100 Contoh Judul Skripsi Peradilan Agama Terbaru Dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa konsultasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Skripsi Peradilan Agama Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi Hubungan Masyarakat terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1. Peranan Pimpinan dalam Meningkatkan Displin Kerja di Pengadilan Militer I-02 Medan 2016
  2. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perceraian Yang Disebabkan Perpindahan Agama (Murtad) Seorang Suami (Studi Putusan Nomor: 603/PdtG/2014/PA.Mdn)
  3. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh (Studi Majelis Adat Aceh, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar) 
  4. Analisis Kasus Atas Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 72/Pdt.G/2011/Pa-Bji tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 8/Pdt.P/2010/Pa-Bji Mengenai Penguasaan Harta Warisan 
  5. Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai) 
  6. Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Kejahatan Seksual melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia 
  7. Analisis Yuridis Tentang Tugas Dan Fungsi Komisi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Yang Proporsional 
  8. Penerapan Kebijakan Kepala Kantor BPN Aceh Besar dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar’iyah 
  9. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn) 
  10. Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan No. 156/PDT.P/2010/PN.SKA Tentang Perkawinan Beda Agama) 
  11. Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota
  12. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Pencari Keadilan Tidak mampu dalam Perkara Perdata (Studi: Pos Bantuan Hukum Yayasan LBH-PK “PERSADA” di Peradilan Umum Medan) 
  13. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Setelah Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah 
  14. Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf’ah) dalam Adat Masyarakat Aceh di Kota Langsa 
  15. Mekanisme Diversi dan Restorative Justice Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara 
  16. Penerapan Hukum Pidana Militer pada Kasus Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Ajendam I /Bukit Barisan 
  17. Pertimbangan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga Dijadikan Dasar Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1572/PDT.G/2011/PA.Mdn) 
  18. Peran Polri dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Kepolisian Resort Binjai) 
  19. Prinsip Arbitrase Berbasis Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah 
  20. Peran Hakim Selaku Fasilitator Diversi pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Medan 
  21. Sistem Informasi Penerimaan Kas pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan 2017
  22. Tinjauan Terhadap Kejahatan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige No:74/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blg) 
  23. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Padang 
  24. Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Medan) 
  25. Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Medan) 
  26. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Terhadap Kewarisan Anak Luar Nikah (Studi pada Peradilan Agama Medan) 
  27. Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata (Studi : Pengadilan Negeri Medan) 
  28. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus: Penetapan Nomor: 223/PID.SUS-ANAK/2014/PN.BLG di Pengadilan Negeri Balige 
  29. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn) 
  30. Pembinaan dan Penataaan Usaha Agen Penjualan Tiket dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Sebagai Usaha Penunjang dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara (Studi pada PT. Graha Travel & Tour Medan) 
  31. Analisis Yuridis Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Terhadap Anak Yang Ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). (Studi di BAPAS Kelas I Medan) 
  32. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pelaksanaan Diversi (Studi Kasus di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli) 
  33. Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Mendamaikan Anak Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Pencurian (Studi di Pengadilan Negeri Medan) 
  34. Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai pada Pengadilan Militer I-02 Medan 
  35. Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bnj) 
  36. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan yang Disertai Mutilasi dari Persepektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus NO.774 K/PID.SUS/2015) 
  37. Pola Penyelesaian Sengketa Alternatif Pada Masyarakat Aceh Di Kabupaten Aceh Utara 
  38. Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 
  39. Alasan yang Meringankan Hukuman Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana 
  40. Kedudukan Akta Perdamaian Terhadap Sertipikat Hak Milik Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mari NO. 71/K/TUN/2005) 
  41. Keterpaduan System Peradilan Pidana Anak (Integrated Juvenile Justice System) dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 2019
  42. Implementasi Upaya Diversi pada Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak (Studi di Polrestabes Medan) 
  43. Analisis Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan-Putusan di Pengadilan Agama Rantau Prapat) 
  44. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Pencurian (Studi Kasus No 51/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN,DAN39/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN) 
  45. Itsbat Nikah Bagi Pasangan Suami Istri yang menikah Sirri Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi di PA Medan Tahun 2016-2018) 
  46. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan Menerapkan Restorative Justice Melalui Diversi (Studi Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn) 
  47. Penyelesaian Sengketa Syiqaq Menurut Adat Aceh (Studi pada Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh) 
  48. Keputusan Yang Mempengaruhi Wajib Pajak untuk Mengajukan Sengketa Perpajakan ke Pengadilan Pajak 
  49. Peranan Atasan Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi di Peradilan Militer 
  50. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Hak Asuh Anak Kepada Orang Tua Asuh ( Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 706/PDT.G/2018/PA.LPK dan Putusan Nomor 943/PDT.G/2014/PA.LPK
  51. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
  52. Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2017/PN.MDN) 
  53. Peranan Polres Deli Serdang Dalam Pelaksanaan Diversi Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Bupati Deli Serdang No. 2283 Tahun 2016 Tentang Tim Pelaksana Forum Diversi dan Keadilan Retoratif Dalam Penangana Anak yang Berkomplik Dengan Hukum di Kabupaten Deli Serdang) 
  54. Implementasi Upaya Diversi pada Tingkat Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Penetapan Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2016/PN.MDN dan Penetapan Nomor 21/PID.SUS-ANAK/2017/PN.MDN) 
  55. Kajian Hukum Terhadap Penerapan Pengakuan Bersalah Terdakwa Sebagai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN Pbr) 
  56. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa NO.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm 
  57. Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan Anak Didik Pemasyarakatan yang Dilakukan oleh Yayasan Inspirasi Bangsa Medan 
  58. Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2017/PN Mdn) 
  59. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No. 07/pid.sus-Anak/2016/PN-BNJ) 
  60. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Terkait Pungutan Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Medan 
  61. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia 2020
  62. Kedudukan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan pada Tindak Pidana Pasar Modal dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana 
  63. Fungsi Hakim dalam Penerapan Diversi sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Binjai 
  64. Rekrutmen Hakim Agung Sebagai Pejabat Negara dalam Rangka Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman 
  65. Penerapan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Korban (Studi Putusan No. 09/Pid.Sus.A/2016/PN.SDK dan Putusan No. 03/Pid.Sus.A/2016/PN.PSP) 
  66. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam Penegakan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Prinsip Restorative Justice (Studi Unit PPA Polres Tanah Karo) 
  67. Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Diceraikan Secara Sepihak Tanpa Melalui Pengadilan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan 
  68. Kajian Perbandingan Hukum Pidana Tentang Sistem Penuntutan Perkara Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Amerika Serikat 
  69. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 48/PID.SUS-ANAK/2019/PN MDN) 
  70. Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 0017/PDT.P/2017/PA.STB) 
  71. Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidan Pencurian dengan Pemberatan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 76/PID.SUS-ANAK/2017/PN.MDN dan Putusan Nomor 81/PID.SUS-ANAK/2017/PN.MDN) 
  72. Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn dan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn) 
  73. Peramalan Banyaknya Perceraian di Kota Medan Tahun 2018-2020 
  74. Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian pada tahun 2014-2017 (Studi Pengadilan Agama Medan) 
  75. Penerapan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Perkara Pencabulan (Studi Putusan Nomor 06/PID.SUS.A/2016/PN.BNJ) 
  76. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Luar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Polrestabes Medan) 
  77. Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Binjai pada Tahun 2018) 
  78. Peran Mediator Hakim dalam Kasus Perceraian (Studi: Pengadilan Agama Kota Binjai) 
  79. Analisis Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Putusan PA Nomor: 143/Pdt.G/2017/Pa.Pdn)
  80. Penerapan Sanksi Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 1/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG) 
  81. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia 2021
  82. Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Langsa) 
  83. Implementasi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dan Pusaka Indonesia) 
  84. Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 
  85. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mdn) 
  86. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Pencabulan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
  87. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dijadikan Kurir Narkoba (Studi Putusan Nomor10/PID.SUS ANAK/2015/PN.Stb)
  88. Analisis Yuridis Perkawinan Sejenis yang Terjadi Akibat Pemalsuan Identitas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
  89. Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Presfektif Negara Hukum di Indonesia
  90. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi Kurir Narkotika (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus Anak/2019/PN MDN) 
  91. Penegakan Hukum Penetapan Tersangka Yang Berasal dari Putusan Pra-Peradilan (Studi Kasus Putusan No. 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL) 
  92. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Berulang (Residivis) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta : Nomor. 02/Pid.Sus. Anak/2014/PN.Skt.) 
  93. Analisis Hukum Mengenai Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No.66-K/PMT-I-BDG/AD/II/2017 dengan Putusan No.04-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017) 
  94. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
  95. Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi terhadap Anak Pelaku Penembakan Orangutan di Aceh (Studi Penetapan No. 4/Pen.Div/2019/PN.Skl) 
  96. Efektifitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan 
  97. Tinjauan Yuridis Terhadap Anak yang dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 01/PID.SUS.ANAK/2014/PN.WTP dan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 02/PID.SUS.ANAK/2018/PN.TRT) 
  98. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang di Jadikan Kurir Narkotika
  99. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Kepada Anak (Studi Putusan PN. Mdn No. 31/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Mdn) 
  100. Upaya Keberatan Notaris Terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Atas Disetujuinya Permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Peradilan

SkripsiYuk.com melayani Jasa Konsultasi Skripsi Jurusan Peradilan Agama. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.