100 Contoh Judul Skripsi Ilmu Administrasi Negara Terbaru Dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Ilmu Administrasi Negara

Ilmu Administrasi Negara  adalah ilmu pengetahuan (cabang ilmu administrasi) yang secara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern struktur-struktur serta proses-proses yang terdapat di bagian yang sangat penting dari sistem dan aparatur pemerintahan.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Disertasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Skripsi Ilmu Administrasi Negara Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi Ilmu Administrasi Negara   terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara 
  2. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pembinaan Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Medan) 
  3. Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Kewenangan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 
  4. Sanksi Administrasi Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah 
  5. Diskresi dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bedasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2016 
  6. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pengangkatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Seikarang Kecamatan Galang 
  7. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara ( Studi Kasus Samsat Medan Selatan) 
  8. Pembinaan dan Penataaan Usaha Agen Penjualan Tiket dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Sebagai Usaha Penunjang dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara (Studi pada PT. Graha Travel & Tour Medan) 
  9. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak ( TAX AMNESTY ) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 
  10. Penegakan Sanksi Administrasi Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan 
  11. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara 
  12. Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual di Peradilan Tata Usaha Negara Medan 
  13. Analisis Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Universitas Sumatera Utara 
  14. Analisis Administrasi Perbekalan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014 
  15. Pengenaan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan 
  16. Pengawasan Pelaksanaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Medan) 
  17. Tinjauan Hukum Administrasi Negara (HAN) Tentang Pelaksanaan Pemekaran Daerah di Tapanuli Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
  18. Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi SDN 112138 Labuhan Batu) 
  19. Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Studi Atas Keputusan Bupati Gayo Lues no. 900/206/2021 Tentang Pembekuan Sementara Unsur Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues Periode 2020-2024) 
  20. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Desa Bandar Baru dalam Mengelola Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 
  21. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Kota Dumai) 
  22. Peran Negara dalam Menanggulangi Sampah Ruang Angkasa (Space Debris) Ditinjau dari Hukum Internasional 
  23. Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 
  24. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam) 
  25. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Mendukung Pengadaan KTP-El (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun) 
  26. Pelaksanaan Good Governance dalam Mensejahterakan Rakyat Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Bappeda Labuhanbatu Utara) 
  27. Prosedur Pengawasan Bagi Peserta BPJS Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara 
  28. Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi 
  29. Kedudukan dan Fungsi Pengawas Sekolah sebagai Pelaksana Teknis Fungsional di Bidang Pengawasan Akademik dan Manajerial pada Satuan Pendidikan Tertentu (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang) 
  30. Pengawasan Terhadap Keabsahan Paspor Sebagai Dokumen Perjalanan Lintas Negara oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan) 
  31. Analisis Yuridis Hubungan Diplomatik antara Filipina dan Kanada terhadap Sengketa Pembuangan Limbah” 
  32. Pelayanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat 
  33. Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan 
  34. Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 
  35. Bentuk Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Lembaga Lembaga Negara Penunjang (State Auxiliary Organ) (Studi: Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi) 
  36. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 
  37. Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara 
  38. Analisis Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan
  39. Tinjauan Yuridis Mengenai Konsep Kekebalan Diplomatik (Immunity dan Inviolability) di Negara Ketiga Menurut Konvensi WINA 1961 
  40. Pengaturan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Taiwan dengan El Salvador 
  41. Kewenangan Kejaksaan dalam Menangani Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Kabanjahe) 
  42. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan KTP dan KK di Kantor Camat Simpang Empat 
  43. Peranan Tata Usaha dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Administrasi pada Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  44. Pengaruh Merek dan Negara Asal (Country of Origin) Terhadap Keputusan Pembelian Produk Smartphone Samsung Galaxy Series (Studi pada Mahasiswa FISIP USU) 
  45. Tinjauan Hukum Internasional dalam Konflik Malaysia dan Brunei Darussalam mengenai Batas Wilayah Tak Bertanda di Daratan Sarawak Tahun 1979 
  46. Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Perizinan Dibidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Sarana Kesehatan 
  47. Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia terhadap Pengeboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta Tahun 2004 Dihubungkan dengan The Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 
  48. Pemutasian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 di Satuan Brigade Mobil Polisi Daerah Sumatera Utara 
  49. Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Pematang Siantar 
  50. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pelayanan Publik dalam Pendaftaran Tanah di Kota Medan 
  51. Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dikarenakan Cacat Administrasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 457 K/TUN/2013) 
  52. Pertanggungjawaban Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Internasional 
  53. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan Melalui Sistem Manual dan Sistem E-Filing di KPP Pratama Medan Barat 
  54. Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Karena Cacat Administrasi (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No 86 K/TUN/2019) 
  55. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Termohon Pailit Dalam Kaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 
  56. Penanggalan Hak Kekebalan Diplomatik (Immunity Waiver) dalam Konteks Menjalankan Yurisdiksi yang Berlakudi Negara Penerima dalam Perspektif Hukum Internasional 
  57. Perlindungan Warga Negara Indonesia oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Kasus Pembunuhan Kim Jong Nam di Malaysia 
  58. Negara Dalam Perspektif Santo Augustinus 
  59. Analisis Yuridis Hak Atas Pangan Bagi Warga Negara Di Masa Pandemi Virus Corona 
  60. Sistem Pelayanan Terpadu di Kecamatan Pancurbatu dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi di Kantor Kecamatan Pancurbatu) 
  61. Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 
  62. Negara Kepulauan Jepang 
  63. Tinjauan Yuridis Akta Kelahiran Anak Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Admnistrasi Kependudukan di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa 
  64. Pelaksanaan Tugas-tugas Sekretaris dalam Membantu Aktivitas Staf di Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu 
  65. Tanggung Jawab Negara Terhadap Keamanan dan Keselamatan Diplomat Ditinjau dari Hukum Internasional (Studi Kasus Penembakan Duta Besar Rusia di Turki) 
  66. Peran Jaksa Pengacara Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI di Pengadilan Lubuk Pakam 
  67. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batubara 
  68. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Akibat Terjadinya Kerugian Negara Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
  69. Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Minat Berwirausaha (Studi pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara) 
  70. Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Diplomatik dalam Melaksanakan Tugas Diplomatiknya Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiyayaan Terhadap TKI oleh Duta Besar Arab Saudi di Jerman) 
  71. Penerapan Kebijakan Tax Amnesty di kota Padangsidempuan 
  72. Politik Pintu Terbuka (Flüchtlinge Willkommen/ Open-Door Policy) Jerman Terhadap Penerimaan Pengungsi Suriah 
  73. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan 
  74. Mekanisme Penghapusan Piutang Pajak dan Kendalanya Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Petisah 
  75. Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) 
  76. Penerapan Prinsip Reward And Punishment dalam Kaitannya dengan Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Medan Timur Kota Medan 
  77. Pengaturan Hukum Tentang Pemutusan Hubungan Diplomatik Antara Negara Malaysia dan Negara Korea Utara 
  78. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Sanksi Administrasi Denda Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh 21) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar Tahun Pajak 2018 – 2020 
  79. Yurisdiksi Indonesia Atas Pelanggaran Overstay Bebas Visa oleh Warga Negara Asing 
  80. Analisis Terhadap Kekuatan Hukum Internasional dalam Bidang Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara Republik Indonesia 
  81. Tanggung Jawab Arab Saudi Terhadap Serangan Bom pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaman 
  82. Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Medan) 
  83. Peran ICAO (International Civil Aviation Organization) Dalam Pengawasan Penerbangan Sipil Internasional 
  84. Efektivitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Medan Kota 
  85. Prosedur Penyusunan Anggaran pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan 
  86. Prosedur Penerbitan Izin Reklame “Megatron” Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara 
  87. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan dan Perencanaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 
  88. Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Medan Utara 
  89. Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Merek Samsung (Studi pada Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara) 
  90. Hubungan China dan Taiwan dalam Hal Status Kedaulatan Negara Taiwan 
  91. Pemerintahan Darurat (Emergency Government) dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat 
  92. Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan) 
  93. Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna Terhadap Unsur Merugikan Keuangan Negara) 
  94. Implementasi PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan 
  95. Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan Tindak Lanjut Penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan 
  96. Rekrutmen Hakim Agung Sebagai Pejabat Negara dalam Rangka Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman 
  97. Analisa Permasalahan & Solusi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Asahan 
  98. Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Krisis Pengungsi dari Negara Suriah di Kawasan Eropa Melalui EASO (European Asylum Support Office) 
  99. Evaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Camat Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai 
  100. Kedudukan Hak Pengelolaan dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional 

SkripsiYuk.com melayani Jasa bimbingan Proposal Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara  . Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.

Kontak Kami