100 Contoh Judul Skripsi Pendidikan Tata Niaga Terbaru Dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Pendidikan Tata Niaga

Pendidikan Tata Niaga adalah jurusan yang mempunyai keahlian, keterampilan, dan mempunyai kompetensi yang handal dengan mengintegrasikan nilai-nilai universal, nasional, dan lokal untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki keselarasan antara IPTEK dan IMTAQ.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa konsultasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Skripsi Pendidikan Tata Niaga Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi Pendidikan Tata Niaga terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1. Analisis Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk Periode 2017-2019 
  2. Analisis Yuridis Terhadap Dibukanya Kembali Perkara Pailit Atas Gugatan Lain Lain (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus- Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus- Pailit/2014. Jo. Nomor: 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jo. Nomor: 44/Pdt.Sus- PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst.) 
  3. Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga (Suatu Karakter Khusus dalam Sistem Hukum Acara Perdata) 
  4. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Atas Pengguna Pertama dalam Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/Pdt.Sus- Merek/2015/PN.Niaga Medan) 
  5. Pembuktian Sederhana pada Permohonan Pailit CV Hitado dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN Niaga Medan 
  6. Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Atas Penagihan Hutang Pajak Wajib Pajak yang Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 K/PDT.SUS-PAILIT/2016) 
  7. Pengaruh Komunikasi dan Sikap Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank Cimb Niaga Medan Thamrin 
  8. Analisis Efisiensi Pemasaran Wortel (Kasus : Desa Sukanalu, Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo) 
  9. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat di CIMB Niaga Auto Finance Cabang Medan 
  10. Penghapusan Merek Terdaftar yang Tidak Dipergunakan dalam 3 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 03/Merek/2013/PN/Niaga/Medan) 
  11. Pembatalan Merek Akibat Tidak Dipenuhinya Iktikad Baik dalam Pendaftaran Merek (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 01/2013/PNNIAGA/MEDAN) 
  12. Penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam Bidang Karya Fotografi (Studi Kasus di E1 Organizer Kota Lubuk Pakam) 
  13. Analisis Yuridis Pailit Akibat Ditolaknya Rencana Perdamaian dalam PKPU (Studi Kasus Putusan No. 6/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN-Niaga Mdn) 
  14. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat Terhadap Klausula Baku Yang Memberatkan Konsumen ( Studi Pada Bank Cimb Niaga Medan ) 
  15. Analisis Terhadap Kedudukan Piutang Pajak Sebagai Kreditor Preferen Berhadapan dengan Kreditor Separatis dalam Pembayaran Utang Harta Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/PDT.SUS-RENVOI PROSEDUR/2011/PN.NIAGA. JKT.PST) 
  16. Bank Sebagai Kreditur Separatis dalam Pengajuan Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Pailit Nomor : 16/Pailit/2011/Pn.Niaga.Mdn) 
  17. Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Studi Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu 
  18. Analisis Yuridis Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Putusan Pailit PT. Mandala Airlines (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST) 
  19. Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Yang Diduga Menggelapkan Dana Anggota Koperasi Sehingga Koperasi Pailit (Studi Putusan Nomor 18 / Pdt.Sus Pailit/2019/Pn.Niaga.Sby). 
  20. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hukum Merek Rezeki ( Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan) 
  21. Tinjauan Yuridis Ditolaknya Permohonan PKPU Akibat Perbedaan Jumlah Utang yang Signifikan pada Permohonan PKPU PT. Intan Baruprana Tbk (Studi Putusan No.20/PDT.SUS/PKPU/2019/PN NIAGA JKT.PST) 
  22. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar terhadap Perbuatan Pemboncengan Merek dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst) 
  23. Kepastian Hukum Permohonan PKPU terhadap Anak Perusahaan Bumn (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pkpu/2019/Pn Niaga Medan) 
  24. Gambaran Manajemen Diri Akademik pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga/Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang Aktif Berorganisasi 
  25. Analisis Yuridis Upaya Hukum Actio Pauliana oleh Karyawan Sebagai Kreditur Preferen dalam Perkara Kepailitan PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Studi Putusan Nomor: 09/PDT.SUS-PLL/2016/PN.NIAGA SMG) 
  26. Akibat Hukum Kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer Terhadap Karyawan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/ 2017/PN Niaga Smg) 
  27. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dan Asas Keseimbangan Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan MA Nomor 156PK.PDT.SUS/2012 DAN PUTUSAN 749K/PDT.SUS-PAILIT/2016)” 
  28. Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Budaya Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis FISIP USU Medan 
  29. Kedudukan Firma Sebagai Debitur (Termohon) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan (Studi Terhadap Putusan MA No. 156 PK/Pdt.Sus/2012) 
  30. Kepastian Hukum terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
  31. Akibat Hukum Kelalaian Debitur Untuk Memenuhi Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 376/K/Pdt.Sus-Pailit/2017) 
  32. Tinjauan Yuridis Pembatalan Pendaftaran Merek yang Tidak Digunakan Selama 3 Tahun Berturut-turut Sejak Didaftarkan (Studi Putusan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015) 
  33. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Seni Lukis Berupa Logo yang Digunakan Sebagai Merek Atas Penggandaan yang Terdapat di Daftar Umum Ciptaan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 08/Pdt.Sus-HakCipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst) 
  34. Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Mahkamah Agung No. 137K/PDT.SUS-PKPU/2014) 
  35. Analisis yuridis terhadap pembatalan merek yang telah didaftarkan (studi putusan NOMOR 03/PDT.SUS-MEREK/2015/PN NIAGA MEDAN) 
  36. Akibat Hukum bagi Penjamin Utang yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Suspailit/ 2017) 
  37. Aspek Yuridis Pendaftaran Merek yang Sama dengan Merek Terkenal untuk Kelas Barang/Jasa yang Tidak Sejenis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 80/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST) 
  38. Penyelesaian Sengketa Merek Novec dengan Merek Novec 1230 (Studi Putusan No. 12/PDT.SUS – Merek/2018/PN Niaga Jakarta Pusat) 
  39. Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Naskah Film (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305K/Pdt.Sus-HKI/2014) 
  40. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengajukan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi (Studi Kasus PT. Bumi Asih Jaya) 
  41. Implikasi Pencantuman Klausula Arbitrase Dalakontrak Bisnis (Study Tentang Putusan MA Nomor: 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST) 
  42. Analisis Yuridis Tidak Terpenuhinya Syarat Mempunyai Dua Atau Lebih Kreditor dalam Permohonan Pailit (Studi Putusan Nomor: 09/Pailit/2013/Pn Niaga Medan) 
  43. Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan pada Paten Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167.K/PDT.SUS-HKI/2017) 
  44. Analisis Yuridis Gugatan Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus Putusan 018PK/Pdt.Sus/2007) 
  45. Analisis Hukum terhadap Akibat Hukum yang Timbul Atas Penggunaan Hak Merek Dagang Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 46/PDT. SUS-MEREK/2018/PN NIAGA JKT. PST.) 
  46. Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Merek Pagoda Brand + Hau Tiao Chew (Studi Putusan No. 21/Merek/2012/PN Niaga Jakarta Pusat) 
  47. Tinjauan Yuridis Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 
  48. Analisis Yuridis Perlindungan Merek Terkenal PERIPERA terhadap Merek Tiruan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst) 
  49. Akibat Hukum Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 20 PK/Pdt.Sus/2007) 
  50. Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan Koperasi yang Diajukan oleh Karyawan (Studi Kasus Kepailitan Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung) 
  51. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan 
  52. Faktor-Faktor yang Dapat Berhubungan dengan Potensi Kecelakaan Kerja pada Pandu dalam Pemanduan Kapal Niaga di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan Tahun 2017 
  53. Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara Geprek Bensu dengan I Am Geprek Bensu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/PDT.SUS-HKI/Merek/2019/PN Niaga JKT-PST 
  54. Akibat Hukum Terhadap Personal Guarantor dalam Hal Dikabulkannya Permohonan PKPU (Studi Putusan No. 165/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST) 
  55. Pembatalan Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia Tentang Haka Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129PK/Pdt.Sus/2011) 
  56. Aspek Hukum Penolakan Perdamaian oleh Kreditor Konkuren dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Memperoleh Pembayaran Terhadap Hak Tagihnya 
  57. Perlindungan Hukum Pemegang Desain Industri yang Mengalami Persamaan dengan Produk Desain Industri Lain yang Sudah Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 07/HKI. DESAIN.INDUSTRI/2015/PN-Niaga SBY) 
  58. Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Keterlambatan Penerbangan Penumpang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
  59. Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby) 
  60. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Kartel Tarif Tiket Pesawat Terbang oleh Maskapai Penerbangan dalam Negeri 
  61. Kajian Hukum Persaingan terhadap Pelanggaran Penetapan Harga pada Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri 
  62. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Pengajuan Permohonan Renvoi Prosedur oleh Kreditor yang Didasarkan Kepada Audit Internal Perusahaan Kreditor (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 617.K/PDT.SUS.PAILIT/2018) 
  63. Utang dalam Sewa Menyewa Sebagai Dasar Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo) 
  64. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Syariah (Putusan MA Nomor 1016.K/PDT.SUS-PAILIT/2016) 
  65. Penyelesaian Sengketa Atas Perjanjian Lisensi Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Nomor 10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN/NIAGA.SBY) 
  66. Pembatalan Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Efek (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung No: 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015) 
  67. Analisis Yuridis Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Sebagai Kreditur Preferen dalam Pelunasan Utang Pajak PT. Industries Badja Garuda (Studi Terhadap Putusan MANO.45/PK/PDT.SUS/PAILIT/2016) 
  68. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi (Analisis Putusan Nomor 1016 K/PDT.SUS-PAILIT/2016) 
  69. Analisis Yuridis Perlindungan Hak Atas Upah Pekerja pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit (Studi Kasus PT Uni Enlarge Industry Industri Indonesi Putusan Nomor: 39/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST) 
  70. Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012) 
  71. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Film yang Dibuat Produser Berdasarkan Referensi Naskah Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor 305K/Pdt.Sus-HKI/2014) 
  72. Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasus Merek Yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012) 
  73. Analisis Yuridis Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 8 PK/PDT.SUS-HKI/2020) 
  74. Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Imbalan Jasa Pengurus 
  75. Analisis Yuridis Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor : 376K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dan Putusan Nomor : 794K/Pdt.Sus-Pailit/2016) 
  76. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Desain Industri “Perhiasan” Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industry (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Desain Industri/2019/PN.NIAGA.JKT.PST) 
  77. Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya yang Disebabkan Kedaluwarsa Merek Studi Putusan Mahkamah Agung No. 177K/Pdt.Sus/2012 
  78. Analisis Yuridis Keberatan Pembagian Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 PK/PDT.SUS-Pailit/2018) 
  79. Kedudukan Koperasi yang Dinyatakan Pailit dalam Permohonan Pembayaran Utang 
  80. Analisis Yuridis Perlindungan Merek dalam Putusan Kasasi Nomor 938 K/Pdt.Sus-Hki/2017 
  81. Penggunaan Lexus dan Logo L (Lokal) oleh Toyota Motor Corporation (Studi Kasus No. 80/Merek/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst) 
  82. Akibat Hukum Putusan Sengketa Merek Antara DC Comics Melawan PT Marxing (Studi Putusan 1105 K/PDT.SUS-HKI/2018) 
  83. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No.897/PDT.SUS-HKI/2016 dalam Kasus Sengketa Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar oleh Pihak Ketiga Karena Tidak Digunakan Selama Tiga Tahun Berturut-Turut 
  84. Akibat Hukum Terhadap Penanggung Utang Sebagai Jaminan Prusahaan Yang Dinyatakan Pailit Atas Kreditur Menurut Kepalitan (Studi Kasus PT Jaya Lestari) 
  85. Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penerbangan dalam Hal Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No. 1391 K/ Pdt/2011) 
  86. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Karena Kerusakan Pesawat Dalam Pengangkutan Udara (Studi pada PT. Garuda Indonesia Cabang Medan) 
  87. Analisis Tataniaga dan Disparitas Harga Bawang Merah di Sumatera Utara 
  88. Analisis Tataniaga Jambu Madu (Studi Kasus : Desa Delitua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara) 
  89. Tanggung Jawab Hukum PT. Garuda Indonesia Terhadap Keterlambatan Penerbangan Pesawat (Studi pada PT. Garuda Indonesia Cabang Medan) 
  90. Pembatalan Hak Tanggungan Atas Sertipikat Hak Milik yang Termasuk Harta (Boedel) Debitur Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019) 
  91. Akibat Hukum Kepailitan PT. Jasa Marine Enginerring Terhadap Kreditur Konkuren (Studi Putusan No. 08. SUS-PAILIT/2015/PN.MDN) 
  92. Kajian Hukum Terhadap Actio Pauliana Sebagai Instrumen untuk Melindungi Hak Kreditor (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN-Mdn.) 
  93. Fungsi Surat Sebagai Alat Komunikasi dan Informasi Formal pada Bagian Sekretariat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lubuk Pakam 
  94. Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 
  95. Analisis Yuridis Terhadap Aset Sita Umum Pailit yang Dinyatakan Sebagai Barang Sitaan Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015) 
  96. Analisis Usahatani dan Pemasaran Aren (Arenga pinnata Merr.) (Kasus: Desa Buluh Awar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang) 
  97. Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Perdata Antara PT. Bank CIMB Niaga Tbk VS PT. Adi Partner Perkasa, Dkk (Studi Putusan Nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel) 
  98. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Udara Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
  99. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Selisih Jumlah Utang Debitor Pailit Terhadap Kreditor yang Telah Diumumkan oleh Kurator (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 940.K/Pdt.Sus-Pailit/2016) 
  100. Analisi terhadap Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Memaksimalkan Boedel/Harta Pailit Untuk Menyelesaikan Kepailitan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Smg Jo Nomor 13/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Smg). 

SkripsiYuk.com melayani Jasa Pembuatan Skripsi Jurusan Pendidikan Tata Niaga . Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.

Kontak Kami