100 Contoh Judul Skripsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terbaru dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

SkripsiYuk.com menerima jasa skripsi – Jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah sebuah jurusan yang akan mempelajari tentang pendidikan dan wawasan luas tentang integritas moral, bela negara, serta ideologi bangsa.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa konsultasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Contoh Judul Skripsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terbaru

  1. Pengaturan Kewarganegaraan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia 
  2. Pemberlakuan Dual Citizenship di Indonesia (Studi Kasus Keberhasilan Pemberlakuan Dwi Kewarganegaraan di Negara India dan Filipina) 
  3. Kepastian Hukum Hak Anak dalam Perkawinan Campuran Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 
  4. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Anak yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda Pasca Lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 
  5. Tinjauan Hukum terhadap Anak-Anak yang Memperoleh Status Warga Negara Indonesia dari Hasil Perkawinan Campuran 
  6. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin dari Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Kewarganegaraan (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Batam NO. 79/PDT.P/2014/PN.BTM) 
  7. Teknik Penerjemahan dan Tingkat Keberterimaan Buku Pelajaran Bilingual Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) SMA Kelas X. 
  8. Analisis Yuridis Polemik Pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Kombatan Islamic State of Iraq And Syria (ISIS) Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional 
  9. Kedudukan dan Hak Mewaris Anak yang Berstatus Warga Negara Asing (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta Nomor 141/G/2010/PTUN-JKT) 
  10. Penetapan Hak Perwalian Anak Dibawah Umur pada Kasus Perceraian dalam Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing 
  11. Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
  12. Fungsi Perjanjian Perkawinan Terhadap Pasangan Beda Kewarganegaraan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri No.555/PDT.P/2016/PN JKT.SEL) 
  13. Pemisahan Harta Bersama Perkawinan Campuran untuk Menghindari Kepemilikan Tanah Hak Milik Orang Asing Ditinjau dari Perundang-Undangan di Indonesia 
  14. Nasionalisme Etnis Tionghoa (Studi Tentang Nilai-Nilai Kritis Soe Hok dalam Demokrasi Indonesia) 
  15. Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 
  16. Partisipasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia dalam Perubahan Orde Lama-Orde Baru 
  17. Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) 
  18. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Benda Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 
  19. Peran Indonesia dalam Memberikan Bantuan Kepada Etnis Rohingya di Perbatasan Bangladesh 
  20. Dampak Globalisasi terhadap Eksistensi Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm bagi Bangsa dan Negara Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional
  21. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Kota Dumai) 
  22. Perbedaan Nasionalisme Kelompok yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
  23. Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Konstitusi Republik Indonesia 
  24. Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Konstitusi Republik Indonesia 
  25. Perceraian dalam Perkawinan Campuran ( Studi Putusan Pengadilan Agama No. 0345/Pdt.G/2012/PAJS) 
  26. Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap Partisipasi Masyarakat untuk Mengurus Akta Kelahiran di Kabupaten Tapanuli Selatan 
  27. Politik Pembangunan Al-Jam’iyatul Washliyah Ideologi, Strategi dan Pencapaian 
  28. Peran Gerakan Angkatan Muda Melayu Indonesia (GAMI) dalam Mempertahankan Identitas Kemelayuan di Kabupaten Serdang Bedagai 
  29. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara 
  30. Pemilihan Umum di Kota Medan Tahun 1999 
  31. Statis Hukum Kebenaran Aset Bekas Milik Asing Tionghoa (ABMA/T) di Provinsi Sumatera Utara 
  32. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia yang Diadopsi oleh Warga Negara Asing (Studi Penetapan PN Nomor 1028/Pdt.P/2007/PN.Sby dan Penetapan PN Nomor 62/Pdt.P/2010/PN.Mkd)
  33. Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Aceh 
  34. Tinjaun Yuridis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pra dan Pasca Amendemen Undang – Undang Dasar 1945 
  35. Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 
  36. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta GKPS 1 Pamatang Raya di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun (1960-1995) 
  37. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran Oleh Pengadilan Karena Menggunakan Dokumen Yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586/Pdt.G/2014) 
  38. Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Medan) 
  39. Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan 
  40. Analisis Yuridis Perlindungan PBB Terhadap Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional 
  41. Penerapan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Kota Medan) 
  42. Analisis Yuridis Mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan di Aplikasi Wattpad Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
  43. Perbandingan antara Garis Politik Hukum Menurut GBHN RI 1998 dan RPJPN di Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
  44. Sistem Pewarisan Dalam Perkawinan Antara Suku Batak Dan Suku Minangkabau (Studi Di Kotamedan) 
  45. Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan) 
  46. Affirmative Action Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pemberdayaan Perempuan di Papua 
  47. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Berkewarganegaraan Indonesia yang Menikah dengan Pria Berkewarganegaraan Asing terhadap Kepemilikan Properti di Indonesia 
  48. Batas umur Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Praktek Notaris di Kota Medan 
  49. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia 
  50. Implementasi Hak Sipil dan Politik di Indonesia (Studi Kasus: Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) Sumatera Utara) 
  51. Pencatatan Kelahiran Melewati Batas Waktu Pra Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan) 
  52. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Gubernur di Sumatera Utara Tahun 2018 (Studi Kasus: Masyarakat Kelurahan Simalingkar B Medan) 
  53. PELAKSANAAN Penahanan dan Pelayanan Tahanan dalam Kaitannya dengan Penegakan Hak Asasi Manusia di Rumah Tahanan Negara (Studi di RUTAN Klas I Medan) 
  54. Kajian Yuridis Kepemilikan Rumah/Hunian dan Bangunan oleh Orang Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 
  55. Analisis Yuridis Hak Atas Pangan Bagi Warga Negara Di Masa Pandemi Virus Corona 
  56. Politik Pribumi dan Non Pribumi (Analisis Wacana Kritis Identitas Ke-Indonesiaan dalam Pidato Anies Baswedan) 
  57. Analisa Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1134/PDT/2009 Tentang Kepemilikan Hak Milik yang Kemuadian Subjeknya Diketahui Sebagai Warga Negara Asing Atas Dasar Wasiat 
  58. Peran Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing di Kota Medan 
  59. Analisis Hukum terhadap Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Pengaturan Pendaftaran Tanah 
  60. Analisis Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Pengaturan Pendaftaran Tanah 
  61. Analisis Hukum Terhadap Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Pengaturan Pendaftaran Tanah 
  62. Dampak Pendidikan Karakter Terhadap Pembentukan Karakter Anak yang Dijalankan Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli (Kopasude) 
  63. Pengaruh Pengembangan Profesionalisme Guru Terhadap Peningkatan Kapasitas Pemuda Kabupaten Deli Serdang 
  64. Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 
  65. Metafungsi dan Konteks Sosial pada Teks Undang-Undang Dasar 1945 
  66. Peran Perguruan Seni Bela Diri Pencak Silat Tapak Suci Dalam Pembinaan Pemuda di Kota Medan
  67. Pengaruh Reformasi pada Kehidupan Sosial Etnis Tionghoa di Kota Medan (1996 – 2007) 
  68. Pengaruh Pemberian Informasi Sejarah Terhadap Peningkatan Identitas Nasional (Studi Eksperimen pada Mahasiswa Kota Medan)
  69. Sistem Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tanjung Gusta Medan 
  70. Birokrasi dan Kekuasaan : Suatu Studi Terhadap Peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rezim Soeharto 
  71. Pendidikan Pengguna di Perpustakaan Umum Kota Medan 
  72. Tanggung Jawab Suami terhadap Nafkah Istri dan Anak Pasca Keputusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Non Muslim (Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 182/PDT.G/2014/PN.MDN) 
  73. Analisis Yuridis Pengesahan Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya (Studi Penetapan No. 156/PDT.P/2010/PN.SKA Tentang Perkawinan Beda Agama) 
  74. Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Perusahaan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Deli Serdang 
  75. Peran Partai Politik dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan 
  76. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Gubernur di Sumatera Utara Tahun 2018 
  77. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perkawinan Beda Agama yang Tidak Didaftarkan Dikantor Catatan Sipil Menurut Perspektif Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
  78. Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 
  79. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan 
  80. Analisis Yuridis Perlindungan Hak Hak Perempuan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan 
  81. Perjanjian Penguasaan Hak Atas Tanah oleh Indonesian Nominee kepada Warga Negara Asing 
  82. Yayasan Pendidikan Tunanetra Sumatera (Yapentra) di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (1977-1994) 
  83. Implementasi Peerlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan 
  84. Perkembangan SMP N 1 Tanjung Pura Tahun 1957 – 1979 
  85. Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia 
  86. Inovasi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 
  87. Liberalisasi Pendidikan dalam Kerangka GATS : Kajian Hukum terhadap Pendirian Perguruan Tinggi Asing di Indonesia
  88. Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanggulangan Radikalisme di Sumatera Utara (Studi Kasus Keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Peristiwa Terorisme di Sibolga) 
  89. Analisis Yuridis Akta Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris dalam Ketentuan Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014 
  90. Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Serentak Masyarakat Kota Binjai Tahun 2019 
  91. Kebijakan Selektif (Selective Policy) Masuknya Orang Asing Ke Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
  92. Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Yayasan PKPA di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal 
  93. Analisis Yuridis Akta Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris dalam Ketentuan Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014 
  94. Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Kesadaran Cinta Tanah Air (Studi Deskriptif Kualitatatif Strategi Komunikasi Resimen Mahasiswa USU dalam Meningkatkan Kesadaran Cinta Tanah Air pada Anggota)
  95. Dramatisme Pidato Politik Pertama Gubernur Dki Jakarta Anies Baswedan (Analisis Teks Pidato Politik Pertama Anies Baswedan Sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 dalam Perspektif Dramatisme) 
  96. Perbandingan Metode Smart dan Promethee pada Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Program Studi di Perguruan Tinggi 
  97. Perempuan dalam Penjara (Studi Deskriptif Kehidupan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta, Medan) 
  98. Pengawasan Pelaksanaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Medan) 
  99. Pendaftaran Tanah Milik Adat Menjadi Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang 
  100. Pendaftaran Tanah Milik Adat Menjadi Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang 

SkripsiYuk.com melayani Jasa Konsultasi Skripsi Murah Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesanan dijamin aman.

Kontak Kami