100 Contoh Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan Terbaru Dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai persitiwa dan gejala pemerintahannya, secara baik dan benar.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Konsultasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Contoh Judul Skripsi Ilmu Pemerintahan Terbaru

  1. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo) 
  2. Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Studi Komparatif Terhadap Beberapa Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada Masa Orde Baru Hingga Masa Reformasi) 
  3. Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sistem Pemerintahan Daerah 
  4. Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Karo (PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah) 
  5. Pengaruh Karakteristik Pemerintahan, Kompleksitas Pemerintahan Dan Opini Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2016) 
  6. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 
  7. Upaya Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Parinsoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 
  8. Efektivìtas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai) 
  9. Diskresi dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bedasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2016 
  10. Demokratisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa 
  11. Pemahaman Aparatur Tentang Penerapan Otonomi Daerah dan Kaitannya dengan Kejadian Korupsi di Kota Medan 
  12. Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Rangka Mendorong Percepatan Pembangunan di Daerah Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara 
  13. Afdeeling Sibolga Tahun 1906-1942 
  14. Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Studi Atas Keputusan Bupati Gayo Lues no. 900/206/2021 Tentang Pembekuan Sementara Unsur Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues Periode 2020-2024) 
  15. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
  16. Pengaruh Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, SPIP Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Langkat 
  17. Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Kabupaten Asahan) 
  18. Sejarah Kota Lhokseumawe pada Masa Pemerintahan Orde Baru 
  19. Relasi Kuasa Perempuan pada Budaya Patrilinealistik Untuk Mengambil Keputusan dalam Lembaga Birokrasi (Studi Kasus Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara) 
  20. Pemerintahan Darurat (Emergency Government) dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat 
  21. Penerapan Pelaksanaan Manajemen Perkantoran pada Biro Pemerintahan SETDAPROVSU Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  22. Kebijakan Pemerintahan Tokugawa 
  23. Pembinaan dan Penataaan Usaha Agen Penjualan Tiket dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Sebagai Usaha Penunjang dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara (Studi pada PT. Graha Travel & Tour Medan) 
  24. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Bidang Tata Pemerintahan di Kecamatan Medan Helvetia 
  25. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu/Xiii/2015 terhadap Pengujian Peraturan Daerah 
  26. Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual di Peradilan Tata Usaha Negara Medan 
  27. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam Pembangunan di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang 
  28. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karo 
  29. Kualitas Pelayanan Pegawai pada Biro Pemerintahan Setdaprovsu Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  30. Perubahan Pemerintahan Mukim di Langsa pada Era 1906-1975 
  31. Standar Audit Intern Pemerintah Guna Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemerintah di Daerah (Studi Terhadap Inspektorat Provinsi Sumatera Utara) 
  32. Pengaruh Ukuran Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 
  33. Politik Anggaran Desa di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba 
  34. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi pada Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo) 
  35. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pengangkatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Seikarang Kecamatan Galang 
  36. Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi 
  37. Kabupaten Asahan Tahun 1968 – 1986 
  38. Analisis Terhadap Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah (Studi Atas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara) 
  39. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
  40. Peran Mukim dalam Pembangunan melalui Pengawasan Dana Gampong di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur 
  41. Politik Multikultural (Studi Analisis Pada Struktur Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan) 
  42. Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Citra Positif Gubernur 
  43. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Padang Lawas) 
  44. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Samosir 
  45. Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Formil dan Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
  46. Dampak Kebijakan Invasi Amerika Serikat Ke Teluk Babi (Playa Giron) Tahun 1961 terhadap Pemerintahan Kuba 
  47. Tugas dan Fungsi Anggota DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan 
  48. Pengaruh Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Desa Tahun 2019 
  49. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan 
  50. Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Empiris pada Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal dan Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang 
  51. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan 
  52. Strategi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Studi Kasus: Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo 
  53. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa Baru Kecamatan Pancur Batu) 
  54. Analisis Kapasitas Institusi pada Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Dalam Mencapai Target SDGs di Kota Medan 
  55. Onderafdeeling Toba (1906-1942) 
  56. Penyelenggaraan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntablitas dan Transparansi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Langkat 
  57. Peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
  58. E-Government dalam Upaya Mewujudkan Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) di Kota Binjai 
  59. Implementasi Program Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis Elektronik Bagi Para Pejabat Struktural pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi 
  60. Perkembangan Kelurahan Aek Kanopan di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 1981-2008 
  61. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kota Tanjungbalai 
  62. Kebijakan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Sada Perarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo 
  63. Shogun di Jepang 
  64. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Investasi Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 
  65. Onderafdeeling Serdang (1881-1942) 
  66. Konstruksi Realitas Tayangan Empat Tahun Masa Pemerintahan Jokowi-Jk (Analisis Framing Tayangan Empat Tahun Masa Pemertintahan Jokowi-Jk dalam Program Sapa Indonesia Pagi di Kompas Tv dan Program Selamat Pagi Indonesia Di Metro Tv) 
  67. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
  68. Pemekaran Kabupaten Samosir (1998-2004) 
  69. Sistem Pelayanan Terpadu di Kecamatan Pancurbatu dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi di Kantor Kecamatan Pancurbatu) 
  70. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan 
  71. Peranan Tata Usaha dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Administrasi pada Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  72. Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa yang Dilakukan oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
  73. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan 
  74. Analisis Penerapan E-Government Menuju Asahan Smart City (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Asahan) 
  75. Pemilihan Umum Serentak dalam Penguatan Sistem Presidensial dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia 
  76. Pengaturan Corporate Social Responsibility oleh Pemerintah Daerah dalam Kaitannya dengan Iklim Investasi di Daerah 
  77. Sistem Penerimaan Kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan 
  78. Implementasi Pendistribusian Dana Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Desa Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu) 
  79. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Intern, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara 
  80. Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-XV/2017) 
  81. Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Pagarbatu Kabupaten Tapanuli Utara 
  82. Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang 
  83. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun 
  84. Gemeente Pematang Siantar 1917-1942 
  85. Afdeling Bengkalis Tahun 1915-1942 
  86. Militer vs Civil Society di Turki (Analisis Penyebab Gagalnya Kudeta di Turki Tahun 2016) 
  87. Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia 
  88. Legalitas Surat Penyerahan dengan Ganti Rugi yang Dibuat oleh Camat sebagai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
  89. Perkembangan Afdeling Asahan Tahun 1867-1942 
  90. Prosedur Penerimaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi di Desa Sei Semayang Kabupaten Deli Serdang) 
  91. Gemeente Binjai (1917-1942) 
  92. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur yang Dibiayai Investasi Asing pada Masa Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (2014-2019) 
  93. Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh 
  94. Politik Anggaran dalam Pembangunan Balai Desa Lubuk Bunut Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas 
  95. Penyiangan (Weeding) Bahan Pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintahan Kota Medan 
  96. Pelayanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat 
  97. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batubara 
  98. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 
  99. Pembinaan Penyelenggaraan Rumah Susun dan Pemukiman yang Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun 
  100. Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Sebagai Pengendali Mutu dan Penjamin Kualitas dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara 

SkripsiYuk.com melayani Jasa Bimbingan Skripsi Murah Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesanan dijamin aman.

Kontak Kami