Ilmu Hukum adalah salah satu jurusan yang akan membuat Anda mampu bekerja dalam berbagai bidang diantaranya menjadi Guru, Dosen, Peneliti, Aktivis LSM, Intansi Pemerintah dan sebagainya.
Pesan jasa Skripsi Ilmu Hukum di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman. Kredibel dan Terpercaya sejak 2012.
100 Referensi Judul Skripsi Ilmu Hukum
Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide judul skripsi jurusan Ilmu Hukum, dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!
- Penggunaan Hasil Uji Balistik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Tersangka Pengeroyokan.
- Analisis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Apbd X Di Tingkat Kasasi (Studi Putusan Mahkamah Agung No.253 K/Pid.Sus/2012/Ma).
- Analisis Upaya Non Penal Penanggulangan Narkoba Oleh Penegak Hukum Di Kota X.
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Polsek Metro X (Studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2007/Pn.Skd).
- Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 622/Pid/B(A)/2011/Pn.Tk).
- Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Pupuk Bersubsidi (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri X).
- Diversi Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Polresta X).
- Efktifitas Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Koordinasi Polisi Khusus Kereta Api Dan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Yang Terjadi Di Dalam Kereta Api.
- Peran Sekretariat Dprd Dalam Membantu Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Dprd Kabupaten X.
- Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Kualifikasi Pemakai Atau Pengedar Pada Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undan-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.
- Kebijakan Hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran Dalam Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Karena Pemindahan Hak.
- Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil (Studi Di Kepolisian Resor Kota X).
- Upaya Penanggulangan Terhadap Tindakan Anarkis Dalam Konflik Antar Kampung Oleh Kepolisian (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah X).
- Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Analisis Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana.
- Kajian Teoritik Argumentasi Hukum Pembatasan Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perlindungan Hak Terdakwa.
- Pelaksanaan Pengangkatanpenyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota X.
- Analisis Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Penyidikan.
- Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi (Studi Kepolisian Sektor Panjang).
- Deskripsi Perjanjian Pengadaan Obat-Obatan Antara Apotik Pramitha Dengan Pt XYZ Cabang X.
- Deskripsi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Pihak Ketiga (Rekening Bersama) Studi Pada Laman Jual Beli Online Www.Kaskus.Co.Id.
- Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda Secara Adat Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Kelurahan X Kecamatan X).
- Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(Bos) Di X (Studi Kasus:No.71/Pid.B/Krp/2011/Pn.Ktb).
- Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia X.
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal (Studi Perkara Nomor 830/Pid.B(A)/2010/Pn.Tk).
- Analisis Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen (Studi Pada Wilayah Hukum Kota X).
- Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Dalam Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di X.
- Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Tentang Izin Tinggal Kunjungan Di Kabupaten X.
- Analisis Pembuktian Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Pada Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri X Nomor 92/Pid.B/2008/Pn.Mgl).
- Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanan Penahanan Oleh Kepolisian Republik X Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.
- Analisis Putusan Pengadilan Negeri X Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 46/Pid.B(A)/2012/Pn.T.K.).
- Peran Notaris Dalam Pembuatan Dan Pencabutan Surat Wasiat ( Testament )
- Komparasi Presidensialisme X Dan X.
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Membawa Pergi Seorang Wanita Yang Belum Dewasa Disertai Dengan Pencabulan (Studi Putusan Pn No.618/Pid.Sus/2011/Pn.Tk.).
- Perjanjian Penyiaran Iklan Antara Pt Radio Pratama Mahardika Dengan Pt XYZ.
- Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 1741/Pid/B/2009/Pn. Tk Joncto Putusan No. 60/Pid/2010/Pt. Tk).
- Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 659/Pidb/2011).
- Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Jemaah Umrah (Studi Kasus Perkara Nomor: 758/Pid.B/2011/Pn.Tk).
- Implikasi Hukum Pencabutan Izin Usaha Bank.
- Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.06/Pid.Tpk/2011/Pn.Tk ).
- Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Studi Pada Pt XYZ).
- Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan X Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar.
- Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta Di Provinsi X.
- Reformasi Administrasi Pengaidilan Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Bebas Kkn.
- Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pajak Fiktif Di Kota X.
- Analisis Pelaksanaan Uji Narkoba Melalui Rambut Dalam Rangka Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Badan Narkotika Nasional).
- Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi X).
- Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Burung Yang Dilindungi (Studi Bksda X).
- Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Pt XYZ Sebagai Badan Usaha Milik Negara (Bumn).
- Penyelenggaraan Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten X.
- Tinjauan Yuridis Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada Pt. XYZ Di Kota X).
- Analisis Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Tanpa Didampingi Advokat (Studi Putusan Nomor 222/Pid.A/2011/Pn.Gs).
- Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus No: 791/Pid.A/2012/Pn.Tk).
- Peran Hakim Ad Hoc Pada Peradilan Hubungan Industrial (Studi Pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri X).
- Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Diantara Hakim Tentang Praperadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 98/Pk/Pid/2010).
- Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Sebagai Pengguna (Studi Putusan No.313/Pid/B(A)/2012/Pn.Tk).
- Penerapan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan Dalam Uji Kelaikan Angkutan Oleh Dinas Perhubungan Kota X.
- Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Proses Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Perlindungan Konsumen Terhadap Penumpang Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum.
- Analisis Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam Ruu Kuhp Tahun 2012.
- Kewenangan Yang Dimiliki Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Tembak Di Tempat.
- Perspektif Penjatuhan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Terhadap Harta Benda Menurut Rancangan Undangundang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012.
- Implementasi Peraturan Perbankan Syariah Pada Produk Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Bank X Kcp X).
- Analisis Yuridis Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination.
- Analisis Pelaksanaan Perlindungan Bagi Saksi Pelapor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Analisis Yuridis Fungsi Akta Jual Beli (Ajb) Tanah Dalam Perjanjian Kredit.
- Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Mesuji Terpilih (Studi Kasus Nomor : 132/Pid.B/2011/Pn.Mgl).
- Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.B.(A)/2012/Pn.Gs).
- Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Saksi Mahkota Dihadapan Jaksa Penuntut Umum Pada Saat Persidangan.
- Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Pembantu Rumah Tangga (Prt) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penelantaran Oleh Suami Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi (Studi Pada Ksp Koperasi Kredit XYZ).
- Upaya Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penculikan Melalui Jejaring Sosial (Facebook) (Studi Kasus Di Polresta X).
- Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di X.
- Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota X.
- Analisis Pertanggungjawaban Pihak Debt Collector Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pn No. 1201/ Pid.B/2011/Pn. Jkt Sel).
- Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pada Kepolisian Resor Kota X).
- Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pelaksanaan Pengangkutan Barang Kiriman Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum Pada Pt XYZ.
- Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Ksp XYZ).
- Implementasi Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Sebagai Alat Bukti Kppu Terhadap Pembuktian Terjadinya Kartel.
- Aspek Hukum Penawaran Asuransi Jiwa Melalui Telemarketing (Studi Pada Aia Financial Area X).
- Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/Puuix/2011 Terhadap Pejabat Negara Yang Melakukan Tindak Pidana.
- Analisis Putusan Pengadilan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri X Nomor: 313/Pid.B/2011/Pn.Gs Jo 96/Pid/2012/Pt.Tk).
- Peran Bkkbn Propinsi Lampung Terhadap Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja.
- Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Praktik Ahli Gigi Di Kota X (Skripsi).
- Pertanggungjawaban Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Pembubaran Demonstran.
- Upaya Polres Tanggamus Dalam Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Wilayah X.
- Perspektif Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peran Polri Dalam Penanggulangan Perbuatan Amuk Massa Di Kepolisian Sektor (Polsek) X ( Studi Kasus Di Polres X ).
- Perlindungan Hukum Pada Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Abortus Provocatus.
- Tangung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Atas Perjanjian Pengiriman Barang (Studi Pada Pt Tiki Jne Cabang X).
- Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Lampung Timur ( Studi Putusan Ma No. 253 K/Pid.Sus/2012 Dan Putusan Pn No. 304/Pid.Sus/2011/Pn.Tk).
- Analisis Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Yang Melakukan Kejahatan Perkosaan Dan Upaya Penanggulangannya.
- Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Klinik Kecantikan Estetika (Studi Pada Klinik Kecantikan Estetika Kusuma Cabang X).
- Upaya Strategis Intelijen Yustisial Kejaksaan Dalam Proses Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri X).
- Legalitas Undian Berhadiah Dan Perlindungan Hukum Bagi Peserta Undian Sigermas (Studi Pada Pt.XYZ).
- Analisis Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Sebagai Policy Advisory Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di Pt.XYZ).
