100 Contoh Judul Skripsi Administrasi dan Kebijakan Pendidikan Terbaru Dan Terlengkap

Definisi Administrasi dan Kebijakan Pendidikan

Administrasi dan Kebijakan Pendidikan suatu proses kerja sama oleh sejumlah orang yang memanfaatkan semua sumber dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan pendidikanyang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Bagi Anda yang mau fokus kerja dan banyak aktivitas, boleh order jasa konsultasi di sini melalui WA 0823 2211 0788 atau langsung klik link auto order whatsapp.

100 Judul Skripsi Administrasi dan Kebijakan Pendidikan Terbaru

Anda bisa menyimpan halaman judul Disertasi Teknologi Pendidikan ini dengan cara bookmark atau ctrl + d pada keyboard. Bagi anda yang sudah tidak sabar mendapatkan ide contoh judul skripsi Administrasi dan Kebijakan Pendidikan terbaru dapat menyimak ratusan judul yang telah dirangkum tim SkripsiYuk!

  1. Implementasi Kebijakan Stelsel Aktif pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias 
  2. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Studi Kasus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam) 
  3. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Mendukung Pengadaan KTP-El (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun) 
  4. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 
  5. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Medan 
  6. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan KTP dan KK di Kantor Camat Simpang Empat 
  7. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 
  8. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun 
  9. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai 
  10. Implementasi Kebijakan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pencegahan Penyebaran Hoax di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 
  11. Implementasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dalam Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Langkat 
  12. Implementasi Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang 
  13. Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang 
  14. Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan 
  15. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima pada Daerah Pasar Sukaramai Medan 
  16. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Pembuatan E KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang 
  17. Manajemen Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Onlinedi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sumatera Utara 
  18. Kedudukan dan Fungsi Pengawas Sekolah sebagai Pelaksana Teknis Fungsional di Bidang Pengawasan Akademik dan Manajerial pada Satuan Pendidikan Tertentu (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang) 
  19. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 
  20. Implementasi PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan 
  21. Analisis Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Nias 
  22. Implementasi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi 
  23. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penataan Pasar Tradisional di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara 
  24. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan di Kota Medan 
  25. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Tanjungbalai 
  26. Implementasi Kebijakan Penataan Area Parkir di Kota Pematangsiantar 
  27. Evaluasi Dampak Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Kota Gunungsitoli (Studi Kasus pada Kantor LPSE Kota Gunungsitoli 
  28. Evaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Camat Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai 
  29. Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan 
  30. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Marihat Mayang Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun 
  31. Dampak Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang/Pukat Terkait Kesejahteraan Sosial Nelayan di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah 
  32. Implementasi Kebijakan Pengurusan Perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan 
  33. Implementasi Kebijakan Pelayanan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir) 
  34. Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat 
  35. Analisis Rekomendasi Kebijakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang 
  36. Implementasi Kebijakan Percepatan Pemberian Akses Kelola Areal Perhutanan Sosial di Desa Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat 
  37. Peranan Administrasi Perkantoran dalam Memperlancar Pekerjaan Kantor di Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  38. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tax Amnesty dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Periode I di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat 
  39. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Gunung Baringin Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas 
  40. Implementasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Munte Kecamatan Munte Kabupaten Karo 
  41. Implementasi Kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Binjai 
  42. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan 
  43. Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Thamrin Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan 
  44. Implementasi Kebijakan Pelayanan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir 
  45. Implementasi Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Medan 
  46.  
  47. Implementasi Kebijakan Wali Kotatentang Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan WaliKota Kepada Camat dalam Bidang Pengelolaan Persampahan di Pasar Pringgan Kecamatan Medan Baru 
  48. Implementasi Program Rencan Aksi Pangan dan Gizi Daerah di Kabupaten Padang Lawas 
  49. Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Sorake di Kabupaten Nias Selatan 
  50. Analisis Kebijakan Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Rezim Jokowi-JK 
  51. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Puskesmas Glugur Darat 
  52. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Pemanfaatan Ruang Publik di Kota Medan 
  53. Peranan Tata Usaha dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Administrasi pada Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sumatera Utara 
  54. Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Dinas Koperasi Pematangsiantar 
  55. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang 
  56. Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sigara Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang 
  57. Implementasi Manajemen Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Kabupaten Langkat
  58. Implementasi Sistem Merit dalam Penempatan Kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba Samosir 
  59. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Puskesmas Lhok Beuringen dan Puskesmas Tanah Jambo Aye di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 
  60. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pinang Provinsi Sumatera Utara 
  61. Implementasi Kebijakan Jakarta Smart City dalam Mewujudkan Mobilitas Cerdas 
  62. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Kebun Rambutan 
  63. Implementasi Kebijakan Smart City dalam Pelayanan Kesehatan pada RSUD R.M Djoelham Kota Binjai 
  64. Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar di Kecamatan Medan Baru 
  65. Analisis Peranan Kualitas Pelayanan Staf Administrasi pada Bagian Pendidikan Terhadap Kepuasan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara 
  66. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang) 
  67. Implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Peerintahan Kota Medan) 
  68. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Rangka Menuju Kota Layak Anak 
  69. Implementasi Kebijakan Pengawasan Muatana Angkutan Barang di Kota Binjai 
  70. Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Simalungun 
  71. Implementasi Penggunaan Sistem Informasi E-Kinerja (SIEKIN) Untuk Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir 
  72. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah SD Negeri 067690 Kecamatan Medan Johor Tahun 2018 
  73. Tata Cara Pendataan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Bidang Kuliner Kota Medan 
  74. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Langkat 
  75. Implementasi Kebijakan Pelayanan Early Morning dalam Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan 
  76. Implementasi Program Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis Elektronik Bagi Para Pejabat Struktural pada Pemerintahan Kota Tebing Tinggi 
  77. Implementasi Program Ternak Penggemukan Sapi Bali di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Tentang Program Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Swasembada Daging Di Kawasan Ternak Ketapang Kabupaten Aceh Tengah) 
  78. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Kawasan Soziona Kabupaten Nias 
  79. Implementasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dalam Rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo 
  80. Penerapan E-System Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang 
  81. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Medan Selayang 
  82. Implemtasi Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada Kantor Camat Siantar Martoba 
  83. Implementasi Kebijakan Sistem Absensi Elektronik Sidik Jari (Fingerprint) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo 
  84. Peranan Sekretaris dalam Menangani Administrasi Perkantoran Divisi Sekretaris Perusahaan pada Pdam Tirtanadi Kantor Pusat Medan 
  85. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat 
  86. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan 
  87. Kapasitas Dinas Pendidikan Kota Medan dalam Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar 
  88. Implementasi Kebijakan Bank Sampah dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Medan Denai Kota Medan 
  89. Pelaksanaan Pengadaan Gabah/Beras oleh Perusahaan Umum Badan Logistik Divisi Regional Sumatera Utara 
  90. Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang 
  91. Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Kota Medan 
  92. Implementasi Program Pembangunan Drainase sebagai Public Goods di Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Asahan 
  93. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kinerja Pegawai Kabupaten Padang Lawas 
  94. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2000 di Balai Diklat Keuangan Medan 
  95. Monitoring Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSU Kabanjahe Tahun 2017 
  96. Diskresi dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Bedasarkan Peraturan Pemerinta Nomor 48 Tahun 2016 
  97. Analisis Implementasi Kebijakan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Mebidang di Sumatera Utara 
  98. Persepsi Warga Sekolah dan Instansi Terkait terhadap Sekolah Berwawasan Lingkungan Tingkat SMA Negeri di Kabupaten Nias Barat (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Sirombu dan SMA Negeri 2 Mandrehe) 
  99. Pengenaan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan 
  100. Respons Masyarakat Tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Kecamatan Medan Johor Tahun 2021 

SkripsiYuk.com melayani Jasa Pembuatan Skripsi Jurusan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan . Pesan di sini ada garansi bimbingan sampai lulus. Mau FULL BAB, Proposal, atau BAB Pembahasan bisa whatsapp dulu. Data pemesan dijamin aman.