100 Contoh Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan Terbaru Dan Terlengkap

Deskripsi Imu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah ilmu tentang metode mengatur, menguasai, dan mengelola negara.  

100 Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi ilmu pemerintahan terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

2017

• Proses Transisi Pemerintahan Desa Menjadi Kampung di Kampung Buatan Baru Kabupaten Siak 
• Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara) 
• Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa Silebo-Lebo Kecamatan Kutalimbaru) 
• Pemberdayaan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus: Tentang Pembuatan Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) 
• Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo) 
• Strategi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) (Studi Kasus: Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015) 
• Pengaruh Kekayaan Daerah, Kompleksitas Pemerintahan Daerah, Umur Administratif Pemerintahan Daerah, Ketergantungan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014) 
• Peran Maujana Nagori (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Nagori Bandar Masilam 1 Kabupaten Simalungun 
• Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan MK NO. 100//PUU-XIII/2015) 
• Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagori Marjandi Pisang (Studi Kasus Pada Badan Permusyawaratan Desa di Nagori Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun) 
• Komunikasi Politik dalam Hubungan Eksekutif dengan Legislatif (Studi Kasus: Strategi Komunikasi Politik Nikson Nababan Membangun Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Tapanuli Utara) 
• Pelaksanaan Good Governance dalam Mensejahterakan Rakyat Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Bappeda Labuhanbatu Utara) 
• Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah 
• Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Simalungun 
• Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara) 
• Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit, Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Penerapan Good Governance Sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten Samosir 
• Gaya Kepemimpinan Bupati Batu Bara Ok. Arya Zulkarnain 
• Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Aplikasi Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating 
• Peranan Kualitas Komunikasi dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan Kota Medan 
• Pengaruh Elit Lokal dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Deli Serdang) 

2018

• Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo) 
• Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Karo (PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah) 
• Diskresi dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bedasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2016 
• Pemahaman Aparatur Tentang Penerapan Otonomi Daerah dan Kaitannya dengan Kejadian Korupsi di Kota Medan 
• Pengaruh Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, SPIP Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Langkat 
• Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Kabupaten Asahan) 
• Relasi Kuasa Perempuan pada Budaya Patrilinealistik Untuk Mengambil Keputusan dalam Lembaga Birokrasi (Studi Kasus Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara) 
• Kebijakan Pemerintahan Tokugawa 
• Pembinaan dan Penataaan Usaha Agen Penjualan Tiket dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Sebagai Usaha Penunjang dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara (Studi pada PT. Graha Travel & Tour Medan) 
• Implementasi Pelayanan Publik Dalam Bidang Tata Pemerintahan di Kecamatan Medan Helvetia 
• Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual di Peradilan Tata Usaha Negara Medan
• Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karo 
• Perubahan Pemerintahan Mukim di Langsa pada Era 1906-1975 
• Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi pada Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo) 
• Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pengangkatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Seikarang Kecamatan Galang 
• Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi 
• Analisis Terhadap Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah (Studi Atas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara) 
• Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
• Politik Multikultural (Studi Analisis Pada Struktur Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan) 
• Tugas dan Fungsi Anggota DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan 

2019

• Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Studi Komparatif Terhadap Beberapa Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada Masa Orde Baru Hingga Masa Reformasi) 
• Pengaruh Karakteristik Pemerintahan, Kompleksitas Pemerintahan Dan Opini Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2016) 
• Demokratisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa 
• Penerapan Pelaksanaan Manajemen Perkantoran pada Biro Pemerintahan SETDAPROVSU Kantor Gubernur Sumatera Utara 
• Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam Pembangunan di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
• Pengaruh Ukuran Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 
• Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Padang Lawas) 
• Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Samosir 
• Analisis Kapasitas Institusi pada Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Dalam Mencapai Target SDGs di Kota Medan 
• Penyelenggaraan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntablitas dan Transparansi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Langkat 
• Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kota Tanjungbalai
• Konstruksi Realitas Tayangan Empat Tahun Masa Pemerintahan Jokowi-Jk (Analisis Framing Tayangan Empat Tahun Masa Pemertintahan Jokowi-Jk dalam Program Sapa Indonesia Pagi di Kompas Tv dan Program Selamat Pagi Indonesia Di Metro Tv) 
• Peranan Tata Usaha dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Administrasi pada Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sumatera Utara 
• Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa yang Dilakukan oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
• Pemilihan Umum Serentak dalam Penguatan Sistem Presidensial dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia 
• Sistem Penerimaan Kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan
• Implementasi Pendistribusian Dana Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Desa Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu) 
• Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-XV/2017) 
• Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 
• Perkembangan Afdeling Asahan Tahun 1867-1942 

2020

• Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Rangka Mendorong Percepatan Pembangunan di Daerah Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara
• Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu/Xiii/2015 terhadap Pengujian Peraturan Daerah 
• Peran Mukim dalam Pembangunan melalui Pengawasan Dana Gampong di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur 
• Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Formil dan Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
• Dampak Kebijakan Invasi Amerika Serikat Ke Teluk Babi (Playa Giron) Tahun 1961 terhadap Pemerintahan Kuba 
• Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa Baru Kecamatan Pancur Batu) 
• Sistem Pelayanan Terpadu di Kecamatan Pancurbatu dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi di Kantor Kecamatan Pancurbatu) 
• Analisis Penerapan E-Government Menuju Asahan Smart City (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Asahan) 
• Gemeente Pematang Siantar 1917-1942 
• Gemeente Binjai (1917-1942) 
• Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh 
• Kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I’tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber dari Mazhab Syafi’iyah terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam 
• Onderafdeeling Padang En Bedagei (1887-1942) 
• Afdeeling Simeloengoen En De Karolanden (1906-1942) 
• Pelaksanaan Pembangunan Desa Sayum Sabah Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa 
• Tinjaun Yuridis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pra dan Pasca Amendemen Undang – Undang Dasar 1945 
• Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai 
• Tata Kelola Perusahaan Daerah Pasar Sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 
• Penerapan Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Toba Samosir 
• Diplomasi Publik Amerika Serikat Melalui Program The Kennedy Yes K Indonesia 

2021

• Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sistem Pemerintahan Daerah 
• Upaya Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Parinsoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 
• Afdeeling Sibolga Tahun 1906-1942 
• Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
• Pemerintahan Darurat (Emergency Government) dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat 
• Politik Anggaran Desa di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba 
• Kabupaten Asahan Tahun 1968 – 1986 
• Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Citra Positif Gubernur 
• Pengaruh Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Desa Tahun 2019 
• Strategi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Studi Kasus: Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo 
• Onderafdeeling Toba (1906-1942)
• Kebijakan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Sada Perarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo 
• Onderafdeeling Serdang (1881-1942) 
• Pemekaran Kabupaten Samosir (1998-2004) 
• Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun 
• Militer vs Civil Society di Turki (Analisis Penyebab Gagalnya Kudeta di Turki Tahun 2016) 
• Pengelolaan Pendapatan Desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa Sijarango II Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 
• Pola Rekrutmen Birokrasi di Pemerintahan Kota Medan Tahun 2015-2020 
• Keberadaan Pasangan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah dari Perspektif Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
• Pemekaran Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang (1992-1997) 

SkripsiYuk.com melayani Jasa Proposal Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.