100 Contoh Judul Skripsi Ilmu Hukum Terlengkap dan Terbaru

Posted on by

SkripsiYuk.com –  Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menelaah hukum. Ilmu Hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Objek ilmu ini adalah hukum itu sendiri.

Pengertian Program Studi Ilmu Hukum

Pada program studi Ilmu Hukum, para mahasiswa mempelajari segala sesuatu tentang hukum baik praktek ataupun teorinya. Hukum mengatur bagaimana manusia bertindak dan bertingkah laku supaya tidak merugikan orang lain. Belajar tentang hukum memang lebih banyak mendalami konsep dan teori, juga beberapa kasus hukum yang terjadi. Tetapi, pada akhir masa kuliah biasanya para mahasiswa jurusan Ilmu Hukum mendapatkan kesempatan untuk praktek di berbagai firma hukum, kejaksaan, atau pengadilan, sehingga teori yang telah dipelajari selama ini bisa dipahami relevansinya.

100 Contoh Judul Skripsi Ilmu Hukum Terlengkap dan Terbaru

  1. Pertanggung Jawaban Badan Pertanahan Nasional Terhadap Sertifikat Ganda Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. .
  2. Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd) Terhadap Aksesibilitas Hak Pendidikan Formal Untuk Penyandang Disabilitas Di Indonesia.
  3. Kedudukan Harta Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Wilayah Indonesia.
  4. Pelaksanaan Perwakafan Tanah Hak Milik Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Di Kota Yogyakarta.
  5. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Media Sosial.
  6. Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Penyedia Limbah B3 Dan Non B3 Dalam Perjanjian Jasa Terkait Pengelolaan Dan Pemanfaatan Limbah B3 Dan Non B3 Yang Ditetapkan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. (Studi Putusan Ma No. 1051 K/Pdt/2014).
  7. Larangan Praktek Lgbt Di Lingkungan Tni Ditinjau Dari Hak Atas Kebebasan Berekspresi (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 19-K/Pm.Iii-17/Ad/Iii/2021).
  8. Konsekuensi Yuridis Pasal 34 Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
  9. Implikasi Putusan Hakim Yang Melanggar Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan: Nomor 28/Pid.Sus/2021/Pn.Bbs).
  10. Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kabupaten Sleman.
  11. Tanggung Jawab Hukum Gagal Bayar Pt. Asuransi Jiwasraya Terhadap Jenis Asuransi Whole Life Insurance.
  12. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengupahan Tenaga Kerja Selama Pandemi Covid-19 Di Yogyakarta (Studi Kasus Pada Sektor Perhotelan Dan Food&Beverage).
  13. Tinjauan Yuridis Terhadap Pakaian Bekas Impor Sebagai Objek Perdagangan Di Indonesia.
  14. Tinjauan Yuridis Tercapainya Kesepakatan Sebagai Implementasi Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada Aplikasi Shopee.
  15. Implikasi Putusan Mk Nomor 68/Puu-Xv/2017 Terhadap Proses Penahanan Anak Berhadapan Hukum Pada Peradilan Anak.
  16. Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Dugaan Pencemaran Nama Baik (Cyber Bullying).
  17. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Online.
  18. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pn Jakarta Barat Nomor 2267/Pi.Sus/2012/Pn.Jkt.Bar Tanggal 15 Juli 2013 -Fredy Budiman Als Budi Bin H. Nanang Hidayat).
  19. Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Di Desa Sanur Kauh, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan , Bali).
  20. Pelaksanaan Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Di Desa Sanur Kauh, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan , Bali).
  21. Perlindungan Hukum Pencipta Atas Hasil Karya Video Dalam Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
  22. Analisis Hukum Terhadap Mining Cryptocurrency.
  23. Kawin Kontrak Dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Hukum Anak.
  24. Kasus Pemenjaraan Dan Penganiayaan Kelompok Agama Di Eritrea Ditinjau Dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik.
  25. Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Barista Part Time Di Down Town Area Square Seturan.
  26. Implementasi Persidangan Pidana Secara Elektronik Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021.
  27. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2038 Di Kabupaten Pemalang.
  28. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Pt Bpr Adipura Santosa Cabang Magelang.
  29. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Tanah Hak Milik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Di Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Jawa Barat.
  30. Efektivitas Asean Convention On Counter Terrorism (Acct) Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia.
  31. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinahan Di Masyarakat Hukum Adat Suku Kawei Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.
  32. Pengaruh Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Laos Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Di Bidang Narkotika Dan Psikotropika.
  33. Tanggung Jawab Hukum Pt. Index Transportama Cabang Yogyakarta Sebagai Pengangkut Darat Atas Kerusakan Barang.
  34. Penggunaan Token Ava Sebagai Alat Pembayaran Dalam Situs Web Travala.Com Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  35. Akibat Hukum Force Majeure (Ppkm Darurat Level 4) Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Kasus Bank Mandiri Dan Bank Bca).
  36. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Sleman.
  37. Pengelolaan Sampah Plastik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Perairan Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai.
  38. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kontrak Perdagangan Internasional Pada Perusahaan Besi Baja.
  39. Tinjauan Yuridis Kontrak Elektronik Dalam Komunitas Arisan Online Mamsha Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  40. Pengelolaan Limbah Cair Industri Kerajinan Kain Tenun Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Desa Wanarejan Utara Kabupaten Pemalang.
  41. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Kabupaten Banyumas.
  42. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Rasisme Terhadap Masyarakat Papua.
  43. Pelaksanaan Ganti Rugi Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee Indonesia Melalui Lembaga Konsumen Yogyakarta.
  44. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smn).
  45. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.
  46. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jamur Kotoran Sapi Di Kota Yogyakarta.
  47. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kejaksaan Negeri Merauke Setelah Diberlakukannya Uu No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
  48. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Pengajaran Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Timika.
  49. Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Badan Usaha Dalam Melaksanakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
  50. Faktor Yuridis Pengaturan Pelayanan Nasabah Terkait Prinsip Transparansi Oleh Bank Dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Pojk Stimulus Dampak Covid-19.
  51. Penyelenggaraan Pelayanan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  52. Peran Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (Lpai) Dalam Pemulihan Stigma Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
  53. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit.
  54. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Menggunakan Jasa Pialang Illegal Binomo Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.
  55. Pelaksanaan Perubahan (Peningkatan) Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
  56. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
  57. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Berwawasan Lingkungan Di Kota Yogyakarta.
  58. Analisis Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E – Money) Dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (Apmk) Terhadap Pertumbuhan Permintaan Uang Kartal Di Indonesia (2015 : 01 – 2021 : 12).
  59. Kedudukan Hukum Kurir Dalam Sistem Transaksi Jual – Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery.
  60. Kualifikasi Hasil Survei Pasar Sebagai Cara Untuk Menentukan Tidak Digunakannya Merek Terdaftar.
  61. Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Di Teluk Kota Balikpapan.
  62. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Gamping Dan Kecamatan Mlati.
  63. Upaya Badan Kepegawaian Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya Uu No 5 Tahun 2014 Tentang Asn (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Diy).
  64. Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Kaca Oleh Pabrik Pengrajin Kaca Di Kabupaten Gianyar.
  65. Orisinalitas Karya Musik Yang Diciptakan Menggunakan Aplikasi Fruity Loops Studio Berdasarkan Perspektif Hak Cipta.
  66. Implikasi Perluasan Pengaturan Diversi Dalam Persidangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
  67. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Klaten Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Dampak Industri Batu Bata Merah Di Desa Basin Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.
  68. Kepastian Hukum Pemilik Unit Apartemen Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan.
  69. Penafsiran Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah Oleh Judex Factie Dan Judex Juris Serta Implikasinya Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3306k/Pdt/2018).
  70. Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kawasan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta.
  71. Pelaksanaan Pkwt Pada Perusahaan Jasa Kontraktor Di Kabupaten Kubu Raya Pasca Uu Cipta Kerja.
  72. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Alat Kesehatan Masker Ilegal Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Bekasi.
  73. Urgensi Pengaturan Izin Usaha Perdagangan Kratom Di Provinsi Kalimantan Barat.
  74. Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda Kota Palu No 26 Tahun 2011 Tentang Rtrw Kota Palu Tahun 2010-2030 Oleh Pemerintah Daerah Kota Palu.
  75. Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Etanol Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Di Kabupaten Sukoharjo.
  76. Konsekuensi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 Terhadap Angka Non Performing Loan Bank.
  77. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pencemaran Sungai Ngahan Akibat Kegiatan Pertambangan Batubara Oleh Pt Kencana Wilsa.
  78. Tinjauan Yuridis Kedudukan Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Guna Mewujudkan Good Governance Di Indonesia (Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan.
  79. Ancaman Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia.
  80. Pelaksanaan Perubahan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.
  81. Tanggungjawab Italia Atas Pelanggaran Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi Jalur Libya.
  82. Prospek Pengembalian Dana Pengirim Atas Kesalahan Transfer Dana Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
  83. Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Memberikan Izin Investasi Di Wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan).
  84. Aspek Hukum Perlindungan Kesehatan Masyarakat Dari Bahaya Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
  85. Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen Desa Margodadi Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
  86. Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
  87. Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan ( Studi Kasus Pasar Ngino, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman ).
  88. Pengelolaan Limbah Cair Eastparc Hotel Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman.
  89. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan (Studi Kasus Penambangan Pasir Di Aliran Sungai Progo Kabupaten Bantul).
  90. Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Korban Anak-Anak( Studi Di Polres Manggarai).
  91. Pengaruh Ratifikasi Konvesi Ilo No. 190 Tahun 2019 Terhadap Upaya Mengatasi Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Pekerja Di Indonesia.
  92. Kajian Yuridis: Praktik Jual Beli Tembakau Secara Pre-Order Antara Cv Hartono Jaya Dengan Petani Tembakau Kabupaten Jombang.
  93. Pemenuhan Asas Kesejahteraan Dalam Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil Provinsi Dki Jakarta Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
  94. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Di Kabupaten Purworejo ( Studi Putusan Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/2019/Pn.Pwr ).
  95. Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Usaha Di Sempadan Pantai Teluk Penyu Cilacap Menurut Perda Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021.
  96. Status Komponen Cadangan Sistem Pertahanan Semesta Ditinjau Dari Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional.
  97. Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Werving.
  98. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
  99. Upaya Polres Sanggau Dalam Menertibkan Pengemudi Angkutan Umum.
  100. Reintegrasi Sosial Terhadap Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Itulah artikel tentang 100 Contoh Judul Skripsi Ilmu Hukum, jika kamu ada pertanyaan atau berminat menggunakan jasa bimingan skripsi kami, silahkan kontak kami dengan menekan button di bawah.        

Kontak Kami
Download