Kumpulan Judul Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi

Posted on by

Jasa Skripsi Hukum Ekonomi

Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.

  • Penerapan Peraturan Daerah Kota ABC Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Hukum Administrasi Negara (Studi Di Kota DEF)
  • Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Di Kota ABC Berdasarkan Peraturan Daerah Kota DEF Nomor 4 Tahun 2011
  • Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kota ABC)
  • Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mempengaruhi Upaya Peningkatan Pendaftaran Tanah Di KotaABC
  • Tinjauan Yuridis Pengelolaan Pewakafan Tanah Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota ABC
  • Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Pemerintah Kota ABC)
  • Realisasi Pengutipan Retribusi Perparkiran Di Kota ABC Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  • Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  • Prosedur Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kota ABC).
  • Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negri Sipil ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus di Kabupaten ABC Provinsi DEF)
  • Prosedur Penugasan Personal Polri Menjadi Pengajar Pendidikan Kepolisian Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi ABC)
  • Implementasi Peraturan Daerah Kota ABC No.11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota DEF)
  • Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Prespektif Hukum Administrasi Negara
  • Peran Kantor Pertanahan Kabupaten ABC Terhadap Masyarakat Dikecamatan DEF Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Serta Pelaksanaannya Berdasarkan Uu Pa Dan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997
  • Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa ABC Kabupaten DEF)
  • Kajian Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Studi di Kecamatan ABC)
  • Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Di Kota ABC Berdasarkan Perda Kabupaten DEF Nomor 6 Tahun 2011
  • Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs)
  • Peran Pemerintah Daerah Kabupaten ABC Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
  • Kesadaran Hukum Masyarakat Nias Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kabupaten ABC)
  • Aspek Hukum Pengenaan Pajak Terhadap Usaha Waralaba Di Indonesia
  • Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Era Pasar Bebas Di Tinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 POJK. 05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri
  • Pemberian Fasilitas Penanaman Modal Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Disektor Pariwisata Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007
  • Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Holdingisasi Bumn
  • Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Investasi Sektor Pertambangan Batubara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten ABC Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolan Pertambangan Mineral Dan Batubara
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Tugas Dewan Nasional Dalam Memantau dan Mengevaluasi Keberlangsungan Kawasan Ekonomi Khusus Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  • Perlindungan Hukum Terhadap Investor Publik Dalam Penawaran Tender (Tender Offer)
  • Perlindungan Konsumen Atas Pernyataan yang Menyesatkan oleh Produsen
  • Persinggungan Hak Cipta dan Desain Industri Studi Putusan No. 31/PDT.SUS-DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.
  • Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Online Dispute Resolution (ODR)
  • Analisis Terhadap Tax Amnesty Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal Langsung di Indonesia
  • Penerapan Prinsip Kehati-hatian oleh Bank Umum dalam Produk Keuangan Non Konvensional
  • Peran Pemerintah Untuk Meningkatkan Penggunaan Produk Industri Dalam Negeri Melalui Pengadaan Barang Dan Jasa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
  • Analisis Hukum Terhadap Pembatasan Kepemilikan Kartu Kredit Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  • Akibat Hukum Meninggalnya Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha pada Bank Perkreditan Rakyat
  • Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Direksi pada BUMN Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas
  • Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Bumn Dalam Bentuk Hibah Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
  • Kajian Yuridis Terhadap Keberadaan Sertifikasi Halal Untuk Melindungi Produk Pengusaha Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
  • Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Holdingisasi Bumn
  • Penghapusan Merek Terdaftar pada Kasus Hengki Arifin Melawan PT. ABC dalam Perfektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
  • Kajian Hukum Kedudukan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Pemberian Perlindungan Bagi Nasabah
  • Kedudukan Pedagang Bensin Eceran Pertamini Dalam Transaksi Penjualan Bensin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
  • Aspek Hukum Pelanggaran Kontrak Secara Material
  • Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Kuasi Yudisial
  • Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perasuransian di Indonesia Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
  • Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing di Sektor Usaha Kecil Menengah Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
  • Aspek Hukum Atas Pemberian Fasilitas Non Fiskal pada Penanaman Modal di Indonesia
  • Pertanggungjawaban Hukum Atas Pengubahan Sistem Transfer Dana yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Bank Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011
  • Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Derivatif Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas
  • Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang tidak Berbadan Hukum
  • Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk Pengaturan “Orang Dalam” Pada Perdagangan Orang Dalam
  • Akibat Hukum Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kopi Secara Wajib Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian
  • Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Di Bidang Jasa Konstruksi (Studi Kontrak Di Bidang Peleburan PT. ABC)
  • Penerapan Good Manufacturing Practices ( GMP ) Untuk Mewujudkan Keamanan Mutu Pangan Hasil Pertanian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
  • Perlindungan Hukum Terhadap Efek Syari’ah Dalam Hukum Pasar Modal Di Indonesia
  • Perlindungangan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Radiasi Gelombang Elektromagnetik Dari Menara Operator Telekomunikasi Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
  • Perlindungan Hukum Terhadap Efek Syari’ah Dalam Hukum Pasar Modal Di Indonesia
  • Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Tindakan Imbalan (Countervailing Duties)
  • Akibat Hukum Pemberian Pengampunan Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
  • Analisis Yuridis Atas Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
  • Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online yang Mengalami Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  • Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Harta Pailit Ketika Debitur Mengalihkan Asetnya Pada Pihak Lain (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan No. Reg : 07/Pdt. Sus–Actio Pauliana/2015/Pengadilan Niaga. Mdn)
  • Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Pengguna Transportasi Umum Berbasis Aplikasi Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • Tanggung Jawab Lembaga Sertifikasi Produk Terhadap Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Konsumen
  • Pertanggungjawaban Yuridis BPJS Kesehatan Tentang Penolakan Rumah Sakit Terhadap Peserta ProgramBPJS Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  • Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Pialang dalam Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
  • Penerapan Asas Berwawasan Lingkungan Pada Penanaman Modal Asing di Bidang Usaha Perikanan Menurut Hukum Positif di Indonesia
  • Hak Menguasai Negara Dalam Kegiatan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Air
  • Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahin 1995 Tentang Pasar Modal
  • Tinjauan Hukum Kedudukan Koperasi Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas
  • Penerapan Prinsip Kehati Hatian Dalam Pelaksanaan Kredit Sindikasi
  • Pelaksanaan Peraturan Daerah (Qanun) Aceh No. 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT. ABC)
  • Analisis Yuridis Pengalihan Status Perusahaan Terbuka Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing
  • Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi yang Tidak Terdaftar di Bursa Efek
  • Kajian Yuridis Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Upaya Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia
  • Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pada Bidang Jasa Usaha Menengah Dalam Rangka Menghadapi Pasar Tunggal Asean
  • Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat
  • Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Terkait Asas Keterbukaan Ditinjau dari UU NO. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  • Tinjauan Yuridis Pembubaran PT. ABC Dan PT. DEF Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  • Penghindaran Pajak Penghasilan Melalui Transfer Pricing Dalam Perspektif Hukum Perpajakan Di Indonesia
  • Kajian Yuridis Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Dalam Kegiatan Perbankan Tanpa Kantor (Branchless Banking)
  • Penanganan Kejahatan Perbankan Konvensional Berbasis Teknologi Informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
  • Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penyampaian Informasi Periklanan Barang Produksinya Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  • Tanggung Jawab Bank Penerbit Letter Of Credits (Issuing Bank) Yang Diputuskan Pailit Terhadap Eksportir Dan Importir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
  • Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Agen Dalam Perjanjian Jual Beli Gas Elpiji (Studi Pada Pt.ABC Dan Pt.DEF) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
  • Perlindungan Lingkungan Hidup melalui Pengaturan Pengendalian Penanaman Modal
  • Pendapatan Bumn Sebagai Pendapatan Negara Ditinjau Dari Uu Bumn Dan Uu Keuangan Negara
  • Upaya Harmonisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perusahaan Publik
  • Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Teori Penyalahgunaan (Misappropreation Theory) Sebagai Upaya Preventif Bagi Praktik Insider Trading
  • Akibat Hukum Praktik Jual Rugi Dalam Industri Retail Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1999
  • Sistem Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional : Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Antara General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO)
  • Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
  • Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Produk Elektronik Berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
  • Kajian Yuridis Transaksi Pemisahaan Unit Usaha Takaful dari Perusahaan Asuransi Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
  • Analisis Yuridis Kegiatan Investasi Surat Berharga Negara Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Ditinjau Dari POJK No.1/POJK.5/2016
  • Analisis Yuridis Tehadap Fungsi Pengawasan Direktorat Bea dan Cukai Dalam Kawasan Ekonomi Khusus
  • Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Sengketa Kepailitan
  • Asas Kepentingan Nasional Dalam Perdagangan Luar Negeri Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Berkaitan Dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015
  • Analisis Yuridis Pendirian Lembaga Perbankan di ASEAN Dikaitkan dengan Asas Resiprokal
Kontak Kami