100 Contoh Judul Skripsi Ekonomi Publik Terbaru Dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Ekonomi Publik

Ekonomi Publik adalah studi tentang kebijakan ekonomi, dengan penekanan khusus pada pajak. Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Konsultasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Skripsi Ekonomi Publik Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi Ekonomi Publik terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1. Kajian Aktivitas Pasar Sebagai Ruang Publik pada Perumahan Terencana (Studi Kasus: Perumahan Deli Indah Medan) 
  2. Perancangan Pusat Komunitas Seni dengan Implementasi Arsitektur Berkelanjutan 
  3. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Bidang Tata Pemerintahan di Kecamatan Medan Helvetia 
  4. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 
  5. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Mencapai Good Governance Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik dan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pematangsiantar) 
  6. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 
  7. Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 
  8. Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Peerintahan Kota Medan) 
  9. Peran Fungsi Manajemen Publik pada Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  10. Citra Ruang Publik pada Perumahan Terencana Berdasarkan Pemetaan Kognisi Lingkungan dan Prilaku (Studi Kasus: Perumahan Cemara Asri) 
  11. Sistem Pelayanan Terpadu di Kecamatan Pancurbatu dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi di Kantor Kecamatan Pancurbatu) 
  12. Tanggung Jawab Akuntan Publik Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Hal Penerbitan Obligasi Daerah Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 
  13. Prosedur Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien BPJS Kesehatan Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai) 
  14. Kemitraan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan Kedan dalam Pengawasan Pelayanan Publik 
  15. Kajian Aktivitas Ruang Publik (Studi Kasus: Koridor Utama Perumahan J. City) 
  16. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Publik, dan Opini Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Ke Publik pada Perusahaan Real Estate dan Property di Indonesia Periode 2012 – 2015 
  17. Prosedur Perencanaan Audit pada Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul Bahri dan Rekan 
  18. Kepastian Hukum Terhadap Standar Pelayanan Publik dalam Pelayanan Izin Usaha (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar) 
  19. Diplomasi Publik Amerika Serikat Melalui Program The Kennedy Yes K Indonesia 
  20. Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Sektor Publik di Kota Medan 
  21. Kapasitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam Pengawasan Pelayanan Publik Kota Medan 
  22. Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun Pasca Pemekaran Wilayah 
  23. Kajian Kualitas Ruang Publik Sebagai Destinasi Wisata Ditinjau dari Persepsi Pengunjung (Studi Kasus: Pantai Cermin, Serdang Bedagai) 
  24. Pengaruh Persepsi Gender, Penghargaan Finansial dan Peluang Karir Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menjadi Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Sumatera Utara Angkatan 2015 dan 2016) 
  25. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia (Kajian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) 
  26. Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPM & PPTSP) Kabupaten Samosir 
  27. Pengaruh Gender, Penghargaan Finansial, Lingkungan Keluarga, Motivasi dan Persepsi Mahasiswa Tentang Profesi Akuntan Publik Terhadap Minat Menjadi Akuntan Publik (Studi Empiris pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara) 
  28. Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Studi Kasus di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir 
  29. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pelayanan Publik dalam Pendaftaran Tanah di Kota Medan 
  30. Peranan Direktur Independen dalam Menjamin Keberlangsungan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan Publik 
  31. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penataan Pasar Tradisional di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara 
  32. Koordinasi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara sebagai State Auxiliary Organ dalam Pengawasan Pelayanan Pendidikan di Sumatera Utara 
  33. Pengaruh Sosial Media Terhadap Aktivitas Ruang Publik (Studi Kasus : Lapangan Merdeka Medan) 
  34. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Berkarir Menjadi Akuntan Publik 
  35. Menuju Good Governance dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (Pada Studi Kasus Dwelling Time di 4 Pelabuhan di Indonesia) 
  36. Kinerja Pelayanan Publik dalam Penerbitan SIUP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
  37. Efektivitas Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Dolog Masagal Kabupaten Simalungun 
  38. Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepercayaan Masyarakat Melalui Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Medan 
  39. Kebijakan Mahathir Mohamad pada Masa Krisis Ekonomi Malaysia Tahun 1997-1999 
  40. Strategi Komunikasi Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Medan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 
  41. Kajian Physical Traces Terhadap Aktivitas dan Perlaku Pengguna Ruang Terbuka Publik ( Studi Kasus : Lapangan Merdeka Kota Binjai) 
  42. Peranan Public Relations dalam Meningkatkan Citra Koperasi Sentosa 
  43. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Tanjungbalai 
  44. Implementasi Penggunaan Situs Web Atau Perusahaan Publik dalam Rangka Meningkatkan Transparansi Melalui Keterbukaan Informasi Berdasarkan POJK Nomor 8/POJK.04/2015 
  45. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Sektor Publik Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 
  46. Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan 
  47. Optimalisasi Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan Terkait Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
  48. Pengaruh Partisipasi Penyusunan, Evaluasi Anggaran, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kota Medan 
  49. Wacana Ruang Publik Era Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla (Studi Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Kerangka Ruang Publik) 
  50. Wacana Ruang Publik Era Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla (Studi Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Kerangka Ruang Publik) 
  51. Peranan Hubungan Masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
  52. Urgensi Pelayanan Prima Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan) 
  53. Persepsi Pedagang Formal dan Informal Terhadap Penggunaan Ruang Publik (Studi Kasus : Koridor Jalan Halat, Medan) 
  54. Pengaruh Perkembangan Perumahan, Gedung Perdagangan, dan Gedung Rekreasi Terhadap Ruang Terbuka Hijau Kota Medan 
  55. Responsibilitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal 
  56. Implemtasi Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada Kantor Camat Siantar Martoba 
  57. Penggunaan Ruang Publik dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku (Studi Kasus : Koridor di Jalan Setia Budi Medan sampai Pasar 6 Tanjung Sari) 
  58. Penggunaan Ruang Publik dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku (Studi Kasus : Koridor di Jalan Setia Budi Medan sampai Pasar 6 Tanjung Sari) 
  59. Strategi Badan Prlayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 
  60. Pengaruh Pengeluaran Publik Terhadap Transformasi Struktur Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan 
  61. Analisis Pengaruh Kepribadian, Disiplin, dan Komunikasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar 
  62. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Reserse Kriminal (Reskrim) Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 di Polsek Medan Baru 
  63. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Transparansi Kebijakan Publik, dan Pengawasan Internal Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 
  64. Analisis Strategi Cutback Management dalam Keberlangsungan Keuangan Pemerintah pada Sektor Publik di Indonesia 
  65. Implementasi Pelayanan Publik dalam Antrian Permohonan Paspor Secara Online di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan 
  66. Implementasi Pelayanan Perizinan Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 
  67. Pengaruh Penerapan E-government Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 
  68. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam Penghitungan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Perencanaan Pengembangan Wilayah (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara) 
  69. Opini Publik Tentang Pemberitaan Kebijakan Pungutan Liar oleh Presiden Jokowi (Studi Deskriptif Kuantitatif Opini Publik Tentang Pemberitaan Kebijakan Pungutan Liar oleh Presiden Jokowi pada Masyarakat Handayani, Desa Bah Kapul, Pematangsiantar) 
  70. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Puskesmas Glugur Darat 
  71. Disipin Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Siantar Kabupaten Simalungun 
  72. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Medan 
  73. Penerapan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Publik (Studi Mengenai Laporan Keuangan Ganda) 
  74. Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Pagarbatu Kabupaten Tapanuli Utara 
  75. Imlementasi Kebijakan Standar Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan di Bandara Internasional Sisingamangaraja XII 
  76. Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang) 
  77. Responsivitas Pelayanan Publik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar 
  78. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Konflik Kepentingan Terhadap Kinerja Manajerial di Pemerintah Kota Binjai 
  79. Persepsi Masyarakat terhadap Perubahan Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik (Studi Kasus : Lapangan Merdeka Medan) 
  80. Medan Creative Space Dengan Penerapan Arsitektur Kontemporer 
  81. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah SKPD Kabupaten Labuhan Batu 
  82. Pengaruh Informasi Sistem Penghitungan Nasional (Situng) Online (Studi Hasil Pemilu 2019) terhadap Kepercayaan Publik Kota Medan 
  83. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara 
  84. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 
  85. Pengaruh Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Desa Tahun 2019 
  86. Koordinasi Ombudsman Republik Indoensia dengan Badan Pertanahan Nasional dalam Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Utara 
  87. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten Nabire 
  88. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Marihat Mayang Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun 
  89. Koordinasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dengan badan Pertanahan Nasional dalam Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Utara 
  90. Kriptanalisis Kunci Publik Algoritma Rabin Dengan Metode Faktorisasi Pollard 
  91. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial di Pemerintahan Kota Medan 
  92. Efektivitas Pelayanan Publik Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Pematangsiantar 
  93. Transparansi Pelayanan Publik dalam Pembuatan KTP elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Langkat 
  94. Implementasi Kebijakan Pelayanan Early Morning dalam Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan 
  95. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
  96. Transparansi Pembuatan Surat Izin Usaha Perseroan Terbatas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan 
  97. Pelayanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat 
  98. Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Program BPJS Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi pada: Puskesmas Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai) 
  99. Adaptasi Aplikasi Elektronik Perizinan (e-Perizinan) Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Binjai 
  100. Budaya Pengelolaan Properti yang Dipakai oleh Publik (Studi Deskriptif di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) 

SkripsiYuk.com melayani Jasa Bimbingan Skripsi Cepat Jurusan Ekonomi Publik . Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.

Kontak Kami