100 Contoh Judul Skripsi Administrasi Perpajakan Terbaru Dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Administrasi Perpajakan

Administrasi Perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak”.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Disertasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Skripsi Administrasi Perpajakan Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi Administrasi Perpajakan terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Keterbukaan Informasi dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan (Pph 21) (Studi Kasusdi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat) 
  2. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Reformasi Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Yang terdaftar di Kanwil DJP Sumut I. 
  3. Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan 
  4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Layanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Pelaksanaan Program Amnesti Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Polonia 
  5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, E-Filling, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematang Siantar 
  6. Analisis Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan 
  7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I 
  8. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padangsidempuan 
  9. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Pelaksanaan Program Amnesti Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Timur 
  10. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama Pematangsiantar 
  11. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sistem Administrasi Perpajakan (Berbasis Online), dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia 
  12. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Administrasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia 
  13. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Sebgai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Kabanjahe. 
  14. Peranan Sistem E-Filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah 
  15. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 
  16. Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Sistem Aplikasi E-Filing dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
  17. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama Medan Kota 
  18. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Secara E-Filing 
  19. Efektifitas Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah (KANWIL) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I 
  20. Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam 
  21. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi sebagai Variabel Moderasi 
  22. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
  23. Sistem Perekaman Data SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam 
  24. Perkembangan Rahasia Bank Demi Kepentingan Perpajakan pada Era Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI) 
  25. Pengaruh Penyampaian Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak di KPP Pratama Medan Belawan 
  26. Proses Penyelesaian Keberatan dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut I 
  27. Keputusan Yang Mempengaruhi Wajib Pajak untuk Mengajukan Sengketa Perpajakan ke Pengadilan Pajak 
  28. Analisis Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Mengikuti Program Tax Amnesty di KPP Pratama Medan Kota 
  29. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Lubuk Pakam 
  30. Perbandingan Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Manual dan Elektronik (E-Filling) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 
  31. Pelaksanaan Penyuluhan dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 
  32. Analisis Yuridis Pembukaan Akses Informasi Keuangan Data Nasabah Atau Wajib Pajak untuk Kepentingan Perpajakan 
  33. Penerapan Prosedur Penagihan Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 
  34. Efektivitas Pelayanan Fiskus kepada Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah 
  35. Tata Cara Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia 
  36. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Barat 
  37. Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak dan Kendalanya Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Petisah 
  38. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak Secara Elektronik (E-SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
  39. Implementasi Tax Amnesty, Sunset Policy, Sistem Administrasi Modern (Berbasis Online) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Pematangsiantar 
  40. Kajian Hukum Kewajiban Pajak Terhadap Transaksi Bisnis Online di Internet Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan 
  41. Pengaturan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Upaya Pembangunan Ekonomi di Indonesia 
  42. Implementasi E-Filing pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat 
  43. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota 
  44. Analisis Perbedaan Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (Studi Kasus pada Mahasiswa Diii Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Mahasiswa D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Angkatan 2016) 
  45. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPH Final Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia 
  46. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
  47. Peran Jurusita Pajak dalam Tindakan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah 
  48. Penerapan Kebijakan Tax Amnesty di kota Padangsidempuan 
  49. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pra dan Pasca Program Tax Amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
  50. Inovasi Sistem Penagihan Seketika dan Sekaligus Wajib Pajak PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
  51. Analisis Penerapan Aplikasi E- Filing terhadap Wajib Pajak Badan dalam Memaksimalkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam 
  52. Pengaruh E-FILING Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melapor SPT Tahunan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam 
  53. Penerapan Tax Planning untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada Perusahaan Kontraktor HVAC (Studi Penelitian: CV. Multi Mandiri Anugrah Pratama) 
  54. Implementasi Tax Amnesty, Sunset Policy, Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Modern (Berbasis Online) dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar pada KPP Binjai 
  55. Pengenaan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan 
  56. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan Melalui Sistem Manual dan Sistem E-Filing di KPP Pratama Medan Barat 
  57. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasca Penurunan Tarif 0,5% pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia 
  58. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 
  59. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak ( TAX AMNESTY ) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 
  60. Perspektif Hukum Perpajakan Terhadap Penagihan Pajak Atas BPHTB yang Kurang Dibayar oleh Wajib Pajak di Medan 
  61. Analisis Peran Penagihan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
  62. Penerapan e-Faktur Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
  63. Sistem Pelaporan SPT Masa PPh Orang Pribadi dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
  64. Penerapan E-Filing dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 
  65. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat) 
  66. Analisis Prosedur Restitusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam 
  67. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama Medan Kota 
  68. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota 
  69. Analisis Penangihan dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah 
  70. Efektifitas Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 
  71. Kompetensi Komunikasi “Account Representative” dalam Melakukan Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 
  72. Peranan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah 
  73. Tata Cara Penerapan Sistem E-Filling Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Lubuk Pakam 
  74. Prosedur Penagihan Pajak Kurang Bayar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 
  75. Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 
  76. Prosedur untuk Mendapatkan Electronic-Filing Identification Number (E-Fin) Bagi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota 
  77. Prosedur Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam ke Kantor Pelayanan Pajak Lainnya 
  78. Analisis Kasus Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Atas E-Commerce di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan 
  79. Sanksi Pajak Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar yang Tidak Sesuai dengan Nilai Perolehan Objek Pajak yang Seharusnya di Kota Medan 
  80. Tata Cara Pengajuan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 
  81. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kondisi Keuangan dan Ketaatan Masyarakat dalam Membayar Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II 
  82. Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 
  83. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) 
  84. Analisis Pelaporan SPT Masa PPH Orang Pribadi Melalui E Filing dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia 
  85. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Perpajakan Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 
  86. Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 
  87. Peranan Sistem dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat 
  88. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak di Kantor KPP Pratama Medan Barat 
  89. Inovasi Sosialisasi Program Electronic Filing Identification Number (E-FIN) Sebagai Syarat Pelaporan SPT Tahunan Secara Online pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Belawan 
  90. Pelaksanaan Prosedur Penyitaan Barang-Barang Wajib Pajak Akibat dari Utang Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah 
  91. Tata Cara Pengajuan Electronic – Filling Identification Number (E-FIN) di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Medan Kota 
  92. Prosedur Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Studi Penelitian : CV. Srikandi Tobasa Hebat 
  93. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Medan 
  94. Tata Cara Pengajuan Electronic-Filling Identification Number ( E-FIN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan 
  95. Komunikasi Persuasif Pegawai Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 
  96. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Sanksi Administrasi Denda Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh 21) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar Tahun Pajak 2018 – 2020 
  97. Dampak Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Peningkatan Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2017-2019 
  98. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak yang Telah Menggunakan Penghapusan NPWP di KPP Binjai 
  99. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran 
  100. Penerapan Sistem E-Filing dalam Upaya untuk Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratam Medan Petisah 

SkripsiYuk.com melayani Jasa bimbingan Skripsi Terpercaya Jurusan Administrasi Perpajakan . Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.

Kontak Kami