100 Contoh Judul Skripsi Administrasi Pemerintahan Terbaru Dan Terlengkap

Posted on by

Definisi Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa Disertasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Skripsi Administrasi Pemerintahan Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi Administrasi Pemerintahan terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tugas dan Fungsi Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur 
  2. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Fungsi Maujana Nagori Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagori (Studi Nagori Rabuhit Kabupaten Simalungun) 
  3. Diskresi dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bedasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2016 
  4. Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Studi Komparatif Terhadap Beberapa Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada Masa Orde Baru Hingga Masa Reformasi) 
  5. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Gunung Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo) 
  6. Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual di Peradilan Tata Usaha Negara Medan 
  7. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Hak dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa Silebo-Lebo Kecamatan Kutalimbaru) 
  8. Analisis Yuridis Diskresi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah (Studi Atas Keputusan Bupati Gayo Lues no. 900/206/2021 Tentang Pembekuan Sementara Unsur Pimpinan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues Periode 2020-2024) 
  9. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pengangkatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Seikarang Kecamatan Galang 
  10. Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Karo (PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah) 
  11. Peranan Tata Usaha dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Administrasi pada Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  12. Pembinaan dan Penataaan Usaha Agen Penjualan Tiket dan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Sebagai Usaha Penunjang dalam Penyelenggaraan Angkutan Udara (Studi pada PT. Graha Travel & Tour Medan) 
  13. Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara) 
  14. Analisis Yuridis Atas Permohonan Ada atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana Korupsi 
  15. Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Rangka Mendorong Percepatan Pembangunan di Daerah Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara 
  16. Pemberdayaan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus: Tentang Pembuatan Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) 
  17. Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan 
  18. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Barusjulu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo) 
  19. Pelaksanaan Good Governance dalam Mensejahterakan Rakyat Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Bappeda Labuhanbatu Utara) 
  20. Pelayanan Pemerintah Desa pada bidang Administrasi Kependudukan di Kantor Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat 
  21. Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sistem Pemerintahan Daerah 
  22. Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Admnistrasi Negara 
  23. Standar Audit Intern Pemerintah Guna Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemerintah di Daerah (Studi Terhadap Inspektorat Provinsi Sumatera Utara) 
  24. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pematang Siantar Sebagai Pelaksana Penggunaan Dana APBD Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 
  25. Penerapan Pelaksanaan Manajemen Perkantoran pada Biro Pemerintahan SETDAPROVSU Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  26. Pengaruh Karakteristik Pemerintahan, Kompleksitas Pemerintahan Dan Opini Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2016) 
  27. Strategi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) (Studi Kasus: Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015) 
  28. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karo 
  29. Pemahaman Aparatur Tentang Penerapan Otonomi Daerah dan Kaitannya dengan Kejadian Korupsi di Kota Medan 
  30. Upaya Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Parinsoran Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 
  31. Afdeeling Sibolga Tahun 1906-1942 
  32. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi pada Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo) 
  33. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Bidang Tata Pemerintahan di Kecamatan Medan Helvetia 
  34. Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Pagarbatu Kabupaten Tapanuli Utara 
  35. Demokratisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa 
  36. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
  37. Pengaruh Kekayaan Daerah, Kompleksitas Pemerintahan Daerah, Umur Administratif Pemerintahan Daerah, Ketergantungan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014) 
  38. E-Government dalam Upaya Mewujudkan Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) di Kota Binjai 
  39. Kualitas Pelayanan Pegawai pada Biro Pemerintahan Setdaprovsu Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  40. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dalam Pembangunan di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang 
  41. Peran Maujana Nagori (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Nagori Bandar Masilam 1 Kabupaten Simalungun 
  42. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara
  43. Sistem Pelayanan Terpadu di Kecamatan Pancurbatu dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi di Kantor Kecamatan Pancurbatu) 
  44. Pengaruh Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, SPIP Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi pada SKPD Pemerintahan Kabupaten Langkat 
  45. Perubahan Pemerintahan Mukim di Langsa pada Era 1906-1975 
  46. Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Kabupaten Asahan) 
  47. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagori Marjandi Pisang (Studi Kasus Pada Badan Permusyawaratan Desa di Nagori Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun) 
  48. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu/Xiii/2015 terhadap Pengujian Peraturan Daerah 
  49. Implementasi PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan 
  50. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Desa Baru Kecamatan Pancur Batu) 
  51. Penegakan Sanksi Administrasi Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan 
  52. Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Kewenangan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 
  53. Kabupaten Asahan Tahun 1968 – 1986 
  54. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Batubara 
  55. Tugas dan Fungsi Anggota DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan 
  56. Pengaruh Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Desa Tahun 2019 
  57. Pemerintahan Darurat (Emergency Government) dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat 
  58. Kebijakan Pemerintahan Tokugawa 
  59. Sanksi Administrasi Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah 
  60. Sistem Penerimaan Kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan 
  61. Analisis Terhadap Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah (Studi Atas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara) 
  62. Peran Mukim dalam Pembangunan melalui Pengawasan Dana Gampong di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur 
  63. Analisis Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Nias 
  64. Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan MK NO. 100//PUU-XIII/2015) 
  65. Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I 
  66. Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Citra Positif Gubernur 
  67. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
  68. Relasi Kuasa Perempuan pada Budaya Patrilinealistik Untuk Mengambil Keputusan dalam Lembaga Birokrasi (Studi Kasus Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara) 
  69. Peranan Administrasi Perkantoran dalam Memperlancar Pekerjaan Kantor di Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  70. Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Simalungun 
  71. Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Formil dan Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
  72. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak ( TAX AMNESTY ) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 
  73. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Desa Bandar Baru dalam Mengelola Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 
  74. Implementasi Program Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis Elektronik Bagi Para Pejabat Struktural pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi 
  75. Penyelenggaraan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Akuntablitas dan Transparansi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Langkat 
  76. Tinjauan Hukum Administrasi Negara (HAN) Tentang Pelaksanaan Pemekaran Daerah di Tapanuli Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
  77. Pengaruh Jumlah Penduduk, Kompetisi Politik, Anggaran Belanja Modal, Total Kekayaan Daerah, dan Leverage Terhadap Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintahan Daerah 
  78. Politik Anggaran Desa di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba 
  79. Kajian Hukum Penyalahgunaan Dana Desa yang Dilakukan oleh Aparat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
  80. Onderafdeeling Serdang (1881-1942) 
  81. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan KTP dan KK di Kantor Camat Simpang Empat 
  82. Pemberian Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Boombara Waterpark dan Waterboom Al-Azis Rantauprapat oleh Pemerintah Daerah 
  83. Politik Multikultural (Studi Analisis Pada Struktur Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan) 
  84. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Medan 
  85. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Investasi Dibidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 
  86. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pembinaan Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Medan) 
  87. Peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
  88. Strategi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Studi Kasus: Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo 
  89. Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Empiris pada Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal dan Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang 
  90. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan 
  91. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Samosir 
  92. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kota Tanjungbalai 
  93. Pemekaran Kabupaten Samosir (1998-2004) 
  94. Pengaturan Corporate Social Responsibility oleh Pemerintah Daerah dalam Kaitannya dengan Iklim Investasi di Daerah 
  95. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan pada Kantor Walikota Medan 
  96. Dari Kampung Labuhan Batu hingga Rantau Prapat: Perpindahan Pusat Administrasi Kolonial Belanda di Labuhan Batu Tahun 1865-1932 
  97. Perkembangan Kelurahan Aek Kanopan di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 1981-2008 
  98. Kebijakan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Sada Perarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo 
  99. Komunikasi Politik dalam Hubungan Eksekutif dengan Legislatif (Studi Kasus: Strategi Komunikasi Politik Nikson Nababan Membangun Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Tapanuli Utara) 
  100. Pelaksanaan Tugas-tugas Sekretaris dalam Membantu Aktivitas Staf di Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu 

SkripsiYuk.com melayani Jasa bimbingan Skripsi Terpercaya Jurusan Administrasi Pemerintahan . Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.

Kontak Kami