100 Contoh Judul Disertasi Ilmu Manajemen Pemerintahan Terbaru Dan Terlengkap

Definisi Ilmu Manajemen Pemerintahan

Ilmu Manajemen Pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Disertasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Disertasi Ilmu Manajemen Pemerintahan Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Ilmu Manajemen Pemerintahan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul Disertasi Ilmu Manajemen Pemerintahan terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1.  Penerapan Pelaksanaan Manajemen Perkantoran pada Biro Pemerintahan SETDAPROVSU Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  2. Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara) 
  3. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa Silebo-Lebo Kecamatan Kutalimbaru) 
  4. Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Karo (PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah) 
  5. Pengaruh Karakteristik Pemerintahan, Kompleksitas Pemerintahan Dan Opini Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2016) 
  6. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo) 
  7. Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sistem Pemerintahan Daerah 
  8. Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Rangka Mendorong Percepatan Pembangunan di Daerah Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara 
  9. Strategi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) (Studi Kasus: Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015) 
  10. Pemberdayaan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus: Tentang Pembuatan Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) 
  11. Peran Fungsi Manajemen Publik pada Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  12. Pengaruh Kekayaan Daerah, Kompleksitas Pemerintahan Daerah, Umur Administratif Pemerintahan Daerah, Ketergantungan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014) 
  13. Kualitas Pelayanan Pegawai pada Biro Pemerintahan Setdaprovsu Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  14. Pengaruh Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, SPIP Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Langkat 
  15. Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Kabupaten Asahan) 
  16. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
  17. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam Pembangunan di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang 
  18. Standar Audit Intern Pemerintah Guna Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemerintah di Daerah (Studi Terhadap Inspektorat Provinsi Sumatera Utara) 
  19. Pemahaman Aparatur Tentang Penerapan Otonomi Daerah dan Kaitannya dengan Kejadian Korupsi di Kota Medan 
  20. Analisis Manajemen Kas pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara 
  21. Pelaksanaan Good Governance dalam Mensejahterakan Rakyat Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Bappeda Labuhanbatu Utara) 
  22. Sistem Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan 
  23. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kota Tanjungbalai 
  24. Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Studi Atas Keputusan Bupati Gayo Lues no. 900/206/2021 Tentang Pembekuan Sementara Unsur Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues Periode 2020-2024) 
  25. Peran Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan pada Sekretariat DPRD Sumatera Utara 
  26. Pengaruh Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Desa Tahun 2019 
  27. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karo 
  28. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan 
  29. Pengaruh Ukuran Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 
  30. Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Citra Positif Gubernur 
  31. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Bidang Tata Pemerintahan di Kecamatan Medan Helvetia 
  32. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu/Xiii/2015 terhadap Pengujian Peraturan Daerah 
  33. Analisis Terhadap Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah (Studi Atas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara) 
  34. Fungsi Anggaran Belanja Sebagai Alat Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) 
  35. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Samosir 
  36. Tugas dan Fungsi Anggota DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan 
  37. Analisis Kapasitas Institusi pada Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Dalam Mencapai Target SDGs di Kota Medan 
  38. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa Baru Kecamatan Pancur Batu) 
  39. Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I 
  40. Peranan Tata Usaha dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Administrasi pada Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  41. E-Government dalam Upaya Mewujudkan Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) di Kota Binjai 
  42. Peran Mukim dalam Pembangunan melalui Pengawasan Dana Gampong di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur 
  43. Manajemen Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Onlinedi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Utara 
  44. Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan MK NO. 100//PUU-XIII/2015) 
  45. Perubahan Pemerintahan Mukim di Langsa pada Era 1906-1975 
  46. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Padang Lawas) 
  47. Pengaruh Jumlah Penduduk, Kompetisi Politik, Anggaran Belanja Modal, Total Kekayaan Daerah, dan Leverage Terhadap Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintahan Daerah 
  48. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagori Marjandi Pisang (Studi Kasus Pada Badan Permusyawaratan Desa di Nagori Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun) 
  49. Sistem Penerimaan Kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan 
  50. Politik Anggaran Desa di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba 
  51. Peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
  52. Sistem Informasi Manajemen untuk Menunjang Pelayanan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara 
  53. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan 
  54. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun 
  55. Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Formil dan Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
  56. Komunikasi Politik dalam Hubungan Eksekutif dengan Legislatif (Studi Kasus: Strategi Komunikasi Politik Nikson Nababan Membangun Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Tapanuli Utara) 
  57. Sisstem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Marboto Aidho Artha 
  58. Pengaruh Temuan Audit BPK, Opini Audit BPK, Ukuran Pemerintahan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 
  59. Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa yang Dilakukan oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
  60. Penyelenggaraan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntablitas dan Transparansi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Langkat 
  61. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara 
  62. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan 
  63. Kabupaten Asahan Tahun 1968 – 1986 
  64. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Leverage dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari Tahun 2012-2016 
  65. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara) 
  66. Pola Rekrutmen Birokrasi di Pemerintahan Kota Medan Tahun 2015-2020 
  67. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan 
  68. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit, Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Penerapan Good Governance Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten Samosir 
  69. Pengaruh Jumlah Penduduk, Kompetisi Politik, Anggaran Belanja Modal, Total Kekayaan Daerah, dan Leverage terhadap Transparansi Laporan Keungan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah 
  70. Peranan Kualitas Komunikasi dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kota Medan 
  71. Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  72. Implementasi Sistem Manajemen Mutu International Standards Organization (ISO) 9001:2000 dalam Pelayanan Terhadap Masyarakat 
  73. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batubara 
  74. Penerapan Manajemen Aset pada Aset Tetap di Pengadilan Militer Tinggi I Medan 
  75. Sistem Pelayanan Terpadu di Kecamatan Pancurbatu dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi di Kantor Kecamatan Pancurbatu) 
  76. Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah 
  77. Implementasi Program Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis Elektronik Bagi Para Pejabat Struktural pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi 
  78. Peran Kompetensi Arsiparis terhadap Penyelenggaraan Manajemen Kearsipan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II 
  79. Strategi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Studi Kasus: Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo 
  80. Pengaruh Kompentensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual dengan Perangkat Pendukung Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintahan Kabupaten Langkat 
  81. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
  82. Pengaturan Corporate Social Responsibility oleh Pemerintah Daerah dalam Kaitannya dengan Iklim Investasi di Daerah 
  83. Analisis Penerapan E-Government Menuju Asahan Smart City (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Asahan) 
  84. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Investasi Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 
  85. Analisis Pengembangan Karir ASN Berdasarkan Merit Sistem (Studi Penelitian Di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah) 
  86. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kota Medan 
  87. Implementasi Sistem Merit dalam Penempatan Kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Samosir 
  88. Faktor Determinan yang Mempengaruhi Implementasi RBIA (Risk Based Internal Auditing) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat 
  89. Analisis Pengelolaan Aktiva Tetap pada Kantor Walikota Medan 
  90. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Transparansi dan Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan 
  91. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Aplikasi Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating 
  92. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Pemanfaatan Aplikasi Saiba dan Kompetensi Terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating pada Satuan Kerja Kementerian Agama Mitra Kerja KPPN Tebing Tinggi 
  93. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Dairi) 
  94. Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating 
  95. Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Sebagai Pengendali Mutu dan Penjamin Kualitas dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara 
  96. Tata Kelola Perusahaan Daerah Pasar Sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 
  97. Tanggungjawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penyeberangan Sungai dan Danau 
  98. Pelaksanaan Fungsi Kehumasan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 
  99. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 
  100. Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Pagarbatu Kabupaten Tapanuli Utara 

SkripsiYuk.com melayani Jasa bimbingan Disertasi Jurusan Ilmu Manajemen Pemerintahan. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.