HUKUM PIDANA DAN PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI KABANJAHE) (HKM17)
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GELANDANGAN DI KOTA SEMARANG (HKM18)
- IMPLEMENTASI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NO.514/PID.B/1997/PN-LP) (HKM19)
- IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG KEBEBASAN PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS DI KANTOR BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT X (HKM20)
- INTEGRASI NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT SETELAH BEBAS DARI RUMAH TAHANAN DI DESA KARANGLO KECAMATAN X KABUPATEN X (HKM21)
- JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN X (HKM22)
- KAJIAN EMPIRIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG (Studi Kasus di Desa X dan Desa X Kecamatan X Kabupaten X) (HKM23)
- KEANGGOTAAN INDONESIA PADA BANK DUNIA SUATU TINJAUAN DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL (HKM24)
- KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAKAN PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) (STUDI KASUS REG 1444 /PID.B /2001 PN-MEDAN) (HKM25)
- KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MELINDUNGI ANAK JALANAN DARI TINDAK KEKERASAN DAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAANNYA (HKM26)
- KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DI KOTA X (HKM27)
- KEGIATAN BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) DALAM PEMBERIAN KREDIT MUDHARABAH, TINJAUAN ASPEK YURIDIS (HKM28)
- KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET) (HKM29)
- LATAR BELAKANG DAN DAMPAK PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO) (HKM30)
- LATAR BELAKANG KEJAHATAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN WANITA SERTA CARA PEMBINAANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS I A X (Studi Kasus di Kota X) (HKM31)
- MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH (HKM32)
- NON-COMPETITION CLAUSE DALAM PERJANJIAN KERJA (HKM33)
- OPTIMALISASI ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SARANA PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN INDUSTRI (HKM34)
- PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG OLEH PT. DHARMA LAUTAN NUSANTARA DI PELABUHAN X TINJAUAN ASPEK YURIDIS (HKM35)
- PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI DALAM PENYIDIKAN DI POLWILTABES X (HKM36)
- PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN X KABUPATEN X
- PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN KABUPATEN (HKM38)
- PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT OLEH PT. PELNI CABANG X (HKM39)
- PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA X. (HKM40)
- PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999 DI KEJAKSAAN NEGERI X (HKM41)
- PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERIODE 2004-2005 ANTARA DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX DENGAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA KEBUN IX DIVISI TANAMAN TAHUNAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX di PABRIK KEBUN GETAS KAB. X (HKM42)
- PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN USER DI INDONESIA (HKM43)
- PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR PADA PT. X (FIF) KOTA X (HKM44)
- PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR DI DEALER PANORAMA MOTOR KABUPATEN X (HKM45)
- PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DIKAPAL TERHADAP RESIKO BAHAYA DI LAUT PADA PT. X (HKM46)
- PELAKSANAAN RAPAT PERMUSYAWARATAN DAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN SERTA PENGARUHNY TERHADAP OBJEKTIVITAS HAKIM TATA USAHANEGARA DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN PUTUSAN (STUDI KASUS DI X) (HKM47)
- PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (UPPT) DALAM UPAYA MENINGKATKAN IKLIM USAHA DAN INVESTASI DI KABUPATEN PEMALANG (HKM48)
- PELAKSANAAN VERZET TERHADAP EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG, DALAM KASUS HUTANG PIUTANG ATAS HAK TANGGUNGAN) (HKM49)
- PEMBINAAN NARAPIDANA MELALUI SISTEM PEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA X (HKM50)
- Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil X)
- Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Null And Void) Oleh Mahkamah Agung Karena Hakim Pengadilan Tinggi
- Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan Judex Factie Yang Tidak Memuat Surat Dakwaan
- Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Kuhp) Dengan Hukum Islam
- Studi Perbandingan Hukum Mengenai Perlindungan Saksi Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
- Kajian Yuridis Perencanaan Tata Ruang Kota Dalam Kaitannya Dengan Penataan Ruang Kumuh Di Bantaran Sungai X
- Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Null And Void) Oleh Mahkamah Agung
- Analisis Undang-Undang Nomor 1PnpsTahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama
- Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika
- Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten X
- Analisis Yuridis Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
- Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten X Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Dan Hukum Nasional
- Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam
- Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
- Studi Komparasi Hukum Pengaturan Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
- Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
- Analisis Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur
- Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian
- Tinjauan Yuridis Penggunaan Visum Et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Penganiayaan Yang Terjadi Dalam Pertandingan Sepakbola
- Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
- Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam
- Studi komparasi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan putusan serta merta sebelum dan sesudah berlakunya sema
- Penganiayaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Lingkup Rumah Tangga
- Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tidak Digunakannya Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Perkara Pengaksesan Tanpa Ijin
- Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal Di Balai Pemasyarakatan X
- Analisis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hasil Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Mengenai Keharaman Bunga Bank
- Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana
- Analisis Yuridis Bentuk Dakwaan Dan Strategi Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Studi Tentang Pemberian Jaminan Untuk Pengajuan Sita Dalam Pemeriksaan Kepailitan Di Pengadilan Niaga X
- Rehabilitasi Korban Perdagangan Anak Di Yayasan Kakak Surakarta Ditinjau Dari Aspek Viktimologi
- Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Tindakan Penyadapan (Wiretapping) Sebagai Kewenangan Penyidik
- Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal
- Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Hak Milik No.810 Desa Madu Kecamatan Mojosongo Melalui Mediasi
- Analisis Permasalahan Prosedur Sita Eksekusi (Executoriale Beslag) Benda Tidak Bergerak
- Studi Evaluatif Pelaksanaan Analisis Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman X
- Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lulus Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
- Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Alat Bukti Yang Dihadirkan Penuntut Umum
- Studi Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkam Matinya Orang yang Dilakukan oleh Pengemudi Kendaraan Umum
- Studi Komparasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Terdakwa Menurut Internal Security Act
- Fungsi Ppat Dalam Pelaksanaan Uu No 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB
- Kajian Kekuatan Yuridis Hasil Pemeriksaan Dokter Tentang Penentuan Status Kesehatan Terpidana
- Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2143k PID 2006 Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging
- Dengan Sistem Al Qardhul Hasan (Benevolent Loan)
- Analisis Putusan Perkara Koneksitas Tentang Pencurian Yang Dilakukan Anggota Polri Bersama Dengan Warga Sipil
- Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi
- Keanggotaan Indonesia Pada Bank Dunia Suatu Tinjauan Dari Segi Hukum Internasional
- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia
- Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Uu No. 22 Tahun 2004
- Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilu Dan Proses Penyelesaian Perkaranya Dalam Persfektif UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD
- Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
