100 Contoh Judul Tesis Ilmu Kenotariatan Terbaru Dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Ilmu Kenotariatan

Jurusan Ilmu Kenotariatan melatih dan mendidik mahasiswa menjadi Magister Kenotariatan yang memiliki kecakapan dalam keterampilan dan pengetahuan hukum terutama yang berkaitan dengan bidang kenotariatan dan pertanahan/hukum agraria, yang diperlukan dalam profesi/jabatan notaris dan Pejabat.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Tesis di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Contoh Judul Tesis Ilmu Kenotariatan Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Tesis Ilmu Kenotariatan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul tesis Ilmu Kenotariatan terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1.  Efektivitas Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris di Kantor Notaris di Kota Banda Aceh 
  2. Aspek Hukum Kenotariatan Terhadap Offering Letter yang Digunakan oleh Notaris untuk Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 2200/Pid.B/2020/PN. Sby) 
  3. Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Terdaftar Atas Nama Anak yang Bersumber dari Nominee Akta (Studi Putusan Nomor: 433K/PDT/2016) 
  4. Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Magang dan Relevansi dengan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
  5. Analisis Yuridis Terhadap Pasal 37 UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Mengenai Sanksi Bagi Notaris yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu 
  6. Analisis Yuridis terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Objeknya Cacat Hukum (Studi Putusan Nomor 246/PDT.G/2014/PN.BDG) 
  7. Penerapan Sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris Kota Medan (DKD) Terhadap Notaris yang Melakukan Promosi Jabatan 
  8. Penetapan Daluwarsa dalam Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya 
  9. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Binjai – Kabupaten Langkat dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Notaris yang Bermasalah tentang Kantornya 
  10. Analisis Yuridis Rangkap Jabatan yang Dilakukan oleh Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha Swasta yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris 
  11. Pelaksanaan Magang Bagi Calon Notaris Pada Kantor Notaris Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 16 A Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Di Kabupaten Deli Serdang 
  12. Penyerahan Tanah yang terikat dalam Perjanjian Dondon di Desa Aeklung Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan 
  13. Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Ujian Pengangkatan Notaris oleh Mahkamah Agung 
  14. Analisis Yuridis Pengganti Tanda Tangan dan Sidik Jari Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik (Studi Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Jo Pasal 44 Ayat (1) Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) 
  15. Tanggung Jawab Ppat (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Kehadiran Pemegang Hak 
  16. Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1003K/PID/2015) 
  17. Kuasa Lisan dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris (Studi Putusan Nomor : 08/PDT.G/2016/ PN.Spt) 
  18. Akibat Hukum Putusan Hakim Atas Pewarisan Beda Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL) 
  19. Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Bertindak Sebagai Perantara Berkaitan Dengan Jual Beli Tanah 
  20. Analisis Yuridis Pelanggaran Notaris Terkait dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris di Kabupaten Simalungun 
  21. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya 
  22. Permasalahan Permasalahan Hukum Yang Berkaitan Dengan Notaris Dalam Pembuatan Akta (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Sumatera Utara Tahun 2015-2018)” 
  23. Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris atas Pelanggaran Etik oleh Notaris di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang 
  24. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta yang Batal Demi Hukum Sesudah Berakhir Masa Jabatannya 
  25. Tanggung Jawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan yang Tidak Menyelesaikan Akta yang Telah Dibuatnya 
  26. Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Seorang Isteri Yang Didiagnosis Menderita Penyakit (Multiple Infark Celebry, Hydrocephalus, dan Brain Athrophy) Studi Putusan No: 32/PDT/2011/PN.BNA 
  27. Analisis Yuridis Kedudukan Notaris dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Pembuatan Akta Notaris 
  28. Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyangkalan Tandatangan Surat di bawah Tangan yang Disahkan Dihadapannya Studi Putusan Nomor : 08/MPWN/Provinsi Sumatera Utara/VI/2015 
  29. Analisis Yuridis Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan 
  30. Implementasi Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris Tentang Serah Terima Protokol Notaris Pengganti dengan Notaris (Studi di Kota Medan) 
  31. Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/Ptun-Jkt) 
  32. Kekuatan Hukum Eksekusi Jaminan Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit (Studi Penelitian Di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Matang Geulumpang Dua Kabupaten Bireuen Aceh) 
  33. Kepatuhan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Samosir 
  34. Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris Dan Pengawasan Kode Etik Notaris Di Wilayah Sumatera Utara 
  35. Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dalam Rezim Anti Money Laundering 
  36. Kedudukan Hukum Kantor Notaris yang Berada di Kantor BKPM (Badan Koordinator Penanaman Modal) di Jakarta 
  37. Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Notaris Bertindak Amanah Menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Ditinjau dari Hukum Islam 
  38. Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat di Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara 
  39. Analisis Yuridis Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1650 K/Pdt/2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pdt/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pdt/2016) 
  40. Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Akta Keterangan Kepemilikan yang Dibuat di Hadapan Notaris sebagai Alas Hak Atas Tanah 
  41. Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kaitkan Dengan Penerapan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang BPHTB di Kota Medan 
  42. Penguasaan Tanah Berdasarkan Jual Beli di Bawah Tangan Atas Tanah Bersertipikat di Desa Empang Baru, Kabupaten Siak, Riau 
  43. Analisis Yuridis Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Dihadapan Notaris yang Tidak Diregistrasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 Tanggal 24 Nopember 2016) 
  44. Jual Beli Di Bawah Tangan Terhadap Hak Atas Lahan Tempat Tinggal Transmigran di Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat) 
  45. Analisis Yuridis Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Notaris dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Kewajiban Jabatan Notaris 
  46. Kajian Yuridis Terhadap Notaris yang Merangkap Jabatan Menjadi Advokat Dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris 
  47. Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik 
  48. Tanggungjawab Pemberi dan Penerima Protokol Notaris Terhadap Protokol Notaris yang Hilang Atau Rusak 
  49. Akibat Hukum Akta Peruhan Yayasan yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 404 PK/Pdt/2018) 
  50. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris 
  51. Wasiat Atas Harta Pusaka Rendah Menurut Hukum Adat Minangkabau (Studi Putusan Mahkamah Agung No.195.K/PDT/2001) 
  52. Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Ag/2015) 
  53. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Kios Di Pasar Tradisional Meranti Kota Medan 
  54. Problematika yuridis pemungutan bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) dan keterkaitannya dengan Fungsi pejabat pembuat akta tanah (studi Di kota medan) 
  55. Analisis Yuridis atas Praktek Pinjam Meminjam Uang Tanpa Jaminan di Kalangan Masyarakat Pasar Tradisional Horas Kota Pematang Siantar 
  56. Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Poligami yang dilakukan dengan Saudara Kandung Isteri (Studi Putusan Pengadilan Agama Pandan No : 34/Pdt.G/2011/PA. Pdn)”. 
  57. Analisis yuridis penolakan pembatalan Akta perjanjian pengikatan jual beli (ppjb) hak atas Tanah melalui prosedur gugatan ke pengadilan (studi Putusan ma no. 3703.k/pdt/2016)”. 
  58. Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Jabatan Notaris 
  59. Analisis Keberpihakan Hukum Terhadap Hak Asasi Mantan Narapidana dalam Pengangkatan Notaris Berdasarkan Pasal 3 Huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 
  60. Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengikatan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Musyarakah di PT Bank Negara Indonesia Syariah Kota Banda Aceh 
  61. Kekuatan mengikat risalah lelang Terhadap hak tanggungan bagi pembeli Lelang di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (kpknl) medan 
  62. Analisis Yuridis Akta Pernyataan Nafkah Terhadap Istri dan Anak yang Dibuat di Hadapan Notaris (Studi Putusan MA RI No.3002 K/PDT/2015 ) 
  63. Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Notaris yang Tidak Membacakan Akta (Studi Kasus Putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/ MPWN.Provinsi Sumatera Utara/X/2016) 
  64. Kajian Hukum Mengenai Renvoi yang Baru Dilakukan Setelah Dikeluarkan Salinan Akta 
  65. Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Lelang Terhadap Pengosongan Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3132 K/Pdt/2015 
  66. Pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam Hal Terjadinya Penggelapan Dokumen oleh Pegawai Kantor Notaris (Putusan PN Langsa No. 157/Pid.B/2017/PN LGS) 
  67. Analisis yuridis pemberian hibah dibawah Tangan dikaitkan dengan pendaftarannya Pada kantor pertanahan terhadap (Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Nomor: 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn). 
  68. Akibat Hukum Bagi Notaris dan Akta yang dibuatnya Terkait Adanya Keterangan Palsu Dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Berkaitan Dengan Pengalihan Saham Perseroan 
  69. Kepastian Hukum Akta Perjanjian Jual Beli Yang Objeknya Diagunkan Di Bank 
  70. Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru 
  71. Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak di Kota Pekanbaru 
  72. Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mencegah Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Notaris di Kota Medan 
  73. Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Terkait Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik dan Disumpah (Studi MPD Binjai-Langkat) 
  74. Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Pertanian Provinsi Aceh 
  75. Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Kapal dengan Bobot di Atas 7gt Melalui Jual Beli Dibawah Tangan di Kota Sibolga 
  76. Kajian Kepatutan Perbuatan Notaris Terhadap Tindakan Mengeluarkan Covernote dalam Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum 
  77. Akibat Hukum Pembatalan Hibah Terhadap Bangunan yang Didirikan di Atas Tanah Hibah yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syari’ah aceh no. 93/pdt.g/2015/MS-Aceh) 
  78. Hak Janda Atas Harta Peninggalan Suami Berdasarkan Hukum Adat Marga Hia di Desa Iraonogaila Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat 
  79. Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Bank BUMN atas Hilangnya Dokumen Objek Jaminan Hak atas Tanah (Studi Kasus di PT Bank Mandiri, TBK KCP Medan Zainul Arifin) 
  80. Analisis Yuridis terhadap Wanprestasinya Salah Satu Pihak dalam Akta PPJB terhadap Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2161K/PDT/2014) 
  81. Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Bersertifikat di Dalam dan di Luar Pengadilan 
  82. Analisis Yuridis Pelanggaran Pasal 40 Ayat 2 Huruf (E) undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Saksi dalam Akta Otentik 
  83. Analisis Yuridis Tentang Penyalahgunaan Pemberian Kuasa Menjual dalam Perkara Perdata: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 333k/pdt/2011 
  84. Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Proteksi Diri dalam Akta Notaris 
  85. Analisis Yuridis Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah yang Dibuat Atas Nama Anak Dibawah Umur dan Pertanggungjawaban Wali 
  86. Analisis Hukum Tentang Wewenang Majelis Pengawas Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 
  87. Kedudukan Hukum Akta yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti yang Belum Mendapat Persetujuan Menteri Kehakiman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 732K /PDT/2001 
  88. Keabsahan akta notaris yang dibacakan dan ditanda tangani tidak secara bersamaan karena kebijakan physical distancing 
  89. Akibat Hukum Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Bersertifikat yang Didasarkan Kuasa Mutlak (Studi Putusan No.402/K/TUN/2017) 
  90. Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Ditinjau dari Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pandangan Hukum Islam 
  91. Akibat Hukum Terhadap Pperseroan Terbatas Atas Keterlambatan Pengajuan Permohonan Persetujuan dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Kepada Menteri Hukum dan HAM 
  92. Analisis Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Dilakukan Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.MTR) 
  93. Peran dan Kewenangan Notaris terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission 
  94. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang Dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
  95. Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia dari Akibat Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015) 
  96. Penolakan Notaris Muslim Terhadap Pembuatan Akta Ribawi (Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Hukum Islam) 
  97. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta 
  98. Analisis Yuridis Atas Peralihan Hak Atas Tanah yang Tidak Dilakukan Dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) (Studi pada Perumahan Bumi Berngam Baru di Kota Binjai) 
  99. Analisis Perbandingan Hukum Tentang Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
  100. Pelanggaran Atas Kewajiban Notaris Dikaitkan dengan Ketidak Hadiran Notaris dalam Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Bank 

SkripsiYuk.com melayani Jasa bimbingan Tesis Jurusan Ilmu Kenotariatan. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.

Kontak Kami