100 Contoh Judul Tesis Administrasi Terbaru Dan Terlengkap

Definisi Administrasi

Jurusan Administrasi fokus pada aspek perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian suatu instansi publik maupun swasta agar mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Tesis di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Tesis Administrasi Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Tesis Administrasi ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul tesis Administrasi terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim TesisYuk!

  1. Peranan Administrasi Perkantoran dalam Memperlancar Pekerjaan Kantor di Kantor Gubernur Sumatera Utara
  2. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
  3. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  4. Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
  5. Pengenaan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan
  6. Analisis Administrasi Perbekalan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014
  7. Pelaksanaan Tugas-tugas Sekretaris dalam Membantu Aktivitas Staf di Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu
  8. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Fungsi Maujana Nagori Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagori (Studi Nagori Rabuhit Kabupaten Simalungun)
  9. Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Administrasi atas Putusan Majelis Pengawas Notaris dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  10. Peranan Sekretaris dalam Menangani Administrasi Perkantoran Divisi Sekretaris Perusahaan pada Pdam Tirtanadi Kantor Pusat Medan
  11. Peranan Tata Usaha dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Administrasi pada Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sumatera Utara
  12. Pelayanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
  13. Diskresi dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bedasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2016
  14. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam)
  15. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara
  16. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan KTP dan KK di Kantor Camat Simpang Empat
  17. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pembinaan Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Medan)
  18. Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
  19. Efektivitas Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan Melalui Sistem SMS Gateway di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan
  20. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Mendukung Pengadaan KTP-El (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun)
  21. Analisis Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan
  22. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pengangkatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Seikarang Kecamatan Galang
  23. Analisis Pemeliharaan Bangunan Gedung Biro Pusat Administrasi Universitas Sumatera Utara
  24. Pengembangan Kepribadian dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
  25. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Pembuatan E KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang
  26. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara ( Studi Kasus Samsat Medan Selatan)
  27. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Kota Dumai)
  28. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak ( TAX AMNESTY ) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016
  29. Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual di Peradilan Tata Usaha Negara Medan
  30. Sanksi Administrasi Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
  31. Penegakan Sanksi Administrasi Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
  32. Analisis Peranan Kualitas Pelayanan Staf Administrasi pada Bagian Pendidikan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara
  33. Analisis Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Universitas Sumatera Utara
  34. Tinjauan Hukum Administrasi Negara (HAN) Tentang Pelaksanaan Pemekaran Daerah di Tapanuli Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
  35. Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Kewenangan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
  36. Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Tahun 2018
  37. Analisa Permasalahan & Solusi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Asahan
  38. Pengaruh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Studi Kasus pada Kantor Camat Medan Barat)
  39. Pengaruh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan
  40. Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
  41. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Pematang Siantar
  42. Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Studi Atas Keputusan Bupati Gayo Lues no. 900/206/2021 Tentang Pembekuan Sementara Unsur Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues Periode 2020-2024)
  43. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Tanjungbalai
  44. Dari Kampung Labuhan Batu hingga Rantau Prapat: Perpindahan Pusat Administrasi Kolonial Belanda di Labuhan Batu Tahun 1865-1932
  45. Gambaran Komitmen Organisasi pada Karyawan Administrasi dan Pekerja Lapangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)
  46. Dampak Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Peningkatan Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2017-2019
  47. Tinjauan Yuridis Akta Kelahiran Anak Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Admnistrasi Kependudukan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa
  48. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Reformasi Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Yang terdaftar di Kanwil DJP Sumut I.
  49. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Keterbukaan Informasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan (Pph 21) (Studi Kasusdi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat)
  50. Prosedur Pengawasan Bagi Peserta BPJS Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  51. Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Minat Berwirausaha (Studi pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara)
  52. Respons Bidan Praktek Mandiri Yang Bekerjasama Dengan BPJS Tentang Proses Pengklaiman Dana Non Kapitasi Di Kecamatan Hutaimbaru Kota Padang Sidempuan Tahun 2017
  53. Analisis Differential Item Functioning (DIF) pada Tes Adversity Response Profile (ARP)
  54. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
  55. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Langkat
  56. Implementasi Tax Amnesty, Sunset Policy, Sistem Administrasi Modern (Berbasis Online) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Pematangsiantar
  57. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada Perum Bulog Subdivre Pematang Siantar
  58. Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Pagarbatu Kabupaten Tapanuli Utara
  59. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Desa Bandar Baru dalam Mengelola Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016
  60. Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi
  61. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Administrasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia
  62. Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara
  63. Analisis Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Nias
  64. Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Langkat
  65. Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Medan Utara
  66. Evaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Camat Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
  67. Implementasi Tax Amnesty, Sunset Policy, Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Modern (Berbasis Online) dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar pada KPP Binjai
  68. Pembinaan dan Penataaan Usaha Agen Penjualan Tiket dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Sebagai Usaha Penunjang dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara (Studi pada PT. Graha Travel & Tour Medan)
  69. Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Perizinan Dibidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Sarana Kesehatan
  70. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas dan Fungsi Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur
  71. Mekanisme Pelaksanaan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Pengguna BPJS Kesehatan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
  72. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pematang Siantar Sebagai Pelaksana Penggunaan Dana APBD Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014
  73. Implementasi PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan
  74. Mekanisme Pelayanan Pengajuan Keberatan Atas Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam
  75. Implementasi Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Binjai
  76. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan
  77. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Sanksi Administrasi Denda Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh 21) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar Tahun Pajak 2018 – 2020
  78. Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Merek Samsung (Studi pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara)
  79. Pengaruh Lifestyle dan Fitur Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Apple (Studi pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis FISIP Universitas Sumatera Utara)
  80. Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi, Guru, dan Sarana Prasarana Terhadap Kepuasan Pelajar di Sekolah SMP Methodist Charles Wesley Medan
  81. Pengalaman Pasien pada Pelayanan Kesehatan Poli Penyakit Dalam di Rumah Sakit Umum Bunda Thamrin Medan Tahun 2019
  82. Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara
  83. Pengaruh Faktor – Faktor yang Menghambat Kinerja Berwirausaha pada Wanita Wirausaha (Studi Kasus pada Wanita Pengusaha Salon Kecamatan Medan Timur)
  84. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sistem Administrasi Perpajakan (Berbasis Online), dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia
  85. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan
  86. Prosedur Penerbitan Izin Reklame “Megatron” Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  87. Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan
  88. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pelayanan Publik dalam Pendaftaran Tanah di Kota Medan
  89. Penurunan Tingkat Kebisingan Ruang Kerja Melalui Optimalisasi Fungsi Jendela Kaca pada Gedung Administrasi Bandar Udara (Studi Kasus: Bandar Udara Juanda Surabaya)
  90. Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Budaya Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis FISIP USU Medan
  91. Pelaksanaan Good Governance dalam Mensejahterakan Rakyat Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Bappeda Labuhanbatu Utara)
  92. Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2017 di kantor UPT Sistem Administrasi Manuggal Satu Atap (Samsat) Sei Rampah
  93. Analisis Persiapan Kebijakan “Paten” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan
  94. Ketertiban Administrasi Guna Mendukung Kelancaran Surat Keluar di bagian Umum pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara
  95. Peranan Komunikasi dan Komunikasi terhadap Peningkatan Kinerja Bagian Administrasi Pengolahan Data pada PT. Avrist Assurance Medan
  96. Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi SDN 112138 Labuhan Batu)
  97. Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang Kadaluarsa pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan
  98. Tinjauan Kualitas Pelayanan Atas Pengenaan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) dan Ekspor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan
  99. Analisis Penerapan Aplikasi E- Filing terhadap Wajib Pajak Badan dalam Memaksimalkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam
  100. Sistem Administrasi Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi

SkripsiYuk.com melayani Jasa bimbingan Tesis Jurusan Administrasi Administrasi. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.