Hukum Internasional adalah salah satu jurusan yang tersedia di semua kampus, seperti UGM, UIN, UB, dll. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
Ide Judul Skripsi Jurusan Hukum Internasional
SkripsiYuk! telah merangkum ratusan Judul Skripsi Jurusan Hukum Internasional yang berasal dari situs resmi dan dapat anda pakai sebagai referensi pengajuan judul proposal.
- TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN AGENT ORANGE DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT Hk Internasional
- ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PEMENUHAN HAK MENERIMA UPAH YANG SAMA TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DAN IMPLEMENTASINYA DI X
- KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION DALAM UPAYA MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
- KAJIAN HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI IKAN DIWILAYAH PERAIRAN X BERDASARKAN UNCLOS 1982
- KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL PEREKRUTAN ANAK SEBAGAI PASUKAN PERANG (COMBATANT)
- TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN BENDA-BENDA BUDAYA SELAMA KONFLIK BERSENJATA MENURUT Hk Internasional
- MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS PERISTIWA GENOSIDA TERHADAP ETNIK KURDI DI NEGARA IRAK PADA TAHUN 1988-2006 (SUATU KAJIAN TERHADAP ETNIK KURDI DI NEGARA IRAK
- TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP OBJEK RUANG ANGKASA BERUPA SATELIT YANG MENJADI SAMPAH DI RUANG ANGKASA
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL MENURUT Hk Internasional
- PENGATURAN MENDAPATKAN DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN Hk Internasional SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN JEPANG
- PENERAPAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN INTERNASIONAL
- PENERAPAN PRECAUTIONARY PRINCIPLE TERHADAP PEMANFAATAN GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS MENURUT CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY DAN THE SANITARY AND PHYTOSANITARY AGREEMENT
- PENERAPAN RESPONSIBILITY TO PROTECT DALAM PENYELESIAN KRISIS KEMANUSIAAN DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH OLEH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
- PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES AND OPTIONAL PROTOCOL DAN IMPLEMNETASINYA DI INDONESIA DALAM BIDANG TRANSPORTASI UDARA
- PERBANDINGAN IMPLEMENTASI TRIPS (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) AGREEMENT DI NEGARA ANGGOTA ASEAN
- PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR MENURUT INTERNATIONAL CONVENTIONS FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERORISM 2005 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDNESIA
- SINKRONISASI ASEAN REGIONAL GUIDELINES ON COMPETITION POLICY DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
- DESKRIPSI KAPAL KESEHATAN (HOSPITAL SHIPS) DALAM HUKUM HUMANITIER INTERNASIONAL
- DESKRIPSI PROSES SUKSESI TIMOR LESTE MENURUT Hk Internasional
- PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DI INDONESIA
- STUDI PERBANDINGAN INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY), THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) DAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
- PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
- PERAN UNI EROPA DALAM MENANGANI PENGUNGSI SURIAH
- PEMBERANTASAN PEMBAJAKAN KAPAL DI PERAIRAN FILIPINA BERDASARKAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (ACCT)
- PENGATURAN PENCEGATAN (INTERCEPTION) PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL
- TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENEMBAKAN PESAWAT TERBANG SIPIL DI ATAS WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN Hk Internasional
- KERJASAMA PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT BERDASARKAN MANADO OCEAN DECLARATION (MOD) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
- TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANA INDONESIA
- KEDUDUKAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DALAM Hk Internasional
- PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANATRA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG KEDAULATAN ATAS PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
- MEKANISME MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TERHADAP PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DIATUR DALAM UNITED NATIONS CONVETION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
- TINDAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENERANGI TERORISME DI AFGHANISTAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PRINSIP NON INTERVENSI
- PERANAN AFRICAN UNION (AU) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI SOMALIA
- PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB MENURUT PIAGAM PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI SUDAH SELATAN
- KAJIAN MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KUIL PREAL VIHEAR ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA BERDASARKAN Hk Internasional
- Kegiatan Militer di Ruang Angkasa Ditinjau Dari Article IV Of The Outer Space Treaty 1967
- Kedudukan Suaka Margasatwa Karang Gading Dan Langkat Timur Laut Sebagai Kawasan Konservasi Ditinjau Dari Segi Hk Internasional
- Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menanggapi Tuduhan Atas Pelanggaran Ham Di X
- Langkah Peraturan Presiden Radigro Duterte Terhadap Pemberantasan Narkoba Menurut Convention Against Torture and Other Cruet, In Human or Degrading Treatment or Punishment
- Pengaturan Hukum Tentang Pengawasan Wilayah Dirgantara X Terhadap Lalu Lintas Pesawat Udara Asing Ditinjau Dari Perspektif Hk Internasional
- Peran Hubungan Diplomatik Antara X Dan X Dalam Pembebasan Wni Oleh Kelompok Teroris X Tahun 2016
- Kebijakan Donald Trump Melarang Masuknya Pengungsi Ke Amerika Serikat Ditinjau Dari Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi
- Analisis Hukum Kekuatan Putusan Arbitrase Internasional di X dalam Putusan MA No. 631/K/Pdt.Sus/2012
- Eksistensi Batas Wilayah Indonesia dengan Singapura pasca Penandatanganan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian XYZ.
- Kejahatan Perang di X dengan Menggunakan Senjata Kimia Terhadap Warga Sipil Ditinjau dari Hukum Internasional
- Tanggungjawab Negara Terhadap Warga NegaraX Yang Menjadi Korban Pembajakan Kapal Ditinjau dari Hukum Laut Internasional
- Perlindungan Terhadap Warga Sipil dan Obyek-Obyek Sipil Dari Sasaran Perang di Suriah Ditinjau Dari Prinsip Martens Clause Dalam Hague Regulations
- Implementasi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Dalam Pencegahan Dan Penindakan Perdagangan Orang DiX
- Analisis Yuridis Perjanjian International Criminal Police Organization (Icpo Interpol) Dengan Polri Dalam Menangkap Pelaku Kejahatan Korupsi Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri
- Tanggung Jawab Individu Terhadap Penghancuran Benda Budaya Dalam Konflik Bersenjata DiX (Studi Kasus Atas Putusan Icc Tahun 2016 Pada KejahatanXYZi)
- Aspek Hukum Penolakan Rakyat China Terhadap Keputusan Arbitrase Internasional dalam Kasus Laut X
- Peranan The United Nations Office On Drugs And Crime (Unodc) Dalam Kerjasama Penanganan Kasus Narkoba Dengan Negara-Negara DiX
- Peranan Badan Lembaga Permanent Court of Arbitration (PCA) Dalam Penyelesaian Sengketa Laut X
- Aspek Hukum Internasional dan Hukum Nasional X atas Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Relevansinya dengan UNEP
- Konsep Sustainable Development Principle Dalam Deklarasi X (Kolaborasi Sub-Nasional Governors Climate And Forest Task Force) dan Status Hukum Negara Bagian dan Provinsi Penandatangan Deklarasi
- Eksistensi Serta Pengaruh Dispute Settlement Body Terhadap Status Perekonomian Negara Anggota Dalam Perspektif Hk Internasional (Studi Tentang SengketaX Antara X Melawan X)
- Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kejahatan X di X
- Kerjasama Kota Kembar Pemerintah Kota X Dengan Pemerintah Kota X Dalam Hubungan Diplomatik Menurut Perspektif Hk Internasional
- Analisis Yuridis Mengenai Pengunduran Diri dari Keanggotaan Organisasi Internasional Ditinjau dari Hukum Internasional
- Pelanggaran Pesawat F-18 Hornet Milik X Diwilayah Kedaulatan X Ditinjau Dari Konvensi X Tahun 1944
- Tindakan Pengawasan dalam Kegiatan Intelijen Terhadap Penyelundupan Barang Palsu dan Bajakan di Bidang Kepabeanan ditinjau dari Hukum Internasional
- Perlindungan Cagar Budaya Warisan Dunia (World Heritage), yang Dipersengketakan oleh Negara-negara Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus: Sengketa Angkor Wat)
- Pelanggaran Hukum Atas Wilayah Udara Dengan Masuknya Pesawat Asing Dalam Perspektif Hk Internasional
- Kejahatan Kemanusiaan sebagai Pelanggaran HAM Berat Terhadap Penduduk Sipil di Republik X Ditinjau dari Hukum Internasional
- Pengaturan Air Defence Identification Zone (Adiz) Sebagai Perwujudan Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Konvensi Paris 1919
- Berlakunya Statuta Fédération Internationale De Football Association (FIFA) Terhadap Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI))
- Tinjauan Yuridis Hukum Udara Internasional Dalam Kasus Jatuhnya Pesawat Tempur Rusia Akibat Penembakan X
- Implementasi Dari Undang-Undang No 10 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional
- Kewenangan International Seabed Authority (ISA) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Mineral di Kawasan (Area) Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional
- Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Free Flow Of Services Terhadap Tenaga Kerja Terampil Negara- Negara Anggota Asean Dalam Implementasi Asean Economic Community (Aec) 2015 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Internasional Dan Nasional
- Tinjauan Yuridis Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Laut X dan Laut Internasional Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) dan Undang-Undang No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- Tinjauan Yuridis Prinsip Non Refoulment Terhadap Penolakan Pengungsi Etnis Rohingya Oleh Australia Dan Thailand Menurut Hk Internasional
- Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pengungsi Anak Menurut Konvensi Hak-Hak Anak 20 Nopember 1989 Oleh UNHCR (United Nations High Commisioner For Refugees)
- Kedudukan Pulau Nipa Sebagai Pulau Terluar Untuk Penarikan Garis Pangkal Laut Terluar X Yang Berbatasan Dengan X
- Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Free Flow Of Goods Terhadap Negara-Negara Asia Tenggara (Asean) Dalam Implementasi Asean Economic Community (Aec) 2015 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Internasional Dan Nasional
- Pertanggungjawaban X Terhadap Negara Lain Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional
- Implikasi Penggunaan Teknologi Pesawat Siluman (Stealth Fighter) Dalam Kaitannya Dengan Kedaulatan Suatu Negara Atas Ruang Udara Wilayahnya Ditinjau Menurut Hukum Internasional
- Legalitas Status Perlindungan Climate Change Refugees Di Negara Penerima Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional
- Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional
- Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Reklamasi Laut X Yang Dilakukan Oleh Republik Rakyat X
- Kerjasama Antara Indonesia Dengan International Monetary Fund (Imf) Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Global Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003
- Status Perjanjian Nuklir Antara X dengan E3/EU+3 (X, X, X, X, X, X, dan X) yang Disahkan DK PBB Ditinjau Dari Hukum Internasional
- Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Fair And Equitable Treatment Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Arbitrase Internasional Yang Berasal Dari Bilateral Investment Treaties
- Kesepakatan Antara Indonesia Dengan Malaysia Sebagai Anggota Association Of South East Asian Nations (Asean) Dalam Memberantas Kejahatan Lintas
- Peranan International Atomic Energy Agency Untuk Mengawasi Program Nuklir Iran Dalam Kaitannya Dengan Implementasi Joint Plan Of Action 2013
- Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kepemilikan Dan Pengembangan Teknologi Nuklir Bagi Negara Anggota Perjanjian Nonproliferasi Nuklir
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Program Penahanan Dan Interogasi Cia (Central Intelligence Agency) Terhadap Tahanan Teroris Menurut Hukum Internasional
- Tinjauan Konvensi X 1949 Atas Dugaan Kejahatan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di X
- Tinjauan Yuridis mengenai Status Kewarganegaraan Etnis X di X berdasarkan Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954
- Peran X Dalam Pengelolaan Dan Konservasi Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh Setelah Ratifikasi Konvensi Western And Central Pasific Fisheries Commission (Wcpfc)
- Tinjauan Terhadap Pelanggaran Ham Dan Prinsip Kedaulatan Impunity Dilihat Dalam Hukum Internasional Di Negara X
- Dampak Putusan Maffezini terhadap Interpretasi Klausul Most-Favored Nation dalam hal Persetujuan (Consent) Pengajuan Penyelesaian Sengketa Investasi ke International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)
- Aspek Perlindungan Pengungsi Dilihat Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional (Studi Kasus Penanganan Pengungsi Rohingya Di Kota X)
- Aspek Hukum Penggunaan Pesawat Militer Sebagai Pesawat Sipil Untuk Transportasi Penduduk Sipil Ditinjau Dari Hukum Internasional
- Pertanggungjawaban Serta Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Kecelakaan Air Asia Qz8501 Ditinjau Dari Konvensi Internasional
- Kesepakatan Investasi Langsung Dalam Rangka Asean Economic Community (AEC) 2015 Menurut Perspektif Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 Dalam Kaitannya Dengan Pembentukan Hukum Nasional di Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Status Perjanjian Internasional Dalam Kaitannya Dengan Kerjasama Sister City (Kota Bersaudara) yang Dibuat oleh Pemerintah Kota X dan Pemerintah Kota X
- Kedudukan X Sebagai Negara Netral Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional
- Pengaturan Batas Wilayah Laut Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Relevansinya Dengan United Nations Convention On The Aw Of The Sea 1982
SkripsiYuk! melayani skripsi, jasa bikin tesis, dan disertasi. Jurusannya tidak terbatas pada jurusan ini, tetapi juga beberapa jurusan tercantum di gambar atau Anda bisa menghubungi kontak whatsapp untuk memastikan ketersediaan resource.
