Hukum adalah salah satu jurusan yang akan membuat Anda mampu bekerja dalam berbagai bidang diantaranya menjadi Guru, Dosen, Peneliti, Aktivis LSM, Intansi Pemerintah dan sebagainya.
Pesan jasa Skripsi Hukum di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
100 Referensi Judul Skripsi Hukum
Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul skripsi jurusan Hukum, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!
- Tinjaun Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota X
- Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Kosong di PT. X Cabang X
- Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan
- Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Financial Intelegence Unit Dalam Sistem Perbankan X
- Implementasi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Berkaitan dengan Prinsip Keterbukaan (Disclosure) dalam Perjanjian Investasi Antara Perantara Pedagang Efek Dengan Investor.
- Efektifitas Pasal 52 Huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pencantum.
- Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Rangka Meningkatkan Keuangan Negara.
- Hambatan Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten X).
- Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Dalam Perspektif Perkara No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg.).
- Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/Puu-Ix/2011 Terkait Pengaturan Piutang Badan Usaha Milik Negara Dalam Hal Permohonan Restrukturisasi Utang Oleh Debitur,
- Implementasi Peraturan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Dalam Proses Perizinan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- Efektifitas Pasal 14 Ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota X Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota X Tahun 2010 – 2030 Terhadap Pengalihfungsian Terminal Gadang Menuju Termi.
- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (Studi Implementasi Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/25/M.PAN/2/2004 di Kantor Kecamatan X.
- Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0411/Pdt.G/2011/Pa.Kota X.
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Dalam Prespektif Cybercrime (Kajian Normatif Komparatif Kuh Pidana, UU NO 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektron.
- Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terkait Dengan Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Kajian Viktimologi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Pengendara Kendaraan Bermotor yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ( Studi Kasus di Kepolisian Resor X)
- Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat (Studi Persepsi Pada Masyarakat Adat Osing di Desa X Kecamatan X Kabupaten X),
- Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit (Studi Kasus Di Rsd. XYZ).
- Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Hal Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi di PT XYZ. Kabupaten X).
- Tinjauan Mengenai Cyber Warfare Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Antara Rusia dengan Georgia Pada 7 Agustus 2008),.
- Penggunaan Indirect Evidence Oleh Kppu Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di X (Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
- Sinergitas Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Pada Pemerintah Kabupaten X Dalam Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pengolahan Ikan Di Muncar,
- Akibat Hukum Putusan Perkara Nomor:191/Pdt.G/2011/Pn.Mlg Dengan Obyek Gugatan Harta Bersama (Analisis Yuridis Tentang Kompetensi Absolut).
- Analisis Yuridis Tentang Penerapan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Uu No. 5 Tahun 1999 Dan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Tanggung Jawab Negara Terhadap Perburuan Ikan Paus Secara Ilegal Berdasarkan Perspektif International Convetnion For Regulation Of Whaling (Icrw).
- Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional,
- Tanggung Jawab Developer Yang Wanprestasi Dalam Kontrak Jual Beli Rumah Dan Hubungan Hukumnya Dengan Perlindungan Konsumen,.
- Upaya PT XYZ Dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pengangkutan Pupuk Kantong Bersubsidi.
- Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan E-money Terkait Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat Dalam Penyaluran Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi Kota Blitar (Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah.
- Upaya POLRI Dalam Pencegahan Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Perusahaan dan Pengemudi Bus Angkutan Umum (Studi di Polisi Resort Sidoarjo).
- Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Berkaitan Dengan Penjualan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen.
- Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/Pa.Ml).
- Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Sumber Daya Alam.
- Penyelesaian Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Roda Empat (Studi di PT. XYZ Cabang X).
- Whistleblower System Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mencegah Persekongkolan Tender (Bid Rigging) Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak sehat.
- Penolakan Pemerintah Iran Terhadap International Atomic Energy Agency (Iaea) Untuk Melakukan Pemeriksaan Pengembangan Energi Nuklir Di Wilayah Negara Iran Ditinjau Dari Perspektif Statuta Iaea.
- Hak Menguasai Oleh Negara Dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Di X (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi).
- Pengawasan Terhadap Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (Studi Dalam Perspektif Pasal 64 Yo Pasal 69 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di X),
- Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X).
- Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara X).
- Efektifitaspasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahterkait Tindakan Administratif Ppat Yang Tidak Menyampaikan Akta Tepat Waktu Kepada Kantor Pertanahan
- Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Tuntutan Pidana Terhadap Anak Nakal (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi X Di X).
- Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam Lingkup Peradilan Militer (Studi Terhadap Peran Polisi Militer Kodam Angkatan Darat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dikalangan Tni Angkatan Darat).
- Efektifitas Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri Di Kota Madiun Pasca-Reformasi Birokrasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri,
- Urgensi Kriminalisasi Terhadap Tindakan “Spamming” Dalam Hukum Pidana Di X
- Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 Terkait Pelaksanaan Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Melalui Bidan Praktik Mandiri
- Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja ( Studi kasus PT. XYZ ).
- Efektivitas Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terkait Dengan Peralihan Hak Milik Atas Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Studi Di Kota X).
- Implementasi Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Atas Kerugian Konsumen (Studi pada Pelaku Usaha Jasa Laundry di Kelurahan X).
- Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang Dalam Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Di Kota X Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota X Nomor 7
- Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di X Dalam Otonomi Daerah ( Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan).
- Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaksanakan Prosedur Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Proses Pengikatan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Konvensional.
- Dampak Yuridis Dicabutnya Hak Monopoli Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) (Studi Pada PUSKUD X),
- Klaim Asuransi Kendaraan Umum Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Penumpang Dan Korban Di Luar Kendaraan Umum. (Studi Kasus Di Kabupaten X).
- Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi NOSE: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Diskresi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Ringan Di Polres Kota X).
- Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Polres KotaX).
- Pelaksanaan Perlindungan Hukum Koperasi Apabila Debitur anprestasi Pada Kredit Tanpa Jaminan (Study di KSP X).
- Implementasi Kewajiban Pengusaha Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi Sales Promotion Girl Di Departement Store (Studi Kasus Di Matahari Departement Store Pasar Besar X).
- Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas X, Agustus 2013, Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pidana Izin Hiburan
- Eksekusi Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Tanah Dan Bangunan Rumah Diatasnya Yang Telah Menjadi Objek Hak anggungan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri X).
- Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/P UU-IX/2011 Terhadap Job Insecurity Pekerja Outsourcing.
- Hukum Administrasi Negara, Implementasi Peraturan Daerahkota X No 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Pendapatan Kota X).
- Efektifitas Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Dan Perdagangan Terkait Jarak Pendirian Minimarket Dengan Pasar Tradisional.”
- Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Kp 152 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Kargo Dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara (Studi Di Bandara X).
- Kontribusi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Untuk Penjatuhan Vonis Tindak Pidana Ringan
- Optimalisasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terkait Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten X).
- Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Menjadi Badan Hukum KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) (Studi di Koperasi Syariah Fanshob Karya, Kabupaten X).
- Pelaksanaan Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Bentuk Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt XYZ.
- Tinjauan Atas Kebijakan Pemerintah Kota X Dalam Pelepasan Tanah Negara Kepada Orang Yang Menguasai (Studi Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota X).
- Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Studi Di Badan Lingkungan Hidup Kota X).
- Implementasi Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011, (Studi di Puskesmas X Kabupaten X)
- Kekuatan Mengikat Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Ayah Biologis Terhadap Anaknya Studi Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puuviii/ 2012.
- Pelaksanaan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten X (Studi di Pemerintah Kabupaten X).
- Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Doping Golongan Psikotropika Di Kalangan Pemain Sepak Bola (Studi di Pengcab. PSSI dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten X).
- Perubahan Simpanan Wajib Menjadi Sertifikat Modal Koperasi Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,.
- Implikasi Yuridis Putusan Nomor 564/Pdt.G/Pn.Jkt.Sel (Analisis Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya ( Studi Normatif Putusan Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi ).
- Pelaksanaan Kemitraan Antara Pelaku Usaha Toko Modern Dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten X Nomor 3 Tahun 2012
- Sinkronisasi Pengaturan Tentang Kedudukan Hukum Antara Kreditor Separatis dan Buruh Terkait Dengan Pembayaran Utang Dalam Putusan Kepailitan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus di UPPA Polres X).
- Upaya Bank Syariah Dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Muarabahah Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi di Bank BRI X Cabang X).
- Wewenang Gubernur Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten X Dan Kabupaten X
- Hambatan Pelaksanaan Peranan Polisi Dalam Pengamanan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Di Polres X Kota (Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik X Nomor 8 Tahun 2012)
- Restrukturisasi Kredit Oleh Pt. XYZ Cabang X Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten X
- Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri
- Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal (Studi Implementasi Pasal 94 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Studi Di Pasar Besar.
- Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi di Kabupaten X).
- Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata Terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( Studi di X Kota X ).
- Hambatan Pelaksanaan Bab Xiii Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pembubaran, Penyelesaian Dan Hapusnya Badan Hukum Koperasi (Study Kasus Di Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten X),
- Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Dalam Penataan Permukiman Di Daerah Sempadan Sungai Berdasarkan Studi Implementasi Pasal 48 Peraturan Daerah Kota X Nomor 4 Tahun 2011
- Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Batu Dalam Hal Pemekaran Wilayah Kecamatan Di Kota X Berdasarkan Pp No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota X).
- Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf K Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Pidana
- Analisa Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Perairan Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Perikanan X),.
- Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Variasi Tanaman & Zat Yang Mengandung Efek Narkotika (Studi Kasus Di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota X).
- Pelaksanaan Transparansi Dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten X (Studi Di X Kabupaten X).
- Ratio Legis Presiden Abdurrahman Wahid Menjadikan Khonghucu Sebagai Agama Resmi Negara (Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 ).
- Perdebatan Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di X.
