100 Contoh Judul Skripsi Administrasi Niaga Terbaru Dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Administrasi Niaga    

Administrasi Niaga adalah proses pengelolaan perusahaan atau organisasi guna menjaga kestabilan dan perkembangannya. Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Disertasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Skripsi Administrasi Niaga Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi Administrasi Niaga terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1. Analisis Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk Periode 2017-2019 
  2. Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Minat Berwirausaha (Studi pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara) 
  3. Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga (Suatu Karakter Khusus dalam Sistem Hukum Acara Perdata) 
  4. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Atas Pengguna Pertama dalam Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/Pdt.Sus- Merek/2015/PN.Niaga Medan) 
  5. Pengaruh Lifestyle dan Fitur Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Apple (Studi pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis FISIP Universitas Sumatera Utara) 
  6. Pembuktian Sederhana pada Permohonan Pailit CV Hitado dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 1/PDT.SUS-PAILIT/2017/PN Niaga Medan 
  7. Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Atas Penagihan Hutang Pajak Wajib Pajak yang Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 759 K/PDT.SUS-PAILIT/2016) 
  8. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Mobil Tangki antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Pertamina Patra Niaga di TBBM Medan Group 
  9. Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Budaya Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis FISIP USU Medan 
  10. Pembatalan Merek Akibat Tidak Dipenuhinya Iktikad Baik dalam Pendaftaran Merek (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 01/2013/PNNIAGA/MEDAN) 
  11. Akibat Hukum Bagi Kreditur dan Debitur Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Medan) 
  12. Gambaran Manajemen Diri Akademik pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga/Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang Aktif Berorganisasi 
  13. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Kredit Perumahan Rakyat Terhadap Klausula Baku Yang Memberatkan Konsumen ( Studi Pada Bank Cimb Niaga Medan ) 
  14. Penghapusan Merek Terdaftar yang Tidak Dipergunakan dalam 3 Tahun (Studi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 03/Merek/2013/PN/Niaga/Medan) 
  15. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Merk Toast Box (Studi Putusan Perkara Nomor 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan) 
  16. Penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam Bidang Karya Fotografi (Studi Kasus di E1 Organizer Kota Lubuk Pakam) 
  17. Analisis Yuridis Pailit Akibat Ditolaknya Rencana Perdamaian dalam PKPU (Studi Kasus Putusan No. 6/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN-Niaga Mdn) 
  18. Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Merek Samsung (Studi pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara) 
  19. Bank Sebagai Kreditur Separatis dalam Pengajuan Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Pailit Nomor : 16/Pailit/2011/Pn.Niaga.Mdn) 
  20. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Benda yang Ditetapkan sebagai Boedel Pailit oleh Kurator (Studi Kasus Putusan No.2/Pdt.Sus-Lain-Lain/2019/PN.Niaga Medan jo. No.7/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Niaga Medan) 
  21. Analisis Yuridis Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Putusan Pailit PT. Mandala Airlines (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pdt.Sus.PAILIT/2014/PN.Niaga.JKT.PST) 
  22. Analisis Terhadap Kedudukan Piutang Pajak Sebagai Kreditor Preferen Berhadapan dengan Kreditor Separatis dalam Pembayaran Utang Harta Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 57/PDT.SUS-RENVOI PROSEDUR/2011/PN.NIAGA. JKT.PST) 
  23. Pengaruh Daya Tarik Iklan Terhadap Brand Awareness Produk Indomie pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis 
  24. Kajian Putusan Pengadilan pada Perkara Pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Studi Putusan No.4/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo No.27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst) 
  25. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hukum Merek Rezeki ( Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga Medan) 
  26. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar terhadap Perbuatan Pemboncengan Merek dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst) 
  27. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dan Asas Keseimbangan Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan MA Nomor 156PK.PDT.SUS/2012 DAN PUTUSAN 749K/PDT.SUS-PAILIT/2016)” 
  28. Akibat Hukum Kepailitan PT. Perindustrian Njonja Meneer Terhadap Karyawan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/ 2017/PN Niaga Smg) 
  29. Kepastian Hukum terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 
  30. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Seni Lukis Berupa Logo yang Digunakan Sebagai Merek Atas Penggandaan yang Terdapat di Daftar Umum Ciptaan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 08/Pdt.Sus-HakCipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst) 
  31. Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Studi Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu 
  32. Penyelesaian Sengketa Merek Novec dengan Merek Novec 1230 (Studi Putusan No. 12/PDT.SUS – Merek/2018/PN Niaga Jakarta Pusat) 
  33. Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit (Studi Mahkamah Agung No. 137K/PDT.SUS-PKPU/2014) 
  34. Analisis yuridis terhadap pembatalan merek yang telah didaftarkan (studi putusan NOMOR 03/PDT.SUS-MEREK/2015/PN NIAGA MEDAN) 
  35. Aspek Yuridis Pendaftaran Merek yang Sama dengan Merek Terkenal untuk Kelas Barang/Jasa yang Tidak Sejenis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 80/Merek/2010/PN.Niaga.JKT.PST) 
  36. Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Naskah Film (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305K/Pdt.Sus-HKI/2014) 
  37. Tinjauan Yuridis Pembatalan Pendaftaran Merek yang Tidak Digunakan Selama 3 Tahun Berturut-turut Sejak Didaftarkan (Studi Putusan Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015) 
  38. Akibat Hukum Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No 20 PK/Pdt.Sus/2007) 
  39. Analisis Yuridis Gugatan Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus Putusan 018PK/Pdt.Sus/2007) 
  40. Analisis Hukum terhadap Akibat Hukum yang Timbul Atas Penggunaan Hak Merek Dagang Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 46/PDT. SUS-MEREK/2018/PN NIAGA JKT. PST.) 
  41. Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Merek Pagoda Brand + Hau Tiao Chew (Studi Putusan No. 21/Merek/2012/PN Niaga Jakarta Pusat) 
  42. Implikasi Pencantuman Klausula Arbitrase Dalakontrak Bisnis (Study Tentang Putusan MA Nomor: 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST) 
  43. Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara Geprek Bensu dengan I Am Geprek Bensu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/PDT.SUS-HKI/Merek/2019/PN Niaga JKT-PST 
  44. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan 
  45. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengajukan Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi (Studi Kasus PT. Bumi Asih Jaya) 
  46. Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan Koperasi yang Diajukan oleh Karyawan (Studi Kasus Kepailitan Pusat Koperasi Industri Susu Sekar Tanjung) 
  47. Penghapusan Pendaftaran Merek berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst) 
  48. Tinjauan Yuridis Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri 
  49. Analisis Yuridis Perlindungan Merek Terkenal PERIPERA terhadap Merek Tiruan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst) 
  50. Analisis Peluang Pasar BBM Industri di Sumatera Utara 
  51. Faktor-Faktor yang Dapat Berhubungan dengan Potensi Kecelakaan Kerja pada Pandu dalam Pemanduan Kapal Niaga di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan Tahun 2017 
  52. Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby) 
  53. Gugatan Actio Pauliana dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2019) 
  54. Perlindungan Hukum Pemegang Desain Industri yang Mengalami Persamaan dengan Produk Desain Industri Lain yang Sudah Terdaftar (Analisis Putusan Nomor 07/HKI. DESAIN.INDUSTRI/2015/PN-Niaga SBY) 
  55. Analisis Yuridis Terhadap Kriteria Unsur Kebaruan pada Paten Sebagai Dasar Gugatan Penghapusan Hak Atas Paten Sederhana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167.K/PDT.SUS-HKI/2017) 
  56. Aspek Hukum Penolakan Perdamaian oleh Kreditor Konkuren dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Memperoleh Pembayaran Terhadap Hak Tagihnya 
  57. Pembatalan Desain Industri Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia Tentang Haka Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129PK/Pdt.Sus/2011) 
  58. Pertanggungjawaban Maskapai Terhadap Keterlambatan Penerbangan Penumpang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
  59. Kedudukan Hukum Kreditur dalam Permohonan Kepailitan Kredit Modal Kerja Ekspor (Studi Putusan No. 5/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN/MDN) 
  60. Analisis Yuridis Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor : 376K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dan Putusan Nomor : 794K/Pdt.Sus-Pailit/2016) 
  61. Pembatalan Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Efek (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung No: 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015) 
  62. Penggunaan Lexus dan Logo L (Lokal) oleh Toyota Motor Corporation (Studi Kasus No. 80/Merek/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst) 
  63. Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012) 
  64. Akibat Hukum Putusan Sengketa Merek Antara DC Comics Melawan PT Marxing (Studi Putusan 1105 K/PDT.SUS-HKI/2018) 
  65. Analisis Yuridis Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 8 PK/PDT.SUS-HKI/2020) 
  66. Analisis Yuridis Keberatan Pembagian Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 PK/PDT.SUS-Pailit/2018) 
  67. Pengaruh Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Tehbotol Sosro (Studi pada Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara) 
  68. Kajian Hukum Persamaan Merek “ I Am Geprek Bensu “ (Putusan Nomor 57 /Pdt.SUS-MEREK / 2019/PN.NIAGA Jkt Pusat) 
  69. Kajian Hukum Persaingan terhadap Pelanggaran Penetapan Harga pada Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri 
  70. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Kartel Tarif Tiket Pesawat Terbang oleh Maskapai Penerbangan dalam Negeri 
  71. Analisis Yuridis Konsistensi Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasus Merek Yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya (Putusan Pengadilan 2011-2012) 
  72. Penolakan Keberatan Terhadap Homologasi dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Nomor 155 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017) 
  73. Penyelesaian Sengketa Atas Perjanjian Lisensi Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Nomor 10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN/NIAGA.SBY) 
  74. Pengaturan Hukum Tentang Merek dan Penyelesaian Sengketa Merek Pierre Cardin di Indonesia 
  75. Analisis Yuridis Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Sebagai Kreditur Preferen dalam Pelunasan Utang Pajak PT. Industries Badja Garuda (Studi Terhadap Putusan MANO.45/PK/PDT.SUS/PAILIT/2016) 
  76. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Syariah (Putusan MA Nomor 1016.K/PDT.SUS-PAILIT/2016) 
  77. Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Pengajuan Permohonan Renvoi Prosedur oleh Kreditor yang Didasarkan Kepada Audit Internal Perusahaan Kreditor (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 617.K/PDT.SUS.PAILIT/2018) 
  78. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 325K/PDT.SUS-HKI/2016) 
  79. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Desain Industri “Perhiasan” Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industry (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Desain Industri/2019/PN.NIAGA.JKT.PST) 
  80. Akibat Hukum Dikabulkannya Permohona Pkpu Terhadap Personal Guantor (Studi Kasus No 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga/Mdn)” 
  81. Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya yang Disebabkan Kedaluwarsa Merek Studi Putusan Mahkamah Agung No. 177K/Pdt.Sus/2012 
  82. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Film yang Dibuat Produser Berdasarkan Referensi Naskah Pihak Ketiga (Studi Putusan Nomor 305K/Pdt.Sus-HKI/2014) 
  83. Kedudukan Koperasi yang Dinyatakan Pailit dalam Permohonan Pembayaran Utang 
  84. Tinjauan Yuridis terhadap Status dari Boedel Pailit yang Menjadi Barang Sitaan Negara (Studi Putusan Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)” 
  85. Fungsi Surat Sebagai Alat Komunikasi dan Informasi Formal pada Bagian Sekretariat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lubuk Pakam 
  86. Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Imbalan Jasa Pengurus 
  87. Pembatalan Hak Tanggungan Atas Sertipikat Hak Milik yang Termasuk Harta (Boedel) Debitur Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019) 
  88. Tanggung Jawab Hukum PT. Garuda Indonesia Terhadap Keterlambatan Penerbangan Pesawat (Studi pada PT. Garuda Indonesia Cabang Medan) 
  89. Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Nomor 365/PDT.SUS-KPPU/2020/PN.JKT.PST Yang Membatalkan Putusan KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi dalam Negeri 
  90. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No.897/PDT.SUS-HKI/2016 dalam Kasus Sengketa Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar oleh Pihak Ketiga Karena Tidak Digunakan Selama Tiga Tahun Berturut-Turut 
  91. Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Penerbangan dalam Hal Pembatalan Penerbangan Secara Sepihak Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No. 1391 K/ Pdt/2011) 
  92. Kajian Hukum Terhadap Actio Pauliana Sebagai Instrumen untuk Melindungi Hak Kreditor (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN-Mdn.) 
  93. Pelaksanaan Fungsi Kantor Bea dan Cukai dalam Pemberantasan Barang Palsu Menurut UU NO.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi Kantor Bea dan Cukai Belawan) 
  94. Tinjauan Hukum Kewajiban Pengembalian Uang Tiket Pesawat oleh Maskapai Penerbangan Akibat Pandemi Covid-19 (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) 
  95. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Udara Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
  96. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI/2016) 
  97. Akibat Hukum Terhadap Kreditur Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.67/PUU-XI/2013 
  98. Pengaruh Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Produk-Produk Online di Shopee di Kalangan Mahasiswa FISIP USU Angkatan 2013 
  99. Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Studi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2017 – 2019 
  100. Pertanggungjawaban Maskapai Penerbangan atas Kerugian Penumpang karena Pembongkaran Bagasi ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

SkripsiYuk.com melayani Jasa bimbingan Skripsi Cepat Jurusan Administrasi Niaga   . Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.

Kontak Kami