Contoh Judul Tesis Hukum – Jasa Tesis

Posted on by

Judul Tesis Hukum

hukum adalah salah satu jurusan kuliah yang banyak diminati dan tersedia hampir di semua kampus di Indonesia.

Bagi Anda yang membutuhkan jasa konsultasi skripsi, jasa analisis data, dan bimbingan skripsi dapat menghubungi WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link whatsapp.

Judul Tesis Hukum 2013 – 2016

Anda bisa menyimpan halaman judul Tesis Hukum ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul Tesis jurusan Hukum, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  • Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kota xxxxxx
  • Implementasi Kewenangan Badan Kehormatan Dprd Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dprd Di Provinsi xxxxx  
  • Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan xxxxxx   
  • Perlindungan Konsumen  Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor aaaaa 
  • Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang  
  • Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi 
  • Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi  (Studi Komparatif Antara Mediasi Pada Bpsk Dengan Mediasi Perbankan) 
  • Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Adanya Pemekaran Kabupaten Dan Atau Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor aaaaa 
  • Markup Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
  • Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah  Dalam Pengadaan Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
  • Pertanggungjawaban Pidana  Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 
  • Perlindungan Pasien Atas Tindakan Malprakter Dokter  
  • Tanggung Jawab Pdam Tirta Dharma Kabupaten xxxxxx Terhadap Konsumen Air Bersih 
  • Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kecelakaan Kepja Melalui Mediasi Di xxxxx 
  • Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres xxxxx
  • Strategi Penguatan Regime Green  Investment Dalam Pengembangan Potensi Wisata Bahari Di Provinsi xxxx 
  • Tanggunjawab Organ Perseroan Terbatas  Yang Belum Berbadan Hukum 
  • Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Sewa – Menyewa Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum Pada Pengadaan Barang / Jasa 
  • Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di  Wilayah Hukum Polres xxxxxx
  • Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemasyarakatan 
  • Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Perkebunan Studi Mengenai Konflik Pemanfaatan Lahan Antara Pemerintah Kabupaten xxxx Dengan PT. Pxxxxx 
  • Prinsip Hak Menguasai Negara Dalam Pendayagunaan Tanah Terindikasi Terlantar (Studi Kasus Hak Guns Usaha PT. xxxxxx Di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx
  • Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang No. aaaaa Tentang Pelayanan Publik 
  • Pelepasan Hak Pengelolaan Dal am Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor aaaaa Analisi Normatif Pelepasan Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi xxxxx Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Mandalika Resort 
  • Penerapan Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Peralihan Dan Pemisahan Hak Waris  (Studi Di Wilayah Kota xxxx)  
  • Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank 
  • Asuransi objek jaminan dalam perjanjian kredit (studi pada PT.  xxxx) 
  • Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Jasa Layanan Perbankan Dan Sistem Pembayaran Melalui Rekening Ponsel Cimb Niaga 
  • Kedudukan Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia 
  • Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
  • Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan  Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor aaaaa entang Desa xxxxx
  • Eksistensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Kegiatan Perbankan Syariah Menurut Hukum Positif  
  • Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku  Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice 
  • Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Perubahan UUD NRI Tahun aaaaa
  • Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum  (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Di Kota Praya Kabupaten xxxx) 
  • Kompetensi Dalam Pembatalan Sertifikat Dan Implikasinya Terhadap Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah 
  • Pola Penyelesaian Sengketa Antar Pemegang Hak “De Yure” Dengan “De Facto” Pada Lokasi Program Konsolidasi Tanah Di Kota xxxx 
  • Tanggung Jawab Pidana Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 
  • Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor xxxxxx Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara 
  • Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak Atas Tanah Pada Areal Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Sekaroh (Studi Konflik Penetapan Hak Atas Tanah Di xxxxx Kabupaten xxxx
  • Penguatan Hak Atas Tanah Melalui Program Redistribusi Tanah Objek Landreform (Analisis Hukum Dalam Program Reforma Agraria (Redistribusi Tanah) Kepada Petani Di Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx)
  • Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Di Wilayah Hukum Kota xxxx) 
  • Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan 
  • Perlindungan Hukum Terhadap Karya-Karya Tradisional Masyarakat Adat Di Pulau xxxx
  • Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor aaaaa Tentang Desa xxxxx
  • Kebijakan Penal Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika 
  • Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 
  • Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun aaaa
  • Implementasi Permendagri No.aaaaa Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Studi Terhadap Keberadaan Masyarakat Adat  Cek Bocek Selesek Reen Suri Di Kabupaten xxxxx)
  • Kebijakan Formulasi Kewenangan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 
  • Redistribusi Tanah Negara Obyek Lanreform Dalam Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten xxxxx
  • Penerapan Asas Retroaktif Dalam Tindak  Pidana Terorisme 
  • Penyelesaian Sengketa Hak Masyarakat Diatas Hak Pengelolaan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) 
  • Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan Dkpp No.74/Dkpp-Pke-Ii/aaaa) 
  • Analisis Penyitaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 
  • Eksistensi Tanah Pecatu Di Kabupaten xxxx (Studi Kasus Di Desa xxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx) 
  • Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten xxxxxx
  • Kewenangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Melakukan Koordinasi Dan Pengawasan Dengan Unit Pelaksana Teknis  (Study Di Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham xxx) 
  • Kajian Yuridis Perubahan PT.xxxxx Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
  • Kedudukan Dan Peran Polisi Pamong Praja Dalam  Penegakan Perda Di Kabupaten xxxxxx
  • Eksekusi Obyek Sengketa Tanah Kawasan Bisnis Yang Masih Dalam Proses Peninjauan Kembali 
  • Bentuk Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Kepemilikan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang   Nomor aaaaa
  • Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat 
  • Fungsi Dan Peran Penyidik Pegaeai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menangani Tindak Pidana Di Bidang Merek 
  • Kedudukan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang Undang Nomor aaaaa Tentang Desa xxxxx
  • Paradigma Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam System Peradilan Di Indonesia  
  • Kewenangan Pemberian Kartu Izin Terbatas (KITAS) Bagi Orang Asing Yang Menikah Dengan Warga Negara Indonesia (Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No.aaaaa Tentang Keimigrasian) 
  • Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia 
  • Kewenangan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Ketatanegaraan 
  • Sistem Syuro’ Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan Islam 
  • Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System) 
  • Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izn Usaha Perkebunan Di Hutan Adat 
  • Pelaksanaan Corporate Social Reponsibility Di PT. xxxxx
  • Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi 
  • Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual (Studi Di Kota xxxx) 
  • Pelaksanaan Sistem Pengawasan Orang Asing Di Kabupaten xxxxx Di Lihat Dari Aspek Hukum Keimigrasian Sebagaimana Di Atur Dalam Uu No.aaaaa Tentang Keimigrasian 
  • Analisis Tentang Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas 
  • Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Berlakunya  Undang-Undang Nomor aaaaaa
  • Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UU No. aaaaa (Suatu Tnjauan Menurut Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam UUD NRI Tahun)  
  • Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi Nusa Tenggara   Barat   Nomor 1  Tahun  aaaa Tentang  Pajak  Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Kasus PT. xxxxx) 
  • Sistem Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara Berantai (Ketting Beschikking) Dalam Praktek Peradilan Tata Usaha Negara 
  • Kekuatan Hukum Bagi Warga Negara Asing Dalam Kaitannya Dengan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang No. aaaaaa Tentang Hak Tanggungan 
  • E-Procurement Dalam Mencagah Terjadinya Persaingan Tidak Sehat Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 
  • Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Hak Milik) Untuk Memperoleh Kepastian Hukum Dan Hak (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten xxxx 
  • Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah 
  • Peran Ombudsman Perwakilan Provinsi  Nusa Tenggara Barat Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pelayanan Publik 
  • Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau Dari Konsep Negara Kesejahteraan.
  • Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Desa Terhadap Tanah Pecatu Dengan Terbitnya Hak Pakai Atas Nama Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten xxxxx).
  • Peran Kepala Desa Sebagai Panitia Ajudikasi Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun aaaaTentang Pendaftaran.
  • Penerapan Prinsip Good Corporate Governanceoleh Pelaku Usaha Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha Yang Sehat (Studi Di PT. xxxxxx).
  • Kewenangan Dpr Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik Dari Aspek Ketatanegaraan.
  • Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi (Studi Perbandingan Melalui Lembaga Mediasi Pengadilan).
  • Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah  Dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1025 K/PDT/aaaa).
  • Sistem Pendaftaran Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.
  • Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Mitra Wira Usaha (Studi Kasus PT. xxxxxx).
  • Kebijakan Regulasi  Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
  • Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Tata Ruang Kota xxxx.
  • Tugas Dan Fungsi Kepala Lingkungan Sebagai Mitra Kerja Lurah Di Kota xxxx.
  • Perbuatan Melawan Hukum Dalam Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
  • Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun aaaa Tentang Sumber Daya Air Perspektif UUD 1945.

Di atas telah dijabarkan kumpulan judul Tesis jurusan Hukum. Bagi anda yang sedang mencari jasa bimbingan skripsi Hukum dapat juga menghubungi SkripsiYuk! untuk mendapatkan layanan yang diperlukan.