100 Contoh Judul Skripsi Ilmu Administrasi Publik Terbaru Dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Ilmu Administrasi Publik

Ilmu Administrasi Publik adalah program studi yang mempelajari bagaimana mengelola administrasi secara lebih spesifik, khususnya mempelajari administrasi negara atau administrasi pemerintahan dan unsur-unsur di dalamnya.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa konsultasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Skripsi Ilmu Administrasi Publik Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi Ilmu Administrasi Publik terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Bidang Tata Pemerintahan di Kecamatan Medan Helvetia 
  2. Kajian Aktivitas Pasar Sebagai Ruang Publik pada Perumahan Terencana (Studi Kasus: Perumahan Deli Indah Medan) 
  3. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Mencapai Good Governance Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik dan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pematangsiantar) 
  4. Sistem Pelayanan Terpadu di Kecamatan Pancurbatu dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi di Kantor Kecamatan Pancurbatu) 
  5. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 
  6. Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Peerintahan Kota Medan) 
  7. Pelayanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat 
  8. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 
  9. Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 
  10. Prosedur Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien BPJS Kesehatan Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai) 
  11. Peran Fungsi Manajemen Publik pada Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  12. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pelayanan Publik dalam Pendaftaran Tanah di Kota Medan 
  13. Kemitraan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan Kedan dalam Pengawasan Pelayanan Publik 
  14. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Tanjungbalai 
  15. Responsibilitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal 
  16. Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Pagarbatu Kabupaten Tapanuli Utara 
  17. Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DISPM & PPTSP) Kabupaten Samosir 
  18. Kepastian Hukum Terhadap Standar Pelayanan Publik dalam Pelayanan Izin Usaha (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar) 
  19. Implemtasi Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada Kantor Camat Siantar Martoba 
  20. Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Studi Kasus di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir 
  21. Efektivitas Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Dolog Masagal Kabupaten Simalungun 
  22. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia (Kajian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) 
  23. Kapasitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam Pengawasan Pelayanan Publik Kota Medan 
  24. Menuju Good Governance dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (Pada Studi Kasus Dwelling Time di 4 Pelabuhan di Indonesia) 
  25. Kinerja Pelayanan Publik dalam Penerbitan SIUP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
  26. Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun Pasca Pemekaran Wilayah 
  27. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam) 
  28. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penataan Pasar Tradisional di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara 
  29. Koordinasi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara sebagai State Auxiliary Organ dalam Pengawasan Pelayanan Pendidikan di Sumatera Utara 
  30. Efektivitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Medan Kota 
  31. Urgensi Pelayanan Prima Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan) 
  32. Reformasi Administrasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara 
  33. Prosedur Perencanaan Audit pada Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul Bahri dan Rekan 
  34. Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Tahun 2018 
  35. Evaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Camat Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai 
  36. Strategi Badan Prlayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 
  37. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan 
  38. Transparansi Pelayanan Publik dalam Pembuatan KTP elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Langkat 
  39. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara 
  40. Kajian Aktivitas Ruang Publik (Studi Kasus: Koridor Utama Perumahan J. City) 
  41. Tanggung Jawab Akuntan Publik Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Hal Penerbitan Obligasi Daerah Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 
  42. Strategi Komunikasi Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Medan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 
  43. Koordinasi Ombudsman Republik Indoensia dengan Badan Pertanahan Nasional dalam Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Utara 
  44. Diplomasi Publik Amerika Serikat Melalui Program The Kennedy Yes K Indonesia 
  45. Disipin Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Siantar Kabupaten Simalungun 
  46. Pengaruh Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Desa Tahun 2019 
  47. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan KTP dan KK di Kantor Camat Simpang Empat 
  48. Koordinasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia dengan badan Pertanahan Nasional dalam Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Utara 
  49. Akuntabilitas dalam Pelayanan KTP Elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan 
  50. Kajian Physical Traces Terhadap Aktivitas dan Perlaku Pengguna Ruang Terbuka Publik ( Studi Kasus : Lapangan Merdeka Kota Binjai) 
  51. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Mendukung Pengadaan KTP-El (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun) 
  52. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Pembuatan E KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang 
  53. Pengelolaan Arsip dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara 
  54. Kajian Kualitas Ruang Publik Sebagai Destinasi Wisata Ditinjau dari Persepsi Pengunjung (Studi Kasus: Pantai Cermin, Serdang Bedagai) 
  55. Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Boombara Waterpark dan Waterboom Al-Azis Rantauprapat oleh Pemerintah Daerah 
  56. Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan 
  57. Efektivitas Pelayanan Administrasi Perizinan dengan Sistem SMS Gateway di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 
  58. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Kota Dumai) 
  59. Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepercayaan Masyarakat Melalui Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Medan 
  60. Implementasi PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan 
  61. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Reserse Kriminal (Reskrim) Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 di Polsek Medan Baru 
  62. Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan 
  63. Adaptasi Aplikasi Elektronik Perizinan (e-Perizinan) Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Binjai 
  64. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan 
  65. Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Putri Hijau Medan Utara 
  66. Kepemimpinan Camat dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara 
  67. Responsivitas Pelayanan Publik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar 
  68. Pengaruh Kualitas Pelayanan dalam Pengurusan E- Ktp terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara 
  69. Transparansi Pembuatan Surat Izin Usaha Perseroan Terbatas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan 
  70. Pengaruh Penerapan E-government Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 
  71. Optimalisasi Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan Terkait Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
  72. Implementasi Pelayanan Perizinan Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 
  73. Pengaruh Persepsi Gender, Penghargaan Finansial dan Peluang Karir Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menjadi Akuntan Publik (Studi Kasus Pada Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Sumatera Utara Angkatan 2015 dan 2016) 
  74. Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Lapor!) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan 
  75. Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Langkat 
  76. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara 
  77. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dalam Pelayanan Publik di Puskesmas Tiganderket Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo 
  78. Peranan Public Relations dalam Meningkatkan Citra Koperasi Sentosa 
  79. Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Program BPJS Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Studi pada: Puskesmas Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai) 
  80. Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Sektor Publik di Kota Medan 
  81. Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Medan Utara 
  82. Implementasi Pelayanan Publik dalam Antrian Permohonan Paspor Secara Online di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan 
  83. Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara 
  84. Efektivitas Pelayanan Publik Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Pematangsiantar 
  85. Analisis Pengaruh Kepribadian, Disiplin, dan Komunikasi Aparatur Sipil Negara Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar 
  86. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Langkat 
  87. Pengaruh Informasi Sistem Penghitungan Nasional (Situng) Online (Studi Hasil Pemilu 2019) terhadap Kepercayaan Publik Kota Medan 
  88. Analisis Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Nias 
  89. Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) Rumah Tinggal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 
  90. Koordinasi Antar Organisasi Publik dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Medan Utara 
  91. Strategi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Meningkatkan Pelayanan Angkutan Kota di Kota Medan 
  92. Prosedur Pengawasan Bagi Peserta BPJS Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara 
  93. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pengupahan pada Perum Bulog Subdivre Pematang Siantar 
  94. Implementasi Electronic Government pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 
  95. Implementasi Kebijakan Pengurusan Perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 
  96. Akuntabillitas Kinerja Pelayanan Kartu Tanda Penduduk pada Program e-KTP pada Kantor Camat Medan Johor 
  97. Implementasi E-Filing pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat 
  98. Wacana Ruang Publik Era Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla (Studi Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Kerangka Ruang Publik) 
  99. Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun 
  100. Implementasi Penggunaan Situs Web Atau Perusahaan Publik dalam Rangka Meningkatkan Transparansi Melalui Keterbukaan Informasi Berdasarkan POJK Nomor 8/POJK.04/2015 

SkripsiYuk.com melayani Jasa Konsultasi Skripsi Murah Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.

Kontak Kami