Hukum Pidana adalah salah satu jurusan yang akan membuat Anda mampu bekerja dalam berbagai bidang diantaranya menjadi Guru, Dosen, Peneliti, Aktivis LSM, Intansi Pemerintah dan sebagainya.
Pesan jasa Skripsi Hukum Pidana di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
100 Referensi Judul Skripsi Hukum Pidana
Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul skripsi jurusan Hukum Pidana, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!
- Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri X Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)
- Analisis Putusan Sanksi Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri X)
- Analisis Tentang Putusan Mahkamah Agung Dalam Proses Peninjauan Kembali Yang Menolak Pidana Mati Terdakwa Hanky Gunawan Dalam Delik Narkotika
- Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Oknum Polri
- Perbuatan Melawan Hukum Materil Berfungsi Positif Dan Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law
- Analisa Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona
- Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Satlantas Polresta Medan)
- Penerapan Pidana Denda Dalam Hukum Pidana (Studi Pelanggaran Lalu Lintas Di Medan)
- Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Study Putusan Nomor 600/PID.B/2009/PN.Mdn)
- Tindak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana
- Analisa Hukum Mengenai Eksistensi Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006
- Implikasi Uji Materil Mengenai Batas Usia Anak Dalam Proses Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana (Kajian Terhadap Putusan: Nomor 1/PUU-VIII/2010)
- Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polsek X
- Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
- Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di X
- Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 675/Pid.B/2010/PN.Mdn dan Putusan No. 1.366/Pid.B/2011/PN.Mdn)
- Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Dan Kedudukan Internet Protokol Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)
- Tinjauan Aspek Kriminologi terhadap Kenakalan Anak Jalanan di Kota X
- Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Putusan PN X No: 2068/Pid. B/2005/Pn.Jak.Sel)
- Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Bawah Umur ( Studi Putusan PN No. 609/Pid.B/2011/PN Mdn )
- Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif X Sebagai Wujud Hukum Berkeadilan Gender
- Penerapan Pidana Denda Sebagai Alternatif Dari Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek
- Batas-Batas Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Pidana
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Sh Penyalahgunaan Kartu Kredit
- Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Mal Praktek Medik Di Bidang Kedokteran
- Fungsionalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Hubungan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Yang Mempunyai Sanksi Pidana Di Propinsi X
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Kota X)
- Fungsionalisasi Sistim Pembinaan Narapidana Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan
- Profesionalisme Dan Kemandirian Polisi Di Bidang Penyidikan Sebagai Sub System Peradilan Pidana
- Kebijakan Legislatif Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Dan Aplikasinya
- Tinjauan Kritis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Sh Di Bidang Merek
- Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Yang Berakibat Mati
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pencurian Dan Pengangkutan Kayu Ilegal Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pelayaran Menurut Uu No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembujuk (Uitlokker) Sebagai Bentuk Penyertaan Dalam Tindak Pidana
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kenakalan Anak-Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Abortus Provokatus Kriminal
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Toerino, Sh Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana
- Kebijakan Hukum Pidana (Dalam Penanggulangan) Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana
- Perkembangan Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.
- Penanggulangan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet Dengan Hukum Pidana
- Perlindungan Hukum Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
- Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup.
- Pengaturan Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Perkara Pidana Dalam Hubungannya Dengan Praperadilan Hak-Hak Tersangka Menurut Undang-Undang No. 8 / 1981
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah.
- Aspek Hukum Pidana Dalam Pemanfaatan Kayu Jadi Bukan Milik Negara
- Eksistensi Rekonstruksi Sebagai Sarana Memperkuat Alat Bukti Guna Mengungkap Tindak Pidana
- Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Ditinjau Dari Aspek Asasi . Manusia
- Sinkronisasi Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan Perkara Pidana Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Integral
- Lembaga Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Terhadap Penyelenggaraan Hukum Pidana Dalam Rangka Pelaksanaan Ham
- Halangan Poligami Bagi Pria Beragama Islam Setelah Berlakunya Undang – Undang No. 1/1974 Ditinjau Dari Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Upaya Penyelesaian Kasus Biskuit Beracun.
- Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Agen Diplomatik (Suatu Studi Kasus Penyelundupan Obat Terlarang Oleh Agen Corps Diplomatik X Di X
- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 (Studi Terhadap Kasus &Quot;Oki&Quot;).
- Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Kabel Beraliran Listrik Untuk Melindungi Kolam Ikan Dari Pencurian Yang Berakibat Matinya Orang.
- Noodweer Exces Dalam Kasus Homoseks Yang Mengakibatkan Tewasnya Korban.
- Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Macet ( Pada P.T. X Cabang X ).
- Pemidanaan Korporasi Di Indonesia Berdasarkan Pa5Al 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.
- Praperadilan (Kasus Kapal Dagang Asing Mv. Cherry Navee Di Pengadilan Negeri X).
- Kejahatan Komputer Serta Tinjauan Yuridisnya.
- Dampak Disparitas Pidana Terhadap Proses Pembinaan Narapidana.
- Tolok Ukur Unsur Delik Culpa Pasal 359 Kuhp.
- Manipulasi Pajak Perusahaan Merupakan Tindak Pidana Korupsi.
- Malpraktek Kedokteran Sebagai Delik Kulpa.
- Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Menurut Uu No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana.
- Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Pihak Ketiga Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan.
- Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan Berencana.
- Tindak Pidana Perusakan Pada Program Dan Data Komputer.
- Pemanfaatan Lembaga Praperadilan Dalam Usaha Penegakan Hukum Lingkungan (Tinjauam Yuridis Atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri X No. 1/Pra/Pid/1994/Pn.Mkt.).
- Konflik Hukum Antara Korupsi Dengan Pencurian (Tinjauan Kasus Perbuatan Pidana Menurunkan Angka-Angka Kwh Meter Dan Penerapan Hukum Yang Tepat).
- Analisa Yuridik Terhadap Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
- Penerapan Undang – Undang Tindak Pidana Ekonomi Terhadap Pengangkut Rontokan Bunga Cengkeh Antar Daerah Tanpa Ijin.
- Eksistensi Dan Penerapan Uu No. Ll/Pnps/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Sebagai Sumber Hukum Positif Di X
- Surat Dakwaan Menurut Kuhap Dan Permasalahannya
- Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Penganiayaan Terhadap Orang Sipil.
- Penyidikan Dalam Hal Tertangkap Tangan.
- Pencurian Listrik Bukan Merupakan Tindak Pidana Korupsi.
- Aspek Pidana Pada &Quot;Perdagangan Seks&Quot; Tingkat Tinggi.
- Pemakaian Bilyet Giro Sebagai Suatu Sarana Dalam Melakukan Tindak Pidana Penggelapan.
- Pencurian Ikan Di Pasar Ikan X
- Pembunuhan Berencana Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Pasal 340 Kuhp.
- Analisa Yuridis Penarikan Kembali Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Penyidikan.
- Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Mingguan Tempo, Editor, Dan Tabloit Detik Serta Permasalahan Hukumnya.
- Hak Tolak Di Dalam Delik Pers.
- Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa Dalam Hal Tidak Diterbitkan Bukti Kepemilikan Yang Sah Atas Jual Beli Mobil Tadahan.
- Pertanggungjawaban Pidana Anggota Abri Dalam Kasus Pembunuhan.
- Akibat Hukum Dari Penyitaan Yang Tidak Sah Menurut Hukum Tersangka Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Melalui Lembaga Praperadilan.
- Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan (Studi Tentang Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja/Buruh Indonesia Dalam Kaitan Dengan Hak Asasi Manusia.
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana.
- Harmonisasi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di X
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengimplementasikan, Nilai Keadilan, Dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik).
- Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana
- Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Kebijakan Hukum Pidana Asas Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.
