Ide Judul Skripsi Jurusan Hukum Pidana

Jasa Skripsi Hukum Pidana adalah salah satu jurusan kuliah yang banyak diminati dan tersedia hampir di semua kampus di indonesia. Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.

Ide Judul Skripsi Jurusan Hukum Pidana

Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul skripsi jurusan Hukum Pidana, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM KEJAHATAN TERORISME DI TINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ProvinsiX)
PELAKSANAAN DISKRESI DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota X)
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEJABAT YANG MELAKUKAN RAPAT FIKTIF UNTUK MENAMBAH DANA OPERASIONAL YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI X (Studi di Satreskrim Polrestabes X)
PERAN POLISI PERAIRAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN KAYU BAKAU DI PEARAIRAN X (Studi di Satuan Polisi Perairan X)
UPAYA PENANGGULANGAN CALON DALAM PENGURUSAN PASPOR REPUBLIK X (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus X)
PERAN RUMAH REHABILITASI NARKOBA DALAM MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA X (Studi Pada Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara X)
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELARANG KARYAWANNYA MEMAKAI ATRIBUT AGAMA DI TINJAU DARI UNDANGUNDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di X Kota X)
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN MENGROVE DI KABUPATEN X (Studi di Polres X)
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KONFLIK ANTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN DI KOTA X
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMALSUKAN SURAT IZIN PERJALANAN DINAS YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA (Analisis Putusan Nomor 306/Pid.B/2015/PN.Smg)
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (Studi di Wilayah Hukum Polresta X)
PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENTROKAN ANTAR WARGA YANG MENGAKIBATKAN JATUHNYA KORBAN JIWA (Studi Kasus di Kelurahan X Kecamatan X)
DAMPAK PENETAPAN SANKSI PASAL 5 UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME WARTAWAN DI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA CABANG KOTA X
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 171K/Pid/2015)
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MEMASUKI KAWASAN TAMAN NASIONAL DENGAN MEMBAWA ALAT TANPA IZIN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553K/Pid.Sus/2015)
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI YANG MENYEBABKAN PERPECAHAN ANTAR UMAT BERAGAMA
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN YANG DISEBABKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi di Keluraan X Kecamatan X)
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Yuridis Putusan Pn. Nomor 08/pid.b/2013/pn-gs)
Harmonisasi Pengaturan Pemanfaatan Energi Panas Bumi dan Perlindungan Hutan Konservasi (Studi Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi dan Pasal 38 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)
Analisis Yuridis Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tentang Permohonan Praperadilan Diluar Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP
Analisis Putusan Praperadilan Nomor 31/pid.prap/2014/pn.jkt.sel. Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu yang Belum di Daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Pasal 40 Ayat 3 UU Nomor 28 Th 2014 Tentang Hak Cipta)
Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Obat Keras (Daftar G) Jenis Carnophen di Kalangan Nelayan (Studi di Polres Lamongan)
Kekerasan terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi di Kabupaten X)
Jual/beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Konsistensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia)
Pelaksanaan Pelayanan Pdam Kota X dalam Penyediaan Air Bersih yang Sehat Berdasarkan Peraturan Direksi Pdam Kota X Nomor U/06 Tahun 2010
Tinjauan Hukum Tentang Jailbreaking pada Perangkat Iphone Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Upah Minimum Regional Bagi Usaha Kecil dan Menengah (Studi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota X)
Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010
Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika oleh Warga Negara Asing (Study di Badan Narkotika Nasional Provinsi X)
Dikabulkannya Perceraian dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor.03/pdt.g/2013/pn.bky)
Upaya Penanganan Pemberian Kredit Topengan pada Kredit Usaha Rakyat (Kur) di Bank Bri (Persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang X
Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No: 14/pid. B/2014/pn. Bkl)
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian (Studi di Kepolisian Resort X)
Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek Di Bursa Efek
Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyertaan Modal Negara dalam Badan Usaha Milik Negara Persero (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/puu-ix/2011 dan Nomor 62/puu-ix/2013)
Konsepsi Penggantian Kerugian Atas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) yang Tidak Sesuai dengan Rtrw (Kajian terhadap Pasal 37 Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Guna Menangani Penggunaan Rekening untuk Penipuan melalui Online Shop
Efektivitas Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Terkait Kewajiban Pelaku Usaha Pertunjukan Film untuk Menayangkan Film Indonesia (Studi di Kota X)
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/puu-xi/2013 terhadap Independensi Perusahaan Mengenai Pengelolaan Harta Kekayaan Bumn dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan X)
Pertanggungjawaban X Atas Terjadinya Penyerangan Terhadap Duta Besar X Artikel Ilmiah
Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Terobosan Hukum (Rule Breaking) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K/Pid.Sus/2013)
Klausula-klausula dalam Kontrak Baku Jasa Laundry (Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
Jenis dan Kriteria Fasilitas Kesejahteraan untuk Pekerja/buruh dalam Pasal 100 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Mendapatkan Akta Kelahiran
Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bumn yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi di Bumn
Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Pemerintah Daerah Menjamin Ketersediaan Angkutan Umum ( Studi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten X)
Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian
Kajian Tentang Guru yang Dipersenjatai dalam Konflik Bersenjata di X
Penerapan Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Mengenai Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor (Studi di PT. X Cabang X)
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengerusakan terhadap Barang yang Dilakukan oleh Anggota Perguruan Pencak Silat ( Studi di Polres X,Perguruan Pencak Silat X dan X)
Implementasi Pasal 173 Ayat (1) Huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Mengenai Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum ( Studi Di Dinas Perhubungan Kota X)
Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Uji Publik dalam Proses Pencalonan Anggota Dpr dan Dprd yang Demokratis dan Terbuka
Rehabilitasi sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika
Makna Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Sejarah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Minimarket (Studi di Polres X)
Penghinaan terhadap Orang yang Sudah Meninggal melalui Media Sosial (Kajian Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 320 dan Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Analisis Normatif Penetapan Tersangka pada Proses Penyidikan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Dasar Pertimbangan Tindakan Diskresi oleh Penyidik Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt (Studi di Polresta X)
Cuti Menjelang Bebas sebagai Pemenuhan Hak-hak Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota X )
Hambatan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi di Kepolisian Resort X)
Kendala Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Resort Kota)
Implementasi Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Studi di Dinas Pendapatan Kota X)
Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Hakim Pengawas dalam Mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit di Pengadilan Niaga X
Implementasi Pasal 144 Kuhap Tentang Perubahan Surat Dakwaan (Studi di Kejaksaan Negeri X)
Pelaksanaan Pengawasan terhadap Perlindungan Pekerja Outsourcing (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten X)
Kendala Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kejaksaan (Studi di Kejaksaan Negeri X Kabupaten X)
Sistem Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi di KPH Bojonegoro Perum Perhutani Unit II X dan Kepolisian Resort X)
Pengawasan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa (Studi di Kabupaten X)
Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif (Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota X)
Tanggung Jawab Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga
Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polres X)
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Good Governance (Studi di Kantor Inspektorat Kota X)
Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Melanggar Aturan Mengenai Disiplin Kerja (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kota X)
Implementasi Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi di Desa X Kecamatan X Kabupaten X)
Perlindungan Hukum terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri sebagai Penata Laksana Rumah Tangga dalam Perjanjian Penempatan Tki ( Studi di PT. X di Kota X)
Upaya Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar (Studi di Kepolisian Resort X)
Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Anak Di X
Kajian Normatif Mengenai Kewenangan Penangkapan oleh Penyidik Bnn dan Penyidik Polri terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi di Disnakertrans Kabupaten X)
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/puu-ix/2011 Mengenai Pengajuan Banding terhadap Putusan Praperadilan
Revitalisasi Unruk Perpajakan Villa di Kawasan Wisata Songgoriti Kota X ( Studi dengan Penerapan Peraturan Daerah Kota X Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel )
Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Se-06/d.05/2013 Tentang Penetapan Tarif Premi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi di PT. X Kantor Perwakilan Gresik)
Peranan Serikat Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Upaya Mogok Kerja ( Studi di Komite Pusat Serikat Pekerja/serikat Buruh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia / Spbi Kabupaten X )
Pertanggungjawaban Pidana Pers yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers
Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi X No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Terkait Kewajiban Pelaku Usaha dalam Mempekerjakan Penyandang Disabilitas (Studi di CV. X dan Pg.
Pembatasan Hak Debitor Pailit Untuk Menjadi Direksi Perseroan Terbatas
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakian Bekas
Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di X Berdasarkan Asas Non Self Incrimination
Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pungutan terhadap Lembaga Keuangan
Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) secara Gratis di Kota X (Studi di Kantor Pertanahan Kota X)
Optimalisasi Peranan Lembaga Adat Kadie Mandati (Sara) dalam Penyelesaian Sengketa (Studi di Wilayah Adat Mandati Kecamatan X Kabupaten X)
Pengawasan terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister Bpom yang Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/menkes/per/viii/2010 (Studi di Dinas Kesehatan Kota X)
Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku terhadap Budaya Hukum Right To Copy dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 Huruf A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Konvensi Berne)
Penggunaan Nama Artis Terkenal sebagai Tokoh dalam Novel Fanfiksi dan Perlindungan Hukum terhadap Pihak-pihak yang Dirugikan (Analisis Yuridis Pasal 20, 21, 22, dan 43 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Jasa Pembuatan Skripsi

SkripsiYuk! menyediakan layanan konsultasi, bikin skripsi, dan garansi bimbingan sampai lulus. Mulai dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal, makalah. Ada banyak pilihan yang kami tawarkan, termasuk jasa analisis data.

Kesimpulan

Di atas telah dijabarkan kumpuan judul skripsi jurusan Hukum Pidana. Bagi anda yang memiliki kebutuhan pembuatan tesis dan kebetulan berada di Banten dapat menggunakan layanan jasa tesis Banten 2021 milik SkripsiYuk!. Dengan cara menghubungi whatsApp di bawah.