Definisi Administrasi Pemerintahan
Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Disertasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.
100 Judul Skripsi Administrasi Pemerintahan Terbaru
Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi Administrasi Pemerintahan terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!
- Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas dan Fungsi Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur
- Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Fungsi Maujana Nagori Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagori (Studi Nagori Rabuhit Kabupaten Simalungun)
- Diskresi dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bedasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2016
- Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Studi Komparatif Terhadap Beberapa Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada Masa Orde Baru Hingga Masa Reformasi)
- Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo)
- Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual di Peradilan Tata Usaha Negara Medan
- Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa Silebo-Lebo Kecamatan Kutalimbaru)
- Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Studi Atas Keputusan Bupati Gayo Lues no. 900/206/2021 Tentang Pembekuan Sementara Unsur Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues Periode 2020-2024)
- Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pengangkatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Seikarang Kecamatan Galang
- Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Karo (PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah)
- Peranan Tata Usaha dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Administrasi pada Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sumatera Utara
- Pembinaan dan Penataaan Usaha Agen Penjualan Tiket dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Sebagai Usaha Penunjang dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara (Studi pada PT. Graha Travel & Tour Medan)
- Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara)
- Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi
- Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Rangka Mendorong Percepatan Pembangunan di Daerah Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara
- Pemberdayaan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus: Tentang Pembuatan Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)
- Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo)
- Pelaksanaan Good Governance dalam Mensejahterakan Rakyat Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Bappeda Labuhanbatu Utara)
- Pelayanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
- Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sistem Pemerintahan Daerah
- Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Admnistrasi Negara
- Standar Audit Intern Pemerintah Guna Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemerintah di Daerah (Studi Terhadap Inspektorat Provinsi Sumatera Utara)
- Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pematang Siantar Sebagai Pelaksana Penggunaan Dana APBD Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014
- Penerapan Pelaksanaan Manajemen Perkantoran pada Biro Pemerintahan SETDAPROVSU Kantor Gubernur Sumatera Utara
- Pengaruh Karakteristik Pemerintahan, Kompleksitas Pemerintahan Dan Opini Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2016)
- Strategi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) (Studi Kasus: Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015)
- Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karo
- Pemahaman Aparatur Tentang Penerapan Otonomi Daerah dan Kaitannya dengan Kejadian Korupsi di Kota Medan
- Upaya Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Parinsoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019
- Afdeeling Sibolga Tahun 1906-1942
- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi pada Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo)
- Implementasi Pelayanan Publik Dalam Bidang Tata Pemerintahan di Kecamatan Medan Helvetia
- Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Pagarbatu Kabupaten Tapanuli Utara
- Demokratisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pengaruh Kekayaan Daerah, Kompleksitas Pemerintahan Daerah, Umur Administratif Pemerintahan Daerah, Ketergantungan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014)
- E-Government dalam Upaya Mewujudkan Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) di Kota Binjai
- Kualitas Pelayanan Pegawai pada Biro Pemerintahan Setdaprovsu Kantor Gubernur Sumatera Utara
- Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam Pembangunan di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
- Peran Maujana Nagori (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Nagori Bandar Masilam 1 Kabupaten Simalungun
- Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara
- Sistem Pelayanan Terpadu di Kecamatan Pancurbatu dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi di Kantor Kecamatan Pancurbatu)
- Pengaruh Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, SPIP Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Langkat
- Perubahan Pemerintahan Mukim di Langsa pada Era 1906-1975
- Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Kabupaten Asahan)
- Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagori Marjandi Pisang (Studi Kasus Pada Badan Permusyawaratan Desa di Nagori Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun)
- Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu/Xiii/2015 terhadap Pengujian Peraturan Daerah
- Implementasi PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan
- Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa Baru Kecamatan Pancur Batu)
- Penegakan Sanksi Administrasi Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
- Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Kewenangan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
- Kabupaten Asahan Tahun 1968 – 1986
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batubara
- Tugas dan Fungsi Anggota DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan
- Pengaruh Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Desa Tahun 2019
- Pemerintahan Darurat (Emergency Government) dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat
- Kebijakan Pemerintahan Tokugawa
- Sanksi Administrasi Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
- Sistem Penerimaan Kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan
- Analisis Terhadap Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah (Studi Atas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)
- Peran Mukim dalam Pembangunan melalui Pengawasan Dana Gampong di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur
- Analisis Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Nias
- Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan MK NO. 100//PUU-XIII/2015)
- Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
- Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Citra Positif Gubernur
- Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
- Relasi Kuasa Perempuan pada Budaya Patrilinealistik Untuk Mengambil Keputusan dalam Lembaga Birokrasi (Studi Kasus Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara)
- Peranan Administrasi Perkantoran dalam Memperlancar Pekerjaan Kantor di Kantor Gubernur Sumatera Utara
- Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Simalungun
- Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Formil dan Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
- Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak ( TAX AMNESTY ) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016
- Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Desa Bandar Baru dalam Mengelola Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016
- Implementasi Program Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis Elektronik Bagi Para Pejabat Struktural pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi
- Penyelenggaraan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntablitas dan Transparansi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Langkat
- Tinjauan Hukum Administrasi Negara (HAN) Tentang Pelaksanaan Pemekaran Daerah di Tapanuli Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Pengaruh Jumlah Penduduk, Kompetisi Politik, Anggaran Belanja Modal, Total Kekayaan Daerah, dan Leverage Terhadap Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintahan Daerah
- Politik Anggaran Desa di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba
- Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa yang Dilakukan oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Onderafdeeling Serdang (1881-1942)
- Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan KTP dan KK di Kantor Camat Simpang Empat
- Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Boombara Waterpark dan Waterboom Al-Azis Rantauprapat oleh Pemerintah Daerah
- Politik Multikultural (Studi Analisis Pada Struktur Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan)
- Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan
- Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Investasi Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014
- Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pembinaan Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Medan)
- Peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Strategi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Studi Kasus: Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo
- Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Empiris pada Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal dan Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
- Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan
- Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Samosir
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kota Tanjungbalai
- Pemekaran Kabupaten Samosir (1998-2004)
- Pengaturan Corporate Social Responsibility oleh Pemerintah Daerah dalam Kaitannya dengan Iklim Investasi di Daerah
- Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan pada Kantor Walikota Medan
- Dari Kampung Labuhan Batu hingga Rantau Prapat: Perpindahan Pusat Administrasi Kolonial Belanda di Labuhan Batu Tahun 1865-1932
- Perkembangan Kelurahan Aek Kanopan di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 1981-2008
- Kebijakan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Sada Perarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
- Komunikasi Politik dalam Hubungan Eksekutif dengan Legislatif (Studi Kasus: Strategi Komunikasi Politik Nikson Nababan Membangun Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Tapanuli Utara)
- Pelaksanaan Tugas-tugas Sekretaris dalam Membantu Aktivitas Staf di Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu
SkripsiYuk.com melayani Jasa bimbingan Skripsi Terpercaya Jurusan Administrasi Pemerintahan . Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.