100 Contoh Judul Skripsi Hukum Tata Negara Terbaru Dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa konsultasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Skripsi Hukum Tata Negara Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi Hukum Tata Negara terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1. Kewenangan Kejaksaan dalam Menangani Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Kabanjahe) 
  2. Pembinaan dan Penataaan Usaha Agen Penjualan Tiket dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Sebagai Usaha Penunjang dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara (Studi pada PT. Graha Travel & Tour Medan) 
  3. Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) 
  4. Pemerintahan Darurat (Emergency Government) dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat
  5. Peran Jaksa Pengacara Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI di Pengadilan Lubuk Pakam
  6. Tinjauan Yuridis Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Medan) 
  7. Pemberian Bantuan Hukum yang Dilakukan oleh LBH Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan 
  8. Pengaruh Efektivitas Tata Ruang Kantor Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara 
  9. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara 
  10. Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual di Peradilan Tata Usaha Negara Medan 
  11. Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dikarenakan Cacat Administrasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/TUN/2013) 
  12. Analisis Yuridis terhadap Upaya Hukum Administrasi atas Putusan Majelis Pengawas Notaris dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
  13. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pembinaan Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Medan) 
  14. Kajian Hukum Mengenai Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010) 
  15. Peran Keprotokolan Dalam Kegiatan Diplomatik Ditinjau Dari Hukum Internasional
  16. Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Karena Cacat Administrasi (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No 86 K/TUN/2019) 
  17. Pengaturan Kewarganegaraan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia 
  18. Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Berbentuk Perkumpulan Yang Tidak Berbadan Hukum (Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan Berkedudukan Di Kota Medan)” 
  19. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Termohon Pailit Dalam Kaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 
  20. Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota
  21. Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Unclos 1982 
  22. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Penerbitan Hak Milik Diatas Hak Guna Usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 286 K/TUN/2015) 
  23. Analisis Yuridis Atas Sengketa Indonesia-Australia Tentang Pencemaran Laut Timor Atas Tumpahan Minyak Montara Tahun 2009
  24. Pengawasan Terhadap Izin Tata Ruang dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  25. Kajian Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Erga Omnes dan Prospektif (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 dan Nomor 026/PUU-Iii/2005 Dalam Kaitannya Dengan Pasal 58 UU MK)
  26. Kedudukan Akta Perdamaian Terhadap Sertipikat Hak Milik Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mari NO. 71/K/TUN/2005
  27. Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 07/G/2013/PTUN-MDN 
  28. Diskresi dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bedasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2016 
  29. Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Kewenangan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 
  30. Perlindungan Warga Negara Indonesia oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Kasus Pembunuhan Kim Jong Nam di Malaysia 
  31. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pengangkatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Seikarang Kecamatan Galang
  32. Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 
  33. Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi 
  34. Analisis Yuridis Terhadap Aset Sita Umum Pailit yang Dinyatakan Sebagai Barang Sitaan Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015) 
  35. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak ( TAX AMNESTY ) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 
  36. Perbandingan Ketentuan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam 
  37. Analisis Yuridis Sengketa Administratif Atas Tanah Berupa Pembatalan Sertifikat Hak Milik Desa Selayang (Studi Putusan Nomor 327 K/2016/PTUN.MDN) 
  38. Pengaturan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Taiwan dengan El Salvador 
  39. Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 
  40. Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Izin Atasan (Studi di Polrestabes Medan) 
  41. Analisis Yuridis Terhadap Munculnya Penyimpangan Hukum dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 
  42. Analisis Perbandingan Hukum Tentang Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
  43. Analisis Hukum Internasional Tentang Kekebalan Diplomatik Kantor Kediaman dan Tempat Kediaman (Studi Kasus: Jamal Kashoggi pada Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki) 
  44. Penangkapan Kapal MT Afra Oak Berbendera Liberia Tahun 2019 di Perbatasan Laut Teritorial Indonesia dan Singapura Ditinjau dari Hukum Laut Internasional 
  45. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 248/K/TUN/2008 PT. PELINDO I (Persero) Sebagai Pemegang Hak Pengelolaan 
  46. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Desa Bandar Baru dalam Mengelola Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016
  47. Analisis Yuridis Pemindahan Tanah Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Putusan PTUN Nomor: 98/G/2011/PTUN.JKT) 
  48. Implementasi Prinsip-Prinsip Unidroit dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Kontrak Komersial di Indonesia
  49. Kerjasama Kota Kembar (Sister City) Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Cuenca Ekuador dalam Hubungan Pariwisata, Kerjasama Sosial dan Pendidikan
  50. Peranan Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara 
  51. Kajian Yuridis Kepemilikan Rumah/Hunian dan Bangunan oleh Orang Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 
  52. Pengawasan Terhadap Keabsahan Paspor Sebagai Dokumen Perjalanan Lintas Negara oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan) 
  53. Kedudukan Negara Yang Dinyatakan Bangkrut Oleh International Monetary Fund (IMF) Berdasarkan Hukum Internasional 
  54. Reformulasi Konsep Haluan Negara Sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 
  55. Pertanggungjawaban Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Internasional 
  56. Perlindungan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Penyimpan Rahasia (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah) 
  57. Implementasi Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara 
  58. Tinjauan Yuridis Tembak Mati Ditempat oleh Badan Narkotika Nasional terhadap Pelaku Pengedar Narkotika 
  59. Tinjauan Hukum Kekuatan Sertifikat Hak Milik Diatas Tanah yang Dikuasai Pihak Lain (Studi Kasus atas Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.39/G.TUN/2006/PTUN.MDN) 
  60. Tinjauan Yuridis Legalitas Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Dikaitkan Dengan Tanah Adat Pada Bandara Silangit Kabupaten Tapanuli Utara 
  61. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Nota Kesepahaman Indonesia – Arab Saudi dalam Menangani Masalah Hukum yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia 
  62. Peran Majelis Kehormatan Notaris Sumatera Utara dalam Memberikan Perlindungan dan Penegakan Hukum sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris 
  63. Kedudukan Hak Pengelolaan dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional 
  64. Analisis Yuridis Hak Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Melayu Deli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113K/PDT/2013)
  65. Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Minyak dan Gas Bumi 
  66. Faktor-Faktor Penyebab dan Status Kepemilikan Tanah Bekas Hak Guna Usaha yang Tidak Dapat Diperpanjang 
  67. Analisis dan Evaluasi Sistem Penggajian pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
  68. Keadilan Substantif Sebagai Basis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019) 
  69. “Analisis Akibat Hukum Penerapan Akta Di Bawah Tangan Berkaitan Pasal 1874a KUH Perdata dan Pasal 15 ayat (2)Huruf a UUJN 
  70. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia 
  71. Analisis Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang Dianggap Cacat Administrasi (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/Tun/1998 
  72. Tanggung Jawab Arab Saudi Terhadap Serangan Bom pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaman 
  73. Analisis Yuridis Atas Gagalnya Pengesahan, Pendaftaran Perseroan Terbatas, Yayasan dan Jaminan Fidusia Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online 
  74. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir di Kota Medan ( Perwal Kota Medan Nomor 70 Tahun 2017 ) 
  75. Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Diplomatik dalam Melaksanakan Tugas Diplomatiknya Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiyayaan Terhadap TKI oleh Duta Besar Arab Saudi di Jerman) 
  76. Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 
  77. Analisis Belanja Operasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 
  78. Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Medan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT 
  79. Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia terhadap Pengeboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta Tahun 2004 Dihubungkan dengan The Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 
  80. Kepastian Hukum Pemegang Hak Guna Usaha PT. Peniti Sungai Purun di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Gugatan Masyarakat
  81. Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi (Analisis Terhadap Perma No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi) 
  82. Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Milik Yayasan 
  83. Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia dari Akibat Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015) 
  84. Yurisdiksi Indonesia Atas Pelanggaran Overstay Bebas Visa oleh Warga Negara Asing 
  85. Analisis Yuridis Kedaluwarsa Pengajuan Gugatan terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah 
  86. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha dalam Hal Terjadi Sengketa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/TUN/2015) 
  87. Legal Standing Anggota DPR dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi) 
  88. Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Medan) 
  89. Tanggung Jawab Negara Terhadap Keamanan dan Keselamatan Diplomat Ditinjau dari Hukum Internasional (Studi Kasus Penembakan Duta Besar Rusia di Turki) 
  90. Analisis Relokasi Tanah dan Hubungannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pasca Tsunami di Kota Banda Aceh 
  91. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pematang Siantar Sebagai Pelaksana Penggunaan Dana APBD Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 
  92. Pengaturan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Negara Malaysia dan Negara Korea Utara
  93. Status Hak Waris Anak dari Perkawinan Sirri di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
  94. Kedudukan Hukum Peralihan Hak dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan
  95. Tanggung Jawab Singapura Terhadap Tumpahan Minyak di Pulau Nongsa Kota Batam Ditinjau dari Hukum Internasional 
  96. Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Pembuatan Akta Jual Beli Bangunan yang Dibuat oleh Notaris(Studi Kasus: Putusan MA Nomor 673/K/PDT/2010) 
  97. Penerapan Hukum Oleh Penuntut Umum Terhadap Perkara Hate Speech Atau Ujaran Kebencian Dikaitkan dengan Undang-Undang ITE
  98. Peran Pemerintah Indonesia dalam Menempuh Diplomasi ‘Soft’ dan ‘Hard’ dalam Penyelesaian Sengketa Illegal Fishing di Natuna dengan Cina dalam Perspektif Hukum Internasional 
  99. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dilihat Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan RUU KUHP 
  100. Pengawasan Pelaksanaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Medan) 

SkripsiYuk.com melayani Jasa Konsultasi Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.