100 Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Islam Terbaru Dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Disertasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Skripsi Hukum Pidana Islam Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi Hukum Pidana Islam terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1. Perbandingan Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam 
  2. Perbandingan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam 
  3. Ancaman Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang 
  4. Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasannya Sebagai Alternatif Pemidanaan 
  5. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam 
  6. Diyat Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Disebabkan Kelalaian 
  7. Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Korporasi yang Terlibat Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika 
  8. Pidana Cambuk Sebagai Alternatif Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam 
  9. Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme dan Relevansinya dengan Tujuan Pemidanaan 
  10. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya dengan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP (Studi Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.) 
  11. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Kejahatan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Bjn) 
  12. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No : 221/PID.B/2014/PN.STB dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No:116/PID.B/2013/PN.SDK) 
  13. Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Begal di Kota Medan (Studi Pada Polrestabes Medan) 
  14. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia 
  15. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mdn) 
  16. Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2629 K/PID.SUS/ 2015) 
  17. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pemerasan dan Pengancaman Ditinjau dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 342/Pid.B/2018/PN.Kis) 
  18. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperdengarkan, Mempertontonkan, Produk Pornografi (Studi Putusan 701/Pid.B/2018/PN Mdn)”. 
  19. Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn dan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdn) 
  20. Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pidana Asal (Predicate Crime) 
  21. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan Menurut Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Studi Putusan N0. 2196/PID.B/2019/PN MDN) 
  22. Penerapan Ajaran Kausalitas Terhadap Tindak Pidana yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988) 
  23. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Imigran yang Masuk Ke NKRI Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No:1474/Pid.Sus/2016/PN MDN) 
  24. Gabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1294 K/PID.SUS/2015) 
  25. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg) 
  26. Analisis Hukum Mengenai Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No.66-K/PMT-I-BDG/AD/II/2017 dengan Putusan No.04-K/PMT-I/BDG/AD/I/2017) 
  27. Kajian Hukum Terhadap Putusan Mengenai Pemidanaan di Bawah Ancaman Minimum Khusus terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 3/Pid.Sus- Anak/2020, Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2020) 
  28. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1010 /Pid.Sus/2018/PN-Mdn) 
  29. Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkoba (Studi Putusan Nomor 398/PID.SUS/2016/PT-MDN) 
  30. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan PN Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2017/PNPSP) 
  31. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi Kasus Putusan Nomor:2297/Pid.B/2018/PN.Mdn) 
  32. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai NO.268/PID.B/2015/PN/BNJ) 
  33. Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat 
  34. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Dengan Sengaja Memberikan Bantuan atau Kemudahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dengan Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim) 
  35. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku tindak Pidana Prostitusi Online di tinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor : 267/Pid.B/2015/PN.Pgp)” 
  36. Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/PID.SUS.ANAK/2017/PN.MDN) 
  37. Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 
  38. Kinerja Kepolisian Resort Deli Serdang dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 
  39. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pada Asuransi (Studi Putusan No.740/PID.SUS/2014/PT.MDN) 
  40. Kajian Hukum Pidana dan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia 
  41. Analisis Yuridis Mengenai tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Oleh Anak Hingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sim dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr) 
  42. Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam
  43. Pertanggungjawaban Pidana yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 339/Pid.B/2013/PN.RAP) 
  44. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Putusan Nomor 6/PID.SUS- Anak/2017/PT.MDN, Nomor 12/PID.SUS-Anak/2017/PT.MDN, dan Putusan Nomor 32/PID.SUS-Anak/2017/PT.MDN) 
  45. Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice ang dilakukan oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan) 
  46. Analisis Hukum Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Anak Sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.1/PID.SUSANAK/2019/PN.MSH) 
  47. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Anak Melalui Jejaring Sosial Facebook Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg) 
  48. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 7/Pid/Sus-Anak/2015/PN.Kabanjahe) 
  49. Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (dalam Perkara Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN. Mdn Jo Perkara Nomor 395/Pid.Sus/2016/PT. Mdn) 
  50. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.) 
  51. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus. Anak/2017/PN-Mdn) 
  52. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan olah Anak dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 2/Pid.B.Anak/2015/PN-Tjb) 
  53. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap seseorang yang mengetahui di Sekitar Lingkungannya erdapat Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 17/Pid.B/2014/PN.Sbg) 
  54. Penerapan Sanksi Pidana dan Restitusi Kepada Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim) 
  55. Analisis Yuridis Perampasan Aset yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn) 
  56. Alasan yang Meringankan Hukuman Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana 
  57. Tindakan Aborsi Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam 
  58. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pbr.) 
  59. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi Kurir Narkotika (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus Anak/2019/PN MDN) 
  60. Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban pada Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Studi Putusan NO. 724 / PID. SUS/ 2014/PN. JKT. UTR dan PUTUSAN NO. 725 / PID. SUS/ 2014/PN. JKT. UTR) 
  61. Urgensi Justice Collabolator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan No. 48/Pid.sus-TPK/2016/PT.DKI.) 
  62. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia 
  63. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung (Indirect Victim) Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 
  64. Pemaafan oleh Korban dan/atau Keluarga Korban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan RUU KUHP Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
  65. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Jasa Dalam Tindak Pidana Pemerasan 
  66. pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian data nasabah perbankan dengan metode skimming di tinjau menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik 
  67. Politik Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama 
  68. Perampasan Aset untuk Negara dari Hasil Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang 
  69. Tinjauan Yuridis Terhadap Dispartias Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan” (STUDI PUTUSAN Nomor 253/Pid. B/2014/PN.Kbu dan Putusan Nomor 157 K/Pid/2015/PN.Kbu. dan Putusan No.15/Pid.B/2016/PN.Kbu.) 
  70. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Keikutsertaan Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MDN) 
  71. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan (Studi dengan Putusan No:728/Pid.B/2019/PN.Pdg, Putusan No:2924/Pid. B/2018/PN.Mdn, dan Putusan No: 1185/Pid.B/2017/PN.Mdn) 
  72. Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meminum Khamar Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 
  73. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.B/2016/PN-Skg) 
  74. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Mdn) 
  75. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan yang Disertai Mutilasi dari Persepektif Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Kasus NO.774 K/PID.SUS/2015) 
  76. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2018/PN.MME) 
  77. Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Pengguna Alat Tangkap Ikan Ilegal (Studi Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Sbg) 
  78. Peran Reserse Kriminal Polisi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polresta Sibolga) 
  79. Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Traffiking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.388/Pid.Sus/2018/PN-Mdn Dan No.1118/Pid.Sus/2018/PN-Mdn) 
  80. Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kaitannya dengan Hukum Acara Pidana 
  81. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No.123 K/PID/2019) 
  82. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tidak Melaporkan Penemuan Benda Cagar Budaya Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) 
  83. Tanggungjawab Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi 
  84. Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No.1005/Pid.B/2018/PN Mdn) 
  85. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 48/PID.SUS-ANAK/2019/PN MDN) 
  86. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Terorisme Serta Upaya Penanggulangannya Ditinjau dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 79/PId. Sus/2014/PN.Jkt.Timur) 
  87. Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumut 
  88. Politik Hukum Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Olahragawan Pada Cabang Olahraga Sepak Bola (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 319/Pid.b/2009.PN.Ska. ) 
  89. Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bnj) 
  90. Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang Menimbulkan Rasa Kebencian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 635/PID.SUS/2018/PN BTM) 
  91. Analisis Ratio Decidendi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Rumusan Pasalnya Tidak Ada Ancaman Pidana Mati (Studi Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN.Tjb) 
  92. Penerapan Hukum Pidana Militer pada Kasus Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Ajendam I /Bukit Barisan 
  93. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat dengan KUHP 
  94. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Tindak Pidana Perbankan dan Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 43 /Pid.Sus/2016/Jkt-Pst) 
  95. Tindak Pidana Penghinaan Presiden Melalui Sosial Media (Studi Putusan No.98/Pid.Sus/2019/PN Mdn). 
  96. Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) untuk Memulihkan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 
  97. Tinjauan Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Malpraktik Medik yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo) 
  98. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Pencabulan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
  99. Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Wilayah Hukum Kota Tanjung Balai 
  100. Peranan Jaksa terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 di Kejaksaan Negeri Binjai 

SkripsiYuk.com melayani Jasa bimbingan Skripsi Terpercaya Jurusan Hukum Pidana Islam . Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.

Kontak Kami