Hukum adalah jurusan yang memelajari segala sesuatu tentang hukum baik praktek ataupun teorinya. Hukum mengatur bagaimana manusia bertindak dan bertingkah laku supaya tidak merugikan orang lain.
Pesan jasa pembuatan skripsi di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
Ide Judul Skripsi Jurusan Hukum
Kami telah merangkum beberapa Judul Skripsi Jurusan Hukum yang telah kami cari dari beberapa situs resmi dan dapat anda pakai sebagai referensi pengajuan judul proposal.
- PENERAPAN ANDALALIN PADA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA X DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
- ANALISIS KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN KOTA X “KOTA SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN” (Studi di Kota X).
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG BERTINDAK SEBAGAI MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE.
- EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN UPAH MINIMUM KABUPATEN X (STUDI PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN GUBERNUR X NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2017 DI BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN X).
- IMPLEMENTASI REGULASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUAN (Studi Penelitian di Kecamatan X Kabupaten X).
- RELEVANSI PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DENGAN PEMBINAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH DPPPA (Studi di DPPPA Kabupaten X).
- SURAT KETERANGAN DOKTER DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.
- REKONSTRUKSI PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF MELALUI TAHAPAN UJI KOMPETENSI (FIT AND PROPER TEST) DALAM RANGKA MEMBANGUN KAPABILITAS ANGGOTA LEGISLATIF.
- REKONTRUKSI SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA MENUJU PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS.
- IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM (YUDICIAL LEABILITY) YANG MEMUAT KETERANGAN SAKSI TANPA PEMERIKSAAN DI HADAPAN PERSIDANGAN (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 245/PID.B/2016/PN.MLG).
- IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BERDASARKAN PASAL 32 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.
- IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH PROVINSI NTB NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG INDUSTRI PARIWISATA HALAL (Studi Kajian di Kabupaten X).
- EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DISELESAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM ADAT (Studi Pada Hukum Adat X Desa X Kecamatan X Kabupaten X ).
- Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota X).
- Penyelesaian Kredit Macet Dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Penjaminan Kredit Oleh PT.X (Studi di X Unit X Kota 1).
- REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI “GRATIFIKASI SEKSUAL”.
- STUDI PERBANDINGAN PERATURAN SPESIFIKASI PATEN SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PATEN DALAM SISTEM HUKUM X DAN X.
- KESALAHAN SEBAGAI TOL PADA PRAKTEK PERADILAN ( studi kasus perkara in absentia Nomor : kasus perkara yang diputus lepas dari segala tuntutan Nomor UNIVERSITAS X TOLOK UKUR PEMIDANAAN 630/Pid.B/2010/PN Sda : 1328/Pid. B/2009/PN Sda ).
- JAMINAN HASIL TRANSAKSI FIDUSIA (Studi di TINDAKAN PENYIDIK DALAM MENANGANI SINDIKAT PENADAHAN ATAS OBJEK Kepolisian Resort Kota X).
- REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA.
- PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ANTAR MASYARAKAT DESA OLEH KEPALA DESA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN (Studi di Desa X dan Desa X).
- KAJIAN HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NO 61/2014 TENTANG LEGALISASI ABORSI KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KORBAN DAN HAK ASASI MANUSIA.
- IMPLEMENTASI PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN.
- URGENSI PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM PASCA PENYELENGGARAAN SISTEM PUBLIKASI PUTUSAN MELALUI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG.
- Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di X (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)
- KEBUTUHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI.
- ANALISIS SUBSTANTIF PERMENKES NO. 47 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KEGAWATDARURATAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.
- PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG TERHADAP PIUTANG NEGARA TANPA BARANG JAMINAN YANG MACET PADA KASUS UKT (UANG KULIAH TUNGGAL).
- REKONSTRUKSI HUKUM KELEMBAGAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGAN ILLEGAL FISHING DI X: SATGAS 115.
- HARMONISASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PERMENDES PDTT.
- PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE).
- PENERAPAN PEDOMAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI X DI SMK DAN SMA (Studi Sosiologi Hukum Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib Peserta Didik di SMK Negeri X dan SMA PGRI X).
- IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DALAM INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES PADA UU NO. 18 TAHUN 2017 DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN X DI LUAR NEGERI.
- ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA (Studi di FIFGROUP Finance Cabang XYZ).
- PENERAPAN DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DI X.
- PIDANA KERJA SOSIAL DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF.
- REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM BIDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 43/PUU-XIII/2015.
- IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI X.
- Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Bidang Syari’at Islam di X.
- REKONSTRUKSI AUDIT MATERNAL SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.
- PENGESAHAN ALIH DEBITUR KREDIT PERUMAHAN OLEH PENGADILAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan X Nomor: 40/Pdt.G/2013/Pn.Kray).
- IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE : ANALISIS YURIDIS TIDAK DAPAT DITERIMANYA PENUNTUTAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus?2013).
- ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS LEGALITAS DAN EQUALITY BEFORE THE LAW PASAL 75, 76, 81 DAN 82 UNDANG – UNDANG N0. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
- “REKONTRUKSI TERHADAP PERBUATAN PROSTITUSI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”.
- KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN (Analisis terhadap Sila ke 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat X).
- “KRIMINALISASI HUBUNGAN SEKSUAL LGBT SEBAGAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM” PIDANA.
- ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BUMN UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK MONOPOLI DAN ATAU PEMUSATAN KEGIATAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
- NEGOISASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN HAK PASIEN.
- STRATEGI PENANGGULANGAN EIGENRICHTING DENGAN PENDEKATAN TEORI KRIMINOLOGI (STUDI WILAYAH HUKUM POLRESTA X).
- IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019 DI TINJAU DARI PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota X.
- PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN (ANALISIS PUTUSAN PN NO.38/PDT.G/2016/PN.BNA DAN PUTUSAN KASASI NO.1550 K/PDT/2016).
- ANALISA PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERHADAP NAFKAH PERCERAIAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM BAGI PNS.
- PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.
- Analisis Hukum Bentuk Kemitraan Antara Pemilik Kendaraan dengan PT. X.
- Praktek Ijarah Kuli Pengangkut Barang (Porter) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Terminal XYZ)
- Praktek Hutang Piutang dengan Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus di Kecamatan X Kabupaten X)
- Perllindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Pelayanan Kesehatan di Klinik X.
- Transaksi Jasa Pinjaman Online Menggunakan Aplikasi Rupiah Plus Ditinjau Dari KUHPerdata dan Hukum Islam
- Implementasi Hak Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia
- Implementasi Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi di Baznas Kabupaten X)
- Studi Komparasi Hukum Kekayaan Intelektual dan Konsep at-Tamlik Terhadap Cover Version Lagu Akad Payung Teduh
- Analisis Hukum Pemberlakuan Penalti Akibat Penarikan Dana Deposito Mudharabah yang Belum Jatuh Tempo
- Berjualan di Atas Trotoar Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan lalu Lintas Serta Menurut Menurut Maslahah Mursalah (Studi di Dinas Perdagangan Kota X)
- Praktik Pembulatan Tarif oleh PT. X Terhadap Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Syariah
- Studi Komparatif Dalam Penafsiran Fi Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat antara Madhab Ahlusunnah Wal Jamaah dengan Madhab Wahabi
- Pertanggung Jawaban Hukum Penyelesaian Kredit Tak TertagihPada Nasabah BMT-PSU X
- Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah di X RW. X Kelurahan X Kota X Perspektif Regulasi Zakat di X
- PERAN JURUSITA PADA PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA X PADA TAHUN 2015
- PEMERIKSAAN PERKARA ISBAT NIKAH POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA X (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 4758/PDT.G/2014/PA.BADG TENTANG PENETAPAN ISBAT NIKAH POLIGAMI)
- PEMBATALAN PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 31 PK/Ag/2015)
- IHDAD WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA X KECAMATAN X KABUPATEN X)
- PROSEDUR PEMANGGILAN OLEH JURUSITA HUBUNGANNYA DENGAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM (Studi Kasus Di Pengadilan Agama X Tahun 2015)
- PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM PENYELESAIAN PERNIKAHAN WALI ADLAL (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN X)
- ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2362/Pdt.G/2014/PA.Badg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989 DAN PASAL 40 KOMPILASI HUKUM ISLAM
- PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA X HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH)
- ANALISIS TERHADAP KHI PASAL 211 TENTANG HIBAH DI PERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN
- DISPARITAS PUTUSAN TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Analisis Putusan Nomor.0093/Pdt.G/2014/pta.Mtr Dan Nomor.0663/Pdt.G/2014/PA.Bm)
- PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK DICATAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA X)
- PERCERAIAN MUSIMAN DI PENGADILAN AGAMA X (STUDI TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN PADA TAHUN 2011-2015
- PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT.
- DISPENSASI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 HUBUNGANNYA DENGAN PENCEGAHAN BAGI ORANG TUA MENIKAHKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
- PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA TRADISI PERKAWINAN USIA MUDA DI KECAMATAN X KABUPATEN X
- PENUNGGAKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA X TAHUN 2015
- TRADISI HITUNGAN WAKTU DALAM MENENTUKAN AKAD PERKAWINAN (STUDI DI DESA X KECAMATAN X KABUPATEN X)
- KAFA’AH DALAM PERKAWINAN HUBUNGANNYA DENGAN TUJUAN PERKAWINAN (STUDI DI DESA X KECAMATAN X KABUPATEN X)
- IMPLIKASI ISTRI TENAGA KERJA WANITA TERHADAP HAK ANAK (Studi Kasus Di Desa X Kecamatan X Kabupaten X)
- PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN HASIL HUBUNGAN KAWIN HAMIL DI KUA KEC X KABUPATEN X HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 53 KHI
- KONSEP KAFA’AH PADA PERKAWINAN MASYARAKAT KETURUNAN ARAB DI YAYASAN X KOTA X
- ANALISIS PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA X TAHUN 2010 SAMPAI 2011
- PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) DI PENGADILAN AGAMA HUBUNGANNYA DENGAN PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (STUDI ANALISIS DI PENGADILAN AGAMA X)
- PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN X KABUPATEN X
- PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI PROGRAM RUMAH BERSALIN CUMA-CUMA DI SINERGI FOUNDATION KOTA X
- ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PERNGADILAN AGAMA X (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 3941/PDT.G/2014/PA.BADG)
- PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DALAM PASAL 116 HURUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM HUBUNGANNYA DENGAN PENYELESAIAN KOMPLIK RUMAH TANGGA
- SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN X KABUPATEN X TAHUN 2016
- PERAN KUA KECAMATAN X KABUPATEN X DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
- FEMINISME DALAM FIQH ISLAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR DALAM KELUARGA (STUDI DI X)
- SISTEM KEWARISAN MAYORAT MASYARAKAT SUKU SEMENDO DI X (STUDI KASUS DI DESA X KECAMATAN X KABUPATEN X PROVINSI X)
- MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA X
- PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI KELURAHAN X KECAMATAN X KOTA X
SkripsiYuk! memilikki tarif pembuatan sesuai dengan judul, jumlah variabel, dan ketersediaan sumber data. Sehingga untuk jasa pembuatan skripsi murah di solo, sepertinya harus didiskusikan terlebih dahulu sebab murah atau mahal sangat relatif bagi setiap orang.
