100 Kumpulan Judul Skripsi Kriminologi | Jasa Bimbingan Skripsi Kriminologi

SkripsiYuk.com – Alih-alih ilmu sains, Kriminologi adalah ilmu sosial yang berfokus pada penelitian tentang jenis, penyebab, hingga pengendalian kejahatan. Dalam Kriminologi ada Ilmu Sosiologi, Antropologi, Ekonomi, Biologi, Sejarah, Geografi, Politik, Filsafat, Psikologi, dan Psikiatri.

Definisi Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek tentang kejahatan. Kata kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu gabungan crimen yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Mempelajari kriminologi artinya kamu akan mengenali berbagai faktor penyebab timbulnya kejahatan.

100 Kumpulan Judul Skripsi Kriminologi | Jasa Pembuatan Skripsi Kriminologi

1. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Banyumas dalam Perspektif Kriminologis.
2. Pembinaan Anak Terhadap Pelaku Kejahatan dari Perspektif Kriminologi (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo.
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga di Tinjau dari Perspektif Kriminologi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Wonosobo).
4. Praktik Prostitusi Di Wilayah Lokawisata Baturraden dalam Prespektif Kriminologi.
5. Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Berbasis Agama(Studi Pada Komunitas Ahmadiyah di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah).
6. Fenomena Anak Jalanan di Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Kriminologis serta Penanggulangannya oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon).
7. Teknik Pengungkapan Kasus Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Wilayah DKI Jakarta (Studi Kasus di Polda Metro Jaya).
8. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Prostitusi.
9. Tindak Pidana Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Permainan Judi (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pwt).
10. Habitus Anak dalam Buku Seri Cerita “Kecil-Kecil Punya Karya”.
11. Pemenuhan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perampokan Di Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Viktimologi.
12. Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas NOMOR: 3/PID.SUS-ANAK/2020/PN BMS).
13. Implementasi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Slawi).
14. Pemidanaan oleh Hakim terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Pwt).
15. Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Purwokerto).
16. Efektivitas Peran Badan Narkotika Kabupaten Brebes dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
17. Pengungkapan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengerjaan Proyek Infrastruktur dan Penerimaan Gratifikasi (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara).
18. Penerapan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 1/Pid.B/2021/PN Pwt).

Pengungkapan Tindak Pidana Credit Card Fraud Dalam Perspektif Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Studi Kasus di Polres Malang, Jawa Timur).

19. Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 272/Pid.B/2018/PN Pwt).
20. Kebijakan Polresta Banyumas Terhadap Penanggulangan Prostitusi Online Sebagai Penyakit Masyarakat.
21. Tinjauan Yuridis Terhadap Pendistribusian Konten Asusila Secara Verbal Melalui Media Elektronik (Tinjauan Yuredis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 574 K/Pid.Sus/2018.
22. Implementasi Dekriminalisasi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
23. Kebijakan Polres Cilacap dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
24. Efektivitas Penanggulangan Kejahatan terhadap Tindak Pidana Pengrusakan dan Pencurian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Wilayah Distrik Navigasi Cilacap.
25. Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Nama Biro Perjalanan Umroh (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 26/Pid.B/2019/PN Pwt.).
26. Tindak Pidana Melakukan Pembunuhan Berencana dan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan dan Secara Bersama-Sama Mengubur Mayat untuk Menyembunyikan Kematiannya (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 7/Pid.B/2020/PN Bms).
27. Disparitas Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 1086/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst dengan Putusan Nomor : 891/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst).
28. Penanganan Kerusuhan Unjuk Rasa pada Tanggal 22 Mei 2019 di Jakarta oleh Aparat Kepolisian Polda Metro Jaya.
29. Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
30. Sanksi Pidana terhadap Ayah Kandung sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Kandungnya yang Masih Dibawah Umur (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 10/Pid.Sus/2018/Pn.Bko).
31. Upaya Hukum Banding Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Pengendali Narkotika di Rutan Klas II A Pontianak (Studi Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PT.PTK Dan Putusan Nomor 1034/Pid.Sus/2019/PN.PTK ).
32. Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara pada Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan oleh Anak (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pwt).
33. Penerapan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Perkara Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb).
34. Kebijakan Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Minuman Keras di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Garut.
35. Cerai Gugat karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor:2607/Pdt.G/2017/PA.Tng).
36. Akar Permasalahan Tawuran Pelajar (Studi Kasus Tawuran Pelajar antar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Cirebon).
37. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Terhadap Implementasi Diversi di Kabupaten Purbalingga.
38. Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan India (Studi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia dan IndiaCentre for Victimology and Psychological Studies).
39. Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya).
40. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Siber (Cybercrime) (Studi di Ditreskrimsus Polda Jateng).
41. Cerai Gugat Karena Kekerasan dan Penganiayaan (Studi Putusan Terhadap Pengadilan Agama Arga Makmur 279/Pdt.G/2019/PA.AGM).
42. Pandangan Mahasiswa FISIP Unsoed Terhadap Radikalisme dan Terorisme.
43. Efektivitas Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lapas Kelas I Batu Nusakambangan.
44. Pengungkapan Kasus Menyebarkan Berita Bohong Terkait Hasil Tes Swab Rizieq Shihab(HRS) oleh Dirut Rs Ummi Bogor (Studi Kasus di Bareskrim Polri, Jakarta).
45. Efektivitas Pelaksanaan One Man One Cell bagi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Pasir Putih Nusakambangan.
46. Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 303/Pid.Sus/2018/PN Pwt.).
47. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
48. Suami Pemabuk Berat sebagai Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0598/Pdt.G/2019/PA.Dpk.).
49. Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Inses oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
50. Penyimpangan Sosial Mahasiswa IAIN Pekalongan di Masa Pandemi Covid-19 ( Analisis tentang Bentuk dan Faktor Penyebab Penyimpangan Sosial Mahasiswa IAIN Pekalongan di Masa Pandemi Covid-19).
51. Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 109/PID.SUS/2019/PN KBM).
52. Peran Sekolah Polisi Negara Polda Jateng Dalam Mendidik Calon Bintara untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter).
53. Kedudukan Tokoh Perempuan dalam Novel Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam Karya Dian Purnomo.
54. Efektivitas Pelaksanaan Revitalisasi Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakaran High Risk Pasir Putih.
55. Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt).
56. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi(Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 24/Pid.B/2018/PN.Ktb).
57. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 188/Pid.B/2020/PN Kbm).
58. Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) pada Tindak Pembunuhan oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 04/Pid.Sus/2016/PN.Ban).
59. Bantuan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Human Trafficking (Studi di Kabupaten Banyumas).
60. Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perekrutan Calon Tki Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo perkara Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb).
61. Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan terkait PP Nomor 99 Tahun 2012.
62. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Cacat Mental.
63. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di P2TP2A Kabupaten Banjarnegara).
64. Penerapan Penyusunan Dakwaan dan Ratio Decidendi Hakim pada Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan untuk Melakukan Pembuatan Keterangan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/Tpk/2020/PN. Jkt. Pst).
65. Persepsi Mahasiswa Kristiani Universitas Jenderal Soedirman tentang Radikalisme.
66. Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan di Wilayah Hukum Polresta Banyumas.
67. Tindak Pidana Pencurian (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Pwt).
68. Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:150/Pid.Sus/2019/PN Kbm).
69. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi di Polresta Bogor).
70. Problematika Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan di Indonesia.
71. Kepercayaan Pasien Terhadap Pengobatan Tradisional di Pesantren “Nuururrohman” (PPNR) Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
72. Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Fasilitas Pelayan Kesehatan Ramah Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak.
73. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 115/PID.B/2015/PN.Pwt.).
74. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tatanan New Normal Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto).
75. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombong.
76. Tindak Pidana Mengubah, Menambah, Mengurangi, Melakukan Transmisi, Merusak, Menghilangkan, Memindahkan, Menyembunyikan Suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Milik Orang Lain atau Milik Publik (Studi Putusan PN Bandung No. 674/Pid. Sus/2017/PN Bdg).
77. Efektivitas Conjugal Visit di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan.
78. Settlement of Criminal Actions Through Restorative Justice Based on the Prosecutor’s Regulation Number 15 Of 2020 (Comparative Study at the Purwokerto District Prosecutor and the Demak District Prosecutor).
79. Teknik Penyidikan Tindak Pidana John Kei (Studi di Polda Metro Jaya).
80. Efektivitas Pelaksanaan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum dalam Persidangan secara Elektronik (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga).
81. Pertanggungjawaban Pidana PT. Beringin Bangun Utama terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl).
82. Peran Advokat dalam Menerapkan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Penerapan Restorative Justice di Kantor Advokat SAKAMAS Purwokerto).
83. Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/Pn Pwt).
84. Citra Anggota Polri Dalam Akun Menfess Twitter @txtdrberseragam.
85. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Digital Forensik Dalam Perkara Pidana Kasus Djoko Tjandra(Putusan Nomor 035/Pid.B/2020/Pn Jkt.Tim).
86. Analisis Perspektif Politik Hijau terhadap Kasus Ekosida di Indonesia pada Masa Pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2021.
87. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada PT. Merpati Nusantara Airlines).
88. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto).
89. Peranan Penyidik Sebagai Saksi Dalam Persidangan Perkara Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 935/Pid.Sus/2018/PT MDN).
90. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Banyumas.
91. Perbandingan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Australia.
92. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Kepada Penyandang Disabilitas (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 42/Pid.B/2019/Pn.Lbb).
93. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Senjata Tajam Tanpa Ijin Untuk Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1212/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr).
94. Penyelesaian Secara Litigasi dan non Litigasi terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Korban Anak di Porlesta Banyumas.
95. Penerapan Diversi dalam Rangka Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak (Studi Kasus di Polres Kuningan).
96. Konstruksi Hukum Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian Berdasarkan Restorative Justice.
97. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Pasir Sungai di Kabupaten Banyumas.
98. Pemberian Status Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga (Studi Kasus Atas Perkara Tukar Guling Tanah Bondo Deso di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga).
99. Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penindakan Orang Asing.
100. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mahasiswa Kedokteran Gigi Yang Melakukan Kelalaian Medis Pada Pasien Dalam Praktik Kerja Lapangan.

Demikian artikel SkripsiYuk.com mengenai 100 Kumpulan Judul Skripsi Kriminologi | Jasa Bimbingan Skripsi Kriminologi. Apabila kamu ada pertanyaan atau berminat order jasa skripsi, silakan kontak kami.