Kumpulan Ide Judul Skripsi Ilmu Hukum

Ilmu Hukum adalah salah satu jurusan terkeren yang banyak dipilih. Pekerjaan bergengsi siap menanti, seperti menjadi legal staff atau bagian HRD yang pastinya bisa bertemu orang-orang bertalenta. Namun, untuk mencapai titik tersebut. Anda harus menyelesaikan setidaknya jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum dengan kegiatan yang menyertai seperti magang, PKL, dan KKN jika pandemi telah berakhir serta skripsian.

Pesan Jasa skripsi Ilmu Hukum di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.

Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul skripsi jurusan Ilmu Hukum, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

Hambatan Pemerintah Kota Malang Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Kemitraan.
Keterkaitan Place Attachment terhadap Keinginan Mmepertahankan Lahan Pertanian Pangan di Kecamatan X, Kabupaten X.
Pengaruh Terapi Tepung Tapioka Terhadap Kadar Malondialdehyde dan Gambaran Histopatologi Organ Lambung pada Tikus (Rattus norvegicus) Model IBD Hasil Induksi Indometasin.
Implementasi Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota X Tahun 2011-2030 (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota X).
Penerapan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres X).
Izin Penangkaran Satwa Dilindungi Jenis Jalak Bali Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam X (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam X).
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA X TAHUN 2019.
THE ROLE OF LOCAL GOVERNTMENT IN GUIDING AND SUPERVISING BUMDesa MANAGEMENT IN KASIHAN SUBDISTRICT BANTUL REGENCY.
IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (4) PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG ATAS KENDALA OPERASIONAL PENERBANGAN.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENDAFTARAN PENCATATAN AKTA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN X.
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PENJAMINAN BILYET GIRO (BG) KOSONG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN HUTANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI X.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KABUPATEN X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA.
Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa X Kabupaten X.
Penerapan Pasal 35 Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Studi Kasus Badan Pengelola Sarana Air Bersih Dan Sanitasi (BPSAB-S) Tirta Asri Desa X Kecamatan X Kabupaten X).
Аkibаt Hukum Penghаpusаn Stаtus Persero Menjаdi Non Persero Pаdа BUMN Pertаmbаngаn Dаlаm Pembentukаn Holding BUMN (Studi Kаsus PT. X, PT. X Dаn PT. X Menjаdi PT. X).
Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No 5 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten X).
Perlindungan Hukum Pengguna Facebook terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi untuk keperluan Personalized Advertising (ditinjau dari Privacy Policy Facebook).
Implementasi Tindakan Kepala Desa Randuagung Pada Program Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten X Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa).
Penetapan Sah Tidaknya Status Tersangka Pada Perkara Korupsi Budi Gunawan ( Study Normatif Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel – Praperadilan ).
Batasan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Toko Modern Yang Melanggar Izin Usaha Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten X).
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Dengan Mengesampingkan Ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Upaya Penyelesaian Sengketa Pt. Indo Hwaseong Utama Sebagai Investor Atas Wanprestasi Pihak Mitra Dalam Perjanjian Investasi Bersama (Studi Di Pt. X).
Bentuk Pengawasan Pemerintah Kota Malang Terhadap Bangunan Mall Yang Belum Memiliki Sertifikat Laik Fungsi (Studi Implementasi Pasal 123 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung).
Kepastian Hukum Pengaturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Game Online Terkait Data Pribadi Dan Virtual Property Pada Aplikasi Game Online “Mobile Legends : Bangbang”.
Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Orang Mati (Studi Putusan Pengadilan Negeri X No. 610/Pid.B/2014/PN.Bwi dan Putusan Pengadilan Negeri X No. 1651/Pid.B/2014/PN.TNG.).
Tolok Ukur Pelanggaran Hak Integritas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi, Lukisan Dan Gambar.
Kontribusi Penelitian Balai Pemasyarakatan Terkait Fungsi Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di kantor Balai Pemasyarakatan Klas X).
Perizinan, Pembinaan, Dan Pengawasan Terhadap Praktik Tukang Gigi Di Kota Malang (Studi Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi).
Implikasi Hukum Hak Komunal Terhadap Hak Ulayat Desa Adat (Kajian Atas Pasal 103 UU Desa dan Pasal 3 ayat (1) Permen ATR/KBPN N0. 10 Tahun 2016).
Pemenuhan Status Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing Tanpa Identitas Diri (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I X).
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bahan Bakar Minyak Yang Dibeli Dari Pompa Bensin Mini (Studi Efektivitas Pasal 8 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan X Kota X).
Pertimbangan Yuridis Penetapan Tersangka Sebagai Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK (Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi).
Memaknai Asas Keadilan, Profesionalitas, Dan Proposionalitas Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X).
Analisis Putusan Sengketa Perdagangan Internasional Oleh World Trade Organization Tentang Impor Produk Hortikultura, Hewan, Dan Produk Hewan Indonesia.
Larangan Pengalihan Atau Pembagian Kekayaan Yayasan Kepada Pembina, Pengawas, Dan Pengurus (Studi Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pada Yayasan Sosial Ukhuwah Islamiyah, Yayasan Universitas Islam Malang, Dan Yayasan Perkumpulan Pengelola Pendidikan Umum Dan Tinggi Nasional Di Malang).
Analisis Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Di Waduk Karangkates Kabupaten X (Studi di Waduk X Kabupaten X).
Analisis Yuridis Mengenai Kewajiban Adanya Identitas Penjual Didalam Online Marketplace Terkait Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dan Transaksi Elektronik.
Efektivitas Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Penelitian Di Dinas Pehubungan Kabupaten X).
Status Hukum Pendirian Start-Up Di Bidang Gadai Online Dengan Sistem Teknologi Finansial.
Peran Polisi Resort Malang Kota Dalam Menertibkan Aksi Balap Liar (Studi Efektivitas Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Penempatan Material Bangunan (Studi Efektivitas Pasal 8 Huruf a Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten X Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum).
Pelaksanaan Pasal 134 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung Terkait Dengan Pembangunan Jembatan Tanpa Izin.
Pelaksanaan Diskresi Gubernur Dki Jakarta Terkait Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang Dalam Perspektif Dan Pelaksanaan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Studi Kasus Penutupan Jalan Jatibaru).
Analisis Yuridis Unsur Dengan Rencana Dalam Pasal 340 Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 88/PID.B/2012/PN.TRK Dan Putusan Nomor 89/PID.B/2012/PN.TRK).
Pelaksanaan Sistem Official Assessment Sebagai Teknik Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan X Kabupaten X ).
Alasan Penyidik Tidak Melakukan Penyidikan Terhadap Website Penyedia Layanan Unduh Proprietary Software Secara Gratis (Studi Di Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia).
Penerapan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Mengenai Pemberlakuan Kartu GPN Oleh Bank Umum Dalam Sistem Pembayaran (Studi Di Bank X Di Kota X).
Pelaksanaan Hak Desain Industri Kendang Jimbe Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota X).
Analisis Yuridis Sengketa Merek Yang Memiliki Persamaan Antara Pemegang Hak Merek Dan Pengguna Merek Pertama (Studi Kasus Putusan MA No. 491 K/Pdt.Sus-HKI/2015).
Analisis Putusan Hakim Nomor 607/PID.B/2015/PN.KAG Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Kehadiran Ritel Modern Di Kabupaten X.
Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesianomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Sebagai Upaya Pemberian Kepastian Hukum (Studi Di Kantor Pertanahan Kota X).
Kewajiban Penetapan Pemilik Manfaat Bagi Korporasi Berbentuk Yayasan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Penerapan Asas Good Governance Dalam Layanan Unggulan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat X (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat X).
Penerapan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court) Mengenai Advokat Sebagai Pengguna Terdaftar Dalam Sistem Pendaftaran Perkara.
Upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Sumber Daya Alam Di Indonesia (Studi Empiris di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM).
Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Terkait Dengan Peyidikan Pertambangan Tanpa Izin (Studi Polisi Daerah X ).
Аnаlisis Dаsаr Pertimbаngаn Hаkim Dаlаm Menjаtuhkаn Putusаn Bebаs Terhаdаp Terdаkwа Korupsi (Studi Putusаn Nomor 06/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR Dаn Putusаn Nomor 2170 K/PID.SUS/2015).
Analisis Peraturan Walikota Bontang Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket Dalam Perspektif Persaingan Usaha.
Penerapan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/16/Pbi/2016 Terhadap Kredit Pemilikan Apartemen Indent Secara Pre Project Selling (Studi di PT. XTbk. Kantor Pusat X.
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nafkah Madliyah Kepada Mantan Istri Dan Anak Dalam Cerai Gugat.
Implementasi Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tetang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Di Polres X).
Penegakan Sanksi Administrasi Bagi Penyelenggara Pemondokan Yang Tidak Mematuhi Pasal 8 Ayat (1) Huruf E Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Studi Di Kelurahan X Kecamatan X Kota X).
Penerapan Kebijakan Yang Mewajibkan Seluruh Masyarakat Untuk Menjadi Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Dan Peserta Dari Peralihan Pt Jamsostek (Studi Di Kantor Bpjs Ketenagakerjaan Kota Madiun).
Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Di Kepolisian Daerah X).
Penerapan Pasal 12 Huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Perkara Nomor : 39/Pid.Sus/PN.SIT Berdasarkan Hukum Progresif.
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I X).
Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Melarang Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Tinjauan Yuridis Desain Cleanroom Pada Program Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Putusan Kasus Oracle Vs Google Tahun 2018).
Tinjаuаn Yuridis Terhаdаp Putusаn Komisi Pengаwаs Persаingаn Usаhа (KPPU) Mengenаi Pengenааn Dendа Pаdа Perusаhааn Yаng Terbukti Melаkukаn Persаingаn Usаhа Tidаk Sehаt.
Perlindungan Hukum Ketersediaan Sumber Daya Air Bagi Masyarakat (Studi Di Kota X).
Akibat Hukum Lewatnya Batas Waktu penyampaian Laporan Kecelakaan Kerja Pekerja Migran Indonesia (Analisis Yuridis Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia).
Budaya Hukum Pekerja Harian Lepas Dalam Penegakan Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Di Ptpn X Pabrik Gula Pesantren Baru Kota X).Pembatasan Hak Beragama Bagi Muslim Uighur Oleh Pemerintah Daerah Xinjiang China Ditinjau Dari Hukum Internasional.
Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pihak Kontraktor Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Sertifikat Keahlian Dengan Memalsukan Data Pengalaman Pekerjaan ( Studi Di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Kota X ).
Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Terkait Kesepakatan Tarif Minimum Dalam Perjanjian Kemitraan Pt Aplikasi Karya Anak Bangsa Pada Aplikasi Go-Jek.
Implementasi Pasal 224 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Syarat Camat (Studi Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Derah Kabupaten Paser, X).
Penerapan Pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/ P.Ojk 05 / 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Terkait Kewenangan OJK Dalam Pengenaan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Tanpa Didahului Peringatan (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat X).
Pertimbangan Penyidik Polri Menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penyidikan Perkara Lalu Lintas Yang Mengalami Rem Blong (Studi di SATPAS Polres X).
Konsep Luka Berat Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Korban.
Implementasi Pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten X).
Akibat Hukum Jika Perundingan Tidak Menghasilkan Kesepakatan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 141 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Tinjauan Yuridis Pasal 182 Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Hak Politik Mantan Narapidana (Studi Perspektif Etika Hukum).
Efektivitаs Pelаksаnааn Elektronik Retribusi Pаsаr Di Pаsаr Blаmbаngаn Untuk Meningkаtkаn Pendаpаtаn Аsli Dаerаh Kаbupаten Bаnyuwаngi (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten X).
Implementasi Pasal 77 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Mengelola Tanah Desa Untuk Memajukan Desa (studi di Kantor Kepala Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X).
Analisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Penambang Dan Penambang Pada Sumur Minyak Tua Di Kabupaten X.
Urgensi Kesesuaian Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dengan Asean Regional Guidelines On Competition Policy.
Аlаsаn Bidpropаm Tidаk Menerаpkаn Pаsаl 12 Аyаt 1 Perаturаn Pemerintаh Nomor 1 Tаhun 2003 Tentаng Pemberhentiаn Аnggotа Kepolisiаn Negаrа Republik Indonesiа Terhаdаp Аpаrаt Kepolisiаn Yаng Melаkukаn Tindаk Pidаnа Pemerаsаn (Studi Kаsus Di Bidpropаm Kepolisiаn Dаerаh Metro Jаyа).
Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Pada Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Yang Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 146/PID.B/2015/PN. SKH Dan Putusan Nomor 558/PID.B/2012/PN.JKT.UT).
Analisis Pasal 22 Pojk Nomor 29 Tahun 2014 Jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Jangka Waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia Demi Terwujudnya Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan.
Perjanjian Lisensi Patent Pooling Sebagai Perilaku Anti Monopoli Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.
Akibat Hukum Pungutan Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Implikasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan Melalui Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
Efektifitas Pengawasan Terhadap Kepemilikan Ikan Berbahaya (Studi Dinas Perikanan Kabupaten X).
Hak Atas Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dipekerjakan Secara Terus Menerus.
Yuridis Status Hukum Komponen Pendukung Pertahanan Negara Republik Indonesia Menurut Prinsip Pembedaan (Distinction Principle).
Penyidikan Terhаdаp Tindak Pidana Pembukааn Lаhаn Dengаn Cаrа Membаkаr (Studi di Kepolisiаn Resor Kаbupаten X).

SkripsiYuk! menyediakan jasa skripsi makassar dan jasa pembuatan skripsi Ilmu Hukum, yang melayani jenjang S1,S2,dan S3 yang berada di seluruh kampus di Indonesia. Bagi Anda yang berminat menggunakan salah satu layanan kami yaitu konsultasi judul Ilmu Hukum, pembuatan skripsi, dan bimbingan. Segera hubungi kami melalui kontak wa yang tercantum.

SkripsiYuk!D — Konsultasi, Penyusunan, Bimbingan

Di atas telah dijabarkan kumpulan judul skripsi jurusan Ilmu Hukum. Bagi anda yang memiliki kebutuhan pembuatan tesis dan kebetulan berada di Medan dapat menggunakan layanan jasa tesis Medan 2021 milik SkripsiYuk!. Dengan cara menghubungi whatsApp di bawah