Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
100 Ide Judul Skripsi Jurusan Hukum
Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul skripsi jurusan Hukum, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!
- Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan
- Implementasi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik
- Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri
- Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum
- Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Metrologi Legal
- Kajian Yuridis Terhadap Putusan HakimPengadilan Negeri Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Asal-usul Pernikahan
- Tinjauan Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Facti Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter
- Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan
- Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Berdasarkan Undang Undang
- Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal Oleh Kejaksaan Negeri
- Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
- Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Di Bank X
- Pelaksanaan Program Zero Street Crime Sebagai Usaha Penanggulangan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian
- Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika oleh Anggota TNI
- Pelaksanaan Penanggulangan Kasus Illegal LoggingDalam Rangka Melestarikan Fungsi Lingkungan
- Studi Perbandingan Tentang Pengaturan Pemberian PerlindunganSaksi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara X danX
- Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan NegeriDalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat
- Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X
- Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri
- Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer
- Pengakuan Ayah Biologis Terhadap Anak Sumbang Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Kedudukan Hakim Ad-Hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-Cara Perolehannya dalam Hukum Internasional
- Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertifikat Hak Tanah
- Tanggung Gugat Pelaku UsahaAtas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih
- Peran IAEA (International Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai
- Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Nigran Melalui Promosi Konvensi Pekerja mIgranTahun 2000
- Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Informasi Produk Yang Tidak Jelas
- Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional
- Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional
- Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan
- Perkembangan Konstitusi di X
- Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran X Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990
- Pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) Dalam Suatu Perkara Perdata
- Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Eksekutorial Dalam Perkara Perdata
- Kekuatan E-mail Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
- Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
- Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kampung X, Daerah X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X Oleh Kantor Pertanahan
- Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Dan Absebtee
- Kinerja BPN Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Dan Hak Atas Tanah
- Penuntutan Pengembalian Tanah Yang Telah Diganti Rugi Berdasarkan Undang Undang
- Hak Pengembalian Harta Gono Gini yang Masih Setengah Diganti Rugi
- Peran Pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang
- Tinjauan Proses Pembuktian Kebenaran Dasar Penguasaan Tanah Dalam pendaftaran Konversi Hak Atas Tanah Ex Hukum Adat
48.Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf - Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Keppres No 55 Tahun 1993
- Analisis Mengenai Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi
- Praktik Penjaminan Hak Tanggungan Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Sederhana
- Tinjauan Yuridis Sosiologis Efektivitas Pasal 35 Jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan perlindungan Tenaga Kerja X
- Efektivitas Penerapan Pasal 492 Ayat 1 Jo Pasal 536 Ayat 1 KUHP Tentang penggunaan Minuman keras Pada saat sebelum Acara Pengarakan Ogoh-Ogoh Di X
- Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Judi Dalam Permainan Sepak Bola
- Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang dilakukan Oleh Anak
- Wewenang Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
- Fungsi Dan peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Proses Pendaftaran Tanah Di Pedesaan
- Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian
- Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Permohonan Grasi Oleh Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- Penulisan Hukum Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dan Kewenangan Badan Permusyawarahan Daerah (BPD) Untuk Mewujudkan Sistem Pemerintahan Desa Yang Baik
- Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Yang dilakukan Oleh Pengusaha Travel Jurusan X-X TerhadapKonsumen Pengguna Jasa
- Pemberian Kredit Mudharabah (Bagi Hasil) Pada Perbankan Syariah Terhadap Koperasi
- Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengelolaan Sampah Kemasan Plastik Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup
- Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Pasal 504 KUHP Tentang Larangan Mengemis Di Muka Umum
- Analisis Yuridis Sosiologis Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pornografi Oleh Media Cetak Dari Perspektif UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Pelaksanaan Wewenang Lain Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik X Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Analisis Yuridis Normatif Penentuan Yuridiksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Tinjauan Yuridis Sosiologis Peran IKAPI Dalam Advokasi Berkenaan Pelanggaran Hak Cipta Berupa Perbanyakan Dan Penjualan Buku Pendidikan Secara Komersial Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat 1 (b) Undang-Undang No 19 Tahun 2002
- Analisa Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Agung Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Oleh Perangkat Desa
- Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi Peradilan Dalam Menciptakan Kepuasaan Kehakiman Yang Baik
- Alasan Jaksa Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Saksi Verbalisant Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Praktik Peradilan
- Upaya Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gedung Baru Kampus X Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Lingkungan Sekitarnya
- Efektivitas Pasal 24 Dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten X Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Tinjauan Yuridis Normatif Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan
- Tinjauan Atas Permohonan Kasasi Winai Nakprasit dan Sawong Tiectacun Dalam Perkara Illegal Fishing
- Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Persona Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik X
- Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik X
- Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Perpajakan
- Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana
- Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
- Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Kasus Pemblokiran Sli Pt X Oleh Pt. X. Pasca Pemberlakuan Duopoli Telekomunikasi Di X
- Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
- Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak
- Kekuatan Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan
- Usaha-Usaha Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di X Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP
- Studi Komparasi Pembuktian Terbalik Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati di X (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis Bagi Masyarakat)
- Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
- Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring)
- Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
- Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
- Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT. X.)
- Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PERDATA
- Kedudukan dan Kekuatan Hukum dari Memorandum of Understanding ditinjau dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata
- Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) dengan Suplier
