Hukum adalah jurusan yang memelajari segala sesuatu tentang hukum baik praktek ataupun teorinya. Hukum mengatur bagaimana manusia bertindak dan bertingkah laku supaya tidak merugikan orang lain.
Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
Kumpulan Ide Judul Skripsi Hukum
SkripsiYuk! telah merangkum ratusan Judul Skripsi Jurusan Hukum yang berasal dari situs resmi dan dapat anda pakai sebagai referensi pengajuan judul proposal.
- Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa X Kabupaten X
- PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA X TAHUN 2019.
- THE ROLE OF LOCAL GOVERNTMENT IN GUIDING AND SUPERVISING BUMDesa MANAGEMENT IN KASIHAN SUBDISTRICT X REGENCY.
- IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (4) PERATURAN DAERAH X NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
- ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG ATAS KENDALA OPERASIONAL PENERBANGAN.
- IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENDAFTARAN PENCATATAN AKTA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN X
- TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENJAMINAN BILYET GIRO (BG) KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN HUTANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI X
- PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KABUPATEN BANGKA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK X NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA.
- JAMINAN HASIL TRANSAKSI FIDUSIA (Studi di TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENANGANI SINDIKAT PENADAHAN ATAS OBJEK Kepolisian Resort Kota X).
- REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA.
- PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ANTAR MASYARAKAT DESA OLEH KEPALA DESA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN (Studi di Desa X dan Desa X).
- KAJIAN HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NO 61/2014 TENTANG LEGALISASI ABORSI KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KORBAN DAN HAK ASASI MANUSIA.
- IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN.
- URGENSI PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM PASCA PENYELENGGARAAN SISTEM PUBLIKASI PUTUSAN MELALUI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG.
- Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana).
- KEBUTUHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI.
- ANALISIS SUBSTANTIF PERMENKES NO. 47 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KEGAWATDARURATAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.
- PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG TERHADAP PIUTANG NEGARA TANPA BARANG JAMINAN YANG MACET PADA KASUS UKT (UANG KULIAH TUNGGAL).
- REKONSTRUKSI HUKUM KELEMBAGAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGAN ILLEGAL FISHING DI INDONESIA: SATGAS 115.
- HARMONISASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PERMENDES PDTT.
- PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE).
- PENERAPAN PEDOMAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR DI SMK DAN SMA (Studi Sosiologi Hukum Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib Peserta Didik di SMK Negeri X dan SMA PGRI X).
- IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DALAM INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES PADA UU NO. 18 TAHUN 2017 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI.
- ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA (Studi di FIFGROUP Finance Cabang X).
- PENERAPAN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DI X
- PIDANA KERJA SOSIAL DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF.
- REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM BIDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XIII/2015.
- IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI X
- Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Bidang Syari’at Islam di X
- REKONSTRUKSI AUDIT MATERNAL SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.
- PENGESAHAN ALIH DEBITUR KREDIT PERUMAHAN OLEH PENGADILAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Karanganyar Nomor: 40/Pdt.G/2013/Pn.Kray).
- IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE : ANALISIS YURIDIS TIDAK DAPAT DITERIMANYA PENUNTUTAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus?2013).
- ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS DAN EQUALITY BEFORE THE LAW PASAL 75, 76, 81 DAN 82 UNDANG – UNDANG N0. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
- “REKONTRUKSI TERHADAP PERBUATAN PROSTITUSI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”.
- KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN (Analisis terhadap Sila ke 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat X).
- “KRIMINALISASI HUBUNGAN SEKSUAL LGBT SEBAGAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM” PIDANA.
- ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BUMN UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK MONOPOLI DAN ATAU PEMUSATAN KEGIATAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
- NEGOISASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK PASIEN.
- STRATEGI PENANGGULANGAN EIGENRICHTING DENGAN PENDEKATAN TEORI KRIMINOLOGI (STUDI WILAYAH HUKUM POLRESTA X KOTA).
- IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 DI TINJAU DARI PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota X
- PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN (ANALISIS PUTUSAN PN NO.38/PDT.G/2016/PN.BNA DAN PUTUSAN KASASI NO.1550 K/PDT/2016).
- ANALISA PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERHADAP NAFKAH PERCERAIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM BAGI PNS.
- PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.
- Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumsi Siswa Kelas Xii Ips Di Smanegeri X.
- Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Berbantuan Media Visualterhadap Hasil Belajar Siswa Kelas Xi Multimedia Pada Mata Pelajaran Prakarya Dan Kewirausahaan Di Smk X
- ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN IKRAR WAKAF PADA PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2018/PAJT ).
- PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.
- ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS.
- PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN BIDANG KEAGRARIAAN DI KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR X
- PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAN AIR SOFTGUN UNTUK MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Kasus Perkara No. 80/ Pid.Sus/2015/PN Kla).
- UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI PROVINSI X (Studi Pada Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah X).
- ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI ( STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2018/PN GNS ).
- ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PERKOSAAN SUAMI TERHADAP ISTRI (MARITAL RAPE) DALAM PASAL 480 RUU KUHP.
- PELAKSANAAN KAWIN LARI (SEBAMBANGAN) PADA MASYARAKAT SUKU DAYA DI KABUPATEN X KOMERING ULU SELATAN.
- STUDI KOMPARATIF PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN KUHP.
- ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA DENGAN KONSEP DENDA HARIAN (DAY-FINE)DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN RKUHP 2015.
- PENERAPAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN BANK(Studi di OJK X).
- FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Perkara Nomor :28/Pid.Sus-Anak/2015/PN.SDN).
- PENEGAKAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 03/KPPU-L/2012 dan Putusan Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst).
- PENYELESAIAN KAWIN LARI (SEBAMBANGAN)PADA MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR (Studi Kasus di Kecamatan Batu Brak Kabupaten X).
- PENYELESAIAN MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DI KABUPATEN X
- ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 12 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.
- STUDI KOMPARATIF PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TERORISME DENGAN NARAPIDANA UMUM.
- PROSEDUR PENGAMANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi pada PT X).
- PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MODUS PENIPUAN PEMBELIAN HANDPHONE SITAAN OLEH POLISI GADUNGAN.
- PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.
- ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA PATEN YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN (LACK OF NOVELTY) (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 108 PK/Pdt.Sus.HKI/2013 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018).
- PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MOBILISASI MASSA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU.
- PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN X.
- UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PEMERASAN OLEH OKNUM WARTAWAN (Studi Kepolisian Resor X).
- ANALISIS PERBANDINGAN DUA PUTUSAN PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA BERDASARKAN ALAT BUKTI SURAT VISUM ET REPERTUM (Putusan Nomor : 670/Pid.B/2019/PN Tjk dan No : 554/Pid.B/2018/PN Kla.).
- KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA MATI SEBAGAI SANKSI PIDANA KHUSUS DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2015.
- PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP GUGATAN PEMILIK ASAL PADA JUAL BELI TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT.
- PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR I TAHUN 2016 TENTANG KEWAJIBAN SOSIAL PELAKU USAHA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN.
- “STANDARDISASI PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU” (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR: 58-PKE-DKPP/IV/2019 DAN PUTUSAN DKPP NOMOR: 118-PKE-DKPP/VI/2019).
- PERAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN X DALAM MEMBERIKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.
- PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS (STUDI DI DESA X KECAMATAN X KABUPATEN X).
- UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVIS (Studi Pada Kepolisian Resor Tulang Bawang).
- PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PELANGGAN TELKOMSEL (STUDI PADA KANTOR TELKOMSEL X).
- STATUS DAN HAK TERTANGGUNG AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI ALIFFIRA SEKARNINGRUM 1612011199.
- ANALISIS KEBIJAKAN PELIMPAHAN PERKARA PIDANA MELALUI SISTEM ONLINE (e-court) BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2019.
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG TERLAHIR DILUAR PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.
- PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENJUALAN DATA PRIBADI MELALUI SITUS ONLINE (Studi Kasus Polda Metro Jaya).
- TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN KEPADA PEMBANTU RUMAH TANGGA(Studi pada Wilayah Polda X)
- IDENTIFIKASI PENDAFTARAN DESAIN DISTRO WANNA KNOW YOU DAN AKTANARA CLOTHING SEBAGAI KARYA INTELEKTUAL.
- ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP ORANG YANG MENAWARKAN JASA SANTET (Kekuatan Gaib) dalam RUU KUHP.
- PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA X KECAMATAN X KABUPATEN X.
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT. X UNIT PELABUHAN X.
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS DAN PENERBIT BUKU DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN BUKU.
- PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DAN DRIVER PT. X DI KOTA X (Studi Pada PT. X Cabang Kota X Dan Dinas Tenaga Kerja Kota X).
- PERAN DIREKTORAT POLISI PERAIRAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN PELAYARAN (Studi Pada Direktorat Polisi Perairan Polda X).
- KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM PENERAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI (E-PLANNING).
- KEBIJAKAN FORMULASI ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG TERORISME (Sesuai Fungsi Asas Legalitas Hukum Pidana).
- EKSISTENSI PIIL PESENGGIRI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG DI PEKON MARGAKAYA KECAMATAN X KABUPATEN X
- ANALISIS PENEGEKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN AKI TOWER PROVIDER (Studi di Poltesta Kota X).
- PELAKSANAAN PENGAWASAN PERDAGANGAN TERHADAP BARANG YANG DIAWASI, DILARANG, DAN/ATAU DIATUR (Studi pada Dinas Perdagangan Kabupaten X).
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA X NOMOR 8 TAHUN 2018
- KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN X
- ANALISIS PERAN IMIGRASI DAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dan Polda Kepulauan X).
- PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KULINER ANTARA LAMPUNG FOODIES DENGAN PENYEWA (TENANT) FESTIVAL X FOODIES NIGHT MARKET (LFNM) 2.0.
SkripsiYuk! melayani jasa skripsi bandung dengan jurusan hukum dan jurusan lain secara online.
