100 Contoh Judul Skripsi Pendidikan Intelijen Terbaru dan Terlengkap

Definisi Pendidikan Intelijen

SkripsiYuk.com menerima jasa pembuatan skripsi – Pendidikan Intelijen adalah Ilmu Intelijen dirancang khusus untuk siswa yang ingin berkarir sebagai seorang intelijen (baik di pemerintahan ataupun swasta). Siswa dibekali cara-cara inovatif untuk membentuk pola pikir yang terstruktur untuk memecahkan masalah dunia nyata yang kompleks.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Disertasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Contoh Judul Skripsi Pendidikan Intelijen Terbaru

  1. Perbandingan Intelijen Polri dan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Kejahatan (Studi pada Kapolresta Medan dan Kejari Medan) 
  2. Efektifitas Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah (KANWIL) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I 
  3. Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) dalam Perundang-Undangan di Indonesia 
  4. Kebijakan Selektif (Selective Policy) Masuknya Orang Asing Ke Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
  5. Pengawasan Terhadap Keabsahan Paspor Sebagai Dokumen Perjalanan Lintas Negara oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan) 
  6. Nilai Tambah Modal Struktural pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara 
  7. Peran Jaksa dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Sedang Menjalani Pelepasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
  8. Fungsi Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
  9. Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Rangka Mendorong Percepatan Pembangunan di Daerah Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara 
  10. Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Peralatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara 
  11. Proses Penyelesaian Keberatan dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut I 
  12. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Sumatera Utara 
  13. Sistem Pengendalian Internal Atas Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara 
  14. Sistem Pengendalian Internal Gaji dan Upah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara 
  15. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara 
  16. Studi Eksploratif Peranan Undercover Operations dan Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Tax Evasion 
  17. Pengelolaan Arsip Tindak Pidana di Kepolisian Polrestabes Medan dalam Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  18. Tinjauan Kualitas Pelayanan Atas Pengenaan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) dan Ekspor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan 
  19. Peran Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study pada Kejaksaan Negeri Medan) 
  20. Peran Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Hacking Terhadap Bank 
  21. Peran Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
  22. Sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dengan Polres Langkat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika 
  23. Pengaruh Peningkatan Disiplin dan Kinerja Pegawai Terhadap Realisasi Target Penerimaan yang Dibebankan pada Kantor Wilayah DJBC SUMUT 
  24. Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I 
  25. Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat) 
  26. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar (Studi Kasus Pungutan Liar di Jembatan Timbang Sibolangit Sumatera Utara) 
  27. Pengelolaan Aset Tetap Berwujud pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara 
  28. Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Legal Tenaga Pendidik di Kota Medan
  29. Mekanisme Pemungutan Pajak Rokok di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan 
  30. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Upaya Pencegahan, Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Medan 
  31. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Motivasi serta Budaya Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara 
  32. Kajian terhadap Ukuran Asosiasi Studi Kasus Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dengan Jumlah Petugas Lalu Lintas di Kota Medan pada Tahun 2012 – 2016 
  33. Konstruksi Berita Tentang Impor Senjata di Kompas.com (Analisis Framing Tentang Berita Impor Senjata di Kompas.com September – Oktober 2017) 
  34. Analisa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Medan Tahun 2016 
  35. Penegakan Peraturan Keimigrasian dalam Mencegah Masuknya Imigran Illegal ke Indonesia 
  36. Analisis Modal Sosial pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara 
  37. Analisis Terhadap Inpres No. 7 Tahun 2015 JO Inpres No. 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Kaitannya dengan Peranan Kejaksaan Sebagai Penyidik 
  38. Analisis Pengaruh Disiplin Kerja, Karakteristik Individu dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Medan 
  39. Prosedur Perekrutan dan Penempatan Karyawan pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
  40. Akibat Hukum Tindakan Penyadapan Terhadap Negara Lain dari Sudut Pandang Hukum Internasional 
  41. Pengawasan Intern Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara 
  42. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (Tbs) Kelapa Sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV 
  43. Strategi Pemerintah Filipina di Bidang Keamanan dan Anti-Teror 
  44. Tinjauan Yuridis terhadap Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) 
  45. Peran Satuan Tugas Gabungan Multinasional dalam Menangani Kelompok Boko Haram di Nigeria 
  46. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Tanjung Balai (Studi di Polres Tanjungbalai) 
  47. Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Positif Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa 
  48. Metode Pengukuran Performance Pegawai Berbasis Balance Scorecard PT. Bank Sumut 
  49. Analisis penerapan Aplikasi Dingtalk sebagai Perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Masa Covid-19(Studi Pada PT. World Innovative Telecommunication Regional Rantauprapat 
  50. Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanggulangan Radikalisme di Sumatera Utara (Studi Kasus Keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Peristiwa Terorisme di Sibolga) 
  51. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen dan Struktur Organisasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera Utara I 
  52. Upaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Provinsi Sumatera Utara (Studi di FKPT Medan) 
  53. Analisis Debt to Equity Ratio di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Periode 2014-2016 
  54. Pengaruh Kualitas Pelayanan Prima terhadap Tingkat Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 
  55. Peran Kejaksaan dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 
  56. Implikasi Aksi Terorisme di Masjid Al-Noor dan Linwood Islamic Center terhadap Kebijakan Keamanan New Zealand Tahun 2019 
  57. Analisis Faktor Kompetensi dalam Meningkatkan Kinerja Personil Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Asahan 
  58. Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan diri Keluar Negeri oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum International Criminal Police Organization (Icpo/Interpol) 
  59. Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri Keluar Negeri oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum International Criminal Police Organization (Icpo/Interpol) 
  60. Analisis Pemasaran Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Balige 
  61. Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Pengendalian Internal dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan 
  62. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penyalahgunaan Airsoft Gun(Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun) 
  63. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kondisi Keuangan dan Ketaatan Masyarakat dalam Membayar Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II 
  64. Penerapan Kearsipan Elektronik untuk Memperlancar Kegiatan Sistem Arsip pada Ruangan Wakil Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 
  65. Penerapan Etika Kerja dalam Meningkatkan Pelayanan Prima di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 
  66. Implementasi Strategi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Kesatuan Bangsa dan Situasi Kondusif di Kota Tanjungbalai
  67. Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Medan) 
  68. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Proses Keberatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 Tahun 2016-2019 
  69. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Setelah Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah 
  70. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing 
  71. The Procedures of Subtitling “Spectre” Movie by Two Freelance Translators 
  72. Analisis Politik Keamanan Nasional dalam Isu Larangan Aplikasi Tiktok Milik China Oleh Pemerintahan Amerika Serikat 
  73. Politik Kebijakan Pemerintah Pada Imigran Asing (Studi Tenaga Kerja Asing dari Tiongkok) 
  74. Pengaturan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Negara Malaysia dan Negara Korea Utara 
  75. Penangkapan Kapal MT Afra Oak Berbendera Liberia Tahun 2019 di Perbatasan Laut Teritorial Indonesia dan Singapura Ditinjau dari Hukum Laut Internasional 
  76. Perspektif Hukum Internasional Tentang Penggunaan Jasa Private Military Company 
  77. Pengawasan Pelaksanaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Medan) 
  78. Pelaksanaan Peraturan Program Sistem Stasiun Jaringan pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Sumatera Utara dalam Perspektif Tanggung Jawab Sosial Media 
  79. Militer vs Civil Society di Turki (Analisis Penyebab Gagalnya Kudeta di Turki Tahun 2016) 
  80. Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asia di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 
  81. Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia Ditinjau dari UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasan 
  82. Statis Hukum Kebenaran Aset Bekas Milik Asing Tionghoa (ABMA/T) di Provinsi Sumatera Utara 
  83. Pengambilalihan Gedung Diplomatik Rusia di Amerika Serikat Dalam Perspektif Hukum Internasional Berdasarkan Konvensi Wina 1961 
  84. Prosedur Pemutasian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012
  85. Penegakan Hukum Operasi Tertangkap Tangan Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi Kasus No.58/Pid.Sus-TPK/2017/PNMDN.) 
  86. Sistem Informasi Keuangan pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Cabang Medan
  87. Peranan Jaksa terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 di Kejaksaan Negeri Binjai 
  88. Analisis Pengaruh Sistem Penggajian (Remunerasi) Berbasis Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai Pelaksana di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan 
  89. Eksistensi Dewan Keamanan PBB dalam Aksi Korea Utara Menguji Coba Senjata Hulu Ledak Nuklir dan Rudal Balistik Antar Benua 
  90. Fungsionalisasi Badan Narkotika Prooinsi dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Propinsi Sumatera Utara 
  91. Analisis Sistem Informasi pada Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara 
  92. Partisipasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia dalam Perubahan Orde Lama-Orde Baru 
  93. Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan Raya oleh Masyarakat Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat) 
  94. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum (Obstruction of Justice) Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA No. 684 K/Pid.Sus/2009) 
  95. Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 
  96. Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Humaniter Internasional 
  97. Peran Pustakawan dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Perpustakaan Universitas Sumatera Utara) 
  98. Dampak Embargo Amerika Serikat Terhadap Politik dalam Negeri Iran di Bawah Kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad 
  99. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Gunungsitoli 
  100. Diplomasi Indonesia-Malaysia dalam Kasus Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan 

SkripsiYuk.com melayani Jasa bimbingan Skripsi Murah Jurusan Pendidikan intelijen. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesanan dijamin aman.